Peraturan Menteri Nomor 08 Tahun 2014 tentang PEDOMAN REHABILITASI SOSIAL PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI DALAM LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. 2. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. 3. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang berhadapan dengan hukum adalah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dan/atau yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. 4. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. 5. Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya adalah lembaga yang melaksanakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA baik milik Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 6. Penerimaan dan registrasi adalah serangkaian kegiatan yang mencakup serah terima/legalitas dari lembaga perujuk, orang tua, atau keluarga ke lembaga rehabilitasi sosial dan pendokumentasian informasi serta data yang berkaitan dengan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. 7. Pengasramaan adalah kegiatan menempatkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika pada ruang/bangunan tertentu di lembaga rehabilitasi sosial. 8. Orientasi adalah proses kegiatan pemberian pemahaman dan pengenalan program layanan dan lingkungan lembaga. 9. Asesmen atau pengungkapan dan pemahaman masalah adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi dan sumber yang meliputi aspek fisik, psikis, sosial, spiritual, dan budaya. 10. Rencana pemecahan masalah adalah kegiatan penyusunan rencana masalah berdasarkan hasil pengungkapan dan pemahaman masalah meliputi penentuan tujuan, sasaran, kegiatan, metode, startegi dan teknik, tim pelaksana, waktu pelaksanaan, dan indikator keberhasilan. 11. Intervensi adalah pelaksanaan kegiatan dari rencana pemecahan masalah. 12. Resosialisasi adalah kegiatan menyiapkan lingkungan sosial, lingkungan pendidikan, dan lingkungan kerja. 13. Reintegrasi adalah kegiatan mengembalikan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kepada keluarga pascarehabilitasi sosial di lembaga. 14. Terminasi adalah kegiatan pengakhiran Rehabilitasi Sosial. 15. Pembinaan lanjut adalah upaya yang diarahkan kepada penerima pelayanan yang telah selesai mengikuti proses Rehabilitasi Sosial, baik di dalam maupun di luar lembaga. 16. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. 17. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial. 18. Instansi penitip adalah Kepolisian Republik INDONESIA, Kejaksaan Republik INDONESIA, pengadilan, atau Badan Narkotika Nasional. 19. Penegak hukum adalah Penyidik Kepolisian dan/atau Penyidik Badan Narkotika Nasional, Jaksa Penuntut Umum, Ketua Pengadilan, dan/atau Hakim yang sedang menangani atau yang MENETAPKAN kasus Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. 20. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.

Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang berhadapan dengan hukum di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial bertujuan: a. memberikan arah dan pedoman bagi penegak hukum yang akan menitipkan atau menyerahkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam lembaga; b. memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara Rehabilitasi Sosial; dan c. terlaksananya proses Rehabilitasi Sosial di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial.

Sasaran Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang berhadapan dengan hukum di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial: a. Pemerintah dan pemerintah daerah; b. Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang telah ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor; c. Pekerja Sosial Profesional; d. Tenaga Kesejahteraan Sosial; e. penegak hukum; dan f. masyarakat.

(1) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang berhadapan dengan hukum wajib menjalani Rehabilitasi Sosial. (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Lembaga Rehabilitasi Sosial. (3) Lembaga Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lembaga yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang berhadapan dengan hukum diberikan dalam bentuk: a. motivasi dan diagnosis psikososial; b. perawatan dan pengasuhan; c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; d. bimbingan mental spiritual; e. bimbingan fisik; f. bimbingan sosial dan konseling psikososial; g. pelayanan aksesibilitas; h. bantuan dan asistensi sosial; i. bimbingan resosialisasi; j. bimbingan lanjut; dan/atau k. rujukan.

(1) Pendampingan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang terlatih di bidang adiksi dan/atau konselor adiksi pada Lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan oleh Menteri, baik di luar maupun di dalam lembaga untuk mendampingi Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika. (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat dan/atau dalam proses peradilan berlangsung sampai dengan putusan pengadilan.

Sumber pendanaan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika, meliputi: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; c. sumbangan masyarakat; dan/atau d. sumber pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan kewenangannya.

(1) Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota melaksanakan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi Sosial. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala melalui koordinasi dengan pihak terkait. (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi Sosial.

(1) Lembaga Rehabilitasi Sosial Pemerintah yang menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dengan status titipan dan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Sosial kepada : a. Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial; dan b. penegak hukum yang menitipkan. (2) Lembaga Rehabilitasi Sosial pemerintah daerah yang menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dengan status titipan dan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Sosial kepada : a. gubernur c.q. kepala dinas/instansi sosial provinsi; b. Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial; dan c. penegak hukum yang menitipkan. (3) Lembaga Rehabilitasi Sosial milik masyarakat yang telah ditetapkan oleh Menteri Sosial yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial terhadap Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Sosial kepada Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial dengan tembusan kepada: a. gubernur c.q. kepala dinas/instansi sosial provinsi; dan b. bupati/walikota c.q. kepala dinas/instansi sosial kabupaten/kota.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2014 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, SALIM SEGAF AL JUFRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN