Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2015 tentang PENGELOLAAN NOMOR PROTOKOL INTERNET

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. 2. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseroan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara. 3. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang melakukan penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan telah memperoleh izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi. 4. Nomor Protokol Internet yang selanjutnya disebut Nomor PI adalah Alamat Protokol Internet (Internet Protocol Address) dan Nomor Sistem Otonom (autonomous system number). 5. Alamat Protokol Internet (Internet Protocol Address) adalah alamat identifikasi yang diberikan (assign) pada sebuah perangkat untuk terhubung ke jaringan internet dengan menggunakan protokol internet. 6. Nomor Sistem Otonom (autonomous system number) adalah nomor yang digunakan sebagai pengidentifikasi suatu kelompok yang terdiri dari satu atau lebih protokol internet yang terkoneksi ke kelompok lainnya dalam suatu kebijakan koneksi yang didefinisikan dengan jelas. 7. Pengelolaan Nomor PI adalah lingkup kegiatan pendistribusian, pengadministrasian, dan pengoperasian pemeliharaan sistem Nomor PI. 8. Pengelola Nomor PI Regional adalah Registri Nomor PI untuk kawasan Asia Pasifik. 9. Pengelola Nomor PI Nasional adalah Registri Nomor PI untuk INDONESIA. 10. Pengelola Nomor PI Lokal adalah organisasi atau institusi yang mendapatkan alokasi Nomor PI dari Pengelola Nomor PI Nasional dan mengalokasikan kembali sebagian Nomor PI tersebut kepada pelanggannya. 11. Pengguna Nomor PI adalah pihak-pihak yang menggunakan Nomor PI. 12. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara INDONESIA, warga negara asing, maupun badan hukum. 13. Instansi Penyelenggara Negara adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. 14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi. 15. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan telekomunikasi.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: a. menciptakan ketertiban dalam pengelolaan Nomor PI; b. melindungi kepentingan umum dari penyalahgunaan dan risiko kerugian akibat pengelolaan dan penggunaan Nomor PI yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengelola dan pengguna internet; d. mengembangkan dan mendorong pertumbuhan internet di INDONESIA melalui kebijakan publik pengelolaan Nomor PI; dan e. menyelaraskan pengelolaan Nomor PI sejalan dengan tata kelola Nomor PI internasional.

(1) Nomor PI merupakan sumber daya utama untuk terselenggaranya komunikasi internet yang dikelola oleh lembaga internasional. (2) Pengalokasian Nomor PI diselenggarakan secara selaras berdasarkan hierarki dari tingkat internasional, regional, nasional, dan lokal. (3) Hak pengelolaan Nomor PI Nasional diperoleh berdasarkan pendelegasian dari Pengelola Nomor PI Regional. (4) Penggunaan Nomor PI di wilayah INDONESIA wajib didaftarkan ke Pengelola Nomor PI Nasional. (5) Besaran biaya perolehan dan penggunaan Nomor PI didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pengelola Nomor PI Regional dengan mempertimbangkan kondisi Nasional.

Pengelolaan Nomor PI diselenggarakan dengan prinsip nondiskriminasi, transparansi, dan akuntabel.

Struktur tata kelola Nomor PI terdiri atas: a. Forum Nasional Kebijakan Nomor PI; b. Pengelola Nomor PI Nasional; c. Pengelola Nomor PI Lokal; dan d. Pengguna Nomor PI.

(1) Forum Nasional Kebijakan Nomor PI mempunyai tugas: a. membantu merumuskan kebijakan pengelolaan Nomor PI di INDONESIA untuk ditetapkan oleh Menteri; b. membantu melakukan kajian berhubungan dengan arah kebijakan pengelolaan Nomor PI di INDONESIA; c. memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk penetapan Pengelola Nomor PI Nasional; d. mewakili INDONESIA dalam forum atau lembaga/organisasi internasional yang terkait dengan Nomor PI; e. melakukan mediasi penyelesaian perselisihan antara Pengelola Nomor PI Nasional dan/atau Pengelola Nomor PI Lokal dengan Pengguna Nomor PI; dan f. menyampaikan laporan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu- waktu jika diminta oleh Menteri. (2) Forum Nasional Kebijakan Nomor PI dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal. (4) Forum Nasional Kebijakan Nomor PI dapat merekomendasikan kepada Menteri untuk mencabut hak pengelolaan Pengelola Nomor PI Nasional apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internasional yang terkait dengan pengelolaan Nomor PI.

(1) Setiap pengambilan keputusan dalam Forum Nasional Kebijakan Nomor PI dilakukan secara musyawarah mufakat. (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, keputusan diambil dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara.

(1) Permohonan Nomor PI dapat dilakukan oleh Instansi Penyelenggara Negara, badan usaha yang telah berbadan hukum, lembaga pendidikan, atau lembaga lain yang telah berbadan hukum yang memerlukan Nomor PI. (2) Permohonan Nomor PI diajukan kepada Pengelola Nomor PI Nasional atau Pengelola Nomor PI Lokal. (3) Pengelola Nomor PI Nasional dan Pengelola Nomor PI Lokal dalam memproses permohonan Nomor PI dilakukan secara sederhana dan transparan. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara permohonan Nomor PI disusun oleh Pengelola Nomor PI Nasional dan diumumkan secara terbuka melalui situs web (website) Pengelola Nomor PI Nasional.

(1) Pengguna Nomor PI bertanggung jawab atas Nomor PI yang digunakannya. (2) Pengguna Nomor PI harus mematuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Pengelola Nomor PI yang memberikan alokasi Nomor PI. (3) Dalam hal terjadi perubahan data Pengguna Nomor PI, Pengguna Nomor PI wajib memberitahukan kepada Pengelola Nomor PI yang memberikan alokasi Nomor PI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan data tersebut. (4) Pengalihan Nomor PI antar Pengguna Nomor PI harus mendapatkan persetujuan Pengelola Nomor PI yang memberikan alokasi Nomor PI. (5) Pengguna Nomor PI wajib mengembalikan Nomor PI yang sudah ditetapkan sebelumnya kepada Pengelola Nomor PI yang memberikan alokasi Nomor PI, apabila: a. izin usaha Pengguna Nomor PI dicabut oleh Pemerintah; b. dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan; atau c. tidak lagi membutuhkan Nomor PI.

(1) Pengawasan atas Pengelolaan Nomor PI dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja Forum Nasional Kebijakan Nomor PI, Pengelola Nomor PI Nasional, dan Pengelola Nomor PI Lokal.

(1) Setiap Orang yang telah melaksanakan Pengelolaan Nomor PI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini. (2) Setiap Orang yang telah mendapatkan alokasi Nomor PI dari Pengelola Nomor PI Regional wajib menyesuaikan penggunaan Nomor PI dengan Peraturan Menteri ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2015 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, ttd RUDIANTARA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA