Peraturan Menteri Nomor pm-48 Tahun 2012 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan, dan pengelolaan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan pengelolaan barang milik negara, serta pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia investigasi, hukum, organisasi, tata laksana, rumah tangga, dan keprotokolan.

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya, yang diangkat dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kelompok jabatan fungsional, dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan/ ditunjuk oleh Kepala Sekretariat KNKT. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Kepala Sekretariat KNKT, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kepala Sekretariat KNKT harus telah menyampaikan usulan rumusan jabatan fungsional umum, uraian jenis-jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja jabatan, waktu capaian hasil kerja jabatan dan peta jabatan Sekretariat KNKT kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Perhubungan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2012 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, E.E. MANGINDAAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor PM. 48 Tahun 2012 Tanggal 24 September 2012 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KNKT MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, E.E. MANGINDAAN BAGIAN TATA USAHA Subbagian Perencanaan BAGIAN PELAYANAN INVESTIGASI DAN KERJA SAMA Subbagian Keuangan dan Perlengkapan Subbagian Kepegawaian dan Umum SEKRETARIAT Subbagian Pelayanan Investigasi Subbagian Kerja Sama Subbagian Data dan Informasi dan Hubungan