Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN SENJATA API DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Tingkat pemeliharaan senjata api terbagi dalam tingkatan pemeliharaan senjata api yang meliputi: a. tingkat organik; b. tingkat ringan; c. tingkat sedang, dan d. tingkat berat.

(1) Tingkat pemeliharaan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan oleh Satuan Pemakai/Pengguna dengan melakukan pemeliharaan sederhana yang bersifat pemeliharaan pencegahan dan deteksi dini terhadap timbulnya kerusakan awal. (2) Tingkat pemeliharaan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan oleh instalasi pemeliharaan lapangan yang dilakukan secara sistematis dan periodik dengan kemampuan teknis dan peralatan pemeliharaan yang sederhana. (3) Tingkat pemeliharaan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan oleh instalasi pemeliharaan daerah yang dilakukan secara sistematis dan periodik dengan kemampuan teknis dan peralatan pemeliharaan yang khusus. (4) Tingkat pemeliharaan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan oleh instalasi pemeliharaan pusat, secara sistematis dan periodik dengan kemampuan teknis dan peralatan pemeliharaan yang dapat menjawab kebutuhan teknis pemeriksaan, rebuild, produksi, maupun assembling.

Fungsi penyelenggaraan pemeliharaan senjata api, meliputi: a. pemeliharaan pencegahan, merupakan kegiatan teknis yang dilakukan selama senjata api dalam penimbunan di gudang, selama dalam pengangkutan, di Satuan Pemakai baik sebelum, selama maupun sesudah digunakan, dilaksanakan secara sistematis dan terus menerus oleh pengguna senjata api di Satuan Pemakai maupun di gudang persediaan lapangan, daerah dan pusat dengan tujuan untuk mencegah kerusakan kecil sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih besar/berat; b. pemeriksaan dan pengawasan, merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Satuan Pemakai/Pengguna maupun unsur pelaksana teknis pemeliharaan, mulai dari tahap penerimaan, penimbunan, pengeluaran, sampai tahap pengembalian dan penghapusan, guna mengetahui tingkat kondisi kesiapan dan tingkat kerusakan senjata api; c. administrasi, dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan senjata api, wajib diikuti dengan kegiatan administrasi yang jelas, sebagai pertanggungjawaban Satuan Pemakai maupun Instalasi Pemeliharaan; d. penentuan klasifikasi dan kondisi senjata api, merupakan kegiatan pengelompokan senjata api yang wewenangnya berada pada Instalasi Pemeliharaan; e. perbaikan, merupakan kegiatan teknis pemeliharaan, yang dilaksanakan oleh setiap instalasi pemeliharaan lapangan, daerah maupun pusat, secara sistematis dan periodik dengan memperbaiki kerusakan tingkat ringan, sedang, sampai dengan tingkat berat, dengan tujuan memulihkan kembali kondisi senjata api agar siap digunakan; f. rebuild, merupakan kegiatan teknis pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan dengan memperbaiki kerusakan dan memulihkan kondisi senjata api, dengan cara memperbaiki bagian yang mengalami kerusakan dan atau mengganti komponen yang rusak dengan komponen yang baru; g. produksi, merupakan kegiatan teknis pemeliharaan dan perbaikan senjata api yang dilakukan dengan cara, memproduksi komponen tertentu dan atau suku cadang senjata api; h. assembling, merupakan kegiatan teknis pemeliharaan dan perbaikan, yang dilakukan dengan cara melaksanakan perakitan komponen-komponen tertentu dan atau suku cadang sehingga berbentuk pucuk senjata api; i. uji coba, merupakan kegiatan teknis pengujian terhadap kondisi dan kemampuan serta fungsi setiap komponen senjata api maupun peti kemas yang telah diperbaiki, dihadapkan dengan spesifikasi teknis atau syarat standar jenis senjata api, agar senjata api dapat digunakan dengan jaminan tingkat keamanan yang tinggi; dan j. preservasi dan penyingkiran/penyisihan, merupakan kegiatan teknis pemilahan dan pengelompokan jenis senjata api yang kondisinya baik, rusak dapat diperbaiki maupun rusak tidak dapat diperbaiki dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan maupun pemusnahan.

(1) Pemeliharaan senjata api dilaksanakan dalam suatu sistem kerja yang responsif didukung oleh personel, sarana /prasarana dan peranti lunak. (2) Kegiatan pemeliharaan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan: a. di gudang penimbunan; b. selama dalam pengangkutan; c. di Satuan Pemakai; dan d. di instalasi pemeliharaan.

(1) Kegiatan pemeliharaan senjata api di gudang penimbunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilaksanakan di gudang penimbunan: a. lapangan; b. daerah; dan c. pusat. (2) Kegiatan pemeliharaan selama dalam pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilaksanakan pada: a. alat angkut darat; b. alat angkut laut/sungai; dan c. alat angkut udara. (3) Kegiatan pemeliharaan selama di Satuan Pemakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dilaksanakan sebelum, selama, dan sesudah senjata api digunakan.

(1) Kegiatan pemeliharaan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, dilaksanakan di instalasi pemeliharaan: a. lapangan; b. daerah; dan c. pusat. (2) Kegiatan pemeliharaan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perbaikan kerusakan tingkat : a. ringan; b. sedang; c. berat; d. rebuild; e. produksi; dan f. assembling.

Tataran kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada aspek perencanaan adalah: a. Kemhan, merumuskan norma/indeks perencanaan program dan anggaran pemeliharaan senjata api dalam mendukung pertahanan negara. b. Mabes TNI, merumuskan: 1. rencana program dan anggaran pemeliharaan senjata api berkaitan dengan penggunaan kekuatan TNI; dan 2. rencana prioritas dukungan pemeliharaan senjata api berkaitan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. c. Unit Organisasi Angkatan, menyusun: 1 rencana kebutuhan pemeliharaan senjata api berkaitan dengan pembinaan kekuatan Angkatan; dan 2. rencana prioritas pemeliharaan senjata api berkaitan dengan pembinaan kekuatan Angkatan.

Tataran kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada aspek pelaksanaan adalah: a.Kemhan 1. menginventarisasi fasilitas, sarana dan prasarana pemeliharaan senjata api dalam rangka pendayagunaan untuk kepentingan pertahanan; dan 2. pemberian bimbingan dan perizinan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemeliharaan senjata api dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara. b. Mabes TNI 1. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan senjata api yang diselenggarakan Unit Organisasi Angkatan; dan 2. mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan senjata api yang berkaitan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. c. Unit Organisasi Angkatan 1. menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan kelaikan senjata api dalam rangka pembinaan kekuatan Angkatan; dan 2. mendukung kebutuhan pemeliharaan senjata api dalam rangka pembinaan kekuatan Angkatan.

Tataran kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada aspek pengawasan dan pengendalian adalah: a. Kemhan melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemeliharaan senjata api, agar dicapai hasil yang optimal dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara; b. Mabes TNI melaksanakan pengawasan dan pengendalian proses penyelenggaraan pemeliharaan senjata api yang berkaitan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI; dan c. Unit Organisasi Angkatan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan senjata api dalam rangka pembinaan kekuatan Angkatan.