Peraturan Menteri Nomor 48-permen-kp-2014 Tahun 2014 tentang LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 2. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. 3. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. 4. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian eksplorasi perikanan. 5. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). 6. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. 7. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pimpinan tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 8. Log book Penangkapan Ikan adalah laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian kapal penangkap ikan. 9. Sistem Informasi Log book Penangkapan Ikan adalah salah satu bentuk sistem pengolahan data perikanan yang dipergunakan dalam proses verifikasi, pengisian data (data entry), validasi data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan log book penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan. 10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan. 11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan tangkap. 12. Kepala Dinas adalah kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang perikanan.

Peraturan Menteri ini berlaku untuk: a. Setiap kapal penangkap ikan berbendera INDONESIA berukuran di atas 5 GT yang beroperasi di WPP-NRI; dan b. Setiap kapal penangkap ikan berbendera INDONESIA yang beroperasi di laut lepas.

Log book penangkapan ikan merupakan salah satu informasi hasil tangkapan ikan dalam sistem manajemen penangkapan ikan.

(1) Log book penangkapan ikan disusun berdasarkan jenis alat penangkapan ikan. (2) Log book penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. log book alat penangkapan ikan rawai tuna dan pancing ulur; b. log book alat penangkapan ikan pukat cincin grup pelagis besar, huhate, huhate mekanis, dan pancing tonda; dan c. log book alat penangkapan ikan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Log book penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi mengenai: a. data kapal penangkap ikan; b. data alat penangkapan ikan; c. data operasi penangkapan ikan; dan d. data ikan hasil tangkapan. (4) Bentuk, format, dan tata cara pengisian log book penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Setiap kapal perikanan yang memiliki SIPI dan melakukan operasi penangkapan ikan wajib dilengkapi dengan log book penangkapan ikan. (2) Log book penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi di atas kapal dan menjadi tanggung jawab Nakhoda. (3) Pengisian log book penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan sesuai dengan data yang sebenarnya (objective) dan tepat waktu (up to date).

(1) Setiap nakhoda kapal penangkap ikan wajib menyerahkan log book penangkapan ikan sebelum mendaratkan ikan hasil tangkapan kepada: a. Syahbandar di pelabuhan perikanan; b. Petugas log book penangkapan ikan untuk pelabuhan perikanan yang belum mempunyai Syahbandar; atau c. Petugas log book penangkapan ikan untuk pelabuhan yang bukan merupakan pelabuhan perikanan. (2) Pendaratan ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI.

(1) Pembinaan log book penangkapan ikan dilakukan oleh Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan, Syahbandar di pelabuhan perikanan, Petugas Data Entry, Verifikator, Petugas Log Book Penangkapan Ikan, dan Nakhoda. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui: a. sosialisasi; b. pelatihan; c. bimbingan; dan/atau d. penyuluhan.

(1) Setiap nakhoda kapal penangkap ikan yang tidak menyerahkan log book penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Syahbandar tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). (2) Kepala Pelabuhan Perikanan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai kapal penangkap ikan yang tidak menyerahkan log book dan tidak diterbitkan SPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan Direktur Jenderal dalam pemberian sanksi administratif. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pembekuan SIPI untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (5) Dalam hal nakhoda telah memenuhi kewajibannya sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka sanksi pembekuan SIPI dicabut oleh pemberi izin. (6) Apabila jangka waktu pembekuan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan nakhoda tidak menyerahkan log book penangkapan ikan, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIPI.

Petugas log book penangkapan ikan dan verifikator yang ditempatkan di pelabuhan yang bukan merupakan pelabuhan perikanan ditetapkan oleh: a. Direktur Jenderal atas usul Kepala Pelabuhan Perikanan terdekat untuk pelabuhan perikanan UPT Pusat; b. Kepala Dinas untuk pelabuhan perikanan UPT Daerah.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2010 tentang Log book Penangkapan Ikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.