Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2009 tentang PENGUTAMAAN PEMASOKAN KEBUTUHAN MINERAL DAN BATU BARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI

PERMEN Nomor 34 Tahun 2009

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk baik dalam bentuk lepas atau padu. 2. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara di INDONESIA dalam bentuk Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. 3. Pemakai Mineral Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut sebagai Pemakai Mineral, adalah badan usaha atau perorangan INDONESIA yang melakukan usahanya di INDONESIA dan menggunakan mineral sebagai bahan baku atau secara langsung. 4. Pemakai Batubara Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut sebagai Pemakai Batubara, adalah badan usaha atau perorangan INDONESIA yang melakukan usahanya di INDONESIA dan menggunakan batubara sebagai bahan baku dan/atau bahan bakar. 5. Persentase Minimal Penjualan Mineral Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Persentase Minimal Penjualan Mineral, adalah persentase minimal penjualan mineral oleh Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Pemakai Mineral. 6. Persentase Minimal Penjualan Batubara Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Persentase Minimal Penjualan Batubara, adalah persentase minimal penjualan batubara oleh Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Pemakai Batubara. 7. Penjualan Langsung (spot) adalah penjualan mineral atau batubara untuk jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. 8. Penjualan Jangka Tertentu (term) adalah penjualan mineral atau batubara untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau lebih. 9. Badan Usaha Niaga Mineral adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral di INDONESIA. 10. Badan Usaha Niaga Batubara adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli batubara di INDONESIA. 11. Harga Patokan Mineral adalah harga mineral dengan mengacu kepada indeks internasional atau harga pasar yang berlaku sebagai acuan harga mineral yang diproduksikan oleh Badan Usaha Pertambangan Mineral. 12. Harga Patokan Batubara adalah harga batubara dengan mengacu pada indeks internasional sebagai acuan pada harga batubara minimal yang diproduksikan oleh Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 13. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya adalah suatu dokumen mengenai rencana kerja dan anggaran biaya dari Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara untuk 1 (satu) tahun ke depan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara. 15. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan mineral dan batubara.

BAB II

KEWAJIBAN PENGUTAMAAN PEMASOKAN KEBUTUHAN MINERAL DAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI

Pasal 2

(1) Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara harus mengutamakan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri. (2) Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan.

Pasal 3

BAB III

HARGA MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 9

(1) Harga mineral dan batubara yang dijual di dalam negeri mengacu pada Harga Patokan Mineral dan Harga Patokan Batubara, baik untuk Penjualan Langsung (spot) atau Penjualan Jangka Tertentu (term). (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Harga Patokan Mineral dan Harga Patokan Batubara diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA

Pasal 10

(1) Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara wajib menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat bulan November pada tahun berjalan. (2) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral atau batubara untuk kepentingan dalam negeri dalam bentuk Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara sebagaimana dimaksud dalam

BAB V

PELAKSANAAN PENGUTAMAAN PEMASOKAN KEBUTUHAN MINERAL DAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI

Pasal 13

(1) Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara wajib menjual mineral atau batubara untuk memenuhi pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3). (2) Jika Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tidak dapat memenuhi pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada Pemakai Mineral atau Pemakai Batubara. (3) Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara wajib menyampaikan laporan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal mengenai pelaksanaan pemenuhan kebutuhan mineral atau batubara untuk kepentingan dalam negeri setiap 3 (tiga) bulan sekali, yaitu pada akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.

BAB VI

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGUTAMAAN PEMASOKAN KEBUTUHAN MINERAL DAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI

Pasal 17

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Menteri melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri oleh Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengevaluasi laporan pelaksanaan pemenuhan Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara yang disampaikan oleh Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal. (3) Berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mengubah Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara oleh Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Persentase Minimal Penjualan Batubara yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini kepada Badan Usaha Pertambangan Batubara dan Pemakai Batubara dan telah termasuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Badan Usaha Pertambangan Batubara Tahun 2010 tetap berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2009 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, DARWIN ZAHEDY SALEH Diundangkan di Jakarta pada tanggal31 Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Koreksi

BAB II

KEWAJIBAN PENGUTAMAAN PEMASOKAN KEBUTUHAN MINERAL DAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

HARGA MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 9

BAB IV

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA

Pasal 10

BAB V

PELAKSANAAN PENGUTAMAAN PEMASOKAN KEBUTUHAN MINERAL DAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI

Pasal 13

BAB VI

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGUTAMAAN PEMASOKAN KEBUTUHAN MINERAL DAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI

Pasal 17

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 19

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

(1) Dalam rangka pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara wajib menjual mineral atau batubara yang diproduksinya kepada Pemakai Mineral atau Pemakai Batubara. (2) Kewajiban menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara yang ditetapkan oleh Menteri dan dituangkan dalam perjanjian jual beli mineral atau batubara antara Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Pemakai Mineral atau Pemakai Batubara.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pemakai Mineral atau Pemakai Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari: a. Pemakai Mineral yang digunakan sebagai bahan baku; b. Pemakai Mineral yang digunakan secara langsung; c. Pemakai Batubara yang digunakan sebagai bahan baku; d. Pemakai Batubara yang digunakan sebagai bahan bakar. (2) Pemakai Mineral yang digunakan sebagai bahan baku sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas usaha: a. peleburan logam; b. pemurnian logam; c. pengolahan mineral bukan logam; dan d. pengolahan batuan. (3) Pemakai Mineral yang digunakan secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. sektor industri pengolahan; dan b. sektor konstruksi. (4) Pemakai Batubara yang digunakan sebagai bahan baku sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri atas usaha: a. pembuatan briket batubara; b. pengolahan logam; c. pencairan batubara (coal liquefaction); d. penggasan batubara (coal gasifaction); dan e. peningkatan mutu batubara (coal upgrading). (5) Pemakai Batubara yang digunakan sebagai bahan bakar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, terdiri atas: a. sektor pembangkit listrik; b. sektor industri; c. sektor usaha kecil; dan d. sektor rumah tangga.

Pasal 5

Koreksi

Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat melakukan ekspor mineral atau batubara sepanjang dapat memenuhi Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara.

Pasal 6

Koreksi

(1) Menteri merencanakan dan menyiapkan pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri untuk masa 1 (satu) tahun kedepan. (2) Pelaksanaan perencanaan dan penyiapan pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Direktur Jenderal. (3) Perencanaan dan penyiapan pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada perkiraan pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri oleh Pemakai Mineral atau Pemakai Batubara dibagi dengan perkiraan produksi mineral atau batubara oleh Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (4) Perkiraan produksi mineral atau batubara oleh Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (5) Dalam rangka perencanaan dan penyiapan pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemakai Mineral atau Pemakai Batubara menyampaikan rencana pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral atau batubara untuk kepentingan dalam negeri berikut volume dan spesifikasinya untuk tahun berikutnya paling lama pada bulan Maret pada tahun berjalan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Berdasarkan perencanaan dan penyiapan pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal menghitung dan menyiapkan rencana pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri. (2) Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri mengenai rencana penetapan pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri untuk masa 1 (satu) tahun ke depan paling lambat bulan Juni pada tahun berjalan yang terdiri atas: a. Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara oleh Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan b. perkiraan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri oleh Pemakai Mineral dan Pemakai Batubara yang dilampiri dengan daftar Pemakai Mineral atau Pemakai Batubara serta volume dan spesifikasi kebutuhannya. Menteri MENETAPKAN pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri berdasarkan usulan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

Koreksi

Apabila terjadi perubahan atas pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) maka Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara dapat diubah pada bulan Desember pada tahun berjalan.

. (3) Apabila Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tidak memuat Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan wajib memuat Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara dengan merivisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya dimaksud.

Pasal 11

Koreksi

Menteri c.q. Direktur Jenderal, gubernur atau bupati/walikota menjamin kerahasiaan data Rencana Kerja dan Anggaran Biaya bagi Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berstatus sebagai perseroan terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Koreksi

(1) Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam memenuhi Persentasi Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) dapat melakukan perjanjian jual beli dengan Badan Usaha Niaga Mineral atau Badan Usaha Niaga Batubara selama bulan Juni sampai dengan bulan November pada tahun berjalan. (2) Badan Usaha Niaga Mineral atau Badan Usaha Niaga Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dari Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (3) Perjanjian jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 14

Koreksi

(1) Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang tidak dapat memenuhi Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara dalam 3 (tiga) bulan pertama, maka Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut harus tetap memenuhi kekurangan Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara. (2) Kekurangan Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah pemenuhan kewajiban Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara di dalam 3 (tiga) bulan periode kedua. (3) Apabila penambahan pemenuhan kewajiban Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara di dalam 3 (tiga) bulan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi maka ditambah pemenuhan kewajiban Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara di dalam 3 (tiga) bulan periode ketiga. (4) Apabila penambahan pemenuhan kewajiban Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara di dalam 3 (tiga) bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat terpenuhi maka ditambah pemenuhan kewajiban Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara di dalam 3 (tiga) bulan periode keempat.

Pasal 15

Koreksi

(1) Pemakai Mineral atau Pemakai Batubara wajib membeli mineral atau batubara dari Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan ketetapan pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (3). (2) Apabila Pemakai Mineral atau Pemakai Batubara tidak dapat membeli mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemakai Mineral atau Pemakai Batubara yang bersangkutan wajib memberitahukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sebelumnya kepada Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan tembusan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.

Pasal 16

Koreksi

(1) Pemakai Mineral dan Pemakai Batubara yang telah membeli mineral atau batubara dari Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka melaksanakan pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri dilarang mengekspor mineral atau batubara yang dibeli. (2) Apabila Pemakai Mineral atau Pemakai Batubara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemenuhan kewajiban Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara dalam rangka pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri dalam pelaksanaannya dapat berasal dari: a. penjualan mineral dan batubara dari Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sendiri; b. penjualan mineral dan batubara dari Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara lain; atau penjualan mineral dan batubara dari Badan Usaha Niaga Mineral atau Badan Usaha Niaga Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (2) Dalam hal Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara melebihi Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara, maka kelebihan penjualan mineral atau batubara tersebut dapat dialihkan kepada Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara lain yang tidak dapat memenuhi Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (3) Kelebihan penjualan mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dengan harga mineral atau batubara paling tinggi sebesar Harga Patokan Mineral atau Harga Patokan Batubara pada bulan yang berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (4) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan harga penjualan mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. (5) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri.

Pasal 18

Koreksi

(1) Dalam hal Pemakai Mineral atau Pemakai Batubara tidak dapat memenuhi kewajiban membeli mineral atau batubara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 15 ayat (1), Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dapat menjual mineral atau batubara tersebut kepada pihak lain. (2) Pengalihan penjualan mineral atau batubara kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri c.q. Direktur Jenderal. (3) Jumlah mineral atau batubara yang dialihkan penjualannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dihitung sebagai pemenuhan kewajiban bagi Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka pelaksanaaan Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara. (4) Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam menjual mineral atau batubara kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri c.q. Direktur Jenderal, maka jumlah mineral atau batubara yang dialihkan tidak dihitung sebagai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), atau Pasal 14. (2) Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada Pemakai Mineral atau Pemakai Batubara atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (3) Sanksi administratif kepada Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing paling lama 1 (satu) bulan; dan b. pemotongan produksi mineral atau batubara paling banyak 50% (lima puluh persen) dari produksinya pada tahun berikutnya. (4) Sanksi administratif kepada Pemakai Mineral atau Pemakai Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing paling lama 1 (satu) bulan; dan b. pengurangan alokasi pemasokan mineral atau batubara paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kebutuhannya pada tahun berikutnya. (5) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan, maka kepada Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dilakukan pemotongan produksi mineral atau batubara paling banyak 50% (lima puluh persen) dari produksinya pada tahun berikutnya. (6) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan, maka kepada Pemakai Mineral atau Pemakai Batubara dilakukan pengurangan alokasi pemasokan mineral atau batubara paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kebutuhannya pada tahun berikutnya.