Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2015 tentang PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) JENIS BIODIESEL DALAM KERANGKA PEMBIAYAAN OLEH BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Biodiesel yang selanjutnya disebut BBN Jenis Biodiesel adalah produk Fatty Acid Methyl Ester (FAME). 2. Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar (Gas Oil) yang selanjutnya disebut BBM Jenis Minyak Solar adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang digunakan untuk mesin diesel. 3. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. 4. Badan Usaha Jenis BBM Tertentu adalah badan usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak yang mendapat penugasan dari Pemerintah untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu. 5. Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain Jenis Biodiesel. 6. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 7. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana Pembiayaan Biodiesel. 8. Dana Pembiayaan Biodiesel adalah Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang dihimpun, diadministrasikan, dikelola, disimpan, dan disalurkan oleh Badan Pengelola Dana dalam rangka menutup selisih kurang antara harga indeks pasar BBM Jenis Minyak Solar dengan harga indeks pasar BBN Jenis Biodiesel pada Jenis BBM Tertentu. 9. Verifikasi adalah pemeriksaan mengenai laporan penyediaan dan penyaluran BBN Jenis Biodiesel. 10. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi serta energi baru, terbarukan, dan konservasi energi. 11. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Dirjen EBTKE adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi. 12. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Dirjen Migas adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.

Pengaturan mengenai penyediaan dan pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana, bertujuan: a. terwujudnya percepatan pemenuhan penahapan kewajiban minimal pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel; dan b. terselenggaranya administrasi penyediaan dan penyaluran Dana Pembiayaan Biodiesel secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat.

(1) Pengadaan BBN Jenis Biodiesel oleh Badan Usaha Jenis BBM Tertentu dilaksanakan melalui mekanisme evaluasi pengadaan yang selanjutnya dilakukan penunjukan langsung dengan memperhatikan prinsip transparansi, efektifitas, efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan. (2) Pelaksanaan pengadaan BBN Jenis Biodiesel oleh Badan Usaha Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap 6 (enam) bulan dengan terlebih dahulu diumumkan kepada publik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pelaksanaan.

(1) Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang telah ditunjuk oleh Badan Usaha Jenis BBM Tertentu dan telah menyalurkan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berhak memperoleh Dana Pembiayaan Biodiesel dari Badan Pengelola Dana. (2) Untuk memperoleh Dana Pembiayaan Biodiesel dari Badan Pengelola Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel mengajukan permintaan pembayaran Dana Pembiayaan Biodiesel dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Badan Pengelola Dana setiap bulannya dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: a. salinan penetapan Dirjen EBTKE atas nama Menteri mengenai Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang berhak mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel dan alokasi besaran volume BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6); b. salinan kontrak pengadaan BBN Jenis Biodiesel dengan Badan Usaha Jenis BBM Tertentu; c. berita acara serah terima asli bermeterai cukup, yang ditandatangani oleh Badan Usaha Jenis BBM Tertentu dan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel mengenai kesepakatan titik suplai dan titik serah BBN Jenis Biodiesel, volume BBN Jenis biodiesel yang disediakan/disalurkan, dan besaran ongkos angkut; dan d. salinan perjanjian antara Badan Pengelola Dana dengan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (3) Badan Pengelola Dana melakukan penelitian atas kebenaran dokumen permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan permohonan kepada Menteri c.q. Dirjen EBTKE untuk mendapatkan Verifikasi.

(1) Terhadap Badan Usaha Jenis BBM Tertentu yang melanggar ketentuan Pasal 3 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dirjen Migas atas nama Menteri. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda; dan/atau b. pencabutan izin usaha. (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan sebesar Rp 6.00000 (enam ribu rupiah) per liter terhadap volume BBN Jenis Biodiesel yang wajib dicampur dengan volume BBM Jenis Minyak Solar pada bulan berjalan. (5) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan ditinjau secara berkala sesuai dengan kondisi keekonomian dari harga BBM Jenis Solar dengan harga BBN Jenis Biodiesel pada Jenis BBM Tertentu.

(1) Dirjen EBTKE, Dirjen Migas, dan Kepala Badan Pengatur melakukan pengawasan atas penyediaan dan pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana sesuai dengan kewenangan masing-masing. (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku terhadap Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang masih terikat kontrak dengan Badan Usaha Jenis BBM Tertentu sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini menyesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1217), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.