PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal

PERDA Nomor 4 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung. 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. 4. Penanaman … https://jdih.bandung.go.id/ 4. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi. 6. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 7. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Bandung selanjutnya disebut RUPMK adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal dengan jangka panjang berlaku sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun. 8. Usaha Kecil, dan Mikro yang selanjutnya disebut UKM adalah usaha yang berkedudukan di Daerah Kota. 9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan koperasi yang berkedudukan di Daerah Kota. 10. Promosi adalah kegiatan komunikasi, memasarkan, dan meyakinkan Penanaman Modal kepada calon Investor. 11. Pengendalian adalah kegiatan secara terpadu dan terkoordinasi untuk melakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penanaman Modal agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kantor perwakilan. 13. Pembinaan … https://jdih.bandung.go.id/ 13. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal. 14. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas.

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

BAB III

DASAR KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah Kota MENETAPKAN kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal yang diarahkan sebagai kota yang layak menjadi tujuan utama investasi, melalui upaya: a. mendorong terciptanya iklim usaha Daerah Kota yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah Kota; dan b. mempercepat … https://jdih.bandung.go.id/ b. mempercepat peningkatan Penanaman Modal yang didasarkan kepada kewenangan, kebutuhan, dan kemampuan Daerah Kota. (2) Kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung oleh kebijakan yang meliputi: a. tata ruang; b. infrastruktur; c. keamanan lokasi Penanaman Modal dari potensi bencana alam; d. ketenagakerjaan; e. pajak daerah dan retribusi daerah; f. perizinan berusaha berbasis risiko; g. distribusi barang dan jasa; h. pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup; i. pertanahan; j. kemudahan sumber pendanaan; dan k. aparatur birokrasi yang bersih, kompeten, dan responsif. (3) Dalam melaksanakan arah kebijakan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota wajib: a. memberi perlakuan yang sama bagi Investor; b. menjamin kepastian hukum; c. menjamin kepastian berusaha; d. memberi kemudahaan berusaha; e. menjamin keamanan berusaha; dan f. mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan Penanaman Modal kepada UKM dan Koperasi.

Pasal 5

(1) Kebijakan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan dasar dalam Penanaman Modal. (2) Setiap ... https://jdih.bandung.go.id/ (2) Setiap Penanaman Modal wajib memanfaatkan ruang untuk tempat usaha sesuai dengan peruntukannya yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. (3) Kebijakan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rencana tata ruang yang berkepastian hukum; b. pemanfaatan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; c. tidak memanfaatkan ruang yang berpotensi bencana; d. memberikan nilai tambah pada ruang; dan e. memberikan penggantian yang layak dalam hal memanfaatkan ruang yang berkenaan dengan pengadaan tanah. (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan dokumen persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 6

(1) Kebijakan penyediaan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan: a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; b. rencana tata ruang; c. program pembangunan infrastruktur; dan d. kemampuan keuangan daerah. (2) Program pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. jalan dan infrastruktur pendukungnya; b. listrik; c. telekomunikasi; d. air bersih; e. pengelolaan sampah; dan f. sarana prasarana lainnya yang mendukung Penanaman Modal. (3) Program ... https://jdih.bandung.go.id/ (3) Program pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah Kota dengan pihak lain.

Pasal 7

Kebijakan keamanan lokasi Penanaman Modal dari potensi bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, Pemerintah Daerah Kota wajib: a. MENETAPKAN lokasi rawan bencana; b. tidak memberi persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi rawan bencana; c. MENETAPKAN mitigasi bencana. d. penjaminan pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; e. perlindungan masyarakat dari dampak bencana; f. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; g. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai; dan h. menyertakan Investor untuk terlibat di dalam pelaksanaan mitigasi bencana.

Pasal 8

(1) Kebijakan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal. (2) Pemerintah Daerah Kota wajib melaksanakan: a. pemetaan dan pendataan calon tenaga kerja; b. pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; c. peningkatan kompetensi calon tenaga kerja melalui pelatihan kerja; d. pemerataan ... https://jdih.bandung.go.id/ d. pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal; e. peningkatan alih teknologi; f. perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan g. peningkatan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.

Pasal 9

(1) Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dilaksanakan untuk membiayai pembangunan di Daerah Kota. (2) Pemerintah Daerah Kota wajib melaksanakan: a. pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang rasional, objektif sesuai dengan peraturan di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah; dan b. penjaminan pengaturan pembebanan kewajiban pembayaran yang tidak memberatkan Investor dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Pasal 10

(1) Kebijakan Perizinan Berusaha berbasis resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, dilaksanakan untuk menjamin lebih berkepastian, kemudahan dalam pengurusan, penyederhanaan dalam prosedur serta penggunaan teknologi informasi. (2) Pemerintah Daerah Kota wajib melaksanakan penataan perizinan berusaha yang lebih jelas, lengkap, dan operasional untuk menjamin legalitas dalam Penanaman Modal. (3) Penataan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tentang perizinan berusaha. Pasal ... https://jdih.bandung.go.id/

Pasal 11

Kebijakan penjaminan keamanan distribusi barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, bagi Investor diarahkan pada jaminan kepastian, keselamatan, dan keamanan pengiriman barang atau produk dari produsen ke pasar atau konsumen.

Pasal 12

(1) Kebijakan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, dilaksanakan dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. (2) Kebijakan Penanaman Modal yang ramah lingkungan, meliputi: a. tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang jelas, lengkap, dan operasional; b. upaya pembinaan, pendampingan bagi Investor agar taat pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria pendirian dan operasional perusahaan; c. penjaminan internalisasi dana lingkungan pada anggaran perusahaan; d. penjaminan bahan baku, pengolahan, dan teknologi yang ramah lingkungan; dan e. penegakan hukum terhadap pelanggar lingkungan.

Pasal 13

Kebijakan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i meliputi Pemerintah Daerah Kota wajib melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional dalam rangka pemanfaatan tanah bagi Investor. Pasal ... https://jdih.bandung.go.id/

Pasal 14

(1) Kebijakan kemudahan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j diarahkan untuk memberi peluang bagi UKM dan Koperasi dalam penyediaan sumber pendanaan. (2) Pemerintah Daerah Kota wajib melaksanakan: a. informasi sumber pendanaan; b. komunikasi dan koordinasi dengan sumber- sumber pendanaan; c. sumber pendanaan yang terhindar dari usaha rentenir; dan d. membangun sistem simpan pinjam yang dapat memudahkan pengusaha UKM dan Koperasi memperoleh sumber pendanaan bagi Penanaman Modal.

Pasal 15

(1) Kebijakan aparatur birokrasi yang bersih, kompeten, dan responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k diarahkan untuk peningkatan kualitas, kapasitas, dan integritas birokrasi yang melayani Penanaman Modal. (2) Pemerintah Daerah Kota wajib melaksanakan: a. peningkatan kapasitas bagi aparatur penyelenggara Penanaman Modal; b. penyediaan aparatur yang profesional, berintegritas, ramah, dan beretika, dengan jumlah yang memadai; c. pengembangan sistem pelayanan yang berstandar internasional; dan d. pengembangan kerjasama dan kemitraan dalam upaya peningkatan kemampuan penguasaan teknologi dan informasi. BAB ... https://jdih.bandung.go.id/

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

Koreksi

Setiap Investor berhak: a. memperoleh kemudahan pelayanan dalam Penanaman Modal; b. memperoleh kemudahan akses informasi yang lengkap, benar, akurat, dan mutakhir mengenai Penanaman Modal; c. mendapatkan perlindungan hukum berupa: 1. hak dalam berusaha; 2. hak memilih dan MENETAPKAN jenis usaha; 3. hak memilih dan MENETAPKAN mitra usaha; dan 4. hak MENETAPKAN dan memilih strategi bisnis. d. melakukan partisipasi dan peran dalam penyelenggaraan Penanaman Modal; e. memperoleh insentif; dan f. berbagai bentuk fasilitas kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Setiap Investor wajib: a. menjalankan kewajiban, perintah dan tanggungjawab sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan berusaha; b. membantu dan mendukung program Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan Penanaman Modal; c. melaporkan setiap kegiatan usaha secara berkala kepada Dinas yang membidangi Penanaman Modal; d. mengutamakan ... https://jdih.bandung.go.id/ d. mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan; e. mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia yang berdomisili di Daerah Kota dengan tetap memperhatikan profesionalitas; f. mengutamakan pendayagunaan sumber daya dan/atau bahan baku yang terdapat di Daerah Kota; g. mengutamakan kerja sama usaha yang saling menguntungkan dengan UKM dan Koperasi yang terdaftar di Daerah Kota; dan h. menjaga ketertiban, keteraturan, dan kedamaian dalam menjalankan usaha dengan dasar etika, budaya, tradisi, dan kebiasaan baik, yang hidup dan berkembang di Daerah Kota. (2) Investor yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g dan huruf h, dikenakan sanksi administratif, berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; dan d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

(1) Perusahaan Investor wajib memberikan perlindungan, pengupahan dan keselamatan kerja yang pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi prosedur dan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat dan efisien. (3) Perusahaan ... https://jdih.bandung.go.id/ (3) Perusahaan Penanaman Modal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Kewajiban

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

BAB VII

INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 25

Koreksi

(1) Insentif diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota kepada Investor untuk mendorong peningkatan Penanaman Modal dengan prinsip: a. kepastian hukum; b. kesetaraan; c. transparansi; d. akuntabilitas; dan e. efektif dan efisien. (2) Kriteria pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi salah satu kriteria: a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat; b. menyerap banyak tenaga kerja lokal; c. menggunakan sebagian besar sumber daya dan bahan baku lokal; d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; e. memberikan … https://jdih.bandung.go.id/ e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto; f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; g. termasuk memiliki skala prioritas tinggi; h. termasuk pembangunan infrastruktur; i. melakukan alih teknologi; j. melakukan industri unggulan; k. berlokasi di perbatasan kota; l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi; m. menjaga kelestarian lingkungan hidup; n. bekerja sama dengan UKM dan Koperasi; dan/atau o. industri yang menggunakan barang modal dan mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri oleh pelaku UKM dan Koperasi. (3) Bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa: a. pemberian penghargaan; b. pengurangan dan keringanan atau pembebasan pajak daerah; c. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah; atau d. pemberian dana stimulan untuk UKM dan Koperasi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 26

(1) Pemberian kemudahan diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota kepada Investor. (2) Pemberian … https://jdih.bandung.go.id/ (2) Pemberian kemudahan kepada Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk: a. penyediaan data informasi peluang Penanaman Modal; b. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana; c. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan lahan dan lokasi; d. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan bantuan teknis; dan/atau e. percepatan proses perizinan secara paralel. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX

PENGENDALIAN

Pasal 28

Koreksi

Kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal, meliputi: a. pemantauan; b. pembinaan; c. pengawasan; dan d. evaluasi.

Pasal 29

Koreksi

(1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha. (2) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara: a. kompilasi; b. verifikasi; dan c. evaluasi laporan kegiatan Penanaman Modal.

Pasal 30

Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dilakukan melalui kegiatan: a. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal; b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan Perizinan Berusaha dan persetujuan Penanaman Modal yang telah diperoleh; c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah atau hambatan yang dihadapi Investor dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya; d. bimbingan … https://jdih.bandung.go.id/ d. bimbingan sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, atau dialog mengenai Penanaman Modal secara berkala; dan e. fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi Pelaku Usaha.

Pasal 31

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dilakukan melalui kegiatan: a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal dan fasilitas yang telah diberikan; b. pemeriksaan dan verifikasi; c. pelaporan hasil pengawasan; d. tindak lanjut hasil pengawasan; dan e. penegakan hukum.

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah Kota melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d atas pelaksanaan Penanaman Modal. (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan: a. inventarisasi dan identifikasi bahan keterangan informasi; b. analisis bahan keterangan informasi; c. kualifikasi hasil analisis; d. koreksi; dan e. rekomendasi.

Pasal 33

Tata cara pemantauan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Dinas melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB ... https://jdih.bandung.go.id/

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 21

Pasal 22

BAB 1

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 2

Pasal 23

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

BAB IX

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB X

Pasal 34

BAB XI

Pasal 35

BAB XII

Pasal 36

BAB XIII

Pasal 37

BAB XIV

Pasal 38

BAB XV

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41