UU

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang KEINSINYURAN

UU Nomor 11 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan: 1. Keinsinyuran adalah kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. 2. Praktik Keinsinyuran adalah penyelenggaraan kegiatan Keinsinyuran. 3. Insinyur adalah seseorang yang mempunyai gelar profesi di bidang Keinsinyuran. 4. Insinyur Asing adalah Insinyur yang berkewarganegaraan asing. 5. Program Profesi Insinyur adalah program pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk membentuk kompetensi Keinsinyuran. www.djpp.kemenkumham.go.id 6. Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi Keinsinyuran yang secara terukur dan objektif menilai capaian kompetensi dalam bidang Keinsinyuran dengan mengacu pada standar kompetensi Insinyur. 7. Sertifikat Kompetensi Insinyur adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Insinyur yang telah lulus Uji Kompetensi. 8. Surat Tanda adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur INDONESIA kepada Insinyur yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Insinyur dan diakui secara hukum untuk melakukan Praktik Keinsinyuran. 9. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah upaya pemeliharaan kompetensi Insinyur untuk menjalankan Praktik Keinsinyuran secara berkesinambungan. 10. Pengguna Keinsinyuran adalah pihak yang menggunakan jasa Insinyur berdasarkan ikatan hubungan kerja. 11. Pemanfaat Keinsinyuran adalah masyarakat yang memanfaatkan hasil kerja Keinsinyuran. 12. Dewan Insinyur INDONESIA adalah lembaga yang beranggotakan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Keinsinyuran yang berwenang membuat kebijakan penyelenggaraan Keinsinyuran dan pengawasan pelaksanaannya. 13. Persatuan Insinyur INDONESIA yang selanjutnya disingkat PII adalah organisasi wadah berhimpun Insinyur yang melaksanakan penyelenggaraan Keinsinyuran di INDONESIA. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB VI

Pasal 10

Koreksi

(1) Setiap Insinyur yang akan melakukan Praktik Keinsinyuran di INDONESIA harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh PII.

Pasal 11

Koreksi

(1) Untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, seorang Insinyur harus memiliki Sertifikat Kompetensi Insinyur. (2) Sertifikat Kompetensi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah lulus Uji Kompetensi. (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Surat Tanda Registrasi Insinyur paling sedikit mencantumkan: a. jenjang kualifikasi profesi; dan b. masa berlaku.

Pasal 13

Surat Tanda Registrasi Insinyur berlaku selama 5 (lima) tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan persyaratan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

Pasal 14

Surat Tanda Registrasi Insinyur tidak berlaku karena: a. habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak mendaftarkan ulang; b. permintaan yang bersangkutan; c. meninggalnya yang bersangkutan; atau d. pencabutan Surat Tanda Registrasi Insinyur oleh PII atas malapraktik atau pelanggaran kode etik Keinsinyuran yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Pasal 15

(1) Insinyur yang melakukan kegiatan Keinsinyuran tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; dan/atau b. penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam kegiatannya menimbulkan kerugian materiil dikenai sanksi administratif berupa denda.

Pasal 16

(1) Dalam hal Insinyur yang telah mendapatkan Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan kegiatan Keinsinyuran yang menimbulkan kerugian materiil, Insinyur dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda; c. penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran; d. pembekuan Surat Tanda Registrasi Insinyur; dan/atau e. pencabutan Surat Tanda Registrasi Insinyur.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH.

BAB VII

INSINYUR ASING

Pasal 18

Koreksi

(1) Insinyur Asing hanya dapat melakukan Praktik Keinsinyuran di INDONESIA sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. (2) Insinyur Asing yang melakukan Praktik Keinsinyuran di INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat izin kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Untuk mendapat surat izin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Insinyur Asing harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur dari PII berdasarkan surat tanda registrasi atau sertifikat kompetensi Insinyur menurut hukum negaranya. (4) Dalam hal Insinyur Asing tidak memiliki surat tanda registrasi atau sertifikat kompetensi Insinyur menurut hukum negaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Insinyur Asing harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 19

(1) Insinyur Asing wajib melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan alih ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Insinyur INDONESIA.

Pasal 20

Insinyur Asing yang memberikan jasa Keinsinyuran dalam penanganan bencana atau konsultasi yang bersifat insidental tidak memerlukan surat izin kerja, tetapi harus memberitahukan kepada kementerian terkait.

Pasal 21

(1) Insinyur Asing yang melakukan kegiatan Keinsinyuran di INDONESIA tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran; c. pembekuan izin kerja; d. pencabutan izin kerja; dan/atau e. tindakan administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Insinyur Asing yang dalam kegiatannya menimbulkan kerugian materiil dikenai sanksi administratif berupa denda.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Insinyur Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 serta tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 24

Koreksi

Insinyur dan Insinyur Asing berhak: a. melakukan kegiatan Keinsinyuran sesuai dengan standar Keinsinyuran; b. memperoleh jaminan pelindungan hukum selama melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik insinyur dan standar Keinsinyuran; c. memperoleh informasi, data, dan dokumen lain yang lengkap dan benar dari Pengguna Keinsinyuran sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menerima imbalan hasil kerja sesuai dengan perjanjian kerja; dan e. mendapatkan pembinaan dan pemeliharaan kompetensi profesi Keinsinyuran.

Pasal 25

Koreksi

Insinyur dan Insinyur Asing berkewajiban: a. melaksanakan kegiatan Keinsinyuran sesuai dengan keahlian dan kode etik Insinyur; b. melaksanakan tugas profesi sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki; c. melaksanakan tugas profesi sesuai dengan standar Keinsinyuran; d. menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja dengan Pengguna Keinsinyuran; www.djpp.kemenkumham.go.id e. melaksanakan profesinya tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, golongan, latar belakang sosial, politik, dan budaya; f. memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan; g. mengutamakan kaidah keselamatan, kesehatan kerja, dan kelestarian lingkungan hidup; h. mengupayakan inovasi dan nilai tambah dalam kegiatan Keinsinyuran secara berkesinambungan; i. menerapkan keberpihakan pada sumber daya manusia Keinsinyuran nasional, lembaga kerja Keinsinyuran nasional, dan produk hasil Keinsinyuran nasional dalam kegiatan Keinsinyuran; j. melaksanakan secara berkala dan teratur kegiatan Keinsinyuran terkait dengan darma bakti masyarakat yang bersifat sukarela; dan k. melakukan pencatatan rekam kerja Keinsinyuran dalam format sesuai dengan standar Keinsinyuran.

Pasal 26

Pengguna Keinsinyuran dalam menerima hasil kerja Insinyur berhak: a. mendapatkan cakupan dan mutu pelaksanaan kegiatan Keinsinyuran sesuai dengan perjanjian kerja; b. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar atas jasa dan hasil kegiatan Keinsinyuran; c. memperoleh pelindungan hukum sebagai konsumen atas jasa dan hasil kegiatan Keinsinyuran; d. menyampaikan pendapat dan memperoleh tanggapan atas pelaksanaan kegiatan Keinsinyuran; e. menolak hasil kegiatan Keinsinyuran yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja; dan f. melakukan tindakan hukum atas pelanggaran perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pengguna Keinsinyuran berkewajiban: a. memberikan informasi, data, dan dokumen yang lengkap dan benar tentang kegiatan Keinsinyuran yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; www.djpp.kemenkumham.go.id b. mengikuti petunjuk Insinyur atas hasil kegiatan Keinsinyuran yang akan diterima; c. memberikan imbalan yang setara dan adil atas jasa yang diterima kepada Insinyur dan Insinyur Asing sesuai dengan jenjang kualifikasi; dan d. mematuhi ketentuan yang berlaku di tempat pelaksanaan Praktik Keinsinyuran.

Pasal 28

Pemanfaat Keinsinyuran berhak: a. mendapatkan informasi atas keselamatan hasil kegiatan Keinsinyuran; b. memanfaatkan hasil kegiatan Keinsinyuran secara aman dan nyaman sesuai dengan standar Keinsinyuran; dan c. mendapatkan pelindungan hukum dari malapraktik Keinsinyuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pemanfaat Keinsinyuran berkewajiban mengikuti ketentuan standar penggunaan hasil kegiatan Keinsinyuran.

BAB X

DEWAN INSINYUR INDONESIA

Pasal 30

Koreksi

(1) Untuk mencapai tujuan pengaturan Keinsinyuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk Dewan Insinyur INDONESIA. (2) Dewan Insinyur INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (3) Dewan Insinyur INDONESIA berkedudukan di ibu kota Negara Republik INDONESIA. (4) Dewan Insinyur INDONESIA beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur: a. Pemerintah; b. industri; c. perguruan tinggi; d. PII; dan e. Pemanfaat Keinsinyuran. www.djpp.kemenkumham.go.id (5) Keanggotaan Dewan Insinyur INDONESIA ditetapkan oleh PRESIDEN atas usul Menteri. (6) Keanggotaan Dewan Insinyur INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 31

Dewan Insinyur INDONESIA mempunyai fungsi perumusan kebijakan penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan Praktik Keinsinyuran.

Pasal 32

Dewan Insinyur INDONESIA mempunyai tugas: a. MENETAPKAN kebijakan sistem registrasi Insinyur; b. mengusulkan standar Program Profesi Insinyur; c. MENETAPKAN standar Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan; d. melakukan pengawasan pelaksanaan Praktik Keinsinyuran oleh PII; e. MENETAPKAN kebijakan sistem Uji Kompetensi; f. MENETAPKAN standar kompetensi Insinyur; g. melakukan perjanjian kerja sama Keinsinyuran internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. mengesahkan perjanjian kerja sama Keinsinyuran internasional yang dilakukan oleh PII sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 33

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Dewan Insinyur INDONESIA mempunyai wewenang: a. mengesahkan sistem registrasi Insinyur; b. mengesahkan sistem Uji Kompetensi; c. melakukan pencatatan terhadap Insinyur yang dikenai sanksi karena melanggar ketentuan kode etik Insinyur; dan d. membuat peraturan pelaksanaan mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan Dewan Insinyur INDONESIA.

Pasal 34

(1) Pendanaan Dewan Insinyur INDONESIA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Pendanaan Dewan Insinyur INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan dan akuntabel serta diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Dewan Insinyur INDONESIA dapat membiayai tugasnya yang dilaksanakan oleh PII.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, rekrutmen dan jumlah anggota, serta pendanaan Dewan Insinyur INDONESIA diatur dengan Peraturan PRESIDEN.

BAB XI

PERSATUAN INSINYUR INDONESIA

Pasal 36

Koreksi

(1) Insinyur INDONESIA berhimpun dalam wadah organisasi PII. (2) Kekuasaan tertinggi PII berada pada kongres. (3) Pimpinan PII dipilih oleh kongres. (4) PII berkedudukan di ibu kota Negara Republik INDONESIA.

Pasal 37

Koreksi

PII mempunyai fungsi pelaksanaan Praktik Keinsinyuran.

Pasal 38

PII mempunyai tugas: a. melaksanakan pelayanan Keinsinyuran sesuai dengan standar; b. melaksanakan Program Profesi Insinyur bersama dengan perguruan tinggi sesuai dengan standar; c. melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan; d. melakukan pengendalian dan pengawasan bagi terpenuhinya kewajiban Insinyur; e. melaksanakan registrasi Insinyur; f. MENETAPKAN, menerapkan, dan menegakkan kode etik Insinyur; g. menjalin perjanjian kerja sama Keinsinyuran internasional; dan h. memberikan advokasi bagi Insinyur.

Pasal 39

PII mempunyai wewenang: a. menyatakan terpenuhi atau tidaknya persyaratan registrasi Insinyur sesuai dengan jenjang kualifikasi Insinyur; b. menerbitkan, memperpanjang, membekukan, dan mencabut Surat Tanda Registrasi Insinyur; www.djpp.kemenkumham.go.id c. menyatakan terpenuhi atau tidaknya persyaratan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sesuai dengan jenjang kualifikasi Insinyur; d. menyatakan terjadi atau tidaknya suatu pelanggaran kode etik Insinyur berdasarkan hasil investigasi; e. menjatuhkan sanksi terhadap Insinyur yang tidak memenuhi standar Keinsinyuran; f. menjatuhkan sanksi terhadap Insinyur yang melakukan pelanggaran kode etik Insinyur; g. memberikan akreditasi keprofesian pada himpunan keahlian Keinsinyuran; dan h. melakukan perjanjian kerja sama Keinsinyuran internasional.

Pasal 40

(1) Untuk menegakkan kode etik Insinyur, PII membentuk majelis kehormatan etik. (2) Struktur, fungsi, dan tugas majelis kehormatan etik diatur dalam suatu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PII.

Pasal 41

(1) Untuk menjamin kelayakan dan kepatutan Insinyur dalam melaksanakan Praktik Keinsinyuran, ditetapkan kode etik Insinyur sebagai pedoman tata laku profesi. (2) Kode etik Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh PII. (3) Seseorang yang akan menjadi Insinyur wajib menyatakan kesanggupan untuk mematuhi kode etik Insinyur.

Pasal 42

Kode etik Insinyur harus dijadikan pedoman dan landasan tingkah laku setiap Insinyur dalam melaksanakan Praktik Keinsinyuran.

Pasal 43

(1) Pendanaan PII bersumber dari: a. iuran anggota; dan b. sumber pendanaan lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendanaan PII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan dan akuntabel serta diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 44

Struktur, tata kerja, rekrutmen pengurus, kode etik, dan pendanaan PII diatur dalam suatu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PII.

BAB XII

PEMBINAAN KEINSINYURAN

Pasal 45

Koreksi

(1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan Keinsinyuran. (2) Tanggung jawab pembinaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dan menteri yang terkait.

Pasal 46

Koreksi

Pembinaan Keinsinyuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan dengan: a. MENETAPKAN kebijakan pengembangan kapasitas Keinsinyuran berdasarkan rekomendasi Dewan Insinyur INDONESIA; b. melakukan pemberdayaan Keinsinyuran; c. meningkatkan kegiatan penelitian, pengembangan, dan kemampuan perekayasaan; d. mendorong industri yang berkaitan dengan Keinsinyuran untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi; e. mendorong Insinyur agar kreatif dan inovatif untuk menciptakan nilai tambah; f. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Keinsinyuran; g. melakukan pembinaan dalam kaitan dengan remunerasi tarif jasa Keinsinyuran yang setara dan berkeadilan; h. mendorong peningkatan produksi dalam negeri yang berdaya saing dari jasa Keinsinyuran; i. meningkatkan peran Insinyur dalam pembangunan nasional; dan j. melakukan sosialisasi dan edukasi guna menarik minat generasi muda untuk mengikuti pendidikan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berprofesi sebagai Insinyur.

Pasal 47

(1) Pemerintah MENETAPKAN norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk Praktik Keinsinyuran. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk dapat memenuhi syarat pemerolehan asuransi profesi bagi Insinyur. (3) PII membina anggotanya untuk menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pemerintah dapat melakukan audit kinerja Keinsinyuran.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Keinsinyuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang KEINSINYURAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

BAB IX

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kesatu

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

Pasal 27

BAB Ketiga

Pasal 28

Pasal 29

BAB X

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB XI

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

BAB XII

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

BAB XIII

Pasal 50

Pasal 51

BAB XIV

Pasal 52

Pasal 53

BAB XV