PP

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

PP Nomor 52 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Fakultas Kedokteran adalah himpunan sumber daya pendukung perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan dokter. 2. Fakultas Kedokteran Gigi adalah himpunan sumber daya pendukung perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan dokter gigi. 3. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. 4. Wahana Pendidikan Kedokteran adalah fasilitas selain Rumah Sakit Pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran. 5. Dosen Kedokteran yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, humaniora kesehatan, dan/atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 6. Internsip adalah proses pemantapan mutu dan profesi dokter dan dokter gigi untuk menerapkan kompentensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, dan menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka kemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan. 7. Dokter Layanan Primer yang selanjutnya disingkat DLP adalah dokter yang mendapatkan pendidikan setara spesialis yang menerapkan prinsip ilmu kedokteran keluarga, ditunjang dengan ilmu kedokteran komunitas, dan ilmu kesehatan masyarakat, serta mampu memimpin dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat primer yang berkualitas. 8. Organisasi Profesi adalah organisasi yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh Pemerintah. 9. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran INDONESIA kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi. 10. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. 12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II

PEMBENTUKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

Pasal 3

Koreksi

(1) Perguruan tinggi yang akan membuka program studi kedokteran wajib membentuk Fakultas Kedokteran. (2) Perguruan tinggi yang akan membuka program studi kedokteran gigi wajib membentuk Fakultas Kedokteran Gigi. (3) Fakultas Kedokteran dapat membuka program studi kedokteran gigi. (4) Fakultas Kedokteran Gigi tidak dapat membuka program studi kedokteran. (5) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mengajukan permohonan pembukaan program studi kedokteran dan/atau kedokteran gigi kepada Menteri.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pembentukan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit harus memiliki: a. studi kelayakan dan naskah akademik; b. rencana strategis, termasuk penelitian, dan pengabdian masyarakat; c. rancangan kurikulum yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Kedokteran; d. Dosen yang memenuhi jumlah, jenis keilmuan, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. lahan dengan status hak milik/hak pakai/hak guna bangunan atas nama badan penyelenggara perguruan tinggi; g. gedung untuk penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar kualitas sesuai aturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja; h. laboratorium biomedis, laboratorium kedokteran klinis, laboratorium bioetika/humaniora kesehatan, serta laboratorium kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat, yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran; i. perencanaan sistem seleksi dan jumlah penerimaan calon mahasiswa dengan jumlah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; j. Rumah Sakit Pendidikan atau memiliki rumah sakit yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran yang dibuktikan dengan dokumen perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. sumber pendanaan dan perencanaan anggaran untuk penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kedokteran gigi; l. sistem penjaminan mutu internal; m. hasil evaluasi tim independen yang dibentuk oleh Menteri; dan n. rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi oleh perguruan tinggi swasta, harus memiliki: a. pengesahan badan penyelenggara yang berbadan hukum nirlaba; b. bank garansi atas nama badan penyelenggara; dan c. laporan keuangan badan penyelenggara yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik. (3) Menteri dapat menugaskan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi yang memiliki program studi kedokteran dan/atau kedokteran gigi dengan akreditasi kategori tertinggi untuk menjadi pembina Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi yang akan dibentuk. (4) Organisasi dan tata kerja Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi harus memenuhi unsur pelaksana pendidikan profesi di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran sesuai dengan statuta perguruan tinggi.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

(1) Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi yang memenuhi persyaratan dapat menambah program studi di bidang kesehatan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. studi kelayakan; b. memiliki program studi kedokteran dan/atau kedoteran gigi pada Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi terakreditasi dengan peringkat akreditasi tertinggi; c. memiliki lulusan; d. memiliki Dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan e. memiliki sarana prasarana untuk penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penambahan program studi pada Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III

PROGRAM INTERNSIP

Pasal 7

Koreksi

Program Internsip secara nasional, dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 8

Koreksi

(1) Program Internsip dokter dilakukan dalam rangka pemahiran dan pemandirian dokter. (2) Program Internsip dokter gigi dilakukan dalam rangka penyesuaian dalam pemantapan kompetensi di wahana yang berbeda-beda dan/atau hubungan antar profesi. (3) Jangka waktu program Internsip diperhitungkan sebagai masa kerja.

Pasal 9

(1) Setiap dokter atau dokter gigi warga negara INDONESIA yang lulus program profesi dokter atau dokter gigi dalam negeri dan luar negeri wajib mengikuti program Internsip. (2) Syarat untuk mengikuti program Internsip meliputi: a. lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi; b. telah disumpah sebagai dokter atau dokter gigi; dan c. memiliki STR untuk kewenangan Internsip dan SIP Internsip. (3) Syarat untuk mengikuti program Internsip bagi dokter atau dokter gigi warga negara INDONESIA lulusan luar negeri meliputi: a. lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh kolegium; dan b. memiliki STR untuk kewenangan Internsip dan SIP Internsip.

Pasal 10

(1) Peserta program Internsip wajib didampingi oleh Dokter atau Dokter Gigi pendamping Internsip. (2) Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bertugas memberikan peningkatan pemahaman dan kemampuan mengenai tugas dan fungsi Dokter atau Dokter Gigi pendamping Internsip.

Pasal 11

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam rangka menyelenggarakan program Internsip dapat membentuk komite Internsip. (2) Komite Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ex-officio dan berkedudukan di bawah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tugas, dan fungsi komite Internsip diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 12

(1) Program Internsip dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat. (3) Program Internsip dokter dan dokter gigi dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Dokter atau dokter gigi yang telah menyelesaikan program Internsip memperoleh surat tanda selesai program Internsip yang diterbitkan oleh komite Internsip.

Pasal 14

Dokter atau dokter gigi yang mengikuti program Internsip wajib: a. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah INDONESIA; b. bekerja sesuai dengan standar kompetensi, standar pelayanan, dan standar profesi; c. mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh selama pendidikan dan mengaplikasikannya dalam pelayanan kesehatan; d. mengembangkan keterampilan praktik kedokteran pelayanan kesehatan primer yang menekankan pada upaya promotif dan preventif; e. bekerja dalam batas kewenangan klinis, mematuhi peraturan internal fasilitas pelayanan kesehatan, serta ketentuan hukum dan etika; dan f. berperan aktif dalam tim pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan;

Pasal 15

Dokter atau dokter gigi yang mengikuti program Internsip berhak: a. mendapat bantuan biaya hidup dasar, transportasi, dan/atau tunjangan; b. mendapat perlindungan hukum sepanjang mematuhi standar profesi dan standar pelayanan; c. mendapat Dokter atau Dokter Gigi pendamping; dan d. mendapat fasilitas tempat tinggal.

Pasal 16

(1) Biaya penyelenggaraan program Internsip dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas dalam penyelenggaraan program Internsip.

Pasal 17

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bersama Menteri dengan mengikutsertakan Konsil Kedokteran INDONESIA melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Internsip dokter atau dokter gigi. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu program Internsip secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Pasal 18

(1) Dalam hal dokter atau dokter gigi yang mengikuti program Internsip melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dapat menjatuhkan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. rekomendasi penundaan penerbitan STR definitif.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program Internsip diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB IV

PROGRAM DOKTER LAYANAN PRIMER

Pasal 20

Koreksi

(1) Program DLP merupakan kelanjutan dari program profesi dokter dan program Internsip yang setara dengan dokter spesialis. (2) Program DLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pilihan pendidikan profesi kedokteran. (3) Program DLP setara dengan program dokter spesialis dalam hal standar pendidikan, pengakuan, dan penghargaan terhadap lulusan.

Pasal 21

Koreksi

(1) DLP memiliki fungsi: a. memberikan pelayanan kesehatan di pelayanan primer yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada komunitas yang sesuai dengan latar belakang budaya; b. menyediakan pelayanan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual dengan membina hubungan dokter-pasien yang erat dan setara; c. menyediakan pelayanan komprehensif meliputi promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan paliatif, yang berkelanjutan pada semua kelompok usia dan penyakit; dan d. memberikan pelayanan sesuai etik dan bertanggung jawab secara profesional berbasis bukti ilmiah. (2) DLP bersama dokter spesialis-subspesialis, dokter gigi spesialis-subspesialis, dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lain berpartisipasi aktif melaksanakan program jaminan kesehatan nasional dan program nasional lain pada pelayanan kesehatan. (3) DLP memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi DLP.

Pasal 22

(1) Program DLP hanya dapat diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran yang memiliki program studi kedokteran dengan peringkat akreditasi tertinggi. (2) Fakultas Kedokteran dalam menyelenggarakan program DLP berkoordinasi dengan Organisasi Profesi. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk penjaminan mutu uji kompetensi. (4) Dalam hal mempercepat terpenuhinya kebutuhan DLP, Fakultas Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran yang memiliki program studi kedokteran dengan kategori akreditasi setingkat lebih rendah dalam menjalankan program DLP.

Pasal 23

(1) Program DLP dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau. (2) Rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengakuan atas capaian pembelajaran dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal. (3) Rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Program DLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan pada: a. wahana pendidikan DLP; dan/atau b. Rumah Sakit Pendidikan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai wahana pendidikan DLP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 25

(1) Program DLP dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan dan standar kompetensi DLP. (2) Standar pendidikan dan standar kompetensi DLP mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Kedokteran. (3) Standar pendidikan dan standar kompetensi DLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun bersama oleh Kementerian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Organisasi Profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, dan disahkan oleh Konsil Kedokteran INDONESIA. (4) Sistem penjaminan mutu program pendidikan DLP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program DLP diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB Kedua

Penyelenggaraan Program Dokter Layanan Primer

Pasal 22

Koreksi

(1) Program DLP hanya dapat diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran yang memiliki program studi kedokteran dengan peringkat akreditasi tertinggi. (2) Fakultas Kedokteran dalam menyelenggarakan program DLP berkoordinasi dengan Organisasi Profesi. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk penjaminan mutu uji kompetensi. (4) Dalam hal mempercepat terpenuhinya kebutuhan DLP, Fakultas Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran yang memiliki program studi kedokteran dengan kategori akreditasi setingkat lebih rendah dalam menjalankan program DLP.

Pasal 23

(1) Program DLP dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau. (2) Rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengakuan atas capaian pembelajaran dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal. (3) Rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Program DLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan pada: a. wahana pendidikan DLP; dan/atau b. Rumah Sakit Pendidikan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai wahana pendidikan DLP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 25

(1) Program DLP dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan dan standar kompetensi DLP. (2) Standar pendidikan dan standar kompetensi DLP mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Kedokteran. (3) Standar pendidikan dan standar kompetensi DLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun bersama oleh Kementerian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Organisasi Profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, dan disahkan oleh Konsil Kedokteran INDONESIA. (4) Sistem penjaminan mutu program pendidikan DLP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program DLP diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V

DOSEN DI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Pasal 27

Koreksi

(1) Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelayanan kesehatan. (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit yang memperhitungkan kegiatan pelayanan kesehatan. (3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

Pasal 28

Koreksi

Pelayanan di Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran yang mengikutsertakan peserta didik diakui sebagai kegiatan pendidikan.

Pasal 29

(1) Kegiatan Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran disetarakan dengan kegiatan dosen di perguruan tinggi. (2) Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian angka kredit.

Pasal 30

(1) Penilaian angka kredit Dosen dilakukan berdasarkan unsur kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Unsur utama penilaian angka kredit yang bersifat khusus untuk Dosen meliputi pelaksanaan pelayanan profesi dan pelayanan spesialistik-subspesialistik. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian angka kredit Dosen diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 31

(1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. (2) Dosen dapat diusulkan ke jenjang jabatan akademik profesor dengan memenuhi persyaratan paling sedikit: a. memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun sebagai Dosen; b. berpendidikan doktor atau dokter spesialis- subspesialis yang setara dengan jenjang tertinggi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional INDONESIA; c. memiliki publikasi ilmiah inovatif yang diterbitkan dalam peer reviewed journal; dan d. mendapatkan pengakuan dari kelompok ahli sebidang (peer group experts).

Pasal 32

Seseorang yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Dosen harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

Pasal 33

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Dosen dapat dipertimbangkan dengan ketentuan paling sedikit: a. memenuhi syarat sebagai Dosen sesuai Standar Nasional Pendidikan Kedokteran; b. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; c. memiliki penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. mendapat rekomendasi dari direktur rumah sakit dan dekan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi; dan e. mendapat persetujuan dari Kementerian.

Pasal 34

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penetapan PERATURAN PEMERINTAH ini telah dan masih melaksanakan tugas pelayanan kesehatan dan pendidikan dokter berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit Dosen dengan ketentuan paling sedikit: a. memiliki sertifikat profesi DLP, dokter spesialis, atau dokter gigi spesialis; dan b. pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang Pendidikan Kedokteran.

Pasal 35

(1) Pembiayaan tunjangan jabatan fungsional Dosen dan tunjangan kehormatan jabatan profesor dibebankan pada anggaran instansi asal. (2) Pembiayaan proses sertifikasi Dosen dibebankan pada Dosen yang bersangkutan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, alih jabatan, dan inpassing dalam jabatan dan angka kredit Dosen diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB Keempat

Jenjang Jabatan, Pengangkatan, Alih Jabatan, dan Inpassing

Pasal 31

Koreksi

(1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. (2) Dosen dapat diusulkan ke jenjang jabatan akademik profesor dengan memenuhi persyaratan paling sedikit: a. memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun sebagai Dosen; b. berpendidikan doktor atau dokter spesialis- subspesialis yang setara dengan jenjang tertinggi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional INDONESIA; c. memiliki publikasi ilmiah inovatif yang diterbitkan dalam peer reviewed journal; dan d. mendapatkan pengakuan dari kelompok ahli sebidang (peer group experts).

Pasal 32

Seseorang yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Dosen harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

Pasal 33

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Dosen dapat dipertimbangkan dengan ketentuan paling sedikit: a. memenuhi syarat sebagai Dosen sesuai Standar Nasional Pendidikan Kedokteran; b. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; c. memiliki penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. mendapat rekomendasi dari direktur rumah sakit dan dekan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi; dan e. mendapat persetujuan dari Kementerian.

Pasal 34

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penetapan PERATURAN PEMERINTAH ini telah dan masih melaksanakan tugas pelayanan kesehatan dan pendidikan dokter berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit Dosen dengan ketentuan paling sedikit: a. memiliki sertifikat profesi DLP, dokter spesialis, atau dokter gigi spesialis; dan b. pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang Pendidikan Kedokteran.

Pasal 35

(1) Pembiayaan tunjangan jabatan fungsional Dosen dan tunjangan kehormatan jabatan profesor dibebankan pada anggaran instansi asal. (2) Pembiayaan proses sertifikasi Dosen dibebankan pada Dosen yang bersangkutan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, alih jabatan, dan inpassing dalam jabatan dan angka kredit Dosen diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB VI

ETIKA PROFESI, SUMPAH DOKTER DAN DOKTER GIGI

Pasal 37

Koreksi

(1) Etika profesi kedokteran dan kedokteran gigi merupakan sistem norma, nilai, dan aturan profesional yang berlaku dalam profesi kedokteran dan kedokteran gigi. (2) Etika profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. kewajiban umum; b. kewajiban terhadap pasien; c. kewajiban terhadap rekan sejawat; dan d. kewajiban terhadap diri sendiri. (3) Etika profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Organisasi Profesi.

Pasal 38

Koreksi

Mahasiswa yang telah lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter dan Dokter Gigi wajib mengangkat sumpah Dokter atau Dokter Gigi sebagai pertanggungjawaban moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas keprofesiannya.

Pasal 39

Lafal sumpah disesuaikan dengan musyawarah kerja etik, yang berbunyi "Saya bersumpah/berjanji bahwa: a. saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan; b. saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang berhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya; c. saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran; d. saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter; e. kesehatan penderita senantiasa akan saya utamakan; f. dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian atau kedudukan sosial; g. saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya; h. teman sejawat saya akan saya perlakukan sebagai saudara kandung; i. saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan; j. sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan; Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya".

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai etika profesi, sumpah Dokter atau Dokter Gigi diatur oleh Organisasi Profesi.

BAB VII

KERJA SAMA FAKULTAS KEDOKTERAN ATAU FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI DENGAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN, WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN, DAN/ATAU

Pasal 41

Koreksi

(1) Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi atas nama perguruan tinggi bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, dan/atau lembaga lain, serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa; b. memberikan kontribusi nyata untuk bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan bidang kesehatan di wilayahnya untuk meningkatkan daya saing bangsa; dan c. meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kesehatan. (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. kerja sama antara Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, dan/atau lembaga lain dalam suatu sistem kesehatan akademik; b. kerja sama antara Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama dalam integrasi fungsional di bidang manajemen dan/atau integrasi struktural; dan c. kerja sama antara Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan milik Kementerian dalam integrasi struktural. (4) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Fakultas Kedokteran Gigi harus bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran.

Pasal 42

(1) Kerja sama antara Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, dan/atau lembaga lain meliputi kerja sama akademik dan kerja sama nonakademik. (2) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara terintegrasi. (3) Kerja sama nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerja sama bidang sumber daya manusia, sarana prasarana, dan/atau pendanaan.

Pasal 43

Kerja sama antara Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Perjanjian kerja sama antara Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan Wahana Pendidikan dan/atau Lembaga lain ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal salah satu pihak merupakan pihak asing, perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam Bahasa INDONESIA dan bahasa asing. (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. waktu penandatanganan; b. identitas para pihak; c. tujuan dan luaran; d. ruang lingkup; e. tanggung jawab bersama; f. hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik; g. ketentuan pelaksanaan; h. pendanaan; i. jangka waktu; j. keadaan kahar; k. penyelesaian sengketa para pihak; dan l. sanksi atas pelanggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kelima

Pasal 16

BAB Keenam

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB V

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB Kesatu

Pasal 27

BAB Kedua

Pasal 28

Pasal 29

BAB Ketiga

Pasal 30

BAB Keempat