Peraturan Menteri Nomor 20-prt-m-2014 Tahun 2014 tentang FASILITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN DALAM RANGKA PEROLEHAN RUMAH MELALUI KREDIT PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

PERMEN Nomor 20-prt-m-2014 Tahun 2014

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang selanjutnya disingkat FLPP, adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera, yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera, adalah kredit atau pembiayaan pemilikan rumah yang meliputi KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun yang diterbitkan oleh bank pelaksana secara konvensional maupun dengan prinsip syariah. 3. Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Tapak, yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera Tapak, adalah kredit dengan dukungan FLPP yang diterbitkan oleh bank pelaksana kepada MBR dalam rangka pemilikan Rumah Sejahtera Tapak yang dibeli dari orang perseorangan atau Badan Hukum. 4. Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak, yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera Syariah Tapak, adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan dukungan FLPP yang diterbitkan oleh bank pelaksana yang beroperasi secara syariah kepada MBR dalam rangka pemilikan Rumah Sejahtera Tapak yang dibeli dari orang perseorangan atau Badan Hukum. 5. Kredit Pemilikan Satuan Rumah Sejahtera Susun, yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera Susun, adalah kredit dengan dukungan FLPP yang diterbitkan oleh bank pelaksana kepada MBR dalam rangka pemilikan Satuan Rumah Sejahtera Susun yang dibeli dari orang perseorangan atau Badan Hukum. 6. Pembiayaan Pemilikan Satuan Rumah Sejahtera Syariah Susun, yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera Syariah Susun, adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan dukungan FLPP yang diterbitkan oleh bank pelaksana yang beroperasi secara syariah kepada MBR dalam rangka pemilikan Satuan Rumah Sejahtera Susun yang dibeli dari orang perseorangan atau Badan Hukum. 7. Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang selanjutnya disingkat MBR, adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. 8. Pusat Pembiayaan Perumahan, yang selanjutnya disingkat PPP, adalah unit organisasi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan operasionalisasi kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bidang pembiayaan perumahan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 9. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara INDONESIA yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 10. Bank pelaksana adalah bank umum, bank umum syariah, dan unit usaha syariah yang bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka pelaksanaan Program FLPP melalui kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama operasional. 11. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 12. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. 13.Bank Umum Syariah, yang selanjutnya disingkat BUS, adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 14.Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disingkat UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit usaha syariah. 15. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 16. Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 17. Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 18. Rumah sejahtera tapak adalah rumah umum yang dibangun oleh orang perseorangan atau badan hukum dengan spesifikasi sama dengan rumah sederhana sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat,

BAB II

FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Pasal 2

(1) FLPP bertujuan untuk menyediakan dana dalam mendukung kredit/pembiayaan pemilikan rumah sederhana sehat (KPRSh) bagi MBR. (2) Rumah sederhana sehat (RSh) terdiri dari Rumah Sejahtera Tapak dan Rumah Sejahtera Susun.

Pasal 3

BAB III

PEROLEHAN RUMAH MELALUI KREDIT/ PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA

Pasal 6

(1) Kelompok sasaran KPR Sejahtera merupakan MBR dengan batasan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. (2) MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan: a. berpenghasilan tetap merupakan gaji/upah pokok pemohon per bulan; dan b. berpenghasilan tidak tetap merupakan pendapatan bersih atau upah rata-rata per bulan dalam setahun yang diterima pemohon.

Pasal 7

BAB IV

PEMANFAATAN RUMAH SEJAHTERA TAPAK DAN SATUAN RUMAH SEJAHTERA SUSUN

Pasal 17

BAB V

PELAKSANAAN KPR SEJAHTERA

Pasal 19

Ketentuan mengenai pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka PerolehanRumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahterabagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 20

Bank pelaksana wajib menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada PPP.

Pasal 21

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

(1) Pengendalian danpengawasanatas pelaksanaanperolehan perumahan melalui KPR Sejahtera dengan dukungan FLPP dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan,pemantauan, evaluasi, dan tindak koreksi. (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehPPP dan/atauunit kerja yang ditunjuk oleh Menteri. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

(1) Bank pelaksana wajib mengembangkan sistem teknologi informasi yang akan menunjang kelancaran pelaksanaan program FLPP. (2) PPP dan bank pelaksana wajib melaksanakan promosi KPR Sejahtera kepada masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama- sama. (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pameran, iklan layanan masyarakat, dan/atau bentuk promosi lainnya.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Selama Pejabat Eselon I yang menangani bidang pembiayaan perumahan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum ditetapkan, maka tugas dan fungsi dilakukan oleh Deputi Bidang Pembiayaan pada Kementerian Perumahan Rakyat.

Pasal 26

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 11

Koreksi

(1) Batasan harga rumah sejahtera tapak yang dibeli melalui KPR Sejahtera Tapak dikelompokkan berdasarkan wilayah. (2) Pengelompokan batasan harga rumah sejahtera tapak berdasarkan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II pada Peraturan Menteri ini. (3) Pengelompokan batasan harga rumah sejahtera tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (4) Ketentuan harga jual rumah sejahtera tapak yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (5) KPR Sejahtera Tapak diberikan kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan ketentuan: a. nilai KPR paling banyak sebesar harga jual rumah sejahtera tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi dengan nilai uang muka yang ditetapkan oleh bank pelaksana; b. suku bunga KPR paling tinggi 7,25% (tujuh koma dua puluh lima perseratus) per tahun; c. suku bunga sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit; d. suku bunga sebagaimana dimaksud pada huruf b bersifat tetap selama jangka waktu kredit (fixed rate mortgage) dengan metode perhitungan bunga tahunan (annuity) atau bunga efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank pelaksana; dan e. jangka waktu KPR sebagaimana dimaksud pada huruf a disepakati oleh bank pelaksana dan kelompok sasaran KPR SejahteraTapakyang disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuranoleh kelompok sasaran KPR Sejahtera tersebut. (6) MBR yang berpenghasilan tidak tetap yang bekerja di sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat melakukan penyetoran dana untuk pembayaran angsuran KPR Sejahtera Tapak kepada bank pelaksana secara harian atau mingguan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank pelaksana. (7) Bank pelaksana yang menerbitkan KPR SejahteraTapakkepada MBR berpenghasilan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan mendapatkan tambahan porsi pendanaan FLPP yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

Koreksi

(1) Batasan harga rumah sejahtera tapak yang dibeli melalui KPR Sejahtera Syariah Tapak dikelompokkan berdasarkan wilayah. (2) Pengelompokan batasan harga rumah sejahtera tapak berdasarkan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II pada Peraturan Menteri ini. (3) Pengelompokan batasan harga rumah sejahtera tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (4) Ketentuan harga jual rumah sejahtera tapak yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (5) KPR Sejahtera Syariah Tapak diberikan kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan ketentuan: a. nilai pembiayaan paling banyak sebesar harga jual rumah sejahtera tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi dengan nilai uang muka yang ditetapkan oleh bank pelaksana; b. marjin atau sewa pembiayaan paling tinggi 7,25% (tujuh koma dua puluh lima perseratus) per tahun; c. marjin atau sewa pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit; d. marjin atau sewa pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf b bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan (fixed rate mortgage) dengan nilai angsuran setara dengan metode perhitungan bunga tahunan (annuity) atau bunga efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank pelaksana; dan e. jangka waktu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a disepakati oleh bank pelaksana dan kelompok sasaran KPR SejahteraSyariah Tapak yang disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuran oleh kelompok sasaran KPR Sejahtera tersebut. (6) MBR yang berpenghasilan tidak tetap yang bekerja di sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat melakukan penyetoran dana untuk pembayaran angsuran KPR Sejahtera Syariah Tapak kepada bank pelaksana secara harian atau mingguan atau sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh bank pelaksana. (7) Bank pelaksana yang menerbitkan KPR Sejahtera Syariah Tapak kepada MBR berpenghasilan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan mendapatkan tambahan porsi pendanaan FLPP yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal14 (1) Penerbitan KPR Sejahtera Syariah Tapak oleh bank pelaksanauntuk kota-kota yang mempunyai jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa dilakukan paling lama tanggal 31 Maret 2015. (2) Pembangunan rumah sejahtera tapak di kota-kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). (3) Pengajuan pencairan dana FLPP kepada PPP terhadap penerbitan KPR Sejahtera Syariah Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lamatanggal 30 Juni 2015. (4) Penerbitan KPR Sejahtera Syariah Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengajuan pencairan dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi pelaku pembangunan yang telah mendapatkan kewajiban membangun hunian berimbang untuk rumah tapak di perkotaan.

Pasal 16

Koreksi

(1) Batasan harga satuan rumah sejahtera susun yang dibeli melalui KPR Sejahtera Syariah Susun dikelompokkan berdasarkan wilayah. (2) Pengelompokan batasan harga satuan rumah sejahtera susun berdasarkan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IIIpada Peraturan Menteri ini. (3) Pengelompokan batasan harga satuan rumah sejahtera susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (4) Ketentuan harga jual satuan rumah sejahtera susun dan penghasilan kelompok sasaran yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) KPR Sejahtera Syariah Susun diberikan kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut: a. nilai pembiayaan paling banyak sebesar harga jual satuan rumah sejahtera susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan nilai uang muka yang ditetapkan oleh bank pelaksana; b. marjin atau sewa pembiayaan paling tinggi setara 7,25% (tujuh koma dua puluh lima perseratus) per tahun; c. marjin atau sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi kredit; d. marjin atau sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan (fixed rate mortgage) dengan nilai angsuran yang setara dengan metode perhitungan bunga tahunan (annuity) atau bunga efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank pelaksana; dan e. jangka waktu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a disepakati oleh bank pelaksana dan kelompok sasaran KPR SejahteraSyariah Susunyang disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuran oleh kelompok sasaran KPR Sejahtera tersebut. (6) MBR yang berpenghasilan tidak tetap yang bekerja di sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat melakukan penyetoran dana untuk pembayaran angsuran KPR Sejahtera Syariah Susun kepada bank pelaksana secara harian atau mingguan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank pelaksana. (7) Bank pelaksana yang menerbitkan KPR SejahteraSyariah Susun kepada MBR berpenghasilan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan mendapatkan tambahan porsi pendanaan FLPP yang ditetapkan oleh Menteri.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku memerintahkan pengundangan sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2014 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20 3 TAHUN 2014 TENTANG FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAANPERUMAHAN DALAM RANGKA PEROLEHAN RUMAH MELALUI KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH Nomor : 20/PRT/M/20143 Tahun 2014 Tanggal : 10 Desember 201424 April2014 KELOMPOK SASARAN KPR SEJAHTERA BERDASARKAN BATASAN PENGHASILAN NO KELOMPOK SASARAN KPR SEJAHTERA PENGHASILAN PER BULAN PALING BANYAK 1 KPR Sejahtera Tapak Rp. 4.000.000,00 2 KPR Sejahtera Syariah Tapak Rp. 4.000.000,00 3 KPR Sejahtera Susun Rp. 7.000.000,00 4 KPR Sejahtera Syariah Susun Rp. 7.000.000,00 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAANPERUMAHAN DALAM RANGKA PEROLEHAN RUMAH MELALUI KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH Nomor : 20/PRT/M/20143 Tahun 2014 Tanggal : 10 Desember 201424 April 2014 PENGELOMPOKAN HARGA JUAL RUMAH SEJAHTERA TAPAK 1 Provinsi NAD 118.000.000 2 Provinsi Sumatera Utara 117.000.000 3 Provinsi Sumatera Barat 116.000.000 4 Provinsi Riau 116.000.000 5 Provinsi Kepulauan Riau 125.000.000 6 Provinsi Jambi 114.000.000 7 Provinsi Sumatera Selatan 118.000.000 8 Provinsi Bangka Belitung 124.000.000 9 Provinsi Bengkulu 116.000.000 10 Provinsi Lampung 113.000.000 11 Provinsi Jawa Barat (kecuali Kota/ Kabupaten Bekasi, Kota/ Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten Karawang 115.000.000 12 Provinsi Banten (kecuali Kota/ Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan) 116.000.000 13 Provinsi Jawa Tengah 118.000.000 14 Provinsi DI Yogyakarta 123.000.000 15 Provinsi Jawa Timur 115.000.000 16 Provinsi Kalimantan Barat 132.000.000 17 Provinsi Kalimantan Tengah 128.000.000 18 Provinsi Kalimantan Selatan 127.000.000 19 Provinsi Kalimantan Utara 127.000.000 20 Provinsi Kalimantan Timur 133.000.000 21 Provinsi Sulawesi Utara 125.000.000 22 Provinsi Gorontalo 125.000.000 23 Provinsi Sulawesi Tengah 120.000.000 24 Provinsi Sulawesi Selatan 125.000.000 25 Provinsi Sulawesi Barat 118.000.000 26 Provinsi Sulawesi Tenggara 124.000.000 27 Provinsi Bali 135.000.000 28 Provinsi Nusa Tenggara Barat 135.000.000 29 Provinsi Nusa Tenggara Timur 127.000.000 30 Provinsi Maluku 133.000.000 31 Provinsi Maluku Utara 135.000.000 32 Provinsi Papua Barat 169.000.000 33 Provinsi Papua 185.000.000 1 DKI. Jakarta 135.000.000 2 Kota/ Kabupaten Bekasi 135.000.000 3 Kota/ Kabupaten Bogor 129.000.000 4 Kota Depok 131.000.000 5 Kota/Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan 134.000.000 6 Kabupaten Karawang 125.000.000 Harga Jual Rumah Tapak Paling Banyak (Rp) No. Wilayah Harga Jual Rumah Tapak Paling Banyak (Rp) No. Wilayah LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20 3TAHUN 2014 TENTANG FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAANPERUMAHAN DALAM RANGKA PEROLEHAN RUMAH MELALUI KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH Nomor : 20/PRT/M/20143 Tahun 2014 Tanggal : 10 Desember 201424 April 2014 PENGELOMPOKAN HARGA JUAL RUMAH SEJAHTERA SUSUN (20 lantai) 1 Provinsi Nangroe Aceh Darussalam 306.000.000 8.500.000 2 Provinsi Sumatera Utara 280.800.000 7.800.000 3 Provinsi Sumatera Barat 316.800.000 8.800.000 4 Provinsi Riau 342.000.000 9.500.000 5 Provinsi Kepulauan Riau 360.000.000 10.000.000 6 Provinsi Jambi 316.800.000 8.800.000 7 Provinsi Bengkulu 288.000.000 8.000.000 8 Provinsi Sumatera Selatan 313.200.000 8.700.000 9 Provinsi Bangka Belitung 320.400.000 8.900.000 10 Provinsi Lampung 288.000.000 8.000.000 11 Provinsi Banten (kecuali Kota/ Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan) 273.600.000 7.600.000 12 Provinsi Jawa Barat (kecuali Kota Depok, Kota/Kabupaten Bogor, Kota/Kabupaten Bekasi) 262.800.000 7.300.000 13 Provinsi Jawa Tengah 259.200.000 7.200.000 14 DIY Yogyakarta 262.800.000 7.300.000 15 Provinsi Jawa Timur 284.400.000 7.900.000 16 Provinsi Bali 298.800.000 8.300.000 17 Provinsi Nusa Tenggara Barat 266.400.000 7.400.000 18 Provinsi Nusa Tenggara Timur 309.600.000 8.600.000 19 Provinsi Kalimantan Barat 349.200.000 9.700.000 20 Provinsi Kalimantan Tengah 338.400.000 9.400.000 21 Provinsi Kalimantan Utara 352.800.000 9.800.000 22 Provinsi Kalimantan Timur 356.400.000 9.900.000 23 Provinsi Kalimantan Selatan 324.000.000 9.000.000 24 Provinsi Sulawesi Utara 280.800.000 7.800.000 25 Provinsi Gorontalo 298.800.000 8.300.000 26 Provinsi Sulawesi Tengah 248.400.000 6.900.000 27 Provinsi Sulawesi Tenggara 295.200.000 8.200.000 28 Provinsi Sulawesi Barat 313.200.000 8.700.000 29 Provinsi Sulawesi Selatan 262.800.000 7.300.000 30 Provinsi Maluku 273.600.000 7.600.000 31 Provinsi Maluku Utara 345.600.000 9.600.000 32 Provinsi Papua 565.200.000 15.700.000 33 Provinsi Papua Barat 385.200.000 10.700.000 1 Kota Jakarta Barat 320.400.000 8.900.000 2 Kota Jakarta Selatan 331.200.000 9.200.000 3 Kota Jakarta Timur 316.800.000 8.800.000 4 Kota Jakarta Utara 345.600.000 9.600.000 5 Kota Jakarta Pusat 334.800.000 9.300.000 6 Kota/ Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan 302.400.000 8.400.000 7 Kota Depok 306.000.000 8.500.000 8 Kota/ Kabupaten Bogor 309.600.000 8.600.000 9 Kota/ Kabupaten Bekasi 302.400.000 8.400.000 Harga Jual/ unit Rumah Susun Paling Banyak (Rp) Harga Jual/m2 Paling Banyak (Rp) No. Wilayah No. Wilayah Harga Jual/ unit Rumah Susun Paling Banyak (Rp) Harga Jual/m2 Paling Banyak (Rp) LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20 3TAHUN 2014 TENTANG FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAANPERUMAHAN DALAM RANGKA PEROLEHAN RUMAH MELALUI KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH Nomor : 20/PRT/M/20143 Tahun 2014 Tanggal : 10 Desember 201424 April 2014 CONTOH PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KEMUDAHAN DAN/ATAU BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN KPR SEJAHTERA Ketentuan: Rumah Sejahtera Tapak atau Satuan Rumah Sejahtera Susun hanya dapat disewakan dan/atau dialihkan kepemilikannya dalam hal: 1. pewarisan; 2. telah dihuni lebih dari 5 tahun untuk Rumah Sejahtera Tapak; 3. telah dihuni lebih dari 20 tahun untuk Satuan Rumah Sejahtera Susun; 4. pindah tempat tinggal akibat peningkatan sosial ekonomi; atau 5. untuk kepentingan bank pelaksana dalam rangka penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah. Apabila debitur/nasabah KPR Sejahtera melakukan pengalihan kepemilikan Rumah Sejahtera Tapak atau Satuan Rumah Sejahtera Susun diluar kondisi di atas, maka debitur/nasabah KPR Sejahtera harus mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah yang telah diterimanya. Contoh Kasus 1 (Penjualan Rumah Sejahtera Tapak sebelum lima tahun): Bapak A membeli Rumah Sejahtera Tapak seharga Rp. 95.000.000,00. Bapak A telah membayar uang muka sebesar Rp. 10.000.000,00 dan menggunakan fasilitas KPR Sejahtera sebesar Rp 85.000.000,00. Akad kredit dilakukan pada tanggal 1 April 2014. Jangka waktu KPR 20 tahun. Tingkat suku bunga 7,25%. Pada tanggal 16 Desember 2017, Bapak A menjual Rumah Sejahtera Tapak kepada Bapak B tanpa sepengetahuan bank pelaksana. Praktek penjualan rumah tersebut baru diketahui pada tanggal 25 Maret 2018 berdasarkan hasil pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau Bank. Terhadap kasus tersebut maka fasilitas KPR Sejahtera kepada bapak A dihentikan oleh bank pelaksana pada tanggal 31 Maret 2018. Sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri ini, Bapak A telah melakukan pelanggaran, sehingga wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diterimanya, dengan perhitungan sebagai berikut: Asumsi: 1. Suku bunga pasar = Suku bunga porsi dana bank pelaksana yang digunakan dalam perhitungan penetapan bunga KPR Sejahtera pada saat akad kredit KPR Sejahtera = 16,44% 2. Perhitungan bunga anuitas. Kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang harus dikembalikan = jumlah bunga yang dihitung berdasarkan suku bunga pasar dikurangi jumlah bunga/marjin/sewa yang dihitung berdasarkan suku bunga KPR Sejahtera sejak dicairkan sampai dengan penghentian fasilitas KPR Sejahtera. Perhitungan dana yang harus dikembalikan berdasarkan jadwal pembayaran angsuran KPR: Pokok Bunga Total Pokok Bunga Total 1 657.879 13.152.000 13.809.879 1.898.787 5.800.000 7.698.787 7.352.000 7.352.000 2 766.034 13.043.845 13.809.879 2.036.449 5.662.338 7.698.787 7.381.507 7.381.507 3 891.970 12.917.909 13.809.879 2.184.092 5.514.695 7.698.787 7.403.213 7.403.213 4 1.038.610 12.771.269 13.809.879 2.342.439 5.356.349 7.698.787 7.414.920 7.414.920 5 1.209.358 12.600.521 13.809.879 2.512.265 5.186.522 7.698.787 7.413.999 6 1.408.176 12.401.703 13.809.879 2.694.405 5.004.383 7.698.787 7.397.320 7 1.639.680 12.170.199 13.809.879 2.889.749 4.809.038 7.698.787 7.361.160 8 1.909.243 11.900.635 13.809.879 3.099.256 4.599.532 7.698.787 7.301.104 9 2.223.123 11.586.756 13.809.879 3.323.952 4.374.836 7.698.787 7.211.920 10 2.588.605 11.221.274 13.809.879 3.564.938 4.133.849 7.698.787 7.087.425 11 3.014.171 10.795.708 13.809.879 3.823.396 3.875.391 7.698.787 6.920.317 12 3.509.701 10.300.178 13.809.879 4.100.592 3.598.195 7.698.787 6.701.983 13 4.086.696 9.723.183 13.809.879 4.397.885 3.300.902 7.698.787 6.422.281 14 4.758.548 9.051.330 13.809.879 4.716.732 2.982.055 7.698.787 6.069.275 15 5.540.854 8.269.025 13.809.879 5.058.695 2.640.092 7.698.787 5.628.933 16 6.451.770 7.358.109 13.809.879 5.425.451 2.273.337 7.698.787 5.084.772 17 7.512.441 6.297.438 13.809.879 5.818.796 1.879.991 7.698.787 4.417.446 18 8.747.486 5.062.392 13.809.879 6.240.658 1.458.129 7.698.787 3.604.264 19 10.185.573 3.624.306 13.809.879 6.693.106 1.005.681 7.698.787 2.618.625 20 11.860.081 1.949.797 13.809.879 7.178.356 520.431 7.698.787 1.429.367 29.551.640 Tenor Jumlah Bunga Yang Harus Dikembalikan Selisih Bunga Pembayaran Angsuran Bunga Pasar Pembayaran Angsuran KPR Sejahtera Jumlah Selisih Bunga 4Tahun Berdasarkan tabel di atas, maka kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang harus dikembalikan Bapak A kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak akad kredit/pembiayaan KPR Sejahtera sampai fasilitas KPR Sejahtera dihentikan adalah sebesar Rp.29.551.640,00.

Peraturan Menteri Nomor 20-prt-m-2014 Tahun 2014 tentang FASILITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN DALAM RANGKA PEROLEHAN RUMAH MELALUI KREDIT PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 17

BAB V

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

BAB IX

Pasal 25

Pasal 26

BAB X

Pasal 28

Pasal 29

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 17

BAB V

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

BAB IX

Pasal 25

Pasal 26

BAB X

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 27