Koreksi Pasal 7

(1) Kelompok sasaran KPR Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. tidak memiliki rumah yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan dan diketahui oleh kepala desa/lurahsetempat; b. belum pernah menerima subsidi Pemerintah untuk pemilikan rumah; c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan d. menyerahkan fotokopi (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi atau surat pernyataan bahwa penghasilan yang bersangkutan tidak melebihi batas penghasilan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri ini. (2) Kebenaran formal dan material surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab atas yang bersangkutan. (3) Dalam hal kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penghasilannya tidak melebihi batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dikecualikan dari ketentuan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi. (4) Dalam hal, kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus suami istri, dipersyaratkan keduanya tidak memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi Pemerintah untuk pemilikan rumah. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan untuk PNS/TNI/Polri yang pindah domisili karena kepentingan dinas. (6) Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku hanya untuk satu kali. (7) Analisis kelayakan untuk mendapatkan KPR dan pemenuhan persyaratan sebagai kelompok sasaran pemohon KPR Sejahtera dilaksanakan oleh bank pelaksana.