Peraturan Menteri Nomor 62-m-ind-per-11-2013 Tahun 2013 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KOMPOR GAS BAHAN BAKAR LPG SATU TUNGKU DENGAN SISTEM PEMANTIK SECARA WAJIB

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik sesuai persyaratan SNI. 2. Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI adalah surat Direktur Pembina Industri kepada Pemohon SPPT SNI yang menerangkan bahwa permohonan SPPT SNI secara teknis telah memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti pada proses sertifikasi SNI. 3. Pertimbangan Teknis adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembina industri yang MENETAPKAN bahwa suatu produk yang: a. memiliki kesamaan nomor Harmonized System (HS) dengan produk yang diberlakukan SNI Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik secara wajib dinyatakan tidak wajib mengikuti ketentuan SNI dimaksud karena memiliki SNI tersendiri, jenis maupun spesifikasinya keperluan khusus dan/atau memiliki standar yang berbeda dengan SNI; atau b. terkena ketentuan SNI secara wajib dapat diimpor tanpa SNI guna kebutuhan produksi. c. termasuk komponen kompor/bagian Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik yang digunakan sebagai bahan baku. 4. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik. 5. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh produk sesuai spesifikasi dan metode uji SNI Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik. 6. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN dengan tugas MENETAPKAN sistem akreditasi dan sertifikasi serta berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi. 7. Pengawasan adalah mekanisme pemeriksaan produsen atas penerapan ketentuan/peraturan pemberlakuan SNI Kompor Gas www.djpp.kemenkumham.go.id Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik Secara Wajib yang meliputi kegiatan produksi, mutu produk dan/atau peredaran hasil produksi. 8. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus yang dilakukan oleh LSPro terhadap produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik atas konsistensi penerapan SNI dimaksud. 9. Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNInya telah diberlakukan secara wajib. 10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 11. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian. 12. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian. 13. Direktorat Pembina Industri adalah Direktorat Industri Material Dasar Logam pada Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian. 14. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina industri Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik pada Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian. 15. BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian. 16. Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi yang menyelengarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian. 17. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di Kabupaten/Kota yang menyelengarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

(1) Memberlakukan secara wajib SNI Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik pada jenis produk dengan Nomor SNI dan Nomor Pos Tarif/ HS Code sebagai berikut: Jenis Produk No. SNI Pos tarif / HS Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik 7368:2011 Ex. 7321.11.00.00 www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kompor gas berbahan bakar LPG yang hanya memiliki satu dudukan (grid), dengan sistem pemantik mekanik atau elektrik yang aliran gasnya hanya melewati 1 (satu) saluran masuk (inlet) dan selang serta regulator tekanan rendah (low pressure) yang terpisah dari Tabung LPG untuk pemakaian rumah tangga (domestic use).

(1) Pemberlakuan SNI Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik secara wajib dikecualikan bagi Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik yang memiliki Nomor HS yang sama dengan Pasal 2 ayat (1)

(1) Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

(1) Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (5) diberikan berdasarkan permohonan perusahaan pemohon. (2) Permohonan surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa produk dimaksud memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut: a. identitas perusahaan / lembaga pemohon; b. kegunaan; c. jumlah produk yang akan diimpor (bagi barang impor); dan d. spesifikasi produk. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Komponen/bagian kompor yang diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus memenuhi syarat mutu sesuai sebagian parameter SNI 7368:2011 berdasarkan fungsi masing-masing komponen. (2) Ketentuan pengujian komponen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

Perusahaan yang memproduksi Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib: a. menerapkan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan memiliki SPPT-SNI; b. membubuhkan tanda SNI pada produk dan kemasan produk di tempat yang mudah dibaca dengan cara penandaan yang menghasilkan tanda yang tidak mudah hilang; dan c. membubuhkan kode produksi pada produk dan kemasan produk di tempat yang mudah dibaca dengan cara penandaan yang menghasilkan tanda yang tidak mudah hilang;

LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib menerbitkan SPPT-SNI Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik dengan minimal mencantumkan informasi tentang: a. nama dan alamat perusahaan; b. nama penanggung jawab perusahaan; c. alamat pabrik; www.djpp.kemenkumham.go.id d. nama dan alamat importir; e. nomor dan judul SNI; f. jenis produk; dan g. merek produk.

(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib melaporkan keputusan penerbitan, penundaan, penolakan dan pelimpahan SPPT-SNI kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPKIMI selambat Iambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan keputusan dimaksud. (2) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik bertanggung jawab atas pelaksanaan surveilan penggunaan tanda SNI dari SPPT-SNI yang diterbitkan.

(1) Pada saat importasi Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dilengkapi dengan fotokopi SPPT-SNI yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit. (2) Dalam memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPPT-SNI harus diunggah dalam portal INSW.

(1) Setiap Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diedarkan di dalam negeri, yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor wajib memenuhi persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Komponen (bagian) Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik yang diimpor sejak Peraturan Menteri ini berlaku wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(1) Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik berdasarkan SNI 7368:2007 dilarang diproduksi sejak diberlakukannya Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Kompor Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beredar maksimal 18 (delapan belas) bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

(1) Setiap Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari hasil produksi dalam negeri yang diproduksi sejak Peraturan Menteri ini berlaku dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilarang beredar di wilayah INDONESIA. (2) Setiap Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik dari produksi dalam negeri yang diproduksi sejak Peraturan Menteri ini berlaku namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

(1) Sejak Peraturan Menteri ini berlaku Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik asal impor yang masuk daerah pabean INDONESIA wajib telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 12. (2) Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik asal impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat menugaskan PPSP. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap produk mulai dari produksi sampai pasca produksi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. (4) Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan atau Dinas Kabupaten/Kota atau instansi terkait dalam penugasan PPSP untuk pengawasan. (5) BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik. (6) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPKIMI dapat memberikan teguran tertulis dan sanksi kepada LSPro yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam

Direktur Jenderal Pembina Industri MENETAPKAN Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pengawasan Penerapan SNI Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik.

Pelaku usaha, LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pelaksanaan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 85/M-IND/PER/11/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA (SNI) Terhadap 5 (lima) Produk Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 129/M-IND/PER/12/2010 Secara Wajib yang terkait dengan Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA (SNI) Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik Secara Wajib, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(1) Sertifikat SPPT-SNI yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini harus telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini selambat-lambatnya 6 bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. (2) Mekanisme penyesuaian Sertifikat SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2013 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK lNDONESIA, MOHAMAD S. HIDAYAT Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id