Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2013 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

(1) Sekretariat Komisi Penyiaran INDONESIA Pusat merupakan unsur pendukung yang membantu Komisi Penyiaran INDONESIA Pusat dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Komisi Penyiaran INDONESIA Pusat. (2) Sekretariat Komisi Penyiaran INDONESIA Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional berada di bawah dan www.djpp.kemenkumham.go.id bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Penyiaran INDONESIA Pusat dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika. (3) Sekretariat Komisi Penyiaran INDONESIA Pusat dipimpin oleh seorang Kepala yang selanjutnya disebut Sekretaris.

Sekretariat Komisi Penyiaran INDONESIA Pusat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada Komisi Penyiaran INDONESIA Pusat dalam menyelenggarakan fungsi dan wewenangnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Komisi Penyiaran INDONESIA Pusat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; b. penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum Komisi Penyiaran INDONESIA; c. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; d. pelaksanaan verifikasi dan dokumentasi perizinan penyelenggaraan penyiaran; e. pengelolaan data dan informasi; f. fasilitasi kegiatan pemantauan dan pengaduan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; g. fasilitasi penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan h. pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, dan kepegawaian.

(1) Struktur organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran INDONESIA Pusat terdiri atas: a. Bagian Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat; www.djpp.kemenkumham.go.id b. Bagian Verifikasi Perizinan dan Data; c. Bagian Fasilitasi Pengaduan dan Penjatuhan Sanksi; dan d. Bagian Umum. (2) Susunan organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran INDONESIA Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan di lingkungan Sekretariat Komisi Penyiaran INDONESIA Pusat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan masing-masing maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Sekretaris adalah jabatan struktural eselon II.a. (2) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a. (3) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:10/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran INDONESIA Pusat dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.