Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara P...

Pasal 2

(1) Menteri selaku PA BUN MENETAPKAN Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian sebagai KPA KIPK. (2) Dalam hal KPA KIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Menteri MENETAPKAN Sekretaris Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian sebagai pejabat pelaksana tugas KPA KIPK. (3) Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu keadaan yang menyebabkan pejabat yang ditetapkan sebagai KPA KIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan; dan b. masih terisi namun tidak dapat melaksanakan tugas melebihi 45 (empat puluh lima) hari kalender. (4) Pejabat pelaksana tugas KPA KIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan KPA KIPK. (5) Menteri dapat MENETAPKAN perubahan KPA KIPK dengan Keputusan Menteri berdasarkan usulan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 3

(1) KPA KIPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menerbitkan keputusan untuk MENETAPKAN: a. pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran -- 5 - belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK; dan b. pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. (2) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan KPA KIPK kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja selaku kuasa BUN.

Pasal 4

Koreksi

(1) Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK diberikan kepada Penerima KIPK individu/perseorangan atau badan usaha yang bergerak di industri padat karya tertentu. (2) Industri padat karya tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian mengenai pedoman pelaksanaan kredit industri padat karya. (3) Kriteria Penerima KIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian mengenai kriteria penerima kredit industri padat karya.

Pasal 5

Koreksi

(1) Untuk perencanaan penyaluran dan pengusulan anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK, Penyalur KIPK menyusun RTP setiap tahun anggaran. (2) RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. data target penyaluran; b. data tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK; dan c. data kinerja penyaluran. (3) Data target penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. rencana penyaluran per provinsi; b. target jumlah debitur per provinsi; c. target jumlah Mesin yang dibiayai per provinsi; dan d. indikasi tingkat bunga/margin debitur. (4) Data tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri -- 6 - atas: a. nominal tagihan per provinsi; dan b. jumlah debitur per provinsi. (5) Data kinerja penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a. nominal penyaluran per provinsi; b. jumlah Baki Debet per provinsi; c. tingkat non-performing loan per provinsi; d. jumlah debitur per provinsi; dan e. jumlah Mesin yang dibiayai per provinsi. (6) RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan contoh yang tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Penyalur KIPK menyampaikan RTP kepada KPA KIPK dengan tembusan kepada Sekretariat Komite Kebijakan dan Menteri paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Juni 2 (dua) tahun sebelum Tahun Penyaluran. (2) Penyampaian RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan atas asumsi: a. data target penyaluran; dan b. data tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK tahun berikutnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang digunakan dalam menyusun RTP. (3) Dalam hal Penyalur KIPK menyampaikan RTP yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), KPA KIPK mengembalikan RTP kepada Penyalur KIPK. (4) Dalam hal Penyalur KIPK tidak menyampaikan RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyalur KIPK tersebut tidak mendapatkan penetapan rincian target penyaluran KIPK Tahun Penyaluran.

Pasal 7

(1) KPA KIPK berkoordinasi dengan sekretariat Komite Kebijakan menyelenggarakan rapat sinkronisasi untuk membahas penyusunan kebutuhan anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK. (2) Penyusunan kebutuhan anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mempertimbangkan: a. hasil penilaian dan evaluasi atas kinerja penyaluran KIPK periode sebelumnya oleh KPA KIPK dan sekretariat Komite Kebijakan; b. RTP KIPK; dan/atau -- 7 - c. kebijakan pelaksanaan KIPK. (3) Rapat sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur yang berasal dari: a. KPA KIPK; b. Kementerian Keuangan; c. sekretariat Komite Kebijakan; dan d. kementerian/lembaga yang terkait dengan penyusunan arah kebijakan KIPK. (4) Rapat sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan usulan anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK sebagai bahan pertimbangan dalam rapat koordinasi Komite Kebijakan. (5) Rapat sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum pelaksanaan rapat koordinasi Komite Kebijakan.

Pasal 8

(1) Berdasarkan hasil rapat sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Komite Kebijakan melaksanakan rapat koordinasi Komite Kebijakan. (2) Rapat koordinasi Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan: a. kebijakan pelaksanaan KIPK; b. plafon penyaluran KIPK; dan/atau c. besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK.

Pasal 9

(1) Setiap awal tahun anggaran, KPA KIPK menyusun IKD Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. (2) IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan minimal mempertimbangkan: a. perkiraan Baki Debet KIPK pada tahun anggaran berikutnya; b. plafon penyaluran tahunan KIPK yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan; dan c. evaluasi pelaksanaan penyaluran KIPK. (3) KPA KIPK menyampaikan usulan IKD Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPA BUN paling lambat hari kerja terakhir bulan Januari 1 (satu) tahun sebelum Tahun Penyaluran. (4) Usulan IKD Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), minimal dilengkapi dokumen pendukung berupa: a. kerangka acuan kerja/terms of reference; dan -- 8 - b. rincian anggaran biaya. (5) PPA BUN menilai IKD Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK yang disusun oleh KPA KIPK dengan memperhatikan: a. kebijakan pelaksanaan KIPK yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan; b. perkiraan kebutuhan anggaran setelah Tahun Penyaluran; c. hasil evaluasi kinerja Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK; dan d. hasil evaluasi kinerja penyaluran KIPK.

Pasal 10

(1) RTP yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan pemutakhiran oleh Komite Kebijakan. (2) Pemutakhiran yang dilakukan oleh Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh: a. perubahan kebijakan pelaksanaan KIPK; dan/atau b. penyesuaian alokasi anggaran definitif. (3) Pemutakhiran RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Desember 1 (satu) tahun sebelum Tahun Penyaluran. (4) Hasil pemutakhiran RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi: a. Penyalur KIPK untuk menyesuaikan RTP; dan b. KPA KIPK untuk menyampaikan usulan penyesuaian anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK.

Pasal 11

(1) Tata cara perencanaan, penelaahan, penetapan alokasi anggaran, pengesahan, dan revisi anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK mengacu pada Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. (2) KPA KIPK MENETAPKAN standar operasional prosedur atas perencanaan KIPK.

Pasal 11

Pasal 12

Koreksi

(1) Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK diberikan melalui skema kerja sama antara KPA KIPK dengan Penyalur KIPK yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama pembiayaan. (2) Perjanjian kerja sama pembiayaan sebagaimana -- 9 - dimaksud pada ayat (1), minimal memuat: a. identitas para pihak; b. hak dan kewajiban para pihak termasuk kewajiban Penyalur KIPK untuk memenuhi target kinerja penyaluran dan untuk melaksanakan penyaluran KIPK; dan c. sanksi atas pelanggaran atas hak dan kewajiban para pihak.

Pasal 13

Koreksi

(1) Plafon penyaluran tahunan KIPK yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b menjadi dasar rincian target penyaluran kredit tiap Penyalur KIPK. (2) Penyalur KIPK melakukan penyesuaian rincian target penyaluran kredit tiap provinsi berdasarkan rincian target penyaluran kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Rincian target penyaluran kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan tertinggi penyaluran kredit yang dilaksanakan oleh Penyalur KIPK. (4) Dalam hal penyaluran KIPK melebihi rincian target penyaluran kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap kelebihan penyaluran kredit tersebut tidak diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK.

Pasal 14

(1) Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK ditetapkan sebesar 5% (lima persen) efektif per tahun. (2) Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan oleh Menteri dengan mempertimbangkan kebijakan yang ditetapkan Komite Kebijakan. (3) Perubahan besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), minimal memuat: a. besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK; dan b. waktu pemberlakuan perubahan besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK.

Pasal 15

(1) Formula Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK dihitung sebagai berikut: Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin × Baki Debet × hari bunga/hari margin 360 (2) Hari bunga/hari margin sebagaimana dimaksud pada -- 10 - ayat (1) merupakan jumlah hari dalam 1 (satu) periode penagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK di mana Baki Debet KIPK tidak berubah. (3) Dalam hal terjadi perpanjangan jangka waktu kredit/pembiayaan, maka hari bunga/hari margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak data akad perpanjangan terekam pada SIKP sampai dengan tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam akad perpanjangan kredit/pembiayaan. (4) Dalam hal terjadi suplesi atau restrukturisasi, hari bunga/hari margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak data transaksi pencairan akad terekam pada SIKP sampai dengan tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam akad suplesi atau restrukturisasi. (5) Perhitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

(1) Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK diberikan kepada Penerima KIPK. (2) Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh KPA KIPK kepada Penyalur KIPK. (3) Untuk memperoleh pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyalur KIPK mengajukan tagihan pembayaran kepada KPA KIPK. (4) Pengajuan tagihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut: a. diajukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan atau hari kerja berikutnya dalam hal tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur atas Baki Debet KIPK per akhir bulan sebelumnya; dan b. disertai data dan dokumen pendukung yang terdiri atas: 1) dokumen yang memuat suku bunga/margin kredit/pembiayaan yang berlaku dan besaran suku bunga/margin yang menjadi tanggungan setiap Penerima KIPK; 2) surat permohonan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 3) rincian tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran -- 11 - huruf D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 4) kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani direksi Penyalur KIPK; dan 5) arsip data komputer tagihan yang diunggah ke dalam SIKP. (5) Dalam hal Penyalur KIPK menyampaikan tagihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK lewat dari batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, KPA KIPK memberikan peringatan tertulis. (6) Penyalur KIPK menyampaikan surat pernyataan penjelasan keterlambatan penyampaian tagihan kepada KPA KIPK atas peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK bulan Desember menjadi beban anggaran tahun berikutnya. (8) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bukan merupakan tunggakan atas tagihan negara.

Pasal 17

(1) Penyalur KIPK bertanggung jawab terhadap: a. kebenaran data tagihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b; dan b. kebenaran data penyaluran. (2) Dalam hal terdapat ketidakbenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berakibat kelebihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK, Penyalur KIPK mengembalikan kelebihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK yang telah diterima ke kas negara.

Pasal 18

Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK tidak diberikan terhadap: a. pinjaman yang melebihi tanggal jatuh tempo pinjaman; b. pinjaman yang telah diajukan klaim Penjaminan; c. pinjaman dengan kolektibilitas 5 (lima); atau d. pinjaman pada periode tagihan yang tidak dilakukan perekaman pembayaran cicilan oleh Penyalur KIPK.

Pasal 19

(1) KPA KIPK melakukan pengujian terhadap data tagihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b yang diajukan oleh Penyalur KIPK. (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kelengkapan dokumen tagihan; dan b. kebenaran perhitungan tagihan. (3) Dalam melakukan pengujian sebagaimana dimaksud -- 12 - pada ayat (2), KPA KIPK dapat menggunakan SIKP. (4) Pelaksanaan pengujian kebenaran perhitungan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap. (5) Dalam hal terdapat ketidaklengkapan dokumen tagihan dan/atau kesalahan penghitungan tagihan dalam pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA KIPK menyampaikan pemberitahuan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen kepada Penyalur KIPK. (6) KPA KIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunda pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK sampai Penyalur KIPK melengkapi dokumen tagihan dan/atau memperbaiki kesalahan penghitungan tagihan. (7) Hasil pengujian terhadap dokumen tagihan digunakan sebagai dasar pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK.

Pasal 20

KPA KIPK MENETAPKAN standar operasional prosedur mengenai penagihan, pengujian, pembayaran tagihan, dan pengembalian Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK.

Pasal 21

Tata cara pencairan dana untuk pelaksanaan kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara atas beban bagian anggaran bendahara umum negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

KPA KIPK MENETAPKAN standar operasional prosedur mengenai penagihan, pengujian, pembayaran tagihan, dan pengembalian Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK.

Pasal 21

Pasal 22

Koreksi

(1) Penyalur KIPK melakukan Penjaminan/Pertanggungan melalui perjanjian kerja sama dengan Penjamin/Asuransi KIPK berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan. (2) Penjaminan/Pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal nilai total agunan yang dikenakan oleh Penyalur KIPK kepada Penerima KIPK lebih rendah dari nilai KIPK yang disetujui.

Pasal 23

Koreksi

(1) Penjamin/Asuransi KIPK mengenakan imbal jasa Penjaminan/premi kepada Penyalur KIPK berdasarkan -- 13 - profil risiko debitur yang disepakati oleh Penyalur KIPK dan Penjamin/Asuransi KIPK. (2) Besaran imbal jasa Penjaminan/premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Penyalur KIPK dan Penjamin/Asuransi KIPK. (3) Besaran imbal jasa Penjaminan/premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memengaruhi besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK yang dibayarkan kepada Penyalur KIPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 22

Koreksi

Pasal 23

Koreksi

Pasal 24

Koreksi

KPA KIPK menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 25

Koreksi

(1) KPA KIPK melakukan pemantauan penyaluran KIPK. (2) KPA KIPK menyampaikan laporan hasil pemantauan penyaluran KIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPA BUN dan unit eselon I Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern. (3) Laporan hasil pemantauan penyaluran KIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal memuat: a. pendahuluan; b. data dan informasi pelaksanaan pemantauan; dan c. kesimpulan dan rekomendasi. (4) Laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tahunan paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 26

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap: a. penyaluran KIPK; dan b. pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK; dan c. Penjaminan/Pertanggungan. (2) Menteri mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada unit eselon I -- 14 - Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern. (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit eselon I Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern dapat berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan Penyaluran KIPK, pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK, dan Penjaminan/Pertanggungan. (4) Pelaksanaan pengawasan oleh unit eselon I Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal terdapat temuan atas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, unit eselon I Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern menyampaikan temuan tersebut kepada Menteri. (6) Hasil temuan atas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pertimbangan Komite Kebijakan dalam merumuskan kebijakan pembiayaan KIPK.

Pasal 25

Koreksi

Pasal 26

Koreksi

Pasal 27

Koreksi

Ketentuan perencanaan penyaluran dan pengusulan anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 berlaku untuk perencanaan penyaluran dan pengusulan anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK Tahun Penyaluran 2028 dan Tahun Penyaluran berikutnya.

Pasal 28

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. penyusunan RTP dan pengusulan anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK untuk pelaksanaan kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK tahun 2025 dan tahun 2026 dilakukan oleh KPA KIPK; b. penyusunan RTP oleh KPA KIPK untuk penyaluran KIPK tahun 2025 disusun sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. penyusunan RTP oleh KPA KIPK untuk penyaluran KIPK tahun 2026 disusun sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan d. penyusunan RTP dan penyampaian kepada KPA KIPK -- 15 - untuk pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK tahun 2027, dilakukan paling lambat pada hari terakhir bulan Desember 2025.

Pasal 29

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -- 16 - Ditandatangani secara elektronik Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2025 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж -- 17 - LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KREDIT INDUSTRI PADAT KARYA A. CONTOH RENCANA TARGET PENYALURAN 1. DATA TARGET PENYALURAN Keterangan (T-0) Tahun Penyaluran (T+1) 1 tahun setelah Tahun Penyaluran (T+2) 2 tahun setelah Tahun Penyaluran (T+3) 3 tahun setelah Tahun Penyaluran NO WILAYAH PROVINSI RENCANA TARGET PENYALURAN TAHUN 0 (T-0) TAHUN 1 (T+1) TAHUN 2 (T+2) TAHUN 3 (T+3) JUMLAH Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Jumlah Mesin Indikasi Tingkat Bunga/ Margin Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Jumlah Mesin Indikasi Tingkat Bunga/ Margin Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Jumlah Mesin Indikasi Tingkat Bunga/ Margin Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Jumlah Mesin Indikasi Tingkat Bunga/ Margin Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Jumlah Mesin Indikasi Tingkat Bunga/ Margin (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) 1 2 3 4 5 6 dst…. JUMLAH -- 18 - PETUNJUK PENGISIAN DATA TARGET PENYALURAN No. URAIAN (1) Diisi dengan nomor urut (2) Diisi dengan provinsi yang akan disalurkan (3) Diisi dengan nominal target penyaluran pada Tahun Penyaluran (4) Diisi dengan jumlah debitur pada Tahun Penyaluran (5) Diisi dengan jumlah Mesin yang dibiayai pada Tahun Penyaluran (6) Diisi dengan indikasi tingkat bunga/margin pada Tahun Penyaluran (7) Diisi dengan nominal target penyaluran satu tahun setelah Tahun Penyaluran (8) Diisi dengan jumlah debitur satu tahun setelah Tahun Penyaluran (9) Diisi dengan jumlah Mesin yang dibiayai satu tahun setelah Tahun Penyaluran (10) Diisi dengan indikasi tingkat bunga/margin satu tahun setelah Tahun Penyaluran (11) Diisi dengan nominal target penyaluran dua tahun setelah Tahun Penyaluran (12) Diisi dengan jumlah debitur dua tahun setelah Tahun Penyaluran (13) Diisi dengan jumlah Mesin yang dibiayai dua tahun setelah Tahun Penyaluran (14) Diisi dengan indikasi tingkat bunga/margin dua tahun setelah Tahun Penyaluran (15) Diisi dengan nominal target penyaluran tiga tahun setelah Tahun Penyaluran (16) Diisi dengan jumlah debitur tiga tahun setelah Tahun Penyaluran (17) Diisi dengan jumlah Mesin yang dibiayai tiga tahun setelah Tahun Penyaluran (18) Diisi dengan indikasi tingkat bunga/margin tiga tahun setelah Tahun Penyaluran (19) Diisi dengan jumlah nominal target penyaluran satu – tiga tahun setelah Tahun Penyaluran (20) Diisi dengan jumlah debitur satu – tiga tahun setelah Tahun Penyaluran (21) Diisi dengan jumlah Mesin yang dibiayai satu – tiga tahun setelah Tahun Penyaluran (22) Diisi dengan indikasi tingkat bunga/margin satu – tiga tahun setelah Tahun Penyaluran -- 19 - 2. DATA TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN NO WILAYAH PROVINSI DATA TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN DUA TAHUN SEBELUM TAHUN BERJALAN SATU TAHUN SEBELUM TAHUN BERJALAN TAHUN BERJALAN TAHUN PENYALURAN T-1 T-0 T+1 T+2 T+3 Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 1 2 3 4 5 6 dst JUMLAH Keterangan (T-1) 1 tahun sebelum Tahun Penyaluran (T-0) Tahun Penyaluran (T+1) 1 tahun setelah Tahun Penyaluran (T+2) 2 tahun setelah Tahun Penyaluran (T+3) 3 tahun setelah Tahun Penyaluran -- 20 - PETUNJUK PENGISIAN DATA TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN No. URAIAN (1) Diisi nomor urut (2) Diisi dengan provinsi yang akan disalurkan (3) Diisi dengan nominal tagihan subsidi dua tahun sebelum tahun berjalan/tahun pada saat penyusunan RTP (4) Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi dua tahun sebelum tahun berjalan/tahun pada saat penyusunan RTP (5) Diisi dengan nominal tagihan subsidi satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun pada saat penyusunan RTP (6) Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun pada saat penyusunan RTP (7) Diisi dengan nominal tagihan subsidi pada tahun berjalan/tahun saat penyusunan RTP (8) Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi pada tahun berjalan/tahun saat penyusunan RTP (9) Diisi dengan nominal tagihan subsidi satu tahun sebelum Tahun Penyaluran (10) Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi satu tahun sebelum Tahun Penyaluran (11) Diisi dengan nominal tagihan subsidi pada Tahun Penyaluran (12) Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi pada Tahun Penyaluran (13) Diisi dengan nominal tagihan subsidi satu tahun setelah Tahun Penyaluran (14) Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi satu tahun setelah Tahun Penyaluran (15) Diisi dengan nominal tagihan subsidi dua tahun setelah Tahun Penyaluran (16) Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi dua tahun setelah Tahun Penyaluran (17) Diisi dengan nominal tagihan subsidi tiga tahun setelah Tahun Penyaluran (18) Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi tiga tahun setelah Tahun Penyaluran -- 21 - 3. DATA KINERJA PENYALURAN NO WILAYAH PROVINSI DUA TAHUN SEBELUM TAHUN BERJALAN SATU TAHUN SEBELUM TAHUN BERJALAN TAHUN BERJALAN PENYALURAN BAKI DEBET TING KAT NPL (%) (10) PENYALURAN BAKI DEBET TING KAT NPL (%) (10) PENYALURAN BAKI DEBET TING KAT NPL (%) (10) Nominal Jumlah Debitur Juml ah Mesin Nominal Juml ah Debit ur Juml ah Mesin Nominal Juml ah Debit ur Juml ah Mesin Nominal Juml ah Debit ur Juml ah Mesin Nominal Juml ah Debit ur Juml ah Mesin Nominal Juml ah Debit ur Juml ah Mesi n Modal Kerja Inves tasi Modal Kerja Inves tasi Modal Kerja Inves tasi Modal Kerja Inves tasi Moda l Kerja Inves tasi Modal Kerja Inves tasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) 1 2 3 4 5 6 dst JUMLAH -- 22 - PETUNJUK PENGISIAN DATA KINERJA PENYALURAN No. URAIAN (1) Diisi dengan nomor urut (2) Diisi dengan provinsi yang akan disalurkan (3) Diisi dengan nominal penyaluran untuk modal kerja yang telah disalurkan dua tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (4) Diisi dengan nominal penyaluran untuk investasi yang telah disalurkan dua tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (5) Diisi dengan jumlah debitur yang menerima penyaluran dua tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (6) Diisi dengan jumlah Mesin yang dibiayai dua tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (7) Diisi dengan nominal Baki Debet/outstanding penyaluran untuk modal kerja yang telah disalurkan dua tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (8) Diisi dengan nominal Baki Debet/outstanding penyaluran untuk investasi yang telah disalurkan dua tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (9) Diisi dengan jumlah debitur yang masih memiliki Baki Debet/outstanding penyaluran dua tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (10) Diisi dengan jumlah Mesin yang belum dilunasi dua tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (11) Diisi dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) dua tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (12) Diisi dengan nominal penyaluran untuk modal kerja yang telah disalurkan satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (13) Diisi dengan nominal penyaluran untuk investasi yang telah disalurkan satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (14) Diisi dengan jumlah debitur yang menerima penyaluran satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (15) Diisi dengan jumlah Mesin yang dibiayai satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (16) Diisi dengan nominal Baki Debet/outstanding penyaluran untuk modal kerja yang telah disalurkan satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (17) Diisi dengan nominal Baki Debet/outstanding penyaluran untuk investasi yang telah disalurkan satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (18) Diisi dengan jumlah debitur yang masih memiliki Baki Debet/outstanding penyaluran satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (19) Diisi dengan jumlah Mesin yang belum dilunasi satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (20) Diisi dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (21) Diisi dengan nominal penyaluran untuk modal kerja yang telah disalurkan pada tahun berjalan (22) Diisi dengan nominal penyaluran untuk investasi yang telah disalurkan pada tahun berjalan (23) Diisi dengan jumlah debitur yang menerima penyaluran pada tahun berjalan -- 23 - (24) Diisi dengan jumlah Mesin yang dibiayai pada tahun berjalan (25) Diisi dengan nominal Baki Debet/outstanding penyaluran untuk modal kerja yang telah disalurkan pada tahun berjalan (26) Diisi dengan nominal Baki Debet/outstanding penyaluran untuk investasi yang telah disalurkan pada tahun berjalan (27) Diisi dengan jumlah debitur yang masih memiliki Baki Debet/outstanding penyaluran pada tahun berjalan (28) Diisi dengan jumlah Mesin yang belum dilunasi pada tahun berjalan (29) Diisi dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) tahun berjalan -- 24 - B. CONTOH PERHITUNGAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KIPK Formula Penghitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK: = % Subsidi X Baki Debet KIPK X hari bunga/hari margin 360 Keterangan: • % Subsidi adalah besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin (persen). • Baki Debet KIPK adalah sisa pokok pinjaman/sisa pokok pembiayaan yang wajib dibayar kembali oleh Penerima KIPK kepada Penyalur KIPK. • Hari bunga/hari margin merupakan jumlah hari dalam satu periode penagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin dimana Baki Debet KIPK tidak berubah. Contoh Perhitungan: Subsidi Bunga: 5% p.a Periode Tagihan: 1 Maret 2025 s.d 31 Maret 2025 Jenis Trans aksi Tanggal Transaksi Tanggal Akhir Periode Tagihan Plafon Nilai Transaksi Baki Debet Hari Bunga/ Hari Margin Subsidi Bunga/Subsidi Margin Penya luran Kredit 05 Mar 2025 31 Mar 2025 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 27 = 5% X 1.000.000.000 X 27 360 = 3.750.000 Periode Tagihan: 1 April 2025 s.d 31 April 2025 Jenis Transa ksi Tanggal Transaksi Tanggal Akhir Periode Tagihan Plafon Nilai Transaksi Baki Debet Hari Bunga/Hari Margin Subsidi Bunga/Subsidi Margin Cicilan Kredit 06 Apr 2025 30 Apr 2025 1.000.000.000 50.000.000 950.000.000 5 25 = 5% X1.000.000.000 X 5 360 = 694.444 = 5% X 950.000.000 X 25 360 = 3.298.611 (hasil penghitungan dibulatkan rupiah terdekat) -- 25 - C. CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KIPK KOP SURAT Nomor : …………(1) …………….(2) Lampiran : ………...(3) Hal : Permohonan Pembayaran Subsidi Bunga/Margin Kredit Industri Padat Karya ………. (4) Yth. Kuasa Pengguna Anggaran KIPK di tempat ……….(5) Sehubungan dengan pelaksanaan program Kredit Industri Padat Karya oleh ……..(6), dengan ini kami mengajukan tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagai berikut: a. Periode : …..(7) b. jumlah tagihan : …(8) Pencairan atas tagihan tersebut mohon untuk ditransfer ke rekening kami di: Nama pemilik rekening : …….(9) Nomor Rekening : ……. (10) Pada Bank : …….. (11) NPWP : ……...(12) Kebenaran data penyaluran dan data pendukung yang terlampir dalam surat ini merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya. Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. ……..(13)………… Direksi, ……..(14)……… -- 26 - PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KIPK No. URAIAN (1) Diisi dengan nomor surat permohonan (2) Diisi dengan tempat dan tanggal surat permohonan (3) Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan (4) Diisi dengan hal surat permohonan (5) Diisi dengan jabatan dan tempat kedudukan tujuan (6) Diisi dengan nama Penyalur KIPK (7) Diisi dengan periode bulan tagihan (8) Diisi dengan jumlah total nominal tagihan dalam angka dan dalam huruf (9) Diisi dengan nama rekening Penyalur KIPK (10) Diisi dengan nomor rekening Penyalur KIPK (11) Diisi dengan nama bank tempat rekening Penyalur KIPK (12) Diisi dengan nomor pokok wajib pajak Penyalur KIPK (13) Diisi dengan nama Penyalur KIPK (14) Diisi dengan nama penandatangan -- 27 - D. CONTOH RINCIAN TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KIPK RINCIAN TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KREDIT INDUSTRI PADAT KARYA …. (1) Periode Tagihan : …….. (2) NO. KODE SUB SEKTOR (3) URAIAN SUBSEKTOR (4) JUMLAH DEBITUR (5) NILAI SUBSIDI (Rp) (6) 1 2 3 Dst Jumlah Tagihan (7) ……(8)…… Direksi, (……………..(9)……………) Keterangan: Kode dan uraian sektor mengacu pada referensi yang terdapat dalam SIKP -- 28 - PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KIPK No. URAIAN (1) Diisi dengan nama Penyalur KIPK (2) Diisi dengan bulan dan tahun periode tagihan (3) Diisi dengan kode subsektor sesuai referensi pada SIKP (4) Diisi dengan uraian subsektor sesuai referensi pada SIKP (5) Diisi dengan jumlah debitur (6) Diisi dengan tagihan nilai Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK (7) Diisi dengan jumlah tagihan nilai Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK (8) Diisi dengan nama Penyalur KIPK (9) Diisi dengan nama direksi Penyalur KIPK -- 29 - E. RENCANA TARGET PENYALURAN TAHUN 2025 1. DATA TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN TAHUN 2025 NO WILAYAH PROVINSI DATA TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN TAHUN BERJALAN TAHUN PENYALURAN T-1 T-0 T+1 T+2 T+3 Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1 2 3 4 5 6 DST JUMLAH Keterangan (T-1) 1 tahun sebelum Tahun Penyaluran (T-0) Tahun Penyaluran (T+1) 1 tahun setelah Tahun Penyaluran (T+2) 2 tahun setelah Tahun Penyaluran (T+3) 3 tahun setelah Tahun Penyaluran -- 30 - PETUNJUK PENGISIAN DATA TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN TAHUN 2025 No. URAIAN (1) Diisi nomor urut (2) Diisi dengan provinsi yang akan disalurkan (3) Diisi dengan nominal tagihan subsidi pada tahun berjalan/tahun saat penyusunan RTP (4) Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi pada tahun berjalan/tahun saat penyusunan RTP (5) Diisi dengan nominal tagihan subsidi satu tahun setelah Tahun Penyaluran (6) Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi satu tahun setelah Tahun Penyaluran (7) Diisi dengan nominal tagihan subsidi dua tahun setelah Tahun Penyaluran (8) Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi dua tahun setelah Tahun Penyaluran (9) Diisi dengan nominal tagihan subsidi tiga tahun setelah Tahun Penyaluran (10) Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi tiga tahun setelah Tahun Penyaluran -- 31 - 2. DATA KINERJA PENYALURAN TAHUN 2025 NO WILAYAH PROVINSI TAHUN BERJALAN PENYALURAN BAKI DEBET TINGKAT NPL (%) (10) Nominal Jumlah Debitur Jumlah Mesin Nominal Jumlah Debitur Jumlah Mesin Modal Kerja Investasi Modal Kerja Investasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 2 3 4 5 6 dst…. JUMLAH -- 32 - PETUNJUK PENGISIAN DATA KINERJA PENYALURAN TAHUN 2025 No. URAIAN (1) Diisi dengan nomor urut (2) Diisi dengan provinsi yang akan disalurkan (3) Diisi dengan nominal penyaluran untuk modal kerja yang telah disalurkan pada tahun berjalan (4) Diisi dengan nominal penyaluran untuk investasi yang telah disalurkan pada tahun berjalan (5) Diisi dengan jumlah debitur yang menerima penyaluran pada tahun berjalan (6) Diisi dengan jumlah Mesin yang dibiayai pada tahun berjalan (7) Diisi dengan nominal Baki Debet/outstanding penyaluran untuk modal kerja yang telah disalurkan pada tahun berjalan (8) Diisi dengan nominal Baki Debet/outstanding penyaluran untuk investasi yang telah disalurkan pada tahun berjalan (9) Diisi dengan jumlah debitur yang masih memiliki Baki Debet/outstanding penyaluran pada tahun berjalan (10) Diisi dengan jumlah Mesin yang belum dilunasi pada tahun berjalan (11) Diisi dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) tahun berjalan -- 33 - F. RENCANA TARGET PENYALURAN TAHUN 2026 1. DATA TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN TAHUN 2026 NO WILAYAH PROVINSI DATA TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN SATU TAHUN SEBELUM TAHUN BERJALAN TAHUN BERJALAN TAHUN PENYALURAN T-1 T-0 T+1 T+2 T+3 Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 1 2 3 4 5 6 dst JUMLAH Keterangan (T-1) 1 tahun sebelum Tahun Penyaluran (T-0) Tahun Penyaluran (T+1) 1 tahun setelah Tahun Penyaluran (T+2) 2 tahun setelah Tahun Penyaluran (T+3) 3 tahun setelah Tahun Penyaluran -- 34 - PETUNJUK PENGISIAN DATA TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN TAHUN 2026 No. URAIAN (1) Diisi nomor urut (2) Diisi dengan provinsi yang akan disalurkan (3) Diisi dengan nominal tagihan subsidi pada tahun berjalan/tahun saat penyusunan RTP (4) Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi pada tahun berjalan/tahun saat penyusunan RTP (5) Diisi dengan nominal tagihan subsidi pada Tahun Penyaluran (6) Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi pada Tahun Penyaluran (7) Diisi dengan nominal tagihan subsidi satu tahun setelah Tahun Penyaluran (8) Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi satu tahun setelah Tahun Penyaluran (9) Diisi dengan nominal tagihan subsidi dua tahun setelah Tahun Penyaluran (10) Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi dua tahun setelah Tahun Penyaluran (11) Diisi dengan nominal tagihan subsidi tiga tahun setelah Tahun Penyaluran (12) Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi tiga tahun setelah Tahun Penyaluran -- 35 - 2. DATA KINERJA PENYALURAN TAHUN 2026 NO WILAYAH PROVINSI SATU TAHUN SEBELUM TAHUN BERJALAN TAHUN BERJALAN PENYALURAN BAKI DEBET TINGKAT NPL (%) (10) PENYALURAN BAKI DEBET TINGKAT NPL (%) (10) Nominal Jumlah Debitur Jumlah Mesin Nominal Jumlah Debitur Jumlah Mesin Nominal Jumlah Debitur Jumlah Mesin Nominal Jumlah Debitur Jumlah Mesin Modal Kerja Investasi Modal Kerja Investasi Modal Kerja Investasi Modal Kerja Investasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 1 2 3 4 5 6 dst JUMLAH -- 36 - PETUNJUK PENGISIAN DATA KINERJA PENYALURAN TAHUN 2026 No. URAIAN (1) Diisi dengan nomor urut (2) Diisi dengan provinsi yang akan disalurkan (3) Diisi dengan nominal penyaluran untuk modal kerja yang telah disalurkan satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (4) Diisi dengan nominal penyaluran untuk investasi yang telah disalurkan satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (5) Diisi dengan jumlah debitur yang menerima penyaluran satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (6) Diisi dengan jumlah Mesin yang dibiayai satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (7) Diisi dengan nominal Baki Debet/outstanding penyaluran untuk modal kerja yang telah disalurkan satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (8) Diisi dengan nominal Baki Debet/outstanding penyaluran untuk investasi yang telah disalurkan satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (9) Diisi dengan jumlah debitur yang masih memiliki Baki Debet/outstanding penyaluran satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (10) Diisi dengan jumlah Mesin yang belum dilunasi satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (11) Diisi dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (12) Diisi dengan nominal penyaluran untuk modal kerja yang telah disalurkan pada tahun berjalan (13) Diisi dengan nominal penyaluran untuk investasi yang telah disalurkan pada tahun berjalan (14) Diisi dengan jumlah debitur yang menerima penyaluran pada tahun berjalan (15) Diisi dengan jumlah Mesin yang dibiayai pada tahun berjalan (16) Diisi dengan nominal Baki Debet/outstanding penyaluran untuk modal kerja yang telah disalurkan pada tahun berjalan (17) Diisi dengan nominal Baki Debet/outstanding penyaluran untuk investasi yang telah disalurkan pada tahun berjalan (18) Diisi dengan jumlah debitur yang masih memiliki Baki Debet/outstanding penyaluran pada tahun berjalan (19) Diisi dengan jumlah Mesin yang belum dilunasi pada tahun berjalan (20) Diisi dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) tahun berjalan MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI

Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Industri Padat Karya

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

BAB Kelima

Pasal 9

BAB Keenam

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 22

BAB Kedua

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

BAB IX

Pasal 27

BAB X

Pasal 28

BAB XI

Pasal 29