Peraturan Menteri Nomor p-17-menhut-ii-2009 Tahun 2009 tentang TATA CARA PENEGANAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU

PERMEN Nomor p-17-menhut-ii-2009 Tahun 2009

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. Pelanggaran administratif adalah perbuatan yang diancam dengan sanksi administratif terhadap pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu di luar Pasal 78 tentang Kehutanan. 2. Industri Primer Hasil Hutan (IPHH) Kayu adalah industri pengolahan kayu bulat dan atau kayu bulat kecil menjadi barang setengah jadi atau barang jadi berupa kayu gergajian, serpih kayu, veneer, kayu lapis dan Laminated Veneer Lumber (LVL). 3. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan/atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang. 4. Pemegang Izin adalah pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu. 5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Produksi Kehutanan. 6. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Provinsi. 7. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota. 8. Balai adalah Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah setempat.

BAB II

TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 2

(1) Pemegang izin dikenakan sanksi penghentian sementara pemberian pelayanan apabila : a. Tidak menyusun dan menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) setiap tahun; b. Tidak menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi; c. Tidak membuat atau menyampaikan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB); d. Tidak membuat dan tidak menyampaikan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan (LMHHO); e. Tidak melapor secara berkala kegiatan dan hasil industrinya kepada pemberi izin dan instansi yang diberikan kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan industri primer hasil hutan. (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Pengangkatan dan penetapan nomor register Penerbit Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dan penetapan nomor register Penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) oleh Kepala Balai; b. Pengangkatan Penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) oleh Kepala Dinas Provinsi; c. Penetapan nomor seri blanko Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) oleh Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan atas nama Direktur Jenderal; d. Rekomendasi penetapan nomor seri blanko Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) oleh Dinas Provinsi.

BAB III

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

Pasal 16

(1) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1)

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/Kpts-II/2002 jis. Nomor 10031/KPTS-II/2002 dan Nomor 59/Kpts- II/2003 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemungutan Hasil Hutan dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan, sepanjang menyangkut sanksi bagi IPHH Kayu dan IUIPHHK dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Koreksi

BAB II

TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 2

BAB III

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

Pasal 16

(1) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1)

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 4

Koreksi

(1) Apabila setelah melewati jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Surat Peringatan Pertama (SPPt) kepada pemegang izin. (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Pertama (SPPt) pemegang izin tidak memberi tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi materi tidak dapat diterima, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Surat Peringatan Kedua (SPKd). (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Kedua (SPKd) pemegang izin tidak memberi tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi materi tidak dapat diterima, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Surat Peringatan Ketiga (SPKt). (4) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai. (5) Dalam hal materi tanggapan dari masing-masing tingkatan peringatan dapat diterima, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan pembatalan SPPt atau SPKd atau SPKt dan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya materi tanggapan dan tidak terbit pembatalan, SPPt atau SPKd atau SPKt dinyatakan batal demi hukum. (6) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Ketiga (SPKt) pemegang izin tidak memberi tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi materi tidak dapat diterima, Kepala Dinas Provinsi mengusulkan pencabutan izin kepada : a. Menteri untuk industri dengan kapasitas di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun; b. Gubernur untuk industri dengan kapasitas sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun; c. Bupati/Walikota dalam hal pemberian izin untuk industri dengan kapasitas sampai dengan 2.000 meter kubik per tahun dilimpahkan Gubernur kepada Bupati/Walikota. (7) Atas usulan tersebut Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota menerbitkan Surat Keputusan pencabutan izin usaha industri.

Pasal 7

Koreksi

(1) Apabila setelah melewati jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Surat Peringatan Pertama (SPPt) kepada pemegang izin. (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Pertama (SPPt) pemegang izin tidak memberi tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi materi tidak dapat diterima, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Surat Peringatan Kedua (SPKd). (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Kedua (SPKd) pemegang izin tidak memberi tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi materi tidak dapat diterima, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Surat Peringatan Ketiga (SPKt). (4) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai. (5) Dalam hal materi tanggapan dari masing-masing tingkatan peringatan dapat diterima, Kepala Dinas menerbitkan pembatalan SPPt atau SPKd atau SPKt dan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya materi tanggapan dan tidak terbit pembatalan, SPPt atau SPKd atau SPKt dinyatakan batal demi hukum. (6) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Ketiga (SPKt) pemegang izin tidak memberi tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi materi tidak dapat diterima, Kepala Dinas Provinsi mengusulkan pencabutan izin kepada : a. Menteri untuk industri dengan kapasitas di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun; b. Gubernur untuk industri dengan kapasitas sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun; c. Bupati/Walikota dalam hal pemberian izin untuk industri dengan kapasitas sampai dengan 2.000 meter kubik per tahun dilimpahkan Gubernur kepada Bupati/Walikota. (7) Atas usulan tersebut Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota menerbitkan Surat Keputusan pencabutan izin usaha industri.

Pasal 10

Koreksi

(1) Pengenaan sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) pada IPHH Kayu yang berkapasitas diatas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun didasarkan kepada hasil pemeriksaan Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan terbukti pemegang izin melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan h, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Surat Peringatan Pertama (SPPt) secara tertulis. (3) Atas peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin dapat memberi tanggapan dengan alasan-alasan sesuai materi peringatan sebelum berakhirnya jangka waktu Surat Peringatan Pertama (SPPt). (4) Dalam hal pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, maka diterbitkan Surat Peringatan Kedua (SPKd) dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. (5) Dalam hal pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, maka diterbitkan Surat Peringatan Ketiga (SPKt) dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. (6) Dalam hal materi tanggapan dapat diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan pembatalan SPPt atau SPKd atau SPKt dan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya materi tanggapan dan tidak terbit pembatalan, SPPt atau SPKd atau SPKt dinyatakan batal demi hukum. (7) Dalam hal pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, Direktur Jenderal mengusulkan pencabutan izin kepada Menteri, dengan dilengkapi konsep keputusan pencabutan beserta SPPT, SPKd, dan SPKt. (8) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri menerbitkan Keputusan pencabutan izin.

Pasal 12

Koreksi

(1) Pengenaan sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan h pada IPHH Kayu yang berkapasitas sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun didasarkan kepada hasil pemeriksaan Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan terbukti pemegang izin melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan h, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Surat Peringatan Pertama (SPPt) secara tertulis. (3) Atas peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin dapat memberi tanggapan dengan alasan-alasan sesuai materi peringatan sebelum berakhirnya jangka waktu Surat Peringatan Pertama (SPPt). (4) Dalam hal pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, maka diterbitkan Surat Peringatan Kedua (SPKd) dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. (5) Dalam hal pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, maka diterbitkan Surat Peringatan Ketiga (SPKt) dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. (6) Dalam hal materi tanggapan dapat diterima, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan pembatalan SPPt atau SPKd atau SPKt dan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya materi tanggapan dan tidak terbit pembatalan, SPPt atau SPKd atau SPKt dinyatakan batal demi hukum. (7) Dalam hal pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, Kepala Dinas Provinsi mengusulkan pencabutan izin kepada Gubernur, dengan dilengkapi konsep keputusan pencabutan beserta SPPt, SPKd, dan SPKt. (8) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Gubernur menerbitkan Keputusan pencabutan izin.

Pasal 14

Koreksi

(1) Dalam hal pemberian izin untuk IPHH Kayu dengan kapasitas sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun dilimpahkan kepada Bupati/Walikota, pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan h pada IPHH Kayu didasarkan kepada hasil pemeriksaan Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan terbukti pemegang izin melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan h, Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Peringatan Pertama (SPPt) secara tertulis. (3) Atas peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin dapat memberi tanggapan dengan alasan-alasan sesuai materi peringatan sebelum berakhirnya jangka waktu Surat Peringatan Pertama (SPPt). (4) Dalam hal pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, maka diterbitkan Surat Peringatan Kedua (SPKd) dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. (5) Dalam hal pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, maka diterbitkan Surat Peringatan Ketiga (SPKt) dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. (6) Dalam hal materi tanggapan dapat diterima, Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan pembatalan SPPt atau SPKd atau SPKt dan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya materi tanggapan dan tidak terbit pembatalan, SPPt atau SPKd atau SPKt dinyatakan batal demi hukum. (7) Dalam hal pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota mengusulkan pencabutan izin kepada Bupati, dengan dilengkapi konsep keputusan pencabutan beserta SPPt, SPKd, dan SPKt. (8) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati menerbitkan Keputusan pencabutan izin.

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2009 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, H. M.S. KABAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.17/Menhut-II/2009 Tanggal : 6 Maret 2009 Tentang : Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Lampiran I : Contoh Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan BERITA ACARA PEMERIKSAAN Pada hari ini ................, tanggal ...., bulan ......, tahun .... yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : Jabatan : 2. Nama : Jabatan : 3. ......... dst selaku Tim Pemeriksa Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT/CV. ........, berdasarkan Surat Perintah Tugas ......................., Nomor ........., Tanggal ........, dengan didampingi : 1. Nama : Jabatan : 2. Nama : Jabatan : 3. ......... dst petugas dari pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu sesuai Surat Perintah Tugas Direktur PT. /CV. ..., secara bersama-sama melakukan pemeriksaan terhadap PT/CV. ....... yang berlokasi di ...... pada tanggal ..... s/d ...... tahun ..... dalam rangka ............... (sesuai SPT), dengan hasil sebagai berikut : 1. Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam lampiran-lampiran: a. Lampiran 1 : Perizinan b. Lampiran 2 : Daftar Mesin c. Lampiran 3 : ….. d. dst ………. 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan izin sebagaimana lampiran 1, perizinan PT/CV. ...................Nomor ....., tanggal ..... dengan hasil sebagai berikut : a. .................................................. b. .................................................. dst 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan Daftar Mesin sebagaimana lampiran 2, Mesin yang terdapat di PT/CV. ................... adalah sebagai berikut : a. .................................................. b. .................................................. dst 4. Berdasarkan hasil pemeriksaan ....... sebagaimana lampiran ......... dengan hasil sebagai berikut : a. .................................................. b. .................................................. dst Demikan berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.. ......................., .............................. Pihak Pemegang Izin Tim Pemeriksa PT/CV. .... 1. ……. (……………………..) 1. ……. (……………………) 2. ……. (……………………..) 2. …….. (……………………) 3. ……. (……………………..) 3. …….. (……………………) dst…… MENTERI KEHUTANAN, H. M.S. KABAN Lampiran II : Contoh Pembuatan Berita Acara Penutup BERITA ACARA PENUTUP Pada hari ini ................, tanggal ...., bulan ......, tahun .... yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : Jabatan : 2. Nama : Jabatan : 3. ......... dst selaku Tim Pemeriksa Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT/CV. ........, dengan ini menerangkan bahwa petugas dari PT/CV. ..... yang mendampingi pemeriksaan: 1. Nama : Jabatan : 2. Nama : Jabatan : 3. ......... dst dengan surat perintah tugas (SPT) dari Direktur PT/CV ......, No ..... Tgl ...... Tahun ....... Tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanggal ......., bulan ...., tahun ..... yang dibuat oleh Tim berdasarkan Surat Perintah Tugas dari ........................... Nomor ....... tanggal ........., tahun ............ , dengan alasan : 1. ....... 2. ....... 3. .... dst Demikian Berita Acara Penutup ini kami buat dengan sesungguhnya. Berita Acara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Pemeriksaan hari ....., tanggal ........, bulan ........, tahun ........... ............,......................... Tim Pemeriksa, 1. .............. (.........) 2. .............. (.........) 3. .............. (.........) 4. dst MENTERI KEHUTANAN, H. M.S. KABAN

Peraturan Menteri Nomor p-17-menhut-ii-2009 Tahun 2009 tentang TATA CARA PENEGANAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 16

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 16

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 17