Koreksi Pasal 15

(1) Dalam hal adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf g, Kepala Dinas Kabupaten/Kota meminta Penyidik dan diutamakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan penyelidikan sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Berdasarkan hasil penyelidikan sebagaimana pada ayat (1) dan apabila ditemukan cukup bukti dugaan pelanggaran dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dilanjutkan dengan penyidikan dan pemberkasan perkara. (3) Dalam masa penyidikan dan pemberkasan, Penyidik mengusulkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk menerbitkan Surat Pembekuan Sementara Operasional (PSO). (4) Atas dasar usulan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Kabupaten/Kota meneribitkan Surat Pembekuan Sementara Operasional (PSO) untuk selama-lamanya 40 (empat puluh) hari. (5) Apabila sebelum 40 (empat puluh) hari Penyidik menyatakan tidak cukup bukti, Penyidik mengusulkan pembatalan PSO kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan surat pembatalan PSO. (6) Pembatalan PSO sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghentikan proses penyidikan oleh Penyidik. (7) Dalam hal pemegang izin usaha industri dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g yang dibuktikan dengan keputusan pengadilan, maka izin usaha industrinya dicabut oleh Bupati/Walikota tanpa diberi peringatan terlebih dahulu.