Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2013 tentang SISTEM PELAPORAN KEKUATAN PERSONEL KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri ini,G yang dimaksud dengan 1. Unit Organisasi adalah Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. 2. Data personel adalah setiap keterangan dari personel yang bersangkutan baik yang bersifat statis maupun dinamis, di dalam maupun di luar TNI yang dapat dipakai sebagai bahan informasi bagi dinas maupun personel yang bersangkutan. 3. Informasi data adalah hasil dari proses pengolahan data, yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pimpinan dan/atau instansi terkait. 4. Personel organik satuan adalah Prajurit TNI, PNS Kemhan dan Capeg yang mendapatkan rawatan kedinasan dari satuan tersebut. 5. Aktif organik satuan (Prajurit TNI) adalah Prajurit organik TNI satuan yang menduduki jabatan sesuai TOP/DSP di satuan tersebut, tidak termasuk Militer Tituler (Miltit). www.djpp.kemenkumham.go.id 6. Non aktif organik satuan (Prajurit TNI) adalah Prajurit TNI organik satuan yang tidak menduduki jabatan sesuai TOP/DSP di satuan tersebut yang terdiri dari Luar Formasi (LF), Skorsing, dan Masa Persiapan pensiun (MPP). 7. Skorsing adalah personel organik satuan dikarenakan sesuatu dan lain hal, diberikan hukuman berupa pemberhentian sementara dari jabatan. 8. Komposisi personel TNI meliputi golongan kepangkatan dan jenis kelamin. 9. Dipisahkan/akhir dinas adalah personel organik satuan yang mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya dikarenakan usia atau sebab- sebab lainnya. 10. Kategori PNS Kemhan adalah PNS Kemhan aktif organik mau pun non aktif organik yang berada diUnit Organisasi. 11. Aktif organik satuan (PNS Kemhan dan CPNS) adaah PNS Kemhan dan CPNS organik satuan yang menduduki jabatan sesuai TOP/DSP di satuan tersebut yangterdiri atas PNS Kemhan dan CPNS. 12. Non aktif organik satuan (PNS Kemhan) adalah PNS Kemhan dan CPNS organik satuan yang tidka menduduki jabatan sesuai TOP/DSP di satuan tersebut yang terdiri atas Luar Formasi (LF) dan skorsing.

Sistem pelaporan kekuatan personel Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA diselesnggarakan dengan prinsip cepat, tepat, akurat, dan berlanjut.

Jenis Laporan terdiri atas: a. laporan Bulanan; b. laporan Truwulanan; c. laporan Semester; dan d. laporan Tahunan.

(1) Laporan Bulanan diterima oleh Menteri Pertahanan u.p. Dirjen Kuathan Kemhan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya. (2) Laporan Triwulanan diterima oleh Menteri Pertahanan u.p. Dirjen Kuathan Kemhan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan pertama triwulan berikutnya. (3) Laporan Semesteran diterima oleh Menteri Pertahanan u.p. Dirjen Kuathan Kemhan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan pertama semester berikutnya. (4) Laporan Tahunan diterima oleh Menteri Pertahanan u.p. Dirjen Kuathan Kemhan paling lambat minggu ke 2 (dua) bulan Januari tahun berikutnya.

Dalam menyelenggarakan laporan kekuatan personel kemhan, Karopeg Setjen Kemhan berwenang untuk: www.djpp.kemenkumham.go.id a. mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi semua satuan kerja di jajaran Kemhan yang ebrkaitan dengan peaksanaan kegiatan laporan kekuatan personel; b. menilai dan mengevaluasi laporan kekuatan personel yang telah dihasilkan; dan c. MENETAPKAN dan menentukan pemakai atau pengguna informasi.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2013 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIATORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id