PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 tentang PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KILANG MINYAK DI DALAM NEGERI

PERPRES Nomor 146 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Pembangunan Kilang Minyak di Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Pembangunan Kilang Minyak adalah pembangunan kilang minyak baru beserta fasilitas pendukungnya di dalam negeri. 2. Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Pengembangan Kilang Minyak adalah penambahan fasilitas kilang minyak yang telah beroperasi. 3. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. 4. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 5. Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. 6. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah menteri/kepala lembaga/kepala daerah, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Badan Usaha Pelaksana KPBU yang selanjutnya disebut Badan Usaha Pelaksana adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung. 8. Penanggung Jawab Kegiatan yang selanjutnya disingkat PJK adalah badan usaha milik negara yang menyiapkan dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan pengadaan, dan penanggung jawab, serta pengawasan pembangunan. 9. Izin Usaha Pengolahan adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan Minyak Bumi untuk menghasilkan Bahan Bakar Minyak sebagai produk utama. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 11. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.

BAB II

PEMBANGUNAN KILANG MINYAK DAN PENGEMBANGAN KILANG MINYAK

Pasal 3

Koreksi

(1) Pembangunan Kilang Minyak dan Pengembangan Kilang Minyak diselenggarakan secara efektif, efisien, transparan, adil, dan akuntabel. (2) Pembangunan Kilang Minyak dan Pengembangan Kilang Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Izin Usaha Pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Koreksi

Pembangunan Kilang Minyak dan Pengembangan Kilang Minyak harus: a. menggunakan teknologi yang memenuhi ketentuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan; dan b. mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.

Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan kelayakan keekonomian, pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak dan Pengembangan Kilang Minyak dapat dilakukan dengan: a. memberikan fasilitas insentif fiskal maupun non fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau b. mengintegrasikan pemroduksian petrokimia.

Pasal 25

Ketentuan mengenai Pembangunan Kilang Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 24 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pengembangan Kilang Minyak.

Pasal 26

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dan percepatan perizinan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak dan Pengembangan Kilang Minyak.

Pasal 27

(1) Pengadaan tanah untuk Pembangunan Kilang Minyak dan Pengembangan Kilang Minyak oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 25 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. (2) Pengadaan tanah untuk Pembangunan Kilang Minyak dan Pengembangan Kilang Minyak oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 25 dilakukan dengan perolehan tanah berdasarkan kesepakatan dengan pemilik tanah. (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan kepada Badan Usaha berupa: a. prioritas atas penyediaan tanah; dan/atau b. penggunaan tanah milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB 1

Skema Pembangunan Kilang Minyak

Pasal 6

Koreksi

(1) Pembangunan Kilang Minyak dapat dilakukan oleh: a. Pemerintah; atau b. Badan Usaha. (2) Pembangunan Kilang Minyak oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan: a. KPBU; atau b. penugasan. (3) Pembangunan Kilang Minyak oleh Pemerintah melalui penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui: a. pembiayaan Pemerintah; atau b. pembiayaan korporasi.

Pasal 7

Koreksi

(1) Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Menteri MENETAPKAN paling sedikit: a. lokasi; b. kapasitas kilang; dan c. jenis dan jumlah produk kilang. (2) Dalam rangka penetapan lokasi pembangunan kilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait.

Pasal 8

(1) Pembangunan Kilang Minyak melalui KPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan kerja sama antara Pemerintah dengan Badan Usaha. (2) Dalam pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak melalui KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menunjuk PT Pertamina (Persero) sebagai PJPK. (3) PT Pertamina (Persero) sebagai PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan penunjukan sebagai PJPK berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang KPBU.

Pasal 9

(1) Dalam rangka mendukung upaya percepatan Pembangunan Kilang Minyak melalui KPBU, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menyediakan fasilitas penyiapan Pembangunan Kilang Minyak dan/atau pendampingan transaksi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam rangka pelaksanaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Pertamina (Persero) dapat dibantu oleh lembaga internasional dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara memberikan penggantian atas biaya terkait dengan penyiapan Pembangunan Kilang Minyak dan/atau pendampingan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian atas biaya terkait dengan penyiapan Pembangunan Kilang Minyak dan/atau pendampingan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan KPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), PT Pertamina (Persero) sebagai PJPK melakukan perencanaan, penyiapan transaksi, dan penandatangan transaksi serta mengawasi pelaksanaan proyek KPBU. (2) Dalam melakukan perencanaan dan penyiapan transaksi KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Pertamina (Persero) sebagai PJPK melakukan: a. pengadaan Badan Usaha Pelaksana; b. penandatanganan perjanjian KPBU dengan Badan Usaha Pelaksana; dan c. memastikan pemenuhan pembiayaan oleh Badan Usaha Pelaksana. (3) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai PJPK melalui pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang KPBU. (4) Penandatanganan perjanjian KPBU dengan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai PJPK dengan memuat paling sedikit: a. persyaratan perjanjian KPBU; b. pemenuhan pembiayaan; c. kewajiban penyediaan bahan baku; d. kewajiban pembelian produk kilang; e. pemenuhan kaidah keteknikan yang baik; dan f. pengakhiran perjanjian.

Pasal 11

(1) Badan Usaha Pelaksana wajib memperoleh pembiayaan atas KPBU dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah penandatanganan perjanjian KPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4). (2) Badan Usaha Pelaksana yang tidak mendapatkan pembiayaan atas KPBU setelah jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir yang disebabkan oleh hal di luar tanggung jawab Badan Usaha Pelaksana, Badan Usaha Pelaksana dapat diberikan perpanjangan kembali untuk 1 (satu) kali paling lama 12 (dua belas) bulan oleh PJPK. (3) Dalam hal Badan Usaha Pelaksana tidak mendapatkan pembiayaan atas KPBU setelah jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, perjanjian KPBU dinyatakan berakhir dan jaminan pelaksanaan dicairkan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai PJPK dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 12

(1) Badan Usaha Pelaksana diberikan Izin Usaha Pengolahan selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 20 (dua puluh) tahun. (2) Pada saat berakhirnya Izin Usaha Pengolahan termasuk perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Pelaksana wajib menyerahkan tanah serta seluruh aset kilang minyak dan fasilitas penunjang dalam kondisi laik operasi kepada Pemerintah.

Pasal 13

(1) Pemerintah memberikan jaminan dan dukungan terhadap Pembangunan Kilang Minyak melalui KPBU. (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara kepada Badan Usaha Pelaksana atas risiko infrastruktur sesuai dengan alokasi risiko sebagaimana disepakati dalam perjanjian KPBU. (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pembebasan pajak dan/atau pembebasan bea masuk terhadap barang impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. insentif lainnya selain huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pelaksanaan pemberian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan infrastruktur dalam proyek KPBU.

BAB 2

Pembangunan Kilang Minyak Melalui KPBU

Pasal 8

Koreksi

(1) Pembangunan Kilang Minyak melalui KPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan kerja sama antara Pemerintah dengan Badan Usaha. (2) Dalam pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak melalui KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menunjuk PT Pertamina (Persero) sebagai PJPK. (3) PT Pertamina (Persero) sebagai PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan penunjukan sebagai PJPK berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang KPBU.

Pasal 9

Koreksi

(1) Dalam rangka mendukung upaya percepatan Pembangunan Kilang Minyak melalui KPBU, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menyediakan fasilitas penyiapan Pembangunan Kilang Minyak dan/atau pendampingan transaksi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam rangka pelaksanaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Pertamina (Persero) dapat dibantu oleh lembaga internasional dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara memberikan penggantian atas biaya terkait dengan penyiapan Pembangunan Kilang Minyak dan/atau pendampingan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian atas biaya terkait dengan penyiapan Pembangunan Kilang Minyak dan/atau pendampingan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan KPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), PT Pertamina (Persero) sebagai PJPK melakukan perencanaan, penyiapan transaksi, dan penandatangan transaksi serta mengawasi pelaksanaan proyek KPBU. (2) Dalam melakukan perencanaan dan penyiapan transaksi KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Pertamina (Persero) sebagai PJPK melakukan: a. pengadaan Badan Usaha Pelaksana; b. penandatanganan perjanjian KPBU dengan Badan Usaha Pelaksana; dan c. memastikan pemenuhan pembiayaan oleh Badan Usaha Pelaksana. (3) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai PJPK melalui pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang KPBU. (4) Penandatanganan perjanjian KPBU dengan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai PJPK dengan memuat paling sedikit: a. persyaratan perjanjian KPBU; b. pemenuhan pembiayaan; c. kewajiban penyediaan bahan baku; d. kewajiban pembelian produk kilang; e. pemenuhan kaidah keteknikan yang baik; dan f. pengakhiran perjanjian.

Pasal 11

(1) Badan Usaha Pelaksana wajib memperoleh pembiayaan atas KPBU dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah penandatanganan perjanjian KPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4). (2) Badan Usaha Pelaksana yang tidak mendapatkan pembiayaan atas KPBU setelah jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir yang disebabkan oleh hal di luar tanggung jawab Badan Usaha Pelaksana, Badan Usaha Pelaksana dapat diberikan perpanjangan kembali untuk 1 (satu) kali paling lama 12 (dua belas) bulan oleh PJPK. (3) Dalam hal Badan Usaha Pelaksana tidak mendapatkan pembiayaan atas KPBU setelah jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, perjanjian KPBU dinyatakan berakhir dan jaminan pelaksanaan dicairkan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai PJPK dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 12

(1) Badan Usaha Pelaksana diberikan Izin Usaha Pengolahan selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 20 (dua puluh) tahun. (2) Pada saat berakhirnya Izin Usaha Pengolahan termasuk perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Pelaksana wajib menyerahkan tanah serta seluruh aset kilang minyak dan fasilitas penunjang dalam kondisi laik operasi kepada Pemerintah.

Pasal 13

(1) Pemerintah memberikan jaminan dan dukungan terhadap Pembangunan Kilang Minyak melalui KPBU. (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara kepada Badan Usaha Pelaksana atas risiko infrastruktur sesuai dengan alokasi risiko sebagaimana disepakati dalam perjanjian KPBU. (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pembebasan pajak dan/atau pembebasan bea masuk terhadap barang impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. insentif lainnya selain huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pelaksanaan pemberian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan infrastruktur dalam proyek KPBU.

Pasal 14

Pembangunan Kilang Minyak melalui penugasan dengan pembiayaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang pembiayaannya dilakukan berdasarkan tahun jamak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Pembangunan Kilang Minyak melalui penugasan dengan pembiayaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan memberikan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) oleh Menteri. (2) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Pertamina bertindak sebagai PJK. (3) Satuan kerja pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak berada pada PT Pertamina (Persero) sebagai PJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

Dalam pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak melalui penugasan dengan pembiayaan Pemerintah, PT Pertamina (Persero) sebagai PJK menjamin: a. terselesaikannya seluruh tahapan pembangunan kilang minyak sesuai dengan jangka waktu serta alokasi anggaran yang telah ditentukan; b. ketersediaan sumber daya manusia selama proses pembangunan kilang minyak; dan c. pemenuhan kaidah keteknikan yang baik selama proses pembangunan kilang minyak.

Pasal 17

(1) Terhadap kilang minyak yang telah selesai dibangun melalui penugasan dengan pembiayaan Pemerintah, Menteri menugaskan PT Pertamina (Persero) sebagai pengelola kilang minyak. (2) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Pertamina (Persero) sebagai pengelola kilang minyak menjamin: a. ketersediaan bahan baku selama masa operasi kilang minyak; dan b. ketersediaan fasilitas pendistribusian dan pemasaran Bahan Bakar Minyak dan produk lainnya sampai kepada konsumen.

BAB 3

Pembangunan Kilang Minyak melalui Penugasan dengan Pembiayaan Pemerintah

Pasal 14

Koreksi

Pembangunan Kilang Minyak melalui penugasan dengan pembiayaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang pembiayaannya dilakukan berdasarkan tahun jamak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Koreksi

(1) Pembangunan Kilang Minyak melalui penugasan dengan pembiayaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan memberikan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) oleh Menteri. (2) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Pertamina bertindak sebagai PJK. (3) Satuan kerja pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak berada pada PT Pertamina (Persero) sebagai PJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

Dalam pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak melalui penugasan dengan pembiayaan Pemerintah, PT Pertamina (Persero) sebagai PJK menjamin: a. terselesaikannya seluruh tahapan pembangunan kilang minyak sesuai dengan jangka waktu serta alokasi anggaran yang telah ditentukan; b. ketersediaan sumber daya manusia selama proses pembangunan kilang minyak; dan c. pemenuhan kaidah keteknikan yang baik selama proses pembangunan kilang minyak.

Pasal 17

(1) Terhadap kilang minyak yang telah selesai dibangun melalui penugasan dengan pembiayaan Pemerintah, Menteri menugaskan PT Pertamina (Persero) sebagai pengelola kilang minyak. (2) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Pertamina (Persero) sebagai pengelola kilang minyak menjamin: a. ketersediaan bahan baku selama masa operasi kilang minyak; dan b. ketersediaan fasilitas pendistribusian dan pemasaran Bahan Bakar Minyak dan produk lainnya sampai kepada konsumen.

Pasal 18

Pembangunan Kilang Minyak melalui penugasan dengan pembiayaan korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan dengan memberikan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) oleh Menteri.

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan penugasan melalui pembiayaan korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, PT Pertamina (Persero) dapat melakukan Pembangunan Kilang Minyak sendiri atau bekerja sama dengan Badan Usaha lain. (2) Pelaksanaan kerja sama PT Pertamina (Persero) dengan Badan Usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk perusahaan patungan.

Pasal 20

(1) Dalam pelaksanaan penugasan dengan pembiayaan korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, PT Pertamina (Persero) diberikan fasilitas pendanaan, berupa: a. penyertaan modal negara; b. laba yang ditahan; c. pinjaman PT Pertamina (Persero) yang berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri; d. pinjaman Pemerintah yang berasal dari luar negeri, termasuk lembaga keuangan multilateral; dan/atau e. penerbitan obligasi oleh PT Pertamina (Persero). (2) Dalam rangka pelaksanaan pemberian fasilitas pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PT Pertamina (Persero) dapat diberikan jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan terhadap pinjaman dalam negeri diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 21

Pelaksanaan proses pembiayaan Pembangunan Kilang Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikecualikan dari ketentuan Keputusan PRESIDEN Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri.

Pasal 22

Dalam pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak melalui pembiayaan korporasi: a. Menteri memberikan Izin Usaha Pengolahan kepada PT Pertamina (Persero) dalam hal PT Pertamina (Persero) melakukan Pembangunan Kilang Minyak sendiri; atau b. Menteri memberikan Izin Usaha Pengolahan kepada perusahaan patungan dalam hal PT Pertamina (Persero) melakukan Pembangunan Kilang Minyak melalui kerja sama dengan Badan Usaha lain.

Pasal 23

Dalam pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak melalui penugasan dengan pembiayaan korporasi, PT Pertamina (Persero) menjamin: a. terselesaikannya seluruh tahapan pembangunan kilang minyak sesuai dengan jangka waktu serta alokasi anggaran yang telah ditentukan; b. ketersediaan bahan baku selama masa operasi kilang minyak; c. ketersediaan sumber daya manusia selama proses pembangunan kilang minyak; d. ketersediaan fasilitas pendistribusian dan pemasaran Bahan Bakar Minyak dan produk lainnya sampai kepada konsumen; dan e. pemenuhan kaidah keteknikan yang baik selama proses pembangunan kilang minyak.

BAB 4

Pembangunan Kilang Minyak melalui Penugasan dengan Pembiayaan Korporasi

Pasal 18

Koreksi

Pembangunan Kilang Minyak melalui penugasan dengan pembiayaan korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan dengan memberikan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) oleh Menteri.

Pasal 19

Koreksi

(1) Dalam melaksanakan penugasan melalui pembiayaan korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, PT Pertamina (Persero) dapat melakukan Pembangunan Kilang Minyak sendiri atau bekerja sama dengan Badan Usaha lain. (2) Pelaksanaan kerja sama PT Pertamina (Persero) dengan Badan Usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk perusahaan patungan.

Pasal 20

(1) Dalam pelaksanaan penugasan dengan pembiayaan korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, PT Pertamina (Persero) diberikan fasilitas pendanaan, berupa: a. penyertaan modal negara; b. laba yang ditahan; c. pinjaman PT Pertamina (Persero) yang berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri; d. pinjaman Pemerintah yang berasal dari luar negeri, termasuk lembaga keuangan multilateral; dan/atau e. penerbitan obligasi oleh PT Pertamina (Persero). (2) Dalam rangka pelaksanaan pemberian fasilitas pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PT Pertamina (Persero) dapat diberikan jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan terhadap pinjaman dalam negeri diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 21

Pelaksanaan proses pembiayaan Pembangunan Kilang Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikecualikan dari ketentuan Keputusan PRESIDEN Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri.

Pasal 22

Dalam pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak melalui pembiayaan korporasi: a. Menteri memberikan Izin Usaha Pengolahan kepada PT Pertamina (Persero) dalam hal PT Pertamina (Persero) melakukan Pembangunan Kilang Minyak sendiri; atau b. Menteri memberikan Izin Usaha Pengolahan kepada perusahaan patungan dalam hal PT Pertamina (Persero) melakukan Pembangunan Kilang Minyak melalui kerja sama dengan Badan Usaha lain.

Pasal 23

Dalam pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak melalui penugasan dengan pembiayaan korporasi, PT Pertamina (Persero) menjamin: a. terselesaikannya seluruh tahapan pembangunan kilang minyak sesuai dengan jangka waktu serta alokasi anggaran yang telah ditentukan; b. ketersediaan bahan baku selama masa operasi kilang minyak; c. ketersediaan sumber daya manusia selama proses pembangunan kilang minyak; d. ketersediaan fasilitas pendistribusian dan pemasaran Bahan Bakar Minyak dan produk lainnya sampai kepada konsumen; dan e. pemenuhan kaidah keteknikan yang baik selama proses pembangunan kilang minyak.

Pasal 24

(1) Pembangunan Kilang Minyak oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan penyelenggaraan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. badan usaha swasta; atau d. koperasi.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Koreksi

Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak dan Pengembangan Kilang Minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Koreksi

Dalam hal pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak dan Pengembangan Kilang Minyak dilakukan oleh PT Pertamina (Persero), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara: a. melakukan pembinaan dan pengawasan korporasi terhadap pelaksanaan penugasan; dan b. mengoordinasikan badan usaha milik negara lainnya untuk mendukung pelaksanaan penugasan.

Pasal 32

(1) Untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak dan Pengembangan Kilang Minyak, dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak Nasional yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi. (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang perekonomian, dengan keanggotaan terdiri atas wakil dari kementerian yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang kemaritiman, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang, lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan, dan instansi terkait lainnya. (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan memberikan bantuan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak dan Pengembangan Kilang Minyak. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 33

PT Pertamina (Persero) wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dalam rangka pelaksanaan penugasan oleh Pemerintah untuk Pembangunan Kilang Minyak dan/atau Pengembangan Kilang Minyak kepada Tim Koordinasi.

Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 tentang PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KILANG MINYAK DI DALAM NEGERI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 2

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 3

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 4

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 5

Pasal 24

BAB Ketiga

Pasal 25

BAB Keempat

Pasal 26

BAB Kelima

Pasal 27

BAB III

Pasal 28

BAB IV

Pasal 29

BAB V

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB VI

Pasal 34