PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda

PERPRES Nomor 116 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: l. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau Ianjutan dari hasil belajar yang dialui sama atau setara sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah. 2. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah. 3. Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda yang selanjutnya disebut SMA Unggul Garuda adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan unggul dan inklusif untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul di bidang sains dan teknologi serta dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik. 4. SMA Unggul Garuda Baru adalah SMA Unggul Garuda yang dibangun baru dan dikelola oleh pemerintah pusat dengan kriteria khusus dalam rangka mempersiapkan lulusan dengan kompetensi unggul di bidang sains dan teknologi untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik. 5. SMA. . . REFIJBUI( INDONESIA 5. SMA Unggul Ganrda Transformasi adalah SMA Unggul Garuda yang meliputi SMA/MA yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat dengan pengayaan sehingga peserta didiknya dapat melanjutkan pendidikan di pergunran tinggi terbaik. 6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 7. Guru SMA Unggul Garuda Baru adalah Guru di SMA Unggul Garuda Baru yang memiliki kompetensi di bidang sains dan teknologi. 8. Guru SMA Unggul Garuda Transformasi adalah Guru di SMA Unggul Garuda Transformasi yang memiliki kompetensi di bidang sains dan teknologi. 9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 10. Tenaga Kependidikan SMA Unggul Garuda Baru adalah Tenaga Kependidikan di SMA Unggul Garuda Baru. 11. Tenaga Kependidikan SMA Unggul Garuda Transformasi adalah Tenaga Kependidikan di SMA Unggul Garuda Transformasi. 12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 13. Peserta Didik SMA Unggul Garuda Baru adalah Peserta Didik pada SMA Unggul Garuda Baru yang memiliki kompetensi unggul di bidang sains dan teknologi serta dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggr terbaik. 14. Peserta Didik SMA Unggul Garuda Transformasi adalah Peserta Didik pada SMA Unggul Garuda Transformasi yang diberikan pengayaan sehingga memiliki kompetensi unggul di bidang sains dan teknologi serta dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik. 15.Pemerintah... SK No2713ll A ELIK INDONESIA 15. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 17. Kementerian adalah kementerian yang suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB II

SEKOL,AH MENENGAH ATAS UNGGUL GARUDA

Pasal 2

Koreksi

Penyelenggaraan SMA Unggul Garuda dilaksanakan oleh Kementerian.

Pasal 3

Koreksi

(1) Penyelenggaraan SMA Unggul Garuda 5slagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk: a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia INDONESIA; b. membangun dan mengembangkan sains dan teknologi; c. meningkatkankualitaspendidikan; d. pemerataan akses pendidikan; e. menyediakan pendidikan unggul dan inklusif; dan f.menghasilkan... f. menghasilkan dan mempersiapkan lulusan untuk dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik. (21 Penyelenggaraan SMA Unggul Garuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertumpu pada pilar: a. penyeimbang akses; b. inkubator pemimpin; dan c. prestasi akademik dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Pilar penyeimbang akses sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a merupakan pemberian akses bagi peserta didik dari berbagai latar belalang daerah dan sosial ekonomi untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. (4) Pilar inkubator pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf b merupakan pembentukan dan penguatan karakter kepemimpinan masa depan INDONESIA. (5) Pilar prestasi akademik dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penyediaan pendidikan berkualitas tinggi dan pembinaan peserta didik untuk memiliki jiwa pelayanan dan pengabdian terhadap masyarakat.

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan SMA Unggul Garuda sebagaimana dimalsud dalam Pasal 2, Kementerian bertugas untuk: a. menyiapkan perumusan rencana pelaksanaan program SMA Unggul Garuda Baru dan SMA Unggul Garuda Transformasi; b. MENETAPKAN desain, lokasi, dan penyediaan sarana dan prasarana SMA Unggul Garuda Baru; c. membangun dan mengelola SMA Unggul Garuda Baru; d. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan percepatan program SMA Unggul Garuda Baru dan SMA Unggul Garuda Transfcirmasi dengan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan; e. mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SMA Unggul Garuda Baru dan SMA Unggul Garuda Transformasi; SK No271313A f. memberikan . . . 1. f. memberikan pengayaan di bidang sains dan teknologi bagi Guru SMA Unggul Garuda Transformasi dan Peserta Didik SMA Unggul Garuda Transformasi sehingga Peserta Didik SMA Unggul Garuda Transformasi dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik; g. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam penyelenggaraan program SMA Unggul Garuda Baru dan SMA Unggul Garuda Transformasi; h. mengatasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan program SMA Unggul Garuda Baru dan SMA Unggul Garuda Transformasi dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait; dan program beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik.

Pasal 5

SMA Unggul Garuda terdiri atas: a. SMA Unggul Garuda Baru; dan b. SMA Unggul Garuda Transformasi.

Pasal 18

(1) SMA Unggul Garuda Transformasi dipilih dari SMA/MA yang memenuhi kriteria paling sedikit: a. berlokasi di INDONESIA; b. memiliki akreditasi A; dan c. memiliki prestasi di tingkat regional, nasional, dan/atau internasional. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan SMA Unggul Garuda Ttansformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 19

(1) SMA Unggul Garuda Transformasi ditqiukan untuk SMA/MA yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat. (21 SMA/MA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pengayaan oleh Kementerian paling sedikit meliputi program: a. pelatihan manajemen sekolah; b. pelatihan Guru SMA Unggul Garuda Transformasi dan Tenaga Kependidikan SMA Unggul Garuda Transformasi; dan c. pembinaan Peserta Didik SMA Unggul Garuda Transformasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan SMA Unggul Garuda Transformasi ditetapkan oleh Menteri.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 2

Koreksi

Penyelenggaraan SMA Unggul Garuda dilaksanakan oleh Kementerian.

Pasal 3

Koreksi

(1) Penyelenggaraan SMA Unggul Garuda 5slagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk: a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia INDONESIA; b. membangun dan mengembangkan sains dan teknologi; c. meningkatkankualitaspendidikan; d. pemerataan akses pendidikan; e. menyediakan pendidikan unggul dan inklusif; dan f.menghasilkan... f. menghasilkan dan mempersiapkan lulusan untuk dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik. (21 Penyelenggaraan SMA Unggul Garuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertumpu pada pilar: a. penyeimbang akses; b. inkubator pemimpin; dan c. prestasi akademik dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Pilar penyeimbang akses sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a merupakan pemberian akses bagi peserta didik dari berbagai latar belalang daerah dan sosial ekonomi untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. (4) Pilar inkubator pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf b merupakan pembentukan dan penguatan karakter kepemimpinan masa depan INDONESIA. (5) Pilar prestasi akademik dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penyediaan pendidikan berkualitas tinggi dan pembinaan peserta didik untuk memiliki jiwa pelayanan dan pengabdian terhadap masyarakat.

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan SMA Unggul Garuda sebagaimana dimalsud dalam Pasal 2, Kementerian bertugas untuk: a. menyiapkan perumusan rencana pelaksanaan program SMA Unggul Garuda Baru dan SMA Unggul Garuda Transformasi; b. MENETAPKAN desain, lokasi, dan penyediaan sarana dan prasarana SMA Unggul Garuda Baru; c. membangun dan mengelola SMA Unggul Garuda Baru; d. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan percepatan program SMA Unggul Garuda Baru dan SMA Unggul Garuda Transfcirmasi dengan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan; e. mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SMA Unggul Garuda Baru dan SMA Unggul Garuda Transformasi; SK No271313A f. memberikan . . . 1. f. memberikan pengayaan di bidang sains dan teknologi bagi Guru SMA Unggul Garuda Transformasi dan Peserta Didik SMA Unggul Garuda Transformasi sehingga Peserta Didik SMA Unggul Garuda Transformasi dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik; g. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam penyelenggaraan program SMA Unggul Garuda Baru dan SMA Unggul Garuda Transformasi; h. mengatasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan program SMA Unggul Garuda Baru dan SMA Unggul Garuda Transformasi dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait; dan program beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik.

Pasal 5

SMA Unggul Garuda terdiri atas: a. SMA Unggul Garuda Baru; dan b. SMA Unggul Garuda Transformasi.

BAB 3

Penyiapan Kurikulum

Pasal 10

Koreksi

(1) Kurikulum SMA Unggul Garuda Baru mengacu pada standar nasional pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menggunakan kurikulum pengayaan. (21 Kurikulum pengayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

Koreksi

(1) Menteri menyiapkan Guru SMA Unggul Garuda Baru dan Tenaga Kependidikan SMA Unggul Garuda Baru. (21 Guru SMA Unggul Garuda Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus aparatur sipil negara di bawah Kementerian yang berasal dari: a. pemindahan atau penugasan aparatur sipil negara pada kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah ke Kementerian; dan/ atau b. pengadaan calon Guru aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tenaga Kependidikan SMA Unggul Garuda Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus aparatur sipil negara di bawah Kementerian. 14) Syarat, kriteria, dan pengadaan Guru SMA Unggul Garuda Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Tenaga Kependidikan SMA Unggul Garuda Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Pasal 12. . . BIJK INDONESIA

Pasal 12

(1) Dalam penyelenggaraan SMA Unggul Garuda Baru, dapat diadakan fasilitator dari warga negara asing. (21 Pengadaan fasilitator dari warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Guru SMA Unggul Garuda Baru menerima penghasilan berupa: a. gaji pokok; b. tunjangan yang melekat pada gaji; c. tunjangan jabatan; d. tunjangan profesi Guru; dan e. tunjangan kinerja. (21 Tenaga Kependidikan SMA Unggul Garuda Baru menerima penghasilan berupa: a. gaji pokok; b. tunjangan yang melekat pada gaji; c. tunjangan jabatan; dan d. tunjangan kinerja. (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Selain diberikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (21, Guru SMA Unggul Garuda Baru dan Tenaga Kependidikan SMA Unggul Garuda Baru dapat diberikan tunjangan yang lain. (21 Ketentuan mengenai tunjangan yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan PRESIDEN.

BAB 4

Penyiapan Guru SMA Unggul Garuda Baru dan Tenaga Kependidikan SMA Unggul Garuda Baru

Pasal 11

Koreksi

(1) Menteri menyiapkan Guru SMA Unggul Garuda Baru dan Tenaga Kependidikan SMA Unggul Garuda Baru. (21 Guru SMA Unggul Garuda Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus aparatur sipil negara di bawah Kementerian yang berasal dari: a. pemindahan atau penugasan aparatur sipil negara pada kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah ke Kementerian; dan/ atau b. pengadaan calon Guru aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tenaga Kependidikan SMA Unggul Garuda Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus aparatur sipil negara di bawah Kementerian. 14) Syarat, kriteria, dan pengadaan Guru SMA Unggul Garuda Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Tenaga Kependidikan SMA Unggul Garuda Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Pasal 12. . . BIJK INDONESIA

Pasal 12

(1) Dalam penyelenggaraan SMA Unggul Garuda Baru, dapat diadakan fasilitator dari warga negara asing. (21 Pengadaan fasilitator dari warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Guru SMA Unggul Garuda Baru menerima penghasilan berupa: a. gaji pokok; b. tunjangan yang melekat pada gaji; c. tunjangan jabatan; d. tunjangan profesi Guru; dan e. tunjangan kinerja. (21 Tenaga Kependidikan SMA Unggul Garuda Baru menerima penghasilan berupa: a. gaji pokok; b. tunjangan yang melekat pada gaji; c. tunjangan jabatan; dan d. tunjangan kinerja. (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Selain diberikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (21, Guru SMA Unggul Garuda Baru dan Tenaga Kependidikan SMA Unggul Garuda Baru dapat diberikan tunjangan yang lain. (21 Ketentuan mengenai tunjangan yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan PRESIDEN.

Pasal 15

(1) Calon Peserta Didik SMA Unggul Garuda Baru berasal dari seluruh INDONESIA. SK No271317A (2) Penerimaan . . . l2l Penerimaan calon Peserta Didik SMA Unggul Garuda Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan aspek: a. kemampuan akademis; b. latar belakang ekonomi; c. asal geografis; dan d. daya tampung.

Pasal 16

(1) Penerimaan Peserta Didik baru pada SMA Unggul Garuda Baru dilaksanakan melalui seleksi penerimaan Peserta Didik baru. (21 Seleksi penerimaan Peserta Didik baru SMA Unggul Garuda Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jalur beasiswa; dan b. jalur reguler. (3) Jalur beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi calon Peserta Didik dengan kriteria: a. memiliki kemampuan akademis sangat baik; b. berlatar belakang ekonomi lebih membutuhkan; dan c. berasal dari daerah yang belum banyak terepresentasikan. (41 Jalur reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b diperuntukkan bagi calon Peserta Didik dengan kriteria: a. memiliki kemampuan akademis sangat baik; dan b. mampu menanggung biaya pendidikan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, daya tampung, dan tata cara penerimaan Peserta Didik baru SMA Unggul Garuda Baru ditetapkan oleh Menteri.

Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

BAB 2

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

BAB 3

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 4

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 5

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 6

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

Pasal 19

BAB III

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23