Peraturan Menteri Nomor 56-pmk-08-2012 Tahun 2012 tentang PENGELOLAAN ASET SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA YANG BERASAL DARI BARANG MILIK NEGARA

(1) Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan permintaan secara tertulis usulan Daftar Nominasi Aset SBSN kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara paling lambat awal triwulan kedua. (2) Permintaan usulan Daftar Nominasi Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai paling sedikit sebesar jumlah nilai BMN yang dibutuhkan sebagai Aset SBSN. (3) Daftar Nominasi Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang mencantumkan: a. alamat/lokasi BMN; b. jenis BMN; c. satuan/luas/volume BMN; d. nilai BMN; e. kondisi BMN; f. jenis dan nomor dokumen kepemilikan BMN; dan g. peruntukan BMN.

(1) Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri MENETAPKAN BMN sebagai Aset SBSN yang antara lain: a. jenis; b. spesifikasi; dan c. nilai BMN dengan jumlah paling sedikit sebesar nilai nominal SBSN yang diterbitkan. (2) Salinan penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. (3) Penetapan BMN sebagai Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap kali penerbitan SBSN pada saat pelaksanaan penerbitan SBSN.

(1) BMN yang sedang digunakan sebagai Aset SBSN tidak dapat dihapuskan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain, kecuali dalam hal BMN yang bersangkutan harus dihapuskan dan/atau dipindahtangankan dalam rangka pengelolaan BMN berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal harus dilakukan penghapusan dan/atau pemindahtanganan atas BMN yang sedang digunakan sebagai Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penggantian terhadap Aset SBSN yang bersangkutan dengan BMN lainnya yang memenuhi persyaratan sebagai Aset SBSN dan mempunyai nilai sekurang-kurangnya sama dengan BMN yang dihapuskan dan/atau dipindahtangankan. (3) Penggantian terhadap BMN yang sedang digunakan sebagai Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pengelola Barang berkoordinasi dengan Pengguna Barang yang bersangkutan dan harus terlebih dahulu diberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. (4) Dalam hal Aset SBSN mengalami rusak berat atau musnah termasuk disebabkan kondisi kahar (force majeure), harus dilakukan penggantian terhadap Aset SBSN dimaksud yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (5) Kondisi kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia, tidak dapat dihindarkan, dan tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, dan wabah/epidemic yang diketahui secara luas sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

(1) Penggunaan kembali BMN sebagai Aset SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan setelah berkoordinasi antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan daftar BMN yang akan digunakan kembali sebagai Aset SBSN kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. (3) Dalam rangka penggunaan kembali BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat melakukan: a. peninjauan kembali terhadap: 1) kondisi BMN; 2) peruntukan BMN; dan/atau 3) kepemilikan BMN; dan/atau b. penilaian kembali. (4) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi. (5) Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara mengenai rencana penggunaan kembali BMN sebagai Aset SBSN setelah mendapat konfirmasi dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara. (6) Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri menyampaikan pemberitahuan kepada Pengguna Barang mengenai penggunaan kembali BMN sebagai Aset SBSN.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2012 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN