Peraturan Menteri Nomor 79 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN AMUNISI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Tingkat pemeliharaan amunisi terbagi dalam berbagai tingkatan pemeliharaan amunisi yang meliputi: a. tingkat organik; b. tingkat ringan; c. tingkat sedang, dan d. tingkat berat.

(1) Tingkat pemeliharaan amunisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan oleh satuan pemakai amunisi dengan melakukan pemeliharaan sederhana yang bersifat pemeliharaan pencegahan dan deteksi dini terhadap timbulnya kerusakan awal. (2) Tingkat pemeliharaan amunisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan oleh instalasi pemeliharaan lapangan yang dilakukan secara sistematis dan periodik dengan kemampuan teknis dan peralatan pemeliharaan yang sederhana. (3) Tingkat pemeliharaan amunisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan oleh instalasi pemeliharaan daerah yang dilakukan secara sistematis dan periodik dengan kemampuan teknis dan peralatan pemeliharaan yang khusus. (4) Tingkat pemeliharaan amunisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan oleh instalasi pemeliharaan pusat, secara sistematis dan periodik dengan kemampuan teknis dan peralatan pemeliharaan yang dapat menjawab kebutuhan teknis.

Fungsi Penyelenggaraan pemeliharaan amunisi merupakan pelaksanaan fungsi-fungsipemeliharaan materiil, meliputi : a. pemeliharaan pencegahan, merupakan kegiatan teknis yang dilakukan selama amunisi dalam penimbunan di gudang, selama dalam pengangkutan, maupun di satuan pemakai, dilaksanakan secara sistematis dan terus menerus baik oleh pengguna amunisi di satuan pemakai maupun di gudang penimbunan lapangan, daerah dan pusat dengan tujuan untuk mencegah kerusakan kecil sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih besar/berat; b. pemeriksaan dan pengawasan, merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh satuan pengguna amunisi maupun unsur pelaksana teknis pemeliharaan amunisi mulai dari tahap penerimaan, penimbunan, pengeluaran, sampai tahap pengembalian dan penghapusan amunisi, guna mengetahui tingkat kondisi kesiapan dan tingkat kerusakan amunisi; c. penentuan klasifikasi dan kondisi amunisi merupakan kegiatan pengelompokan amunisi yang terdiri dari kegiatan : 1. pengelompokan amunisi kedalam klasifikasi-klasifikasi berdasarkan usia pemakaian, sistem penimbunan, jenis kerusakan dan perbaikan yang pernah dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penggunaan amunisi; dan 2. pengelompokan kondisi berdasarkan atas tingkat berfungsinya komponen-komponen amunisi yang berpengaruh terhadap operasional penggunaan amunisi. d. perbaikan, merupakan kegiatan teknis pemeliharaan, yang dilaksanakan oleh setiap instalasi amunisi lapangan, daerah maupun pusat, secara sistematis dan periodik dengan memperbaiki kerusakan tingkat ringan, sedang, berat sampai dengan tingkat berat berbahaya, dengan tujuan memulihkan kembali kondisi amunisi agar siap digunakan; e. renovasi, merupakan kegiatan teknis pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan dengan memperbaiki kerusakan dan memulihkan kondisi amunisi dengan cara memperbaiki bagian yang mengalami kerusakan dan atau mengganti komponen yang rusak dengan komponen yang baru; f. rekondisi, merupakan kegiatan teknis pemeliharaan dan perbaikan amunisi yang rusak ringan karena berkarat, berjamur, dilakukan dengan cara, membersihkan, mengecat kembali fisik amunisi sehingga kondisinya dapat pulih kembali; g. repacking, merupakan kegiatan teknis pemeliharaan dan perbaikan peti kemas amunisi yang rusak karena cacat, dilakukan dengan cara membuat peti kemas dan menyablon sehingga kondisi peti kemas dapat pulih kembali; h. uji coba, merupakan kegiatan teknis pengujian terhadap kondisi dan kemampuan serta fungsi setiap komponen amunisi maupun peti kemas yang telah diganti/diperbaiki, dihadapkan dengan spesifikasi atau syarat standar jenis amunisi, agar amunisi dapat digunakan dengan jaminan tingkat keamanan yang tinggi; dan i. penyingkiran dan preservasi, merupakan kegiatan teknis pemilahan dan pengelompokan jenis amunisi yang kondisinya baik, rusak dapat diperbaiki maupun rusak tidak dapat diperbaiki dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan maupun pemusnahan.

(1) Pemeliharaan amunisi dilaksanakan dalam suatu sistem kerja yang responsif didukung oleh personel, sarana/prasarana dan peranti lunak serta dukungan anggaran. (2) Kegiatan pemeliharaan amunisi dilaksanakan mulai dari gudang penimbunan, selama dalam pengangkutan sampai dengan di satuan pemakai.

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan amunisi di gudang penimbunan lapangan, daerah maupun pusat, merupakan kegiatan pemeliharaan perbaikan kerusakan tingkat ringan, sedang, dan berat.

Pemeliharaan amunisi saat pengangkutan disesuaikan dengan jenis alat angkut baik melalui darat, air maupun udara dengan memenuhi kriteria persyaratan tertentu. Kegiatan pemeliharaan amunisi pada saat pengangkutan lebih di fokuskan pada aspek keselamatan (safety).

Pemeliharaan amunisi di Satuan Pemakai, dilaksanakan oleh setiap pengguna untuk mempertahankan kondisi amunisi agar selalu siap pakai.

Tataran kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pada aspek perencanaan adalah: a. Kemhan, merumuskan: 1. rencana, program dan anggaran pemeliharaan amunisi dalam mendukung pertahanan negara; 2. norma/indek perencanaan program dan anggaran pemeliharaan amunisi dalam mendukung pertahanan negara; dan 3. rencana dukungan kebutuhan pemeliharaan amunisi sesuai skala prioritas. b. Mabes TNI, merumuskan: 1. rencana program dan anggaran pemeliharaan amunisi berkaitan dengan penggunaan kekuatan TNI; dan 2. rencana prioritas dukungan pemeliharaan amunisi berkaitan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. c. Unit Organisasi Angkatan, menyusun: 1. rencana kebutuhan pemeliharaan amunisi berkaitan dengan pembinaan kekuatan Angkatan; dan 2. rencana prioritas pemeliharaan amunisi berkaitan dengan pembinaan kekuatan Angkatan.

Tataran kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pada aspek pelaksanaan adalah: a. Kemhan 1. menginventarisasi fasilitas, sarana dan prasarana pemeliharaan amunisi dalam rangka pendayagunaan untuk kepentingan pertahanan; dan 2. pemberian bimbingan dan perizinan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemeliharaan amunisi dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara. b. Mabes TNI 1. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan amunisi yang diselenggarakan Unit Organisasi Angkatan; dan 2. mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan amunisi yang berkaitan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. c. Unit Organisasi Angkatan 1. pemberian sertifikasi kelaikan di bidang pemeliharaan amunisi yang penyelenggaraannya oleh Unit Organisasi Angkatan; 2. menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan amunisi dalam rangka pembinaan kekuatan Angkatan; dan 3. mendukung kebutuhan pemeliharaan amunisi dalam rangka pembinaan kekuatan Angkatan.

Tataran kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pada aspek pengawasan dan pengendalian adalah: a. Kemhan melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemeliharaan amunisi, agar dicapai hasil yang optimal dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara; b. Mabes TNI melaksanakan pengawasan dan pengendalian proses penyelenggaraan pemeliharaan amunisi yang berkaitan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI; dan c. Unit Organisasi Angkatan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan amunisi dalam rangka pembinaan kekuatan Angkatan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN