Peraturan Menteri Nomor 72 Tahun 2014 tentang PENDIDIKAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pendidikan Luar Negeri adalah pendidikan yang diikuti oleh Pegawai Negeri Kementerian Pertahanan di luar negeri baik di lembaga pendidikan militer maupun non militer atas dasar kerjasama dengan negara sahabat dan badan-badan/lembaga Internasional atau negara yang belum mempunyai hubungan diplomatik atas dasar kebijakan pimpinan. 2. Prajurit Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disebut Prajurit adalah anggota TNI. 3. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI yang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat Pembina kepegawaian. 4. Peserta Didik yang selanjutnya disebut Serdik adalah Prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan di luar negeri. 5. Tunjangan belajar adalah tunjangan yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan dan negara penyelenggara/lembaga pendidikan kepada peserta didik untuk mendukung segala keperluan biaya penghidupan, biaya pendidikan atau uang saku. 6. Negara Penyelenggara Pendidikan yang selanjutnya disebut Negara Penyelenggara adalah negara yang menyelenggarakan pendidikan di luar negeri dan terikat kerja sama dan atau telah memperoleh izin dari Kementerian Pertahanan atau Mabes TNI. 7. Menteri Pertahanan adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 8. Panglima Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disebut Panglima TNI adalah Perwira Tinggi Militer yang memimpin Tentara Nasional INDONESIA. 9. Atase Pertahanan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Athan RI adalah Perwira TNI yang ditempatkan di perwakilan Diplomatik negara tertentu untuk melaksanakan tugas di bidang Pertahanan.

(1) Pendidikan yang diikuti Serdik ditentukan sesuai kebutuhan organisasi. (2) Lama pendidikan disesuaikan dengan jenis Pendidikan yang diikuti oleh Serdik.

(1) Pendidikan sekolah meliputi: a. Pendidikan Pembentukan adalah pendidikan untuk membentuk prajurit siswa yang ditempuh melalui pendidikan militer; b. Pendidikan pengembangan umum adalah pendidikan yang diprioritaskan pada pendidikan tingkat Diklapa II/Sekkau, Sekolah Staf dan Komando Angkatan dan Sekolah Staf dan Komando TNI; c. Pendidikan Pengembangan Spesialisasi adalah pendidikan bagi prajurit TNI serta PNS untuk meningkatkan keterampilan atau spesialisasi sesuai dengan kebutuhan organisasi; d. Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah pendidikan yang diprogramkan dalam upaya mengikuti perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi baik pada program pendidikan vokasi, Sarjana dan Pasca Sarjana serta pendidikan lain yang setara dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kemhan dan TNI; e. Pendidikan setara Lemhannas yaitu pendidikan yang disetarakan dengan Lemhannas INDONESIA; dan f. Kursus adalah pendidikan yang diprogramkan untuk meningkatkan kemampuan dalam salah satu jenis bahasa asing dan juga meningkatkan pengetahuan tentang program yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi Kemhan dan TNI. (2) Pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan non formal berupa seminar, simposium, konferensi, lokakarya dan lain-lain yang dilaksanakan dalam waktu singkat untuk menambah wawasan dalam salah satu materi tertentu dan berkaitan dengan tugas dan fungsi serta menjalin kerjasama antar kedua negara atau lebih.

Sumber-sumber pendidikan luar negeri dilaksanakan melalui: a. kerjasama; b. penawaran dari lembaga dalam dan luar; dan c. biaya sendiri.

(1) Serdik yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan b mendapatkan bantuan uang saku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Serdik yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan b mendapatkan bantuan pakaian dan perlengkapan lainnya yang disesuaikan dengan iklim dan cuaca setempat dengan ketentuan yang berlaku. (3) Serdik diberikan izin khusus paling lama 7 (tujuh) hari atas persetujuan Lembaga Pendidikan Negara Penyelenggara, apabila suami/istri, anak dan orang tua kandung meninggal dunia. (4) Pendidikan yang lamanya 6 (enam) bulan atau lebih, Serdik dapat mengajukan permohonan membawa keluarga selama mengikuti pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. atas persetujuan Menteri/Panglima TNI; b. keluarga yang akan mengikuti Serdik wajib melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditentukan; dan c. biaya perjalanan, penghidupan, pengobatan dan lain-lain selama di luar negeri ditanggung oleh Serdik yang bersangkutan.

(1) Serdik dapat dikenakan sanksi pemberhentian dari Pendidikan apabila: a. melakukan tindak pidana; b. melanggar aturan yang ditentukan lembaga penyelenggara pendidikan; c. tidak mampu mencapai standar nilai yang ditentukan oleh lembaga penyelenggara pendidikan; dan d. menderita sakit berat atau cedera berat akibat kecelakaan, sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan. (2) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan mengenai penyelenggaraan pendidikan di luar negeri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2014 MENTERI PERTAHANAN PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN