Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENGAJUAN HAK ATAS PENGHORMATAN DAN PENERIMA GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN BAGI PRAJURIT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan PRESIDEN kepada prajurit dan PNS Kemhan yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara. 2. Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan PRESIDEN kepada prajurit dan PNS Kemhan yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara. 3. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan PRESIDEN kepada prajurit, PNS Kemhan, WNI, WNA, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara. 4. Warga Negara INDONESIA yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa INDONESIA asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UNDANG-UNDANG sebagai warga negara. 5. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang- orang bangsa lain yang disahkan dengan UNDANG-UNDANG sebagai warga negara. 6. Prajurit adalah anggota Tentara Nasional INDONESIA. 7. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. 8. TNI adalah Tentara Nasional INDONESIA. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 10. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI. 11. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara. 12. Kenaikan Pangkat istimewa adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya 13. Kenaikan Pangkat Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KPLB adalah anugerah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Prajurit yang mengemban penugasan khusus dengan pertahanan jiwa raga secara langsung dan berjasa dalam panggilan tugasnya. 14. Anumerta adalah Penghargaan yang diberikan kepada anggota Angkatan Bersenjata/PNS yang dianggap berjasa kepada negara sesudah orangnya meninggal.

(1) Gelar diberikan kepada prajurit dan PNS Kemhan yang telah meninggal dunia berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Gelar berupa Pahlawan Nasional. (3) Pahlawan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Gelar yang diberikan oleh negara yang mencakup semua jenis Gelar yang pernah diberikan sebelumnya yaitu : a. Pahlawan Perintis Kemerdekaan; b. Pahlawan Kemerdekaan Nasional; c. Pahlawan Proklamator; d. Pahlawan Kebangkitan Nasional; e. Pahlawan Revolusi, dan f. Pahlawan Ampera. (4) Dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk gelar kehormatan Veteran Republik INDONESIA.

(1) Setiap penerima Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan berhak atas penghormatan dan penghargaan dari negara. (2). Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penerima Gelar diantaranya dapat berupa: a. pengangkatan atau Kenaikan Pangkat secara Anumerta. b. kenaikan pangkat secara istimewa. (3) Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang masih hidup diantaranya dapat berupa hak protokol dalam acara resmi dan acara kenegaraan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2012 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN