Koreksi Pasal 10

(1) Pengajuan hak atas penghormatan dan penghargaan penerima Tanda Jasa bagi prajurit dilaksanakan secara hierarkis sebagai berikut: a. Kasatker mengusulkan prajurit penerima Tanda Jasa yang memenuhi persyaratan kepada Pangkotama secara hierarki berdasarkan mekanisme usul kenaikan pangkat sesuai ketentuan; b. Pangkotama mengusulkan prajurit penerima Tanda Jasa yang memenuhi persyaratan kepada Kas Angkatan dan selanjutnya Kas Angkatan MENETAPKAN kenaikan pangkat Anumerta bagi prajurit berpangkat Tamtama dan Bintara; c. Kas Angkatan mengusulkan prajurit penerima Tanda Jasa yang memenuhi persyaratan kepada Panglima dan selanjutnya Panglima MENETAPKAN kenaikan pangkat Anumerta ke pangkat Letnan Dua sampai dengan pangkat Letnan Kolonel; dan d. Panglima mengusulkan prajurit penerima Tanda Jasa yang memenuhi persyaratan kepada PRESIDEN dan selanjutnya PRESIDEN MENETAPKAN kenaikan pangkat Anumerta ke pangkat Kolonel. (2) Pengajuan hak atas penghormatan dan penghargaan penerima Tanda Jasa bagi PNS Kemhan dilaksanakan secara hierarkis sebagai berikut: a. Kasatker mengusulkan kenaikan pangkat Anumerta bagi PNS Kemhan penerima Tanda Jasa yang memenuhi persyaratan kepada Sekjen Kemhan; b. Sekjen Kemhan mengusulkan kenaikan pangkat Anumerta bagi PNS Kemhan penerima Tanda Jasa yang memenuhi persyaratan kepada Menteri; b. Menteri mengusulkan kenaikan pangkat Anumerta bagi PNS golongan IV/b kebawah penerima Tanda Jasa yang memenuhi persyaratan kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasional untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya Menteri MENETAPKAN kenaikan pangkat Anumerta; dan c. Menteri mengusulkan kenaikan pangkat Anumerta bagi PNS golongan IV/c keatas penerima Tanda Jasa yang memenuhi persyaratan kepada melalui Kepala Badan Kepegawaian Nasional untuk MENETAPKAN kenaikan pangkat Anumerta.