Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2015 tentang TATA CARA PEMBERIAN PERPANJANGAN DAN PENCABUTAN SURAT IZIN PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA

Untuk mendapatkan SIPPTKI, PPTKIS harus mengajukan permohonan secara online dengan mengunggah: a. surat permohonan tertulis dari penanggung jawab perusahaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal diatas kertas bermaterai cukup ; b. akta pendirian dan/atau akta perubahan Perseroan Terbatas (PT) dan keputusan pengesahan akta pendirian atau akta perubahan dari instansi yang berwenang; c. tanda bukti modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); d. sertifikat/bilyet deposito a.n. Menteri q.q. PPTKIS yang bersangkutan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir oleh pejabat bank yang berwenang; e. rencana kerja penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan; f. struktur organisasi perusahaan yang mencantumkan adanya unit yang bertanggung jawab terhadap pelatihan kerja; g. bukti penguasaan sarana dan prasarana berupa kantor, peralatan kantor, tempat penampungan, dan tempat pelatihan berupa surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerja sama dalam jangka waktu sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun; h. neraca perusahaan yang dibuat oleh akuntan publik; i. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perseroan Terbatas (PT); j. bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan; k. surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dari penanggung jawab perusahaan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri dan dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan SIPPTKI berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri; l. pas photo berwarna dengan latar belakang merah penanggung jawab perusahaan dengan ukuran 4x6 cm.

(1) Permohonan perpanjangan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diajukan secara online dengan mengunggah: a. surat permohonan tertulis dari penanggung jawab perusahaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal diatas kertas bermaterai cukup b. akta pendirian dan/atau akta perubahan Perseroan Terbatas (PT) dan keputusan pengesahan akta pendirian atau akta perubahan dari instansi yang berwenang; c. SIPPTKI asli yang masih berlaku; d. bukti penyampaian laporan secara periodik kepada Menteri; e. surat pernyataan telah menyelesaikan permasalahan dan kasus-kasus TKI dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA; f. rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang akan datang sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut- turut; g. rekapitulasi penempatan TKI selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut; h. bukti penguasaan sarana dan prasarana berupa kantor, peralatan kantor, tempat penampungan, dan surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerja sama dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; i. neraca keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir tidak mengalami kerugian yang dibuat oleh akuntan publik; j. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perseroan Terbatas (PT) yang masih berlaku; k. bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan; l. memiliki izin gangguan; m. memiliki bukti kepesertaan BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan bagi karyawan perusahaan; n. sertifikat ISO 9001:2008 yang masih berlaku; o. surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dari penanggung jawab perusahaan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri; p. surat pernyataan dari penanggung jawab tidak merangkap jabatan pada PPTKIS lain;dan q. pas photo berwarna dengan latar belakang merah penanggung jawab perusahaan dengan ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar. (2) PPTKIS yang mengajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dalam kondisi dikenakan sanksi administratif penghentian sementara (skorsing).

(1) Permohonan perubahan penanggung jawab perusahaan karena berhalangan tetap atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diajukan secara online dengan mengunggah: a. surat permohonan tertulis dari penanggung jawab perusahaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal di atas kertas bermaterai cukup; b. SIPPTKI yang masih berlaku; c. akta pendirian dan/atau akta perubahan Perseroan Terbatas (PT) dan keputusan pengesahan akta pendirian atau akta perubahan dari instansi yang berwenang; d. surat asli keterangan dokter yang menyatakan berhalangan tetap atau surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang; e. sertifikat ISO 9001:2008 yang masih berlaku; f. pas photo penanggung jawab perusahaan dengan latar belakang berwarna merah berukuran 4x6 cm; g. NPWP bagi penanggung jawab baru dan surat pernyataan dari penanggung jawab tidak merangkap jabatan pada PPTKIS lain; h. KTP penanggung jawab perusahaan yang baru bagi PPTKIS yang melakukan perubahan penanggung jawab;dan i. surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dari penanggung jawab perusahaan baru yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri. (2) Perubahan penanggung jawab perusahaan karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi cacat tetap, sakit permanen dan kehilangan akal budi yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

(1) Selain ketentuan pencabutan SIPPTKI yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA di Luar Negeri, Menteri dapat mencabut SIPPTKI, apabila: a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA di Luar Negeri; b. PPTKIS tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA di Luar Negeri. c. tidak memiliki sistem manajemen mutu yang dibuktikan dengan Sertifikat ISO 9001:2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan/atau d. tidak melakukan proses penempatan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Dikategorikan PPTKIS tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada UNDANG-UNDANG 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri dan peraturan pelaksanaannya, dalam hal: a. mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA di Luar Negeri; b. merekrut calon TKI tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA di Luar Negeri; c. menempatkan TKI yang tidak lulus uji kompetensi sebagimana dimaksud dalam Pasal 45 UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA di Luar Negeri; d. menempatkan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA di Luar Negeri; e. menempatkan calon TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA di Luar Negeri; f. memberangkatkan TKI yang tidak diikutsertakan dalam program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA di Luar Negeri dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja INDONESIA sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012; g. memperlakukan calon TKI selama masa penampungan tidak secara wajar atau manusiawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri; dan h. memiliki tempat penampungan yang tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 07/MEN/IV/2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja INDONESIA.

(1) Menteri dapat menolak permohonan penerbitan SIPPTKI baru dalam hal jumlah PPTKIS yang ada dianggap telah melebihi kapasitas kegiatan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. (2) Direktur Jenderal menyampaikan daftar PPTKIS secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Instansi, lembaga terkait, dan Perwakilan Republik INDONESIA di negara tujuan penempatan.

PPTKIS yang telah memiliki SIPPTKI sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan persyaratan sertifikasi ISO 9001:2008 paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015 MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. M. HANIF DHAKIRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA