Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2015 tentang PEMBELIAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO DARI PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS SAMPAH KOTA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota yang selanjutnya disebut dengan PLTSa adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan berbasis sampah kota yang diubah menjadi energi listrik. 2. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. 3. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 4. Commercial Operation Date yang selanjutnya disingkat COD adalah tanggal mulai beroperasinya pembangkit untuk menyalurkan tenaga listrik secara komersial ke jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero). 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 6. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Dirjen EBTKE adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi. 7. Pengembang PLTSa adalah badan usaha yang telah menandatangani kontrak kerja sama dengan Pemerintah Daerah atau Pengelola Sampah Kota untuk memanfaatkan sampah kota sebagai bahan baku PLTSa, dan telah mendapatkan penetapan dari Menteri melalui Dirjen EBTKE. 8. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut PJBL adalah perjanjian jual beli tenaga listrik antara Pengembang PLTSa dengan PT PLN (Persero).

(1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik dan meningkatkan ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan, Pemerintah memberi kesempatan kepada badan usaha untuk memanfaatkan sampah kota sebagai bahan baku PLTSa. (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum INDONESIA, dan koperasi yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

(1) Menteri menugaskan PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari PLTSa yang dikelola oleh badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) PLTSa yang dikelola oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 (dua) jenis proses penanganan sampah kota sebagai bahan baku PLTSa, yang terdiri atas: a. melalui pengumpulan dan pemanfaatan gas metana dengan teknologi sanitary landfill, anaerob digestion, atau yang sejenis dari hasil penimbunan sampah; dan b. melalui pemanfaatan panas/termal dengan menggunakan teknologi thermochemical. (3) Penugasan dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai: a. penunjukan langsung untuk pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero); dan b. persetujuan harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero).

(1) Harga pembelian tenaga listrik dari PLTSa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan memperhatikan jenis teknologi pembangkitan yang digunakan, kapasitas pembangkit, dan tegangan jaringan listrik PT PLN (Persero), dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Harga pembelian tenaga listrik dari PLTSa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk seluruh biaya pengadaan jaringan penyambungan dari PLTSa ke jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero). (3) Harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga yang digunakan dalam PJBL tanpa negosiasi harga dan tanpa eskalasi. (4) Harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada saat PLTSa dinyatakan telah mencapai COD sesuai dengan jadwal yang disepakati dalam PJBL. (5) Transaksi pembayaran pembelian tenaga listrik dari PLTSa antara PT PLN (Persero) dan badan usaha dilakukan dalam mata uang rupiah menggunakan nilai tukar Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) pada waktu yang disepakati dalam PJBL.

(1) Badan usaha yang berminat memanfaatkan sampah kota untuk PLTSa, terlebih dahulu menyampaikan permohonan penetapan sebagai Pengembang PLTSa kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE. (2) Permohonan penetapan sebagai pengembang PLTSa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: a. profil badan usaha; b. dokumen studi kelayakan (feasibility study) yang telah diverifikasi PT PLN (Persero) antara lain meliputi: 1. total investasi yang diperlukan untuk pembangunan PLTSa; 2. jadwal pelaksanaan pembangunan PLTSa sampai dengan COD; dan 3. hasil kajian teknis interkoneksi ke jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero). (3) Permohonan penetapan sebagai Pengembang PLTSa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh badan usaha secara tertulis kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE dengan menggunakan format surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap badan usaha yang: a. telah mendapatkan penetapan sebagai Pengembang PLTSa, telah menandatangani PJBL, dan telah beroperasi; atau b. belum mendapatkan penetapan sebagai Pengembang PLTSa, tapi telah menandatangani PJBL dan telah beroperasi, dapat disesuaikan harga pembeliannya mengikuti harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) PengembangPLTSa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyampaikan kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE. (3) Badan usaha yang belum mendapatkan penetapan sebagai Pengembang PLTSa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus menyampaikan permohonan Penetapan sebagai Pengembang PLTSa dan permohonan penyesuaian harga yang memuat paling sedikit: a. profil badan usaha; dan b. Izin/persetujuan pemerintah daerah atau kontrak kerja sama antara badan usaha dengan Pemerintah Daerah atau badan usaha dengan Pengelola Sampah Kota untuk memanfaatkan sampah kota sebagai bahan baku PLTSa. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan oleh badan usaha secara tertulis kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE dengan menggunakan format surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 902), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.