PP

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

PP Nomor 7 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi. 2. Pemanfaatan Tidak Langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi dengan melalui proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi energi listrik. 3. Izin Panas Bumi yang selanjutnya disingkat IPB adalah izin melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung pada Wilayah Kerja tertentu. 4. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia, serta survei landaian suhu apabila diperlukan, untuk memperkirakan letak serta ada atau tidak adanya sumber daya Panas Bumi. 5. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan cadangan Panas Bumi. 6. Studi Kelayakan adalah kajian untuk memperoleh informasi secara terperinci terhadap seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan Panas Bumi yang diusulkan. 7. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada Wilayah Kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan penunjangnya, serta operasi produksi Panas Bumi. 8. Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung. 9. Wilayah Terbuka Panas Bumi adalah wilayah yang diduga memiliki potensi Panas Bumi di luar batas-batas koordinat Wilayah Kerja. 10. Data dan Informasi Panas Bumi adalah semua fakta, petunjuk, indikasi, dan informasi terkait Panas Bumi. 11. Pihak Lain adalah Badan Usaha, perguruan tinggi, atau lembaga penelitian yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk melakukan Survei Pendahuluan atau Survei Pendahuluan dan Eksplorasi. 12. Badan Usaha adalah badan hukum yang berusaha di bidang Panas Bumi yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau perseroan terbatas dan didirikan berdasarkan hukum INDONESIA serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 13. Penugasan Survei Pendahuluan yang selanjutnya disingkat PSP adalah penugasan yang diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan kegiatan Survei Pendahuluan. 14. Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi yang selanjutnya disingkat PSPE adalah penugasan yang diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan kegiatan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi. 15. Wilayah Penugasan adalah Wilayah Terbuka Panas Bumi dengan batas-batas koordinat tertentu yang ditawarkan kepada Pihak Lain untuk dilakukan PSP atau PSPE. 16. Komitmen Eksplorasi adalah dana jaminan pelaksanaan pengeboran sumur eksplorasi. 17. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RKAB adalah rencana kerja dan anggaran yang disampaikan secara berkala oleh Pihak Lain dan/atau pemegang IPB untuk jangka waktu tertentu. 18. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 19. Pelelangan Wilayah Kerja yang selanjutnya disebut Pelelangan adalah metode penawaran Wilayah Kerja untuk mendapatkan pemenang lelang. 20. Panitia Pelelangan Wilayah Kerja yang selanjutnya disebut Panitia Lelang adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri dalam rangka melaksanakan Pelelangan. 21. Peserta Lelang adalah Badan Usaha yang terdaftar oleh Panitia Lelang yang mewakili dirinya sendiri atau konsorsium untuk mengikuti proses Pelelangan. 22. Dokumen Lelang adalah dokumen yang berisi pedoman bagi Panitia Lelang dan Peserta Lelang dalam rangka pelaksanaan Pelelangan. 23. Dokumen Penawaran adalah kumpulan dokumen yang disusun sesuai dengan Dokumen Lelang dan disampaikan oleh Peserta Lelang dalam proses Pelelangan kepada Panitia Lelang untuk dievaluasi. 24. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disebut PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi Panas Bumi yang diekstrak dari fluida dan batuan panas di dalam atau di permukaan bumi. 25. Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi secara langsung tanpa melakukan proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan nonlistrik. 26. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Panas Bumi.

BAB III

WILAYAH KERJA

Pasal 4

Koreksi

(1) Kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung dilaksanakan pada suatu Wilayah Kerja. (2) Menteri MENETAPKAN Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Data dan Informasi Panas Bumi hasil: a. Survei Pendahuluan; atau b. Survei Pendahuluan dan Eksplorasi. (3) Selain berdasarkan hasil Survei Pendahuluan dan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat MENETAPKAN Wilayah Kerja berdasarkan evaluasi kegiatan pengusahaan Panas Bumi dari Wilayah Kerja yang dikembalikan. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui Survei Pendahuluan atau Survei Pendahuluan dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

Dalam MENETAPKAN Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Menteri melakukan perencanaan dan penyiapan Wilayah Kerja.

Pasal 6

(1) Menteri menyusun perencanaan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan mempertimbangkan kebijakan energi nasional dan rencana umum ketenagalistrikan nasional. (2) Perencanaan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.

Pasal 26

(1) Penetapan Wilayah Kerja oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling sedikit meliputi: a. batas dan koordinat Wilayah Kerja; b. besar dan kelas cadangan; c. luas Wilayah Kerja; dan d. batas wilayah administratif. (2) Luas Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan memperhatikan sistem Panas Bumi dan luas tidak lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) hektare. (3) Dalam hal akan dilakukan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan pada Wilayah Kerja, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan harus berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 27

(1) Menteri dapat melakukan perubahan penetapan Wilayah Kerja baik yang telah ada pemegang IPB maupun yang belum ada pemegang IPB. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat data baru di dalam atau di luar Wilayah Kerja yang berbatasan langsung dengan Wilayah Kerja tersebut. (3) Dalam hal Wilayah Kerja telah ada pemegang IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan penetapan Wilayah Kerja dilakukan berdasarkan permohonan pemegang IPB kepada Menteri dengan melampirkan data.

Pasal 28

Menteri dapat melakukan pembatalan penetapan Wilayah Kerja yang belum ada pemegang IPB dalam hal: a. akan dilakukan penambahan data pada area prospek Panas Bumi di dalam atau di luar Wilayah Kerja yang berbatasan langsung dengan Wilayah Kerja tersebut; atau b. tidak atau belum layak untuk pengusahaan Panas Bumi berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomis, dan/atau sosial.

Pasal 29

Menteri dapat melakukan penggabungan 2 (dua) atau lebih Wilayah Kerja yang belum ada pemegang IPB dalam hal: a. berdasarkan Data dan Informasi Panas Bumi hasil Survei Pendahuluan, Survei Pendahuluan dan Eksplorasi, PSP, atau PSPE, 2 (dua) atau lebih Wilayah Kerja tersebut merupakan 1 (satu) sistem Panas Bumi; atau b. berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomis yang dilakukan oleh Menteri, 2 (dua) atau lebih Wilayah Kerja tersebut menjadi lebih layak untuk pengusahaan Panas Bumi jika disatukan.

Pasal 30

Dalam hal Wilayah Kerja yang belum ada pemegang IPB merupakan hasil PSPE, pembatalan penetapan Wilayah Kerja dan penggabungan 2 (dua) atau lebih Wilayah Kerja memperhatikan pertimbangan teknis dari Badan Usaha yang diberikan PSPE.

BAB 3

Survei Pendahuluan dan Eksplorasi

Pasal 9

Koreksi

(1) Menteri melakukan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi pada Wilayah Terbuka Panas Bumi. (2) Dalam pelaksanaan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. (3) Sebelum melakukan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengeboran uji dan pengeboran sumur eksplorasi, Menteri melakukan penyelesaian penggunaan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Koreksi

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 11

(1) Dalam melakukan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Survei Pendahuluan dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Menteri dapat menugasi Pihak Lain. (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. PSP; atau b. PSPE. (3) PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada perguruan tinggi atau lembaga penelitian. (4) PSPE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Badan Usaha.

Pasal 12

(1) Menteri menawarkan Wilayah Penugasan secara terbuka kepada Pihak Lain untuk dilakukan PSP atau PSPE. (2) Penawaran Wilayah Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan yang dapat dilakukan beberapa kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

(1) Pihak Lain yang berminat untuk mendapatkan PSP atau PSPE mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). (2) Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan PSP atau PSPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) peminat pada Wilayah Penugasan yang sama, Badan Usaha yang akan diberikan PSPE dipilih melalui mekanisme kontes. (4) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemilihan melalui mekanisme kontes sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri MENETAPKAN penugasan Pihak Lain untuk diberikan PSP atau PSPE. (5) Sebelum diberikan PSPE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Usaha wajib menempatkan Komitmen Eksplorasi.

Pasal 14

(1) Sebelum melaksanakan PSP atau PSPE, Pihak Lain yang diberikan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) harus menyampaikan RKAB kepada Menteri. (2) PSP atau PSPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas biaya Pihak Lain.

Pasal 15

(1) PSP diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. (2) PSPE diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing selama 1 (satu) tahun.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan kegiatan PSPE, Badan Usaha dapat memperoleh fasilitas fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Badan Usaha yang diberikan PSPE wajib melakukan paling sedikit 1 (satu) pengeboran sumur eksplorasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan PSPE. (2) Dalam hal Badan Usaha yang diberikan PSPE tidak melakukan pengeboran sumur eksplorasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi pemotongan sebesar 5% (lima persen) dari Komitmen Eksplorasi dan menjadi milik negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. (3) Jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jangka waktu penghentian sementara kegiatan PSPE.

Pasal 18

Sebelum melakukan pengeboran uji dan pengeboran sumur eksplorasi pada kegiatan PSPE, Badan Usaha yang diberikan PSPE wajib: a. melakukan penyelesaian penggunaan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. memiliki izin lingkungan.

Pasal 19

Badan Usaha yang diberikan PSPE wajib melakukan Eksplorasi sesuai dengan kaidah keteknikan Panas Bumi dan memenuhi standar nasional atau standar lain dalam pelaksanaan kegiatan Eksplorasi.

Pasal 20

(1) Pihak Lain yang diberikan PSP atau PSPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) wajib: a. melaporkan hasil pelaksanaan PSP atau PSPE setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri; b. menyimpan dan mengamankan Data dan Informasi Panas Bumi di wilayah hukum INDONESIA; c. merahasiakan Data dan Informasi Panas Bumi yang diperoleh; dan d. menyerahkan seluruh Data dan Informasi Panas Bumi kepada Menteri setelah berakhirnya penugasan. (2) Perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang diberikan PSP dapat menggunakan Data dan Informasi Panas Bumi hasil PSP untuk keperluan penelitian dan pengembangan.

Pasal 21

(1) Badan Usaha yang diberikan PSPE wajib memelihara aset hasil pelaksanaan PSPE sampai dengan ditetapkannya IPB pada Wilayah Penugasan. (2) Dalam hal Badan Usaha mengembalikan PSPE atau tidak menjadi pemegang IPB, Badan Usaha wajib menyerahkan aset hasil pelaksanaan PSPE kepada Menteri.

Pasal 22

Badan Usaha yang diberikan PSPE berhak mendapatkan prioritas pertama untuk ditawarkan mengikuti Pelelangan atas Wilayah Kerja yang ditetapkan berdasarkan Data dan Informasi Panas Bumi hasil PSPE yang dilakukannya.

Pasal 23

PSP dan PSPE dinyatakan berakhir dalam hal: a. jangka waktu PSP atau PSPE berakhir; b. Pihak Lain menyatakan tidak dapat melanjutkan dan mengembalikan PSP atau PSPE kepada Menteri; c. PSP atau PSPE dinyatakan selesai oleh Menteri; dan/atau d. PSP atau PSPE dicabut.

Pasal 24

Penghentian sementara PSPE dapat diberikan kepada Badan Usaha yang diberikan PSPE apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan PSPE.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penugasan kepada Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mekanisme kontes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), tata cara penyerahan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, tata cara penyerahan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB 4

Penugasan Kepada Pihak Lain

Pasal 11

Koreksi

(1) Dalam melakukan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Survei Pendahuluan dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Menteri dapat menugasi Pihak Lain. (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. PSP; atau b. PSPE. (3) PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada perguruan tinggi atau lembaga penelitian. (4) PSPE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Badan Usaha.

Pasal 12

Koreksi

(1) Menteri menawarkan Wilayah Penugasan secara terbuka kepada Pihak Lain untuk dilakukan PSP atau PSPE. (2) Penawaran Wilayah Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan yang dapat dilakukan beberapa kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

(1) Pihak Lain yang berminat untuk mendapatkan PSP atau PSPE mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). (2) Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan PSP atau PSPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) peminat pada Wilayah Penugasan yang sama, Badan Usaha yang akan diberikan PSPE dipilih melalui mekanisme kontes. (4) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemilihan melalui mekanisme kontes sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri MENETAPKAN penugasan Pihak Lain untuk diberikan PSP atau PSPE. (5) Sebelum diberikan PSPE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Usaha wajib menempatkan Komitmen Eksplorasi.

Pasal 14

(1) Sebelum melaksanakan PSP atau PSPE, Pihak Lain yang diberikan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) harus menyampaikan RKAB kepada Menteri. (2) PSP atau PSPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas biaya Pihak Lain.

Pasal 15

(1) PSP diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. (2) PSPE diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing selama 1 (satu) tahun.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan kegiatan PSPE, Badan Usaha dapat memperoleh fasilitas fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Badan Usaha yang diberikan PSPE wajib melakukan paling sedikit 1 (satu) pengeboran sumur eksplorasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan PSPE. (2) Dalam hal Badan Usaha yang diberikan PSPE tidak melakukan pengeboran sumur eksplorasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi pemotongan sebesar 5% (lima persen) dari Komitmen Eksplorasi dan menjadi milik negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. (3) Jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jangka waktu penghentian sementara kegiatan PSPE.

Pasal 18

Sebelum melakukan pengeboran uji dan pengeboran sumur eksplorasi pada kegiatan PSPE, Badan Usaha yang diberikan PSPE wajib: a. melakukan penyelesaian penggunaan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. memiliki izin lingkungan.

Pasal 19

Badan Usaha yang diberikan PSPE wajib melakukan Eksplorasi sesuai dengan kaidah keteknikan Panas Bumi dan memenuhi standar nasional atau standar lain dalam pelaksanaan kegiatan Eksplorasi.

Pasal 20

(1) Pihak Lain yang diberikan PSP atau PSPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) wajib: a. melaporkan hasil pelaksanaan PSP atau PSPE setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri; b. menyimpan dan mengamankan Data dan Informasi Panas Bumi di wilayah hukum INDONESIA; c. merahasiakan Data dan Informasi Panas Bumi yang diperoleh; dan d. menyerahkan seluruh Data dan Informasi Panas Bumi kepada Menteri setelah berakhirnya penugasan. (2) Perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang diberikan PSP dapat menggunakan Data dan Informasi Panas Bumi hasil PSP untuk keperluan penelitian dan pengembangan.

Pasal 21

(1) Badan Usaha yang diberikan PSPE wajib memelihara aset hasil pelaksanaan PSPE sampai dengan ditetapkannya IPB pada Wilayah Penugasan. (2) Dalam hal Badan Usaha mengembalikan PSPE atau tidak menjadi pemegang IPB, Badan Usaha wajib menyerahkan aset hasil pelaksanaan PSPE kepada Menteri.

Pasal 22

Badan Usaha yang diberikan PSPE berhak mendapatkan prioritas pertama untuk ditawarkan mengikuti Pelelangan atas Wilayah Kerja yang ditetapkan berdasarkan Data dan Informasi Panas Bumi hasil PSPE yang dilakukannya.

Pasal 23

PSP dan PSPE dinyatakan berakhir dalam hal: a. jangka waktu PSP atau PSPE berakhir; b. Pihak Lain menyatakan tidak dapat melanjutkan dan mengembalikan PSP atau PSPE kepada Menteri; c. PSP atau PSPE dinyatakan selesai oleh Menteri; dan/atau d. PSP atau PSPE dicabut.

Pasal 24

Penghentian sementara PSPE dapat diberikan kepada Badan Usaha yang diberikan PSPE apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan PSPE.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penugasan kepada Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mekanisme kontes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), tata cara penyerahan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, tata cara penyerahan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dalam Peraturan Menteri.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB 1

Pasal 7

Pasal 8

BAB 2

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 3

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 4

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Keempat

Pasal 26

BAB Kelima

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Keenam

BAB Ketujuh

BAB IV

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB 1

BAB 2

BAB 3