PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR

PERPRES Nomor 11 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 28

Koreksi

(1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada kementerian/lembaga atau kepada Kejaksaan Republik INDONESIA atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan KPBUMN, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan. (2) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kejaksaan Republik INDONESIA atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Kejaksaan Republik INDONESIA atau Kepolisian Negara meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat tersebut kepada menteri/kepala lembaga untuk dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian atas laporan masyarakat tersebut paling lama 5 (lima) Hari sejak laporan diterima. (3) Menteri/kepala lembaga memeriksa laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik yang diterima oleh menteri/kepala lembaga ataupun laporan yang diteruskan Kejaksaan atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, menteri/kepala lembaga meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/audit lebih lanjut paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari. (5) Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: a. kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara; b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara; atau c. tindak pidana yang bukan bersifat administratif. (6) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah disampaikan. (7) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah disampaikan. (8) Penyelesaian hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh menteri/kepala lembaga kepada Kejaksaan atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) Hari. (9) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah berupa tindak pidana yang bukan bersifat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, menteri/kepala lembaga dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari menyampaikan kepada Kejaksaan Republik INDONESIA atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (10) Dalam hal adanya kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, sumber pembiayaan kegiatan tersebut berasal dari sebagian/seluruhnya anggaran pendapatan dan belanja negara.

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Keempat

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

BAB IX

Pasal 28

BAB X

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB XI

Pasal 32

Pasal 33