Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014 tentang TANDA PENGENAL PIN DI LINGKUNGAN ISTANA KEPRESIDENAN REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tanda Pengenal Pin yang selanjutnya disingkat TPP adalah suatu tanda pengenal berbentuk Pin yang dikenakan pada pakaian kerja saat berdinas/bertugas. 2. Kartu Pemegang TPP yang selanjutnya disingkat KPTPP adalah Kartu yang menyatakan pemegang kartu berhak menggunakan TPP sesuai dengan bentuk, warna, dan nomor TPP yang digunakan. 3.Lingkungan Istana Kepresidenan adalah lingkungan: a. Kantor Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet; b. Kantor PRESIDEN dan Komplek Istana PRESIDEN yang terletak di Jakarta; c. Kantor Wakil PRESIDEN dan Komplek Istana Wakil PRESIDEN yang terletak di Jakarta; d. Kantor Dewan Pertimbangan PRESIDEN; e. Kediaman dan Tempat Acara PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN; dan f. Komplek Istana Kepresidenan yang terletak di Bogor, Cipanas, Yogyakarta, dan Tampaksiring Bali. 4. Pasukan Pengamanan PRESIDEN yang selanjutnya disebut Paspampres adalah pasukan yang bertugas melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat kepada PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan serta tugas protokoler kenegaraan. 5. Very Very Important Person yang selanjutnya disingkat VVIP adalah PRESIDEN RI dan Wakil RI beserta keluarganya, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.

(1) TPP di Lingkungan Istana Kepresidenan, terdiri atas: a. TPP Pejabat/Pegawai; b. TPP Kunjungan ke Luar Negeri; c. TPP Paspampres; dan d. TPP Pengamanan Tamu Negara. (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Sekretariat Militer PRESIDEN beserta KPTPP yang ditandatangani oleh Sekretaris Militer PRESIDEN. (3) Pemegang TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan KPTPP wajib menjaga dan memelihara agar tidak hilang atau rusak. (4) Bentuk, warna, dan penomoran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta bentuk KPTPP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Tata cara penggunaan TPP diatur berdasarkan pendekatan lokasi dan lingkungan kerja, mulai dari lingkungan: a. Kantor Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet; b. Kantor PRESIDEN dan Komplek Istana PRESIDEN yang terletak di Jakarta; c. Kantor Wakil PRESIDEN dan Komplek Istana Wakil PRESIDEN yang terletak di Jakarta; d. Kantor Dewan Pertimbangan PRESIDEN; e. Kediaman dan Tempat Acara PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN; dan f. Komplek Istana Kepresidenan di daerah yang terletak di Bogor, Cipanas, Yogyakarta, dan Tampaksiring Bali.

(1) Setiap pimpinan unit kerja dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan TPP Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bagi pejabat/pegawai di lingkungan unit kerja masingmasing. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: a. fotokopi SK jabatan terakhir; b. fotokopi KTP; dan pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah ukuran 2x3 dan 4x6 masing-masing sebanyak 2 lembar. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada: a. Kepala Biro Umum, Sekretariat Kementerian untuk unit kerja di lingkungan Sekretariat Kementerian, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Deputi Bidang Perundang-Undangan, serta Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara; c. TPP warna Biru untuk pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Sekretariat Dewan Pertimbangan PRESIDEN dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan.

(1) Pimpinan unit kerja yang menangani keprotokolan pada Sekretariat dan Sekretariat Wakil dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan TPP Kunjungan ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, masing-masing kepada Kepala Biro Umum, Sekretariat PRESIDEN atau Kepala Biro Umum, Sekretariat Wakil PRESIDEN. (2) Kepala Biro Umum, Sekretariat PRESIDEN atau Kepala Biro Umum, Sekretariat Wakil PRESIDEN mengajukan permohonan TPP Kunjungan ke Luar Negeri kepada Kepala Biro Pengamanan, Sekretariat Militer PRESIDEN. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus: a. dilengkapi dengan daftar rencana rombongan kunjungan ke luar negeri; dan b. disertai dengan penyerahan kartu identitas pribadi. (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro Pengamanan, Sekretariat Militer PRESIDEN menyiapkan TPP dan menyampaikan TPP kepada Kepala Biro Umum, Sekretariat PRESIDEN atau Kepala Biro Umum, Sekretariat Wakil PRESIDEN. (5) Kepala Biro Umum, Sekretariat PRESIDEN atau Kepala Biro Umum, Sekretariat Wakil PRESIDEN mendistribusikan TPP Pejabat/Pegawai yang telah diterbitkan oleh Sekretariat Militer kepada pejabat/pegawai pada satuan kerja atau masing-masing unit kerja yang akan melaksanakan tugas kunjungan ke luar negeri.

(1) Dalam hal TPP atau KPTPP hilang, maka pemegang TPP atau KPTPP wajib melaporkan kehilangan kepada pimpinan unit kerja masing- masing di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Dewan Pertimbangan PRESIDEN atau pimpinan satuan masingmasing untuk di lingkungan Paspampres. (2) Laporan kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data pendukung berupa: a. surat keterangan kehilangan yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik INDONESIA; dan b. TPP atau KPTPP yang bersangkutan. (3) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan laporan kehilangan TPP atau KPTPP beserta data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Biro Umum pada satuan organisasi masing-masing atau Asisten Intelijen Paspampres untuk satuan di lingkungan Paspampres. (4) Berdasarkan laporan dan bukti kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Biro Umum membuat laporan kehilangan TPP atau KPTPP yang ditujukan kepada Kepala Biro Pengamanan, Sekretariat Militer PRESIDEN. (5) Kepala Biro Pengamanan, Sekretariat Militer memroses laporan kehilangan sebagaimana dimaksud ayat (4) dengan ketentuan: a. menerbitkan kembali TPP atau KPTPP, apabila kehilangan TPP atau KPTPP untuk yang pertama kali; b. menunda penerbitan kembali TPP atau KPTPP selama 1 (satu) tahun, apabila kehilangan TPP atau KPTPP untuk yang kedua kali atau lebih; c. atas pertimbangan Sekretaris Militer ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dikecualikan dan TPP atau KPTPP dapat diterbitkan kembali.

TPP di Lingkungan Istana Kepresidenan Republik INDONESIA yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku sampai dengan diterbitkan TPP dan KPTPP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Tanda Pengenal Pin di Lingkungan Lembaga Kepresidenan Republik INDONESIA, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.