Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2014 tentang STANDAR USAHA VILA

Usaha Vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berbentuk badan usaha INDONESIA berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sertifikasi Usaha Vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Vila, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Standar Usaha Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Vila, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

(1) Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pembinaan dalam rangka penerapan Standar Usaha Vila sesuai kewenangannya. (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sosialisasi dan advokasi. (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup pelaksanaan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Vila bagi PengusahaPariwisata. (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Viladan pelatihan teknis operasional Usaha Vila bagi tenaga kerja UsahaVila.

Pengusaha Pariwisata wajib memiliki Sertifikat Usaha Vila dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Vila berdasarkan Peraturan Menteri ini, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN 1. Penilaian Vila Bintang dilakukan dengan cara menentukan: a. sub unsur; b. bobot; dan c. rentang nilai. 2. Sub unsur yang dimaksud pada angka 1 huruf a, terdiri atas 88 sub unsur yang merupakan bagian dari aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. 3. Dari sejumlah 88 sub unsur sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan sebesar 44 sub unsur sebagai bilangan yang dikalikan dengan bobot untuk menentukan nilai minimalpada setiap penggolongan Vila Bintang. 4. Bobot sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b ditetapkan: a. VilaBintang Diamonddengan bobot 5; b. VilaBintang Gold dengan bobot 4; dan c. VilaBintang Silver dengan bobot 3. 5. Rentang nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c meliputi: a. ≥ 220 untuk VilaBintang Diamond; b. 176 – 219 untukVilaBintang Gold; dan c. 132 – 175 untuk VilaBintang Silver. 6. Dalam rangka melakukan penilaian terhadap penggolongan Vila Bintang, setiap sub unsur diberi nilai 1–3, sesuai dengankualitasnyadan kondisinya, yaitu: a. 3 = sangat baik; b. 2 = baik; dan c. 1 = cukup baik. 7. Total nilai sub unsur untuk seluruh aspek Standar Usaha Vila Bintang yang merupakan penjumlahan dari total nilai sub unsur untuk aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan, digunakan untuk menentukan penggolongan VilaBintang sesuai dengan rentang nilai sebagaimana dimaksud pada angka 5. MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU