Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2. Pengendalian Gratifikasi adalah rangkaian kegiatan yang dibangun untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi berupa Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan mengelola penerimaan dan pemberian Gratifikasi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan.
3. Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Non-PNS atau yang setara, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Pegawai atau Penyelenggara Negara yang menerima/menolak Gratifikasi yang menyampaikan laporan kepada komisi pemberantasan korupsi atau melalui unit pengendalian Gratifikasi.
6. Keluarga Inti adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak.
7. Mitra Kerja adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bersinergi dalam melaksanakan tugas dan/atau unit kerja yang menangani bidang kelautan dan perikanan di daerah.
8. Pihak Ketiga adalah perseorangan, korporasi, maupun instansi pemerintah lain yang menjalin kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
9. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana Pegawai atau Penyelenggara Negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
10. Kedinasan adalah kegiatan resmi Pegawai atau Penyelenggara Negara yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatannya.
11. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang dibentuk pada tingkat
Kementerian, unit kerja eselon I, dan unit pelaksana teknis untuk melakukan fungsi Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
12. Aplikasi Gratifikasi Online yang selanjutnya disebut Aplikasi GOL adalah aplikasi pelaporan Gratifikasi daring berbasis web dan mobile yang dikembangkan oleh komisi pemberantasan korupsi untuk digunakan oleh kementerian/lembaga/badan usaha milik negara- daerah/pemerintah daerah.
13. Register Gratifikasi adalah data yang dikelola oleh UPG Kementerian berupa laporan Gratifikasi yang masuk, hasil reviu, dan putusan pemanfaatan objek Gratifikasi.
14. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
15. Sponsorship adalah dukungan finansial atau materi pendukung kepada suatu organisasi, orang, atau aktivitas yang dipertukarkan dengan publisitas merek dalam suatu hubungan kerja sama.
16. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
Peraturan Menteri ini bertujuan:
a. sebagai pedoman bagi Pegawai atau Penyelenggara Negara untuk memahami, mencegah, dan menangani Gratifikasi di lingkungan Kementerian;
b. memberikan arah dan acuan bagi Pegawai atau Penyelenggara Negara mengenai pentingnya kepatuhan
melaporkan Gratifikasi untuk pelindungan dirinya maupun keluarganya dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana terkait Gratifikasi;
c. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan di Kementerian; dan
d. membentuk lingkungan organisasi yang sadar dan terkendali dalam penanganan praktik Gratifikasi.
(1) Dalam menjalankan kegiatan Pengendalian Gratifikasi, perlu memperhatikan prinsip Pengendalian Gratifikasi.
(2) Prinsip Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. transparansi, yaitu adanya mekanisme pelaporan Gratifikasi untuk menguji dan menjamin keabsahan penerimaan yang diperoleh Pegawai atau Penyelenggara Negara dalam kaitannya dengan jabatannya, kecuali apabila proses penetapan statusnya ditangani oleh KPK;
b. akuntabilitas, yaitu bahwa Pelapor sebagai Pegawai atau Penyelenggara Negara diwajibkan untuk tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun terkait dengan jabatannya dan melaporkan kepada UPG atau KPK dalam hal terdapat penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap;
c. kepastian hukum, yaitu UPG dalam proses penanganan pelaporan Gratifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. kemanfaatan, yaitu mengacu pada aspek pemanfaatan barang Gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik negara untuk sebesar- besarnya kepentingan negara;
e. kepentingan umum, yaitu:
1. Pegawai atau Penyelenggara Negara dalam melayani kepentingan umum wajib mengesampingkan kepentingan pribadi dengan tidak meminta dan menerima pemberian yang
berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; dan
2. UPG dalam menjalankan tugasnya mengacu pada kepentingan publik secara luas;
f. independensi, yaitu:
1. Pegawai atau Penyelenggara Negara menunjukkan sikap menolak terhadap setiap pemberian dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatannya atau melaporkan penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap kepada UPG atau KPK; dan
2. UPG bertugas secara independen yang bebas dari berbagai kepentingan sehingga setiap kegiatan pengendalian dan pelaporan Gratifikasi dilakukan secara adil dan tidak memihak;
g. pelindungan bagi Pelapor, yaitu bahwa Pelapor diberikan pelindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian ditetapkan program Pengendalian Gratifikasi yang terdiri atas:
a. penyusunan regulasi terkait Gratifikasi;
b. pembentukan UPG;
c. pelaporan Gratifikasi;
d. pengalokasian anggaran;
e. penyiapan sumber daya manusia;
f. penerapan reward dan punishment;
g. bimbingan teknis, diseminasi, sosialisasi, dan e-learning Pengendalian Gratifikasi; dan
h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai atau Penyelenggara Negara meliputi:
a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.
(1) Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penerimaan dalam bentuk apapun oleh Pegawai atau Penyelenggara Negara dari pemberi yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan Pegawai atau Penyelenggara Negara dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas Pegawai atau Penyelenggara Negara.
(2) Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terkait dengan:
a. pemberian pelayanan kepada masyarakat;
b. proses penyusunan program, kegiatan, dan/atau anggaran;
c. proses pemeriksaan, audit, reviu, evaluasi, pemantauan, verifikasi, identifikasi, pengujian, penilaian, dan/atau kegiatan sejenis;
d. pelaksanaan penugasan yang sah/resmi dengan penerimaan yang melebihi batas standar biaya masukan;
e. proses penerimaan, promosi, atau mutasi Pegawai;
f. pelaksanaan perjanjian kerja sama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain baik sebelum, selama, maupun setelah pelaksanaannya;
g. pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
h. penerimaan fee dan/atau collection fee dari bank atau lembaga keuangan lainnya kepada Pegawai atau Penyelenggara Negara yang terkait dengan aktivitas unit kerja;
i. Sponsorship dalam kegiatan di lingkungan Kementerian yang diduga dapat mengakibatkan Benturan Kepentingan; dan
j. pemberian fasilitas hiburan yang tidak terbatas pada segala sesuatu yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur dan menyenangkan bagi seseorang, namun tidak terbatas pada undangan makan, musik, film, opera, drama, pesta, atau permainan, olahraga, dan wisata.
Pasal 7
Pasal 8
(1) Pegawai atau Penyelenggara Negara wajib menolak apabila ditawarkan dan/atau diberikan Gratifikasi.
(2) Pegawai atau Penyelenggara Negara wajib membuat laporan atas penolakan, penerimaan, dan pemberian Gratifikasi kepada UPG Kementerian, UPG unit kerja eselon I, UPG unit pelaksana teknis, dan/atau KPK.
(3) Pegawai atau Penyelenggara Negara dilarang menerima Gratifikasi dari Mitra Kerja dan/atau Pihak Ketiga baik atas inisiatif sendiri maupun orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
(4) Pegawai atau Penyelenggara Negara dilarang memberi Gratifikasi kepada Mitra Kerja dan/atau Pihak Ketiga,
baik atas inisiatif sendiri atau atas inisiatif pihak lain yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
(5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4) berlaku juga untuk Keluarga Inti dari Pegawai atau Penyelenggara Negara.
Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai atau Penyelenggara Negara meliputi:
a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.
(1) Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penerimaan dalam bentuk apapun oleh Pegawai atau Penyelenggara Negara dari pemberi yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan Pegawai atau Penyelenggara Negara dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas Pegawai atau Penyelenggara Negara.
(2) Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terkait dengan:
a. pemberian pelayanan kepada masyarakat;
b. proses penyusunan program, kegiatan, dan/atau anggaran;
c. proses pemeriksaan, audit, reviu, evaluasi, pemantauan, verifikasi, identifikasi, pengujian, penilaian, dan/atau kegiatan sejenis;
d. pelaksanaan penugasan yang sah/resmi dengan penerimaan yang melebihi batas standar biaya masukan;
e. proses penerimaan, promosi, atau mutasi Pegawai;
f. pelaksanaan perjanjian kerja sama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain baik sebelum, selama, maupun setelah pelaksanaannya;
g. pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
h. penerimaan fee dan/atau collection fee dari bank atau lembaga keuangan lainnya kepada Pegawai atau Penyelenggara Negara yang terkait dengan aktivitas unit kerja;
i. Sponsorship dalam kegiatan di lingkungan Kementerian yang diduga dapat mengakibatkan Benturan Kepentingan; dan
j. pemberian fasilitas hiburan yang tidak terbatas pada segala sesuatu yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur dan menyenangkan bagi seseorang, namun tidak terbatas pada undangan makan, musik, film, opera, drama, pesta, atau permainan, olahraga, dan wisata.
(1) Pegawai atau Penyelenggara Negara wajib menolak apabila ditawarkan dan/atau diberikan Gratifikasi.
(2) Pegawai atau Penyelenggara Negara wajib membuat laporan atas penolakan, penerimaan, dan pemberian Gratifikasi kepada UPG Kementerian, UPG unit kerja eselon I, UPG unit pelaksana teknis, dan/atau KPK.
(3) Pegawai atau Penyelenggara Negara dilarang menerima Gratifikasi dari Mitra Kerja dan/atau Pihak Ketiga baik atas inisiatif sendiri maupun orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
(4) Pegawai atau Penyelenggara Negara dilarang memberi Gratifikasi kepada Mitra Kerja dan/atau Pihak Ketiga,
baik atas inisiatif sendiri atau atas inisiatif pihak lain yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
(5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4) berlaku juga untuk Keluarga Inti dari Pegawai atau Penyelenggara Negara.
(1) Dalam rangka Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian dibentuk UPG.
(2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. UPG Kementerian yang ditetapkan oleh Menteri; dan
b. UPG unit kerja eselon I dan/atau UPG unit pelaksana teknis pada unit kerja masing-masing yang ditetapkan oleh sekretaris jenderal/direktur jenderal/inspektur jenderal/kepala badan.
(1) UPG Kementerian berkedudukan di inspektorat jenderal.
(2) Tugas UPG Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. mengidentifikasi titik rawan Gratifikasi terhadap unit kerja/pelayanan publik yang berpotensi tinggi menerima atau memberikan Gratifikasi.
b. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dalam hal Pegawai atau Penyelenggara Negara melaporkan penerimaan Gratifikasi;
c. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai atau Penyelenggara Negara melaporkan penolakan Gratifikasi;
d. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK dalam hal laporan Gratifikasi diterima secara manual;
e. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada KPK setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
f. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada Menteri;
g. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal Kementerian;
h. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang;
i. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka Pengendalian Gratifikasi;
j. menyampaikan laporan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian kepada Menteri paling lambat tanggal 15 (lima belas) semester berikutnya;
k. menyusun format laporan Pengendalian Gratifikasi tingkat UPG unit kerja eselon I dan UPG unit pelaksana teknis; dan
l. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis, dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan Pengendalian Gratifikasi.
Pasal 11
(1) UPG unit kerja eselon I mempunyai tugas:
a. membuat rencana kerja kampanye publik Pengendalian Gratifikasi di lingkungan unit kerja eselon I masing-masing;
b. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal unit kerja di lingkungan unit kerja eselon I masing-masing;
c. melakukan fasilitasi dan pencatatan terhadap laporan Gratifikasi yang disampaikan kepada UPG Kementerian;
d. melakukan pemantauan dan evaluasi Pengendalian Gratifikasi di lingkungan unit kerja eselon I masing- masing;
e. menyampaikan laporan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan unit kerja eselon I masing-masing dan unit pelaksana teknisnya kepada UPG Kementerian paling lambat tanggal 10 (sepuluh) semester berikutnya; dan
f. mencantumkan larangan pemberian/penerimaan Gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada setiap penugasan dan pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan unit kerja eselon I masing-masing.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pendampingan pengisian pelaporan Gratifikasi baik secara elektronik maupun nonelektronik.
(3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
a. jenis pelaporan Gratifikasi;
b. waktu pelaporan Gratifikasi; dan
c. objek Gratifikasi.
Pasal 12
(1) UPG unit pelaksana teknis mempunyai tugas:
a. membuat rencana kerja kampanye publik Pengendalian Gratifikasi di lingkungan unit pelaksana teknis masing-masing;
b. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal unit kerja di lingkungan unit pelaksana teknis masing-masing;
c. melakukan fasilitasi dan pencatatan terhadap laporan Gratifikasi yang disampaikan kepada UPG Kementerian;
d. melakukan pemantauan dan evaluasi Pengendalian Gratifikasi di lingkungan unit pelaksana teknis masing-masing;
e. menyampaikan laporan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan unit pelaksana teknis masing-masing kepada UPG unit kerja eselon I paling lambat tanggal 5 (lima) semester berikutnya; dan
f. mencantumkan larangan pemberian/penerimaan Gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada setiap penugasan dan pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan unit pelaksana teknis masing-masing;
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pendampingan pengisian pelaporan Gratifikasi baik secara daring maupun tertulis.
(3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
a. jenis pelaporan Gratifikasi;
b. waktu pelaporan Gratifikasi; dan
c. objek Gratifikasi.
(1) Pegawai atau Penyelenggara Negara wajib menyampaikan laporan Gratifikasi apabila:
a. telah menolak Gratifikasi; atau
b. telah menerima Gratifikasi.
(2) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
a. UPG Kementerian dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima; atau
b. KPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima.
(3) Dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut terkait Gratifikasi yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelapor harus memenuhi permintaan klarifikasi UPG Kementerian atau KPK.
(4) UPG Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.
(5) Laporan Gratifikasi yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
a. identitas Pelapor berupa nomor induk kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
b. informasi pemberi Gratifikasi;
c. jabatan Pelapor;
d. tempat dan waktu terjadinya penolakan Gratifikasi;
e. kronologis peristiwa penolakan Gratifikasi; dan
f. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.
(6) Laporan Gratifikasi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
a. identitas penerima berupa nomor induk kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
b. informasi pemberi Gratifikasi;
c. jabatan penerima Gratifikasi;
d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
f. nilai Gratifikasi yang diterima;
g. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi; dan
h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.
(7) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumentasi objek Gratifikasi.
Pasal 14
(1) Objek Gratifikasi yang diterima harus disimpan oleh Pelapor sampai ditetapkannya status objek Gratifikasi oleh KPK.
(2) Objek Gratifikasi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada KPK dalam hal laporannya memerlukan uji orisinalitas dan/atau untuk kepentingan verifikasi dan analisis oleh KPK.
Pasal 15
(1) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan kepada UPG Kementerian secara:
a. elektronik; atau
b. nonelektronik.
(2) Penyampaian laporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
a. Aplikasi GOL pada laman http://upg.kkp.go.id atau http://gol.kpk.go.id; atau
b. surat elektronik dan dikirimkan ke alamat e-mail upg@kkp.go.id.
(3) Penyampaian laporan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan menggunakan formulir pelaporan Gratifikasi yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan dikirimkan ke alamat Sekretariat UPG Kementerian, Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gedung Mina Bahari III, Lantai 4, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, 10110.
Pasal 16
(1) Laporan Gratifikasi yang diterima oleh UPG Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a selanjutnya dilakukan penanganan oleh UPG Kementerian.
(2) Penanganan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
a. verifikasi dan klarifikasi laporan Gratifikasi; dan
b. analisis laporan Gratifikasi dan tindak lanjut.
Pasal 17
(1) Laporan Gratifikasi yang disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, ditindaklanjuti oleh UPG Kementerian dengan:
a. melakukan verifikasi dan klarifikasi guna memastikan kelengkapan laporan;
b. melanjutkan laporan Gratifikasi ke tahap analisis apabila berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi dinyatakan lengkap; dan
c. mengembalikan laporan Gratifikasi untuk dilengkapi apabila berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi tidak lengkap.
(2) Laporan Gratifikasi yang disampaikan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b ditindaklanjuti oleh UPG Kementerian dengan:
a. melakukan verifikasi dan klarifikasi guna memastikan kelengkapan laporan;
b. mendaftarkan akun pada Aplikasi GOL bagi Pelapor baru dan memasukkan data yang tercantum pada formulir laporan Gratifikasi ke dalam Aplikasi GOL apabila hasil verifikasi dan klarifikasi dinyatakan lengkap;
c. memasukkan data yang tercantum pada laporan Gratifikasi ke dalam Aplikasi GOL bagi Pelapor yang telah terdaftar pada Aplikasi GOL apabila hasil verifikasi dan klarifikasi dinyatakan lengkap; dan
d. mengembalikan laporan Gratifikasi kepada Pelapor untuk dilengkapi apabila hasil verifikasi dan klarifikasi tidak lengkap.
(3) Kelengkapan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kelengkapan atas informasi yang termuat dalam formulir laporan Gratifikasi, termasuk objek Gratifikasi yang wajib disampaikan kepada KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
(4) Apabila laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d tidak dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pengembalian laporan Gratifikasi diterima Pelapor, maka laporan Gratifikasi tidak dapat ditindaklanjuti.
Pasal 18
(1) Dalam hal nilai objek Gratifikasi yang dilaporkan tidak diketahui atau tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya, UPG Kementerian dapat melakukan koreksi nilai objek Gratifikasi sesuai dengan harga pasar.
(2) Penentuan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan cara:
a. mencari data atau informasi yang relevan; atau
b. penilaian ahli atau pejabat yang berwenang.
(3) Nilai objek Gratifikasi hasil koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dimuat dalam Register Gratifikasi.
Pasal 19
(1) Laporan Gratifikasi yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan analisis laporan Gratifikasi.
(2) Analisis laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan menelaah informasi untuk memperoleh akurasi informasi dan menentukan tindak lanjut yang akan dilakukan.
(3) Untuk mendukung kegiatan telaah informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPG Kementerian berwenang untuk:
a. meminta keterangan; dan/atau
b. meminta dan memeriksa data dan/atau dokumen pendukung lain dari Pelapor, pemberi Gratifikasi, perwakilan instansi, dan/atau pihak lain terkait laporan Gratifikasi.
(4) Pemberian keterangan atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan cara:
a. tertulis melalui persuratan atau media elektronik;
dan/atau
b. lisan/wawancara langsung dengan menuangkannya dalam berita acara keterangan.
(5) Dalam melakukan analisis laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG Kementerian dapat berkoordinasi dengan KPK.
Pasal 20
Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat berupa:
a. laporan Gratifikasi yang ditindaklanjuti; atau
b. laporan Gratifikasi yang tidak ditindaklanjuti.
Pasal 21
Pasal 22
(1) Laporan Gratifikasi yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dalam hal:
a. telah lewat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima Pelapor;
b. tidak dilaporkan secara lengkap dan/atau benar;
c. diketahui sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana oleh aparat penegak hukum;
d. diketahui telah menjadi temuan Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan/atau Badan Pemeriksaan Keuangan di unit kerja asal Pelapor; dan/atau
e. diduga terkait tindak pidana lainnya.
(2) Terhadap laporan Gratifikasi yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG Kementerian menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pelapor.
Pasal 23
Dalam hal laporan Gratifikasi yang tidak ditindaklanjuti karena patut diduga terkait tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e, UPG Kementerian meneruskan data dan informasi kepada pihak yang berwenang setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.
Pasal 24
Mekanisme pelaporan Gratifikasi yang disampaikan kepada KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1) Pegawai atau Penyelenggara Negara wajib menyampaikan laporan Gratifikasi apabila:
a. telah menolak Gratifikasi; atau
b. telah menerima Gratifikasi.
(2) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
a. UPG Kementerian dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima; atau
b. KPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima.
(3) Dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut terkait Gratifikasi yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelapor harus memenuhi permintaan klarifikasi UPG Kementerian atau KPK.
(4) UPG Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.
(5) Laporan Gratifikasi yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
a. identitas Pelapor berupa nomor induk kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
b. informasi pemberi Gratifikasi;
c. jabatan Pelapor;
d. tempat dan waktu terjadinya penolakan Gratifikasi;
e. kronologis peristiwa penolakan Gratifikasi; dan
f. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.
(6) Laporan Gratifikasi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
a. identitas penerima berupa nomor induk kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
b. informasi pemberi Gratifikasi;
c. jabatan penerima Gratifikasi;
d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
f. nilai Gratifikasi yang diterima;
g. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi; dan
h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.
(7) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumentasi objek Gratifikasi.
Pasal 14
(1) Objek Gratifikasi yang diterima harus disimpan oleh Pelapor sampai ditetapkannya status objek Gratifikasi oleh KPK.
(2) Objek Gratifikasi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada KPK dalam hal laporannya memerlukan uji orisinalitas dan/atau untuk kepentingan verifikasi dan analisis oleh KPK.
Pasal 15
(1) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan kepada UPG Kementerian secara:
a. elektronik; atau
b. nonelektronik.
(2) Penyampaian laporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
a. Aplikasi GOL pada laman http://upg.kkp.go.id atau http://gol.kpk.go.id; atau
b. surat elektronik dan dikirimkan ke alamat e-mail upg@kkp.go.id.
(3) Penyampaian laporan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan menggunakan formulir pelaporan Gratifikasi yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan dikirimkan ke alamat Sekretariat UPG Kementerian, Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gedung Mina Bahari III, Lantai 4, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, 10110.
Pasal 16
(1) Laporan Gratifikasi yang diterima oleh UPG Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a selanjutnya dilakukan penanganan oleh UPG Kementerian.
(2) Penanganan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
a. verifikasi dan klarifikasi laporan Gratifikasi; dan
b. analisis laporan Gratifikasi dan tindak lanjut.
(1) Laporan Gratifikasi yang disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, ditindaklanjuti oleh UPG Kementerian dengan:
a. melakukan verifikasi dan klarifikasi guna memastikan kelengkapan laporan;
b. melanjutkan laporan Gratifikasi ke tahap analisis apabila berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi dinyatakan lengkap; dan
c. mengembalikan laporan Gratifikasi untuk dilengkapi apabila berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi tidak lengkap.
(2) Laporan Gratifikasi yang disampaikan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b ditindaklanjuti oleh UPG Kementerian dengan:
a. melakukan verifikasi dan klarifikasi guna memastikan kelengkapan laporan;
b. mendaftarkan akun pada Aplikasi GOL bagi Pelapor baru dan memasukkan data yang tercantum pada formulir laporan Gratifikasi ke dalam Aplikasi GOL apabila hasil verifikasi dan klarifikasi dinyatakan lengkap;
c. memasukkan data yang tercantum pada laporan Gratifikasi ke dalam Aplikasi GOL bagi Pelapor yang telah terdaftar pada Aplikasi GOL apabila hasil verifikasi dan klarifikasi dinyatakan lengkap; dan
d. mengembalikan laporan Gratifikasi kepada Pelapor untuk dilengkapi apabila hasil verifikasi dan klarifikasi tidak lengkap.
(3) Kelengkapan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kelengkapan atas informasi yang termuat dalam formulir laporan Gratifikasi, termasuk objek Gratifikasi yang wajib disampaikan kepada KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
(4) Apabila laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d tidak dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pengembalian laporan Gratifikasi diterima Pelapor, maka laporan Gratifikasi tidak dapat ditindaklanjuti.
Pasal 18
(1) Dalam hal nilai objek Gratifikasi yang dilaporkan tidak diketahui atau tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya, UPG Kementerian dapat melakukan koreksi nilai objek Gratifikasi sesuai dengan harga pasar.
(2) Penentuan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan cara:
a. mencari data atau informasi yang relevan; atau
b. penilaian ahli atau pejabat yang berwenang.
(3) Nilai objek Gratifikasi hasil koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dimuat dalam Register Gratifikasi.
(1) Laporan Gratifikasi yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan analisis laporan Gratifikasi.
(2) Analisis laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan menelaah informasi untuk memperoleh akurasi informasi dan menentukan tindak lanjut yang akan dilakukan.
(3) Untuk mendukung kegiatan telaah informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPG Kementerian berwenang untuk:
a. meminta keterangan; dan/atau
b. meminta dan memeriksa data dan/atau dokumen pendukung lain dari Pelapor, pemberi Gratifikasi, perwakilan instansi, dan/atau pihak lain terkait laporan Gratifikasi.
(4) Pemberian keterangan atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan cara:
a. tertulis melalui persuratan atau media elektronik;
dan/atau
b. lisan/wawancara langsung dengan menuangkannya dalam berita acara keterangan.
(5) Dalam melakukan analisis laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG Kementerian dapat berkoordinasi dengan KPK.
Pasal 20
Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat berupa:
a. laporan Gratifikasi yang ditindaklanjuti; atau
b. laporan Gratifikasi yang tidak ditindaklanjuti.
Pasal 21
Pasal 22
(1) Laporan Gratifikasi yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dalam hal:
a. telah lewat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima Pelapor;
b. tidak dilaporkan secara lengkap dan/atau benar;
c. diketahui sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana oleh aparat penegak hukum;
d. diketahui telah menjadi temuan Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan/atau Badan Pemeriksaan Keuangan di unit kerja asal Pelapor; dan/atau
e. diduga terkait tindak pidana lainnya.
(2) Terhadap laporan Gratifikasi yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG Kementerian menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pelapor.
Pasal 23
Dalam hal laporan Gratifikasi yang tidak ditindaklanjuti karena patut diduga terkait tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e, UPG Kementerian meneruskan data dan informasi kepada pihak yang berwenang setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.
Pasal 24
Mekanisme pelaporan Gratifikasi yang disampaikan kepada KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1) UPG Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi Pengendalian Gratifikasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. capaian indikator dan target output kinerja Pengendalian Gratifikasi;
b. substansi dan tindak lanjut pelaporan Gratifikasi;
dan
c. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pengendalian Gratifikasi.
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada Menteri.
(1) Masyarakat dan/atau korporasi dapat berperan serta dalam upaya Pengendalian Gratifikasi.
(2) Peran serta masyarakat dan/atau korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. tidak memberi Gratifikasi kepada Pegawai atau Penyelenggara Negara;
b. menolak permintaan Gratifikasi dari Pegawai atau Penyelenggara Negara; dan/atau
c. melakukan tindakan lain yang mendukung penerapan Pengendalian Gratifikasi.
Laporan Gratifikasi yang diterima atau masih dalam proses penanganan laporan di UPG Kementerian sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN- KP/2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1487), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2021
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2021
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
(1) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Gratifikasi yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
a. berlaku umum, yaitu suatu kondisi penerimaan yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua Pegawai atau Penyelenggara Negara dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan;
b. merupakan bentuk penerimaan yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar;
c. sebagai wujud ekspresi, keramahtamahan, dan penghormatan dalam hubungan sosial antarsesama dalam batasan nilai yang wajar; dan
d. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan berdasarkan karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. pemberian karena hubungan keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, anak/ menantu, cucu, besan, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki Benturan Kepentingan;
b. hadiah/cinderamata dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
c. pemberian dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pegawai atau Penyelenggara Negara, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak Pegawai atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi per pemberi dalam setiap kejadian paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
d. pemberian sesama Pegawai atau Penyelenggara Negara untuk pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
e. pemberian sesama Pegawai atau Penyelenggara Negara tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian
maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
f. hidangan atau sajian yang berlaku umum;
g. prestasi akademis atau nonakademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi tidak terkait Kedinasan;
h. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
i. manfaat bagi seluruh peserta koperasi Pegawai atau Penyelenggara Negara berdasarkan keanggotaan koperasi Pegawai yang berlaku umum;
j. goody bag/gimmick atau seminar kit yang diperoleh dari keikutsertaan dalam kegiatan resmi Kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum dengan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. penerimaan hadiah atau tunjangan, baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar Kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas dan fungsi dari Pegawai atau Penyelenggara Negara, tidak memiliki Benturan Kepentingan, dan tidak melanggar aturan internal instansi Pegawai atau Penyelenggara Negara;
m. fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, dan/atau jamuan makan, yang diterima oleh Pegawai atau Penyelenggara Negara dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi yang tidak dialokasikan anggarannya pada unit kerjanya sepanjang tidak memiliki Benturan Kepentingan;
n. plakat, vandel, atau cinderamata lainnya dari panitia seminar, lokakarya, konferensi, atau kegiatan sejenis dari instansi atau lembaga lain yang diterima oleh Pegawai atau Penyelenggara Negara sebagai wakil resmi dari instansi;
o. hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi; dan
p. penerimaan honor dan/atau insentif baik dalam bentuk uang maupun setara uang, sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas sebagai pembicara, narasumber, konsultan, dan fungsi serupa lainnya (tidak termasuk proses pemeriksaan, audit, reviu, evaluasi, pemantauan, verifikasi, identifikasi, pengujian, penilaian, dan/atau kegiatan sejenis yang diterima oleh Pegawai atau Penyelenggara Negara dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi).
(1) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Gratifikasi yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
a. berlaku umum, yaitu suatu kondisi penerimaan yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua Pegawai atau Penyelenggara Negara dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan;
b. merupakan bentuk penerimaan yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar;
c. sebagai wujud ekspresi, keramahtamahan, dan penghormatan dalam hubungan sosial antarsesama dalam batasan nilai yang wajar; dan
d. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan berdasarkan karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. pemberian karena hubungan keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, anak/ menantu, cucu, besan, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki Benturan Kepentingan;
b. hadiah/cinderamata dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
c. pemberian dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pegawai atau Penyelenggara Negara, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak Pegawai atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi per pemberi dalam setiap kejadian paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
d. pemberian sesama Pegawai atau Penyelenggara Negara untuk pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
e. pemberian sesama Pegawai atau Penyelenggara Negara tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian
maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
f. hidangan atau sajian yang berlaku umum;
g. prestasi akademis atau nonakademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi tidak terkait Kedinasan;
h. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
i. manfaat bagi seluruh peserta koperasi Pegawai atau Penyelenggara Negara berdasarkan keanggotaan koperasi Pegawai yang berlaku umum;
j. goody bag/gimmick atau seminar kit yang diperoleh dari keikutsertaan dalam kegiatan resmi Kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum dengan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. penerimaan hadiah atau tunjangan, baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar Kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas dan fungsi dari Pegawai atau Penyelenggara Negara, tidak memiliki Benturan Kepentingan, dan tidak melanggar aturan internal instansi Pegawai atau Penyelenggara Negara;
m. fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, dan/atau jamuan makan, yang diterima oleh Pegawai atau Penyelenggara Negara dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi yang tidak dialokasikan anggarannya pada unit kerjanya sepanjang tidak memiliki Benturan Kepentingan;
n. plakat, vandel, atau cinderamata lainnya dari panitia seminar, lokakarya, konferensi, atau kegiatan sejenis dari instansi atau lembaga lain yang diterima oleh Pegawai atau Penyelenggara Negara sebagai wakil resmi dari instansi;
o. hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi; dan
p. penerimaan honor dan/atau insentif baik dalam bentuk uang maupun setara uang, sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas sebagai pembicara, narasumber, konsultan, dan fungsi serupa lainnya (tidak termasuk proses pemeriksaan, audit, reviu, evaluasi, pemantauan, verifikasi, identifikasi, pengujian, penilaian, dan/atau kegiatan sejenis yang diterima oleh Pegawai atau Penyelenggara Negara dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi).
(1) Laporan Gratifikasi yang ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan analisis lebih lanjut yang hasilnya berupa:
a. catat dan tidak perlu diproses, maka Gratifikasi yang dilaporkan cukup dicatat di dalam Register Gratifikasi dan tidak perlu diproses lebih lanjut;
b. diproses oleh UPG Kementerian, maka tindak lanjut pemanfaatan objek Gratifikasi dilakukan oleh:
1) pelapor dalam hal objek Gratifikasi bersifat mudah rusak atau memiliki masa kedaluwarsa;
atau 2) unit kerja Pelapor dalam hal objek Gratifikasi tidak bersifat mudah rusak atau tidak memiliki masa kedaluwarsa.
c. diproses oleh KPK, maka Gratifikasi yang dilaporkan akan diproses penetapan statusnya lebih lanjut oleh KPK.
(2) Hasil analisis berupa catat dan tidak perlu diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria:
a. sebagai Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf m; atau
b. objek Gratifikasi yang bersifat mudah rusak atau memiliki masa kedaluwarsa dan telah ditindaklanjuti oleh Pelapor dengan menyalurkannya kepada panti asuhan atau lembaga sosial lainnya yang membutuhkan.
(3) Hasil analisis berupa diproses oleh UPG Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria:
a. sebagai Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n sampai dengan huruf p; atau
b. objek Gratifikasi yang bersifat mudah rusak atau memiliki masa kedaluwarsa, namun belum ditindaklanjuti oleh Pelapor dengan menyalurkannya kepada panti asuhan atau lembaga sosial lainnya yang membutuhkan.
(4) Hasil analisis berupa diproses oleh KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(5) Pemanfaatan objek Gratifikasi oleh Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1) disalurkan kepada panti asuhan atau lembaga sosial lainnya yang membutuhkan dengan menyampaikan dokumentasi kepada UPG Kementerian.
(6) Pemanfaatan objek Gratifikasi oleh unit kerja Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2) ditentukan oleh kepala unit kerja Pelapor untuk mendukung tugas dan fungsi unit kerja dan menyampaikan bukti pemanfaatan kepada UPG Kementerian.
(7) Pemanfaatan objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam bentuk barang yang memenuhi kriteria aset, maka dilakukan pencatatan sebagai Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Hasil analisis lebih lanjut berupa catat dan tidak perlu diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan diproses oleh UPG Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh UPG Kementerian kepada Pelapor melalui surat pemberitahuan.
(1) Laporan Gratifikasi yang ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan analisis lebih lanjut yang hasilnya berupa:
a. catat dan tidak perlu diproses, maka Gratifikasi yang dilaporkan cukup dicatat di dalam Register Gratifikasi dan tidak perlu diproses lebih lanjut;
b. diproses oleh UPG Kementerian, maka tindak lanjut pemanfaatan objek Gratifikasi dilakukan oleh:
1) pelapor dalam hal objek Gratifikasi bersifat mudah rusak atau memiliki masa kedaluwarsa;
atau 2) unit kerja Pelapor dalam hal objek Gratifikasi tidak bersifat mudah rusak atau tidak memiliki masa kedaluwarsa.
c. diproses oleh KPK, maka Gratifikasi yang dilaporkan akan diproses penetapan statusnya lebih lanjut oleh KPK.
(2) Hasil analisis berupa catat dan tidak perlu diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria:
a. sebagai Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf m; atau
b. objek Gratifikasi yang bersifat mudah rusak atau memiliki masa kedaluwarsa dan telah ditindaklanjuti oleh Pelapor dengan menyalurkannya kepada panti asuhan atau lembaga sosial lainnya yang membutuhkan.
(3) Hasil analisis berupa diproses oleh UPG Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria:
a. sebagai Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n sampai dengan huruf p; atau
b. objek Gratifikasi yang bersifat mudah rusak atau memiliki masa kedaluwarsa, namun belum ditindaklanjuti oleh Pelapor dengan menyalurkannya kepada panti asuhan atau lembaga sosial lainnya yang membutuhkan.
(4) Hasil analisis berupa diproses oleh KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(5) Pemanfaatan objek Gratifikasi oleh Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1) disalurkan kepada panti asuhan atau lembaga sosial lainnya yang membutuhkan dengan menyampaikan dokumentasi kepada UPG Kementerian.
(6) Pemanfaatan objek Gratifikasi oleh unit kerja Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2) ditentukan oleh kepala unit kerja Pelapor untuk mendukung tugas dan fungsi unit kerja dan menyampaikan bukti pemanfaatan kepada UPG Kementerian.
(7) Pemanfaatan objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam bentuk barang yang memenuhi kriteria aset, maka dilakukan pencatatan sebagai Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Hasil analisis lebih lanjut berupa catat dan tidak perlu diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan diproses oleh UPG Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh UPG Kementerian kepada Pelapor melalui surat pemberitahuan.