Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2014 tentang PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(1) Penerimaan Gratifikasi yang tidak dianggap suap yang terkait dengan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas atau kewajiban Pegawai berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi KESDM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya dan tidak ada pembiayaan ganda; b. plakat, vandel, goody bag/gimmick, atau souvenir dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan dari instansi atau lembaga yang keikutsertaannya didasarkan pada penunjukan atau penugasan resmi dari KESDM; c. hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka dalam kedinasan; d. honor atau insentif baik berbentuk uang atau setara dengan uang sebagai kompensasi pelaksanaan tugas selaku pembicara, narasumber, moderator, tenaga ahli, pembawa acara, kepanitiaan atau fungsi serupa lainnya berdasarkan penugasan resmi dari KESDM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang mengenai standar biaya. (2) Penerimaan Gratifikasi yang terkait dengan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melebihi jumlah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada UPG.

(1) Gratifikasi yang tidak dianggap suap yang tidak terkait dengan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/ nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/ menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima Gratifikasi; b. hadiah tanda kasih dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberian per orang dengan total pemberian paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; c. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pegawai atau bapak/ibu/mertua/suami/ istri/anak dari Pegawai dengan batasan nilai per pemberian dengan total pemberian per orang paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; d. pemberian sesama Pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang paling banyak senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; e. hadiah langsung atau tanpa diundi, hadiah hasil undian, diskon atau rabat, voucher, point rewards atau hadiah lainnya yang berlaku umum; f. hidangan atau sajian yang berlaku umum; g. prestasi akademis atau nonakademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi; h. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; i. kompensasi atau penghasilan atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari penerima Gratifikasi dan telah mendapatkan izin dari atasan langsung dan/atau pihak lain yang berwenang. (2) Penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dilaporkan sepanjang Gratifikasi tersebut tidak berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugas Pegawai. (3) Dalam hal penerimaan Gratifikasi yang tidak dianggap suap yang tidak terkait dengan kedinasan melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d Pegawai wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi kepada UPG.

(1) Pegawai wajib menolak Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) secara sopan dan menjelaskan aturan Gratifikasi sebagai bagian sosialisasi. (2) Dalam hal penolakan Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai wajib melaporkan kepada UPG.

(1) Pegawai dilarang memberikan Gratifikasi yang dianggap suap dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. (2) Pemberian Gratifikasi yang tidak dianggap suap yang terkait kedinasan kepada pihak lain terdiri atas: a. fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan sesuai dengan peraturan internal lembaga yang bersangkutan, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan kegiatan KESDM berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi dari instansi atau lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya dan tidak ada pembiayaan ganda; b. plakat, vandel, goody bag/gimmick, atau souvenir dari panitia seminar, lokakarya, penyelenggaraan pameran, pelatihan dari KESDM yang mana keikutsertaannya didasarkan pada penunjukan atau penugasan resmi dari instansi atau lembaga yang bersangkutan; c. hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka dalam kedinasan; d. honor atau insentif baik berbentuk uang atau setara dengan uang sebagai kompensasi pelaksanaan tugas selaku pembicara, narasumber, moderator, tenaga ahli, pembawa acara atau fungsi serupa lainnya berdasarkan penugasan resmi dari instansi atau lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang mengenai standar biaya. (3) Pemberian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak melebihi jumlah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Setiap Pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada: a. KPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima; atau b. melalui UPG dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima. (2) Laporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan atau tanpa penyerahan uang dan/atau barang melalui saluran elektronik dan/atau secara langsung. (3) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat data sebagai berikut: a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi; b. jabatan Pegawai yang melapor; c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima; e. nilai atau taksiran nilai Gratifikasi yang diterima; dan f. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi. (4) Prosedur, mekanisme pelaporan, dan implementasi pengendalian Gratifikasi ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur Jenderal.