Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan K...

Pasal 2

(1) Penetapan Hak Atas Tanah, termasuk pemberian rekomendasi Penetapan Hak Atas Tanah kembali dan kegiatan pendaftaran tanah merupakan kewenangan Menteri. (2) Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan melalui Delegasi atau Subdelegasi berdasarkan indikator: a. kondisi geografis dan kepadatan penduduk; b. kondisi sosial masyarakat; c. luas bidang tanah dan banyaknya jumlah layanan; d. nilai tanah; dan e. potensi risiko sengketa atau konflik. (3) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam klasifikasi penentuan kategori daerah dalam rangka pelimpahan kewenangan penetapan hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai untuk badan hukum yang terdiri atas: a. hak guna usaha: 1. kategori I dengan nilai indikator tinggi; 2. kategori II dengan nilai indikator sedang; dan 3. kategori III dengan nilai indikator rendah. b. hak guna bangunan dan hak pakai: 1. kategori I dengan nilai indikator sangat tinggi; 2. kategori II dengan nilai indikator tinggi; 3. kategori III dengan nilai indikator sedang; dan 4. kategori IV dengan nilai indikator rendah. (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan: a. Penetapan Hak Atas Tanah, termasuk pemberian rekomendasi Penetapan Hak Atas Tanah kembali; dan b. pendaftaran tanah, meliputi: 1. survei, pengukuran, dan pemetaan pertanahan dan ruang; 2. penandatanganan Peta Bidang Tanah, Peta Ruang, dan Surat Ukur; dan 3. penandatanganan Buku Tanah dan Sertipikat, dan/atau pengesahan hasil layanan. (5) Menteri dapat menarik kembali kewenangan yang telah dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal: a. pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan menimbulkan ketidakefektifan; dan/atau b. perubahan kebijakan atau peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

Penandatanganan produk hukum yang berasal dari pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh penerima Delegasi atau Subdelegasi.

Pasal 4

Koreksi

(1) Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah, termasuk pemberian rekomendasi Penetapan Hak Atas Tanah kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dapat dilimpahkan sebagian kepada kepala Kantor Wilayah atau kepala Kantor Pertanahan melalui pendelegasian kewenangan. (2) Pemberian rekomendasi Penetapan Hak Atas Tanah kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan Penetapan Hak Atas Tanah kembali setelah 1 (satu) siklus jangka waktu hak berakhir diberikan oleh: a. Menteri melalui direktur jenderal yang mempunyai tugas di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah untuk subjek badan hukum; atau b. kepala Kantor Wilayah untuk subjek orang perseorangan. (3) Menteri membuat keputusan Penetapan Hak Atas Tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada kepala Kantor Wilayah atau kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Koreksi

(1) Kepala Kantor Wilayah MENETAPKAN keputusan mengenai: a. hak milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) dan tidak lebih dari luas batas maksimum kepemilikan tanah pertanian orang perseorangan; b. hak milik untuk orang perseorangan atas tanah nonpertanian yang luasnya lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) sampai dengan 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi); dan c. hak milik untuk badan keagamaan dan/atau badan hukum sosial yang telah ditunjuk berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah yang luasnya sampai dengan 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi). (2) Dalam hal hak milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka: a. diberikan Hak Atas Tanah berupa hak guna usaha; dan b. kewenangan pemberian hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini. (3) Dalam hal hak milik untuk orang perseorangan atas tanah nonpertanian yang luasnya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka: a. diberikan Hak Atas Tanah berupa hak guna bangunan atau hak pakai; dan b. kewenangan pemberian hak guna bangunan atau hak pakai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

(1) Kepala Kantor Wilayah MENETAPKAN keputusan mengenai hak guna usaha untuk badan hukum di atas Tanah Negara atau di atas tanah Hak Pengelolaan yang luasnya sampai dengan 1.000.000 m² (satu juta meter persegi). (2) Kewenangan MENETAPKAN keputusan mengenai hak guna usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada kepala Kantor Wilayah yang masuk dalam kategori II dan kategori III. (3) Daftar pembagian wilayah berdasarkan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

(1) Kepala Kantor Wilayah MENETAPKAN keputusan mengenai: a. hak guna bangunan untuk orang perseorangan di atas Tanah Negara atau di atas tanah Hak Pengelolaan yang luasnya lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) sampai dengan 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi); dan b. hak guna bangunan untuk badan hukum di atas Tanah Negara atau di atas tanah Hak Pengelolaan dengan ketentuan: 1. kategori I untuk yang luasnya sampai dengan 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi); 2. kategori II untuk yang luasnya sampai dengan 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi); 3. kategori III untuk yang luasnya sampai dengan 100.000 m² (seratus ribu meter persegi); dan 4. kategori IV untuk yang luasnya sampai dengan 250.000 m² (dua ratus lima puluh ribu meter persegi). (2) Dalam hal pemberian hak guna bangunan untuk orang perseorangan yang luasnya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka: a. pemberian hak guna bangunan harus berbentuk badan hukum dan dilengkapi dengan perizinan berusaha; dan b. kewenangan pemberian hak guna bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini. (3) Ketentuan pelimpahan hak guna bangunan untuk badan hukum di atas Tanah Negara atau di atas tanah Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Kawasan Ibu Kota Nusantara, dengan ketentuan: a. untuk bidang tanah di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, kepala Kantor Wilayah MENETAPKAN keputusan mengenai: 1. hak guna bangunan untuk badan hukum di atas Tanah Negara yang luasnya sampai dengan 250.000 m² (dua ratus lima puluh ribu meter persegi); dan 2. hak guna bangunan untuk badan hukum di atas tanah Hak Pengelolaan yang luasnya lebih dari 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) sampai dengan 2.000.000 m² (dua juta meter persegi), dan b. untuk bidang tanah di Kawasan Ibu Kota Nusantara, kepala Kantor Wilayah MENETAPKAN seluruh keputusan mengenai hak guna bangunan untuk badan hukum di atas tanah Hak Pengelolaan Ibu Kota Nusantara. (4) Daftar pembagian wilayah berdasarkan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Koreksi

(1) Kepala Kantor Wilayah MENETAPKAN keputusan mengenai: a. hak pakai untuk orang perseorangan di atas Tanah Negara atau di atas tanah Hak Pengelolaan atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) sampai dengan 250.000 m² (dua ratus lima puluh ribu meter persegi); b. hak pakai untuk orang perseorangan di atas Tanah Negara atau di atas tanah Hak Pengelolaan atas tanah nonpertanian yang luasnya lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) sampai dengan 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi); c. hak pakai untuk badan hukum di atas Tanah Negara atau di atas tanah Hak Pengelolaan atas tanah pertanian dan tanah nonpertanian dengan ketentuan: 1. kategori I untuk yang luasnya sampai dengan 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi); 2. kategori II untuk yang luasnya sampai dengan 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi); 3. kategori III untuk yang luasnya sampai dengan 100.000 m² (seratus ribu meter persegi); dan 4. kategori IV untuk yang luasnya sampai dengan 250.000 m² (dua ratus lima puluh ribu meter persegi). (2) Dalam hal pemberian hak pakai untuk orang perseorangan tanah pertanian dan tanah nonpertanian yang luasnya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b maka: a. pemberian hak pakai harus berbentuk badan hukum dan dilengkapi dengan perizinan berusaha; dan b. kewenangan pemberian hak pakai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini. (3) Ketentuan mengenai pelimpahan hak pakai untuk badan hukum di atas Tanah Negara atau di atas tanah Hak Pengelolaan atas tanah pertanian dan tanah nonpertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Kawasan Ibu Kota Nusantara, dengan ketentuan: a. untuk bidang tanah di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, kepala Kantor Wilayah MENETAPKAN keputusan mengenai: 1. hak pakai untuk badan hukum di atas Tanah Negara atas tanah nonpertanian yang luasnya sampai dengan 250.000 m² (dua ratus lima puluh ribu meter persegi); dan 2. hak pakai untuk badan hukum di atas tanah Hak Pengelolaan atas tanah nonpertanian yang luasnya lebih dari 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) sampai dengan 2.000.000 m² (dua juta meter persegi), dan b. untuk bidang tanah di Kawasan Ibu Kota Nusantara, kepala Kantor Wilayah MENETAPKAN seluruh keputusan mengenai hak pakai untuk badan hukum di atas tanah Hak Pengelolaan Ibu Kota Nusantara atas tanah pertanian dan tanah nonpertanian. (4) Daftar pembagian wilayah berdasarkan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Kepala Kantor Wilayah memberi keputusan mengenai: a. penetapan tanah yang dikuasai oleh negara menjadi objek redistribusi tanah; dan b. penetapan pengeluaran dari objek redistribusi tanah atas tanah-tanah yang telah ditetapkan menjadi tanah objek landreform.

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Koreksi

(1) Kepala Kantor Pertanahan MENETAPKAN keputusan mengenai: a. hak milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi); b. hak milik untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan c. hak milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan: 1. transmigrasi; 2. redistribusi tanah; 3. konsolidasi tanah; dan 4. program lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. (2) Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan izin perolehan tanah dengan status hak milik untuk: a. bank negara; b. koperasi pertanian; dan c. badan keagamaan dan badan hukum sosial yang telah ditunjuk mempunyai hak milik atas tanah.

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

(1) Kepala Kantor Pertanahan MENETAPKAN keputusan mengenai hak guna usaha untuk orang perseorangan di atas Tanah Negara atau di atas tanah Hak Pengelolaan yang luasnya 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) sampai dengan 250.000 m² (dua ratus lima puluh ribu meter persegi). (2) Dalam hal hak guna usaha untuk orang perseorangan luasnya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka: a. pemberian hak guna usaha harus berbentuk badan hukum dan dilengkapi dengan perizinan berusaha; dan b. kewenangan pemberian hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

(1) Kepala Kantor Pertanahan MENETAPKAN keputusan mengenai: a. hak guna bangunan untuk orang perseorangan di atas Tanah Negara atau di atas tanah Hak Pengelolaan yang luasnya sampai dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi); b. hak guna bangunan untuk badan hukum dalam rangka pelaksanaan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. perpanjangan atau pembaruan hak guna bangunan hasil pemisahan, pemecahan, atau penggabungan bidang tanah oleh/dan masih atas nama perusahaan penyelenggara perumahan yang luasan bidang hasil pemisahan, pemecahan, atau penggabungan sampai dengan 600 m² (enam ratus meter persegi). (2) Selain MENETAPKAN keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, kepala Kantor Pertanahan MENETAPKAN keputusan hak guna bangunan untuk badan hukum di atas tanah Hak Pengelolaan yang luasnya sampai dengan 1.000.000 m² (satu juta meter persegi).

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

(1) Kepala Kantor Pertanahan MENETAPKAN keputusan mengenai: a. hak pakai untuk orang perseorangan di atas Tanah Negara atau di atas tanah Hak Pengelolaan atas tanah pertanian yang luasnya sampai dengan 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi); b. hak pakai untuk orang perseorangan di atas Tanah Negara atau di atas tanah Hak Pengelolaan atas tanah non pertanian yang luasnya sampai dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi); c. hak pakai selama dipergunakan kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan perwakilan negara asing, dan perwakilan badan internasional; dan d. perpanjangan atau pembaruan hak pakai hasil pemisahan, pemecahan, atau penggabungan bidang tanah oleh/dan masih atas nama perusahaan penyelenggara perumahan yang luasan bidang hasil pemisahan, pemecahan, atau penggabungan sampai dengan 600 m² (enam ratus meter persegi). (2) Selain MENETAPKAN keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, kepala Kantor Pertanahan MENETAPKAN keputusan hak pakai untuk badan hukum di atas tanah Hak Pengelolaan atas tanah nonpertanian yang luasnya sampai dengan 1.000.000 m² (satu juta meter persegi).

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Koreksi

(1) Pengukuran bidang tanah secara sporadik merupakan tanggung jawab kepala Kantor Pertanahan. (2) Dalam rangka optimalisasi tenaga, peralatan pengukuran, dan mempertimbangkan penguasaan teknologi oleh petugas pengukuran maka: a. pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya sampai dengan 25 ha (dua puluh lima hektar) dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan; b. pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya lebih dari 25 ha (dua puluh lima hektar) sampai dengan 1.000 ha (seribu hektar) dilaksanakan oleh Kantor Wilayah; dan c. pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya lebih dari 1.000 ha (seribu hektar) dilaksanakan oleh Kementerian. (3) Pengukuran dalam rangka pemberian hak pakai selama dipergunakan kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, perwakilan negara asing, dan perwakilan badan internasional dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan. (4) Penggunaan hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah dan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c disampaikan kepada kepala Kantor Pertanahan. (5) Pengajuan permohonan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan luasan kewenangan. (6) Dalam hal terdapat keterbatasan sumber daya manusia, Direktur Jenderal, kepala Kantor Wilayah, atau kepala Kantor Pertanahan dapat menugaskan KJSB atau Surveyor Berlisensi untuk melaksanakan pengukuran bidang tanah. (7) Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang survei dan pemetaan dapat mensubdelegasikan kewenangan pengukuran bidang tanah kepada kepala Kantor Wilayah atau kepala Kantor Pertanahan dengan pertimbangan: a. bersifat strategis, massal, atau program lainnya; b. kondisi geografis; c. kondisi sosial masyarakat; d. luas bidang tanah atau banyaknya jumlah bidang; dan/atau e. potensi risiko sengketa atau konflik. (8) Pelaksanaan pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan supervisi oleh pemberi Subdelegasi dan hasilnya disahkan oleh kepala Kantor Pertanahan, kepala Kantor Wilayah, atau direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang survei dan pemetaan sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

(1) Peta Bidang Tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ditandatangani oleh direktur yang mempunyai tugas di bidang pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang. (2) Peta Ruang yang diterbitkan oleh Kementerian ditandatangani oleh direktur yang mempunyai tugas di bidang pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang. (3) Peta Tematik Kawasan yang diterbitkan oleh Kementerian ditandatangani oleh direktur bidang survei dan pemetaan tematik pertanahan dan ruang. (4) Peta Bidang Tanah, Peta Ruang, dan Peta Tematik Kawasan yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah ditandatangani oleh kepala bidang yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang survei dan pemetaan. (5) Dalam hal kepala bidang yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang survei dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah beralih dalam jabatan fungsional, Peta Bidang Tanah, Peta Ruang, dan Peta Tematik Kawasan yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah ditandatangani oleh pejabat fungsional penata kadastral madya. (6) Peta Bidang Tanah, Peta Ruang, dan Surat Ukur yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan ditandatangani oleh kepala seksi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang survei dan pemetaan. (7) Dalam hal kepala seksi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang survei dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sudah beralih dalam jabatan fungsional, Peta Bidang Tanah, Peta Ruang, dan Surat Ukur yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan ditandatangani oleh pejabat fungsional penata kadastral muda. (8) Dalam hal pengukuran yang pelaksanaannya dilakukan oleh KJSB atau Surveyor Berlisensi, Peta Bidang Tanah dan Peta Ruang ditandatangani oleh Surveyor Berlisensi dan diketahui oleh Pimpinan KJSB. (9) Penandatanganan Peta Bidang Tanah dengan Surat Ukur dan Peta Ruang dengan Surat Ukur yang menjadi kewenangan Kantor Pertanahan dapat dilakukan dalam waktu bersamaan.

Pasal 16

(1) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) dapat mensubdelegasikan penandatanganan Peta Bidang Tanah, Peta Ruang, atau Surat Ukur kepada pejabat struktural yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang survei dan pemetaan setingkat di bawahnya atau pejabat fungsional penata kadastral. (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan pertanahan yang bersifat strategis, massal, atau program lainnya. (3) Penunjukan pejabat sebagai Subdelegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan pejabat pemberi Subdelegasi sesuai kewenangan. (4) Format keputusan pejabat pemberi Subdelegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman tata naskah dinas di lingkungan Kementerian.

Pasal 17

(1) Dalam kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik, Buku Tanah dan Sertipikat ditandatangani oleh kepala Kantor Pertanahan. (2) Dalam kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik, Buku Tanah dan Sertipikat ditandatangani oleh ketua panitia ajudikasi. (3) Dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah, Buku Tanah, Sertipikat, dan/atau pengesahan hasil layanan ditandatangani oleh kepala Kantor Pertanahan dan dapat disubdelegasikan kewenangannya kepada kepala seksi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah dan/atau pejabat fungsional di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah.

Pasal 18

(1) Dalam hal Kantor Pertanahan mempunyai beban pekerjaan pelayanan lebih dari 1.000 (seribu) kegiatan setiap bulan, kepala Kantor Pertanahan dapat mensubdelegasikan kewenangan penandatanganan Buku Tanah, Sertipikat, dan/atau pengesahan hasil layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah kepada kepala seksi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah. (2) Kewenangan penandatanganan oleh kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi kegiatan: a. pelayanan hak tanggungan antara lain pendaftaran hak tanggungan, peralihan hak tanggungan, perubahan nama kreditor (ganti nama), penghapusan hak tanggungan (roya) atau perbaikan data hak tanggungan; b. pendaftaran hak milik atas satuan rumah susun; c. pelayanan penandatanganan layanan informasi pertanahan berupa pengecekan Sertipikat, surat keterangan pendaftaran tanah atau informasi lainnya; d. pencatatan dan pengangkatan blokir atau sita; dan e. pelayanan lainnya. (3) Dalam hal Kantor Pertanahan mempunyai beban pekerjaan pelayanan lebih dari 3.000 (tiga ribu), kepala Kantor Pertanahan dapat mensubdelegasikan sebagian kewenangan penandatanganan pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada 1 (satu) atau lebih pejabat fungsional di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah. (4) Dalam hal pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah telah dilaksanakan secara elektronik, kepala Kantor Pertanahan dapat mensubdelegasikan penandatanganan Buku Tanah, Sertipikat, dan/atau hasil layanan kepada: a. kepala seksi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah; dan/atau b. 1 (satu) atau lebih pejabat fungsional di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah. (5) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dituangkan dalam keputusan pejabat pemberi Subdelegasi sesuai kewenangan dengan tembusan disampaikan kepada kepala Kantor Wilayah dan Menteri. (6) Format keputusan pejabat pemberi Subdelegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman tata naskah dinas di lingkungan Kementerian.

Pasal 19

Beban pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) dihitung berdasarkan rata-rata seluruh kegiatan pelayanan pendaftaran tanah selama 6 (enam) bulan terakhir.

Pasal 20

(1) Perubahan hak milik menjadi hak guna bangunan dilakukan: a. dalam rangka lelang; atau b. dengan pelepasan hak menjadi tanah negara dan diproses melalui pemberian hak. (2) Kewenangan pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Pasal 19

Beban pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) dihitung berdasarkan rata-rata seluruh kegiatan pelayanan pendaftaran tanah selama 6 (enam) bulan terakhir.

Pasal 20

Pasal 21

Koreksi

(1) Penerima pelimpahan kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan kegiatan pendaftaran tanah wajib melaksanakan pelimpahan sesuai kewenangannya berdasarkan Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal penerima pelimpahan kewenangan dengan sengaja tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 22

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini: 1. tetap berlaku sampai dengan masa berlaku hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai berakhir; dan 2. perpanjangan atau pembaruan hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini. b. permohonan penetapan Hak Atas Tanah dan perubahan hak milik menjadi hak guna bangunan yang telah diterima dan sedang dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 1077); dan b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2025 Nomor 124), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2025 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Œ NUSRON WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENETAPAN HAK ATAS TANAH DAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH DAFTAR PEMBAGIAN WILAYAH BERDASARKAN KATEGORI DAERAH DALAM RANGKA PENETAPAN HAK GUNA USAHA UNTUK BADAN HUKUM DI ATAS TANAH NEGARA ATAU DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN No. Provinsi Kategori Keterangan 1. Daerah Khusus Jakarta I - 2. Banten I - 3. Daerah Istimewa Yogyakarta I - 4. Jawa Barat I - 5. Bali I - 6. Jawa Tengah I - 7. Jawa Timur I - 8. Kepulauan Riau II s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 9. Nusa Tenggara Barat II s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 10. Sumatera Utara II s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 11. Lampung II s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 12. Sulawesi Selatan II s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 13. Sumatera Barat II s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 14. Sulawesi Utara II s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 15. Sumatera Selatan II s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 16. Nusa Tenggara Timur II s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 17. Kalimantan Selatan II s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 18. Kepulauan Bangka Belitung III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 19. Aceh III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 20. Papua Pegunungan III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 21. Kalimantan Timur III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 22. Gorontalo III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) No. Provinsi Kategori Keterangan 23. Papua Tengah III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 24. Jambi III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 25. Sulawesi Barat III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 26. Riau III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 27. Kalimantan Barat III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 28. Sulawesi Tenggara III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 29. Bengkulu III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 30. Papua III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 31. Maluku III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 32. Sulawesi Tengah III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 33. Maluku Utara III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 34. Kalimantan Utara III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 35. Papua Barat Daya III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 36. Papua Barat III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 37. Papua Selatan III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) 38. Kalimantan Tengah III s.d. 1.000.000 m² (satu juta meter persegi) MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN ttd. NUSRON WAHID LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENETAPAN HAK ATAS TANAH DAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH DAFTAR PEMBAGIAN WILAYAH BERDASARKAN KATEGORI DAERAH DALAM RANGKA PENETAPAN HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI UNTUK BADAN HUKUM DI ATAS TANAH NEGARA ATAU DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN I. Kategori I untuk Luas Tanah sampai dengan 30.000 m² (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi) No. Nama Provinsi Lokasi Kabupaten/Kota Kategori Kewenangan 1. Bali Kabupaten Buleleng I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 2. Bali Kabupaten Badung I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 3. Bali Kota Denpasar I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 4. Banten Kabupaten Tangerang I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 5. Banten Kota Tangerang Selatan I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 6. Banten Kota Tangerang I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 7. Banten Kota Cilegon I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 8. Banten Kota Serang I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 9. Daerah Khusus Jakarta Kota Administrasi Jakarta Barat I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 10. Daerah Khusus Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 11. Daerah Khusus Jakarta Kota Administrasi Jakarta Utara I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 12. Daerah Khusus Jakarta Kota Administrasi Jakarta Timur I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) No. Nama Provinsi Lokasi Kabupaten/Kota Kategori Kewenangan 13. Daerah Khusus Jakarta Kota Administrasi Jakarta Pusat I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 14. Jawa Barat Kabupaten Bekasi I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 15. Jawa Barat Kabupaten Bogor I I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 16. Jawa Barat Kabupaten Bogor II I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 17. Jawa Barat Kota Bekasi I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 18. Jawa Barat Kota Bandung I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 19. Jawa Barat Kota Depok I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 20. Jawa Barat Kabupaten Bandung I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 21. Jawa Barat Kabupaten Karawang I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 22. Jawa Tengah Kota Semarang I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 23. Jawa Tengah Kabupaten Karanganyar I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 24. Jawa Tengah Kabupaten Semarang I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 25. Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 26. Jawa Timur Kota Surabaya I I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 27. Jawa Timur Kabupaten Gresik I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 28. Jawa Timur Kota Surabaya II I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 29. Riau Kota Pekanbaru I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) No. Nama Provinsi Lokasi Kabupaten/Kota Kategori Kewenangan 30. Sulawesi Selatan Kota Makassar I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 31. Sumatera Selatan Kota Palembang I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 32. Sumatera Utara Kota Medan I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) 33. Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang I s.d. 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) II. Kategori II untuk Luas Tanah sampai dengan 50.000 m² (Lima Puluh Ribu Meter Persegi) No. Nama Provinsi Lokasi Kabupaten/Kota Kategori Kewenangan 1. Bali Kabupaten Tabanan II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 2. Bali Kabupaten Gianyar II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 3. Banten Kabupaten Serang II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 4. Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Bantul II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 5. Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Sleman II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 6. Jambi Kota Jambi II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 7. Jawa Barat Kota Bogor II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 8. Jawa Barat Kabupaten Bandung Barat II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 9. Jawa Barat Kabupaten Cirebon II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) No. Nama Provinsi Lokasi Kabupaten/Kota Kategori Kewenangan 10. Jawa Barat Kota Tasikmalaya II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 11. Jawa Barat Kabupaten Garut II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 12. Jawa Barat Kabupaten Purwakarta II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 13. Jawa Barat Kabupaten Indramayu II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 14. Jawa Barat Kabupaten Subang II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 15. Jawa Tengah Kabupaten Banyumas II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 16. Jawa Tengah Kabupaten Batang II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 17. Jawa Tengah Kabupaten Boyolali II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 18. Jawa Tengah Kabupaten Cilacap II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 19. Jawa Tengah Kabupaten Kendal II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 20. Jawa Tengah Kabupaten Klaten II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 21. Jawa Tengah Kabupaten Kudus II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 22. Jawa Tengah Kabupaten Pati II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) No. Nama Provinsi Lokasi Kabupaten/Kota Kategori Kewenangan 23. Jawa Tengah Kabupaten Sragen II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 24. Jawa Tengah Kabupaten Sukoharjo II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 25. Jawa Tengah Kabupaten Tegal II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 26. Jawa Tengah Kota Surakarta II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 27. Jawa Timur Kabupaten Banyuwangi II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 28. Jawa Timur Kota Malang II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 29. Jawa Timur Kabupaten Mojokerto II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 30. Jawa Timur Kabupaten Kediri II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 31. Jawa Timur Kabupaten Jember II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 32. Jawa Timur Kabupaten Lamongan II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 33. Jawa Timur Kabupaten Tuban II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 34. Jawa Timur Kabupaten Malang II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 35. Kalimantan Barat Kabupaten Kubu Raya II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) No. Nama Provinsi Lokasi Kabupaten/Kota Kategori Kewenangan 36. Kalimantan Barat Kota Pontianak II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 37. Kalimantan Timur Kota Balikpapan II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 38. Kalimantan Timur Kota Samarinda II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 39. Lampung Kota Bandar Lampung II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 40. Lampung Kabupaten Lampung Selatan II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 41. Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 42. Riau Kabupaten Kampar II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 43. Sulawesi Selatan Kabupaten Gowa II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 44. Sulawesi Selatan Kabupaten Maros II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 45. Sulawesi Tenggara Kota Kendari II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) 46. Sumatera Barat Kota Padang II s.d. 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) III. Kategori III untuk Luas Tanah sampai dengan 100.000 m² (Seratus Ribu Meter Persegi) No. Nama Provinsi Lokasi Kabupaten/Kota Kategori Kewenangan 1. Aceh Kota Banda Aceh III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) No. Nama Provinsi Lokasi Kabupaten/Kota Kategori Kewenangan 2. Bali Kabupaten Jembrana III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) 3. Bali Kabupaten Karangasem III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) 4. Bangka Belitung Kota Pangkalpinang III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) 5. Bengkulu Kota Bengkulu III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) 6. Gorontalo Kota Gorontalo III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) 7. Jambi Kabupaten Muaro Jambi III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) 8. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) 9. Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) 10. Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) 11. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) 12. Kepulauan Riau Kota Tanjungpinang III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) 13. Nusa Tenggara Barat Kota Mataram III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) 14. Sulawesi Tengah Kota Palu III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) 15. Sulawesi Utara Kota Manado III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) 16. Kepulauan Riau Kabupaten Bintan III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) 17. Banten Semua kabupaten/kota di Banten yang tidak termasuk Kategori I dan Kategori II III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) 18. Jawa Barat Semua kabupaten/kota di Jawa Barat yang tidak termasuk Kategori I dan Kategori II III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) No. Nama Provinsi Lokasi Kabupaten/Kota Kategori Kewenangan 19. Jawa Tengah Semua kabupaten/kota di Jawa Tengah yang tidak termasuk Kategori I dan Kategori II III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) 20. Daerah Istimewa Yogyakarta Semua kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak termasuk Kategori I dan Kategori II III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) 21. Jawa Timur Semua kabupaten/kota di Jawa Timur yang tidak termasuk Kategori I dan Kategori II III s.d. 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) IV. Kategori IV untuk Luas Tanah sampai dengan 250.000 m² (Dua Ratus Lima Ribu Meter Persegi) Semua daerah kabupaten/kota selain Kategori I, Kategori II, dan Kategori III, kecuali Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN ttd. NUSRON WAHID

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB 1

Pasal 5

Pasal 6

BAB 2

Pasal 6

Pasal 7

BAB 3

Pasal 7

Pasal 8

BAB 4

Pasal 8

Pasal 9

BAB 5

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB 1

Pasal 10

Pasal 11

BAB 2

Pasal 11

Pasal 12

BAB 3

Pasal 12

Pasal 13

BAB 4

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

Pasal 24