PERDA

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS

PERDA Nomor 5 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Surabaya. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya. 3. Walikota adalah Walikota Surabaya. 4. Jaringan Utilitas adalah sistem jaringan instalasi antara lain : a. Jaringan beserta kelengkapan untuk instalasi air minum/bersih, telekomunikasi, gas dan bahan bakar lainnya, listrik, sanitasi, alat pemberi isyarat lalu lintas, televisi kabel, alat pemantau kelayakan udara dan jaringan lainnya; b. Jaringan kabel tanah/udara, kabel duct, tiang telepon, gardu-gardu dan sarana telekomunikasi lainnya; c. Jaringan pipa di dalam tanah dan jaringan utilitas lain. 5. Tim Koordinasi Pembangunan Jaringan Utilitas yang selanjutnya disingkat Tim KPJU, adalah pelaksana koordinasi pembangunan jaringan utilitas yang mempunyai pembagian tugas dan hubungan kerja antar masing-masing fungsi didalamnya. 6. Instansi utilitas adalah Instansi yang melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas. 7. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 8. Sarana dan/atau prasarana kota adalah jalan, jembatan, saluran pematusan, pertamanan, prasarana kelalulintasan, dan/atau ornamen kota lainnya yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah. 9. Izin Pelaksanaan Kegiatan adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas oleh Instansi Utilitas. 10. Izin Penempatan Jaringan Utilitas adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang menerangkan lokasi penempatan jaringan utilitas. 11. Gambar Akhir Tata Letak Jaringan Utilitas (As Built Drawing) adalah Gambar Akhir yang dibuat oleh Instansi Utilitas sesuai dengan keadaan lapangan pada saat akhir pekerjaan. 12. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 13. Pembangunan Jaringan Utilitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Utilitas dalam rangka membangun dan/atau menempatkan jaringan utilitas. 14. Pemeliharaan Jaringan Utilitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Utilitas dalam rangka melakukan perawatan secara berkala dan/atau perbaikan kerusakan terhadap jaringan utilitas yang telah dibangun atau ditempatkan.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 5

Koreksi

Dalam melaksanakan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas, setiap instansi utilitas wajib memiliki Izin Pelaksanaan Kegiatan dan Izin Penempatan Jaringan Utilitas.

Pasal 6

Koreksi

(1) Izin Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk. (2) Izin Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan oleh instansi utilitas sebelum dimulainya pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas, dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berupa : a. surat permohonan, yang berisi : 1. nama dan alamat instansi utilitas; 2. pekerjaan / jabatan pemohon dari instansi utilitas; 3. jangka waktu pelaksanaan kegiatan; 4. jenis utilitas; 5. keperluan pemasangan; 6. lokasi kegiatan. b. surat pernyataan yang sekurang-kurangnya memuat : 1. tanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga jaringan utilitas untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi karena pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas yang memanfaatkan bagian-bagian jalan; 2. pelaksanaan kegiatan; 3. kesanggupan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan Jaminan Pemeliharaan berupa jaminan bank umum, sesuai perhitungan teknis dari SKPD teknis. c. surat persetujuan pemakaian lahan dalam rangka pembangunan jaringan utilitas dari pemilik lahan, dalam hal pembangunan jaringan utilitas dilaksanakan di luar aset Pemerintah Daerah; d. izin usaha; e. Izin Penempatan Jaringan Utilitas, apabila permohonan Izin Pelaksanaan Kegiatan diajukan dalam rangka pemeliharaan jaringan utilitas. (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup : a. denah lokasi pekerjaan; b. gambar profil jalan dan sempadan; c. gambar teknis yang disyaratkan untuk pembangunan jaringan utilitas (as plan drawing); d. volume fisik pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas dan pelaksanaan perbaikan prasarana dan/atau sarana kota yang rusak akibat pembangunan tersebut; e. jadwal pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas perhari kerja dan pelaksanaan perbaikan prasarana dan/atau sarana kota yang rusak akibat pembangunan tersebut; dan f. dokumen metodologi pelaksanaan pekerjaan. (5) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara penerbitan Izin Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Izin Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterbitkan setelah instansi utilitas menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Perbaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

Pasal 9

(1) Jaminan Pelaksanaan Perbaikan merupakan jaminan yang diserahkan oleh instansi utilitas kepada Pemerintah Daerah guna pemenuhan kewajiban penggantian/perbaikan kembali terhadap sarana dan/atau prasarana kota yang rusak sebagai akibat pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas yang diterbitkan oleh bank umum yang berkedudukan atau memiliki kantor cabang di Daerah. (2) Jaminan Pemeliharaan merupakan jaminan yang diserahkan oleh instansi utilitas kepada Pemerintah Daerah guna pemenuhan kewajiban pemeliharaan atas sarana dan/atau prasarana kota yang telah diperbaiki sebagai akibat pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas yang diterbitkan oleh bank umum yang berkedudukan atau memiliki kantor cabang di Daerah.

Pasal 10

(1) Pada saat masa berlaku Izin Pelaksanaan Kegiatan atau perpanjangannya telah berakhir maka instansi utilitas wajib mengganti/memperbaiki kondisi sarana dan/atau prasarana kota yang rusak sebagai akibat pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas. (2) Apabila pada saat masa berlaku Izin Pelaksanaan Kegiatan atau perpanjangannya telah berakhir instansi utilitas tidak/belum memulihkan kondisi sarana dan/atau prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah setelah instansi utilitas yang bersangkutan mendapatkan surat peringatan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (3) Pemerintah Daerah berwenang memperbaiki/memulihkan kondisi sarana dan/atau prasarana kota yang rusak dan tidak/belum dipulihkan oleh instansi utilitas dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah apabila Jaminan Pelaksanaan Perbaikan telah disetorkan ke Kas Daerah dan dicatat sebagai pendapatan Daerah. (4) Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dikembalikan kepada Instansi Utilitas setelah penggantian/perbaikan sarana dan/atau prasarana kota yang rusak akibat pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas telah dilaksanakan oleh Instansi utilitas yang bersangkutan dan telah disetujui oleh Pengawas Pekerjaan yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(1) Besarnya Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dihitung oleh SKPD teknis berdasarkan hasil kajian penilaian pemulihan sarana dan/atau prasarana kota yang rusak sebagai akibat pembangunan jaringan utilitas. (2) Jaminan Pelaksanaan Perbaikan berlaku sejak diterbitkan sampai dengan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak masa berlaku Izin Pelaksanaan Kegiatan dan/atau perpanjangannya telah berakhir.

Pasal 12

(1) Instansi utilitas wajib melakukan pemeliharaan sekurang- kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan penggantian/perbaikan kondisi sarana dan/atau prasarana kota yang rusak sebagai akibat pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas selesai dilaksanakan. (2) Apabila setelah pelaksanaan penggantian/perbaikan kondisi sarana dan/atau prasarana kota yang rusak instansi utilitas tidak melakukan kewajiban pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Jaminan Pemeliharaan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah setelah instansi utilitas yang bersangkutan mendapatkan surat peringatan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (3) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemeliharaan kondisi sarana dan/atau prasarana kota yang rusak sebagai akibat pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas yang tidak dilakukan pemeliharaan oleh instansi utilitas dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah apabila Jaminan Pemeliharaan telah disetorkan ke Kas Daerah dan dicatat sebagai pendapatan Daerah.

Pasal 13

(1) Besarnya nilai Jaminan Pemeliharaan adalah sebesar Jaminan Pelaksanaan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) Masa Jaminan Pemeliharaan berlaku sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sejak diserahkan ke Pemerintah Daerah.

Pasal 14

(1) Instansi utilitas yang telah selesai melaksanakan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas wajib menyerahkan Jaminan Pemeliharaan dan gambar akhir tata letak jaringan utilitas (as built drawing). (2) Berdasarkan Jaminan Pemeliharaan dan gambar akhir tata letak jaringan utilitas (as built drawing) yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Izin Penempatan Jaringan Utilitas, untuk selanjutnya diserahkan kepada instansi utilitas. (3) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara penerbitan Izin Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

Setiap pemegang Izin Pelaksanaan Kegiatan berkewajiban untuk : a. membayar uang sewa sebesar yang tercantum dalam naskah perjanjian sewa barang milik daerah dan selanjutnya menandatangani perjanjian sewa; b. melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Izin Pelaksanaan Kegiatan; c. menyerahkan Jaminan Pemeliharaan dan tata letak jaringan utilitas (as built drawing) setelah selesai melaksanakan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas selesai; dan d. melaporkan jaringan utilitas yang telah dipasang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan menyampaikan gambar akhir tata letak jaringan utilitas (as built drawing).

Pasal 16

(1) Masa berlaku Izin Pelaksanaan Kegiatan ditentukan dalam Izin dengan memperhatikan jangka waktu pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas dan mulai berlaku pada saat Izin diterbitkan. (2) Apabila masa berlaku Izin Pelaksanaan Kegiatan berakhir dan pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas belum selesai, maka pemegang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin sebelum masa berakhirnya izin tersebut. (3) Pengajuan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan alasan-alasan keterlambatan pelaksanaan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan. (4) Perpanjangan izin yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat diberikan sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 1/3 (satu pertiga) dari jangka waktu pada Izin Pelaksanaan Kegiatan sebelumnya. (5) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah jangka waktu Jaminan Pelaksanaan Perbaikan diperpanjang.

Pasal 17

(1) Masa berlaku Izin Penempatan Jaringan Utilitas ditentukan dalam Izin tersebut dengan memperhatikan : a. apabila pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas mengenai aset Pemerintah Daerah, maka masa berlaku Izin Penempatan Jaringan Utilitas sesuai dengan jangka waktu sewa-menyewa Barang Milik Daerah atau jangka waktu masa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. apabila pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas diluar aset Pemerintah Daerah, maka masa berlaku Izin Penempatan Jaringan Utilitas sesuai dengan jangka waktu penempatan jaringan utilitas. (2) Masa berlaku Izin Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berakhir saat jangka waktu perjanjian sewa-menyewa Barang Milik Daerah atau jangka waktu masa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah berakhir. (3) Masa berlaku Izin Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berakhir saat instansi utilitas tidak lagi menempatkan jaringan utilitas yang dimilikinya dan/atau membongkar jaringan utilitas yang telah dibangun dan/atau ditempatkan. (4) Pemegang Izin Penempatan Jaringan Utilitas yang masih menempatkan jaringan utilitas wajib mengajukan perpanjangan Izin Penempatan Jaringan Utilitas sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Penempatan Jaringan Utilitas. (5) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara perpanjangan Izin Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB Kesatu

Izin Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Izin Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterbitkan setelah instansi utilitas menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Perbaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB Kedua

Pelaksanaan Kegiatan Dalam Keadaan Darurat

Pasal 8

Koreksi

(1) Dalam keadaan darurat dan/atau mendesak, Instansi Utilitas dapat melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas setelah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Keadaan darurat dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Instansi Utilitas dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak terjadi secara berulang; c. berada diluar kendali dan pengaruh Instansi Utilitas; dan d. memerlukan penanggulangan dengan segera, yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar baik bagi masyarakat maupun bagi Pemerintah Daerah. (3) Pemberitahuan secara tertulis untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas dalam keadaan darurat dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan denah lokasi pekerjaan. (4) Instansi utilitas yang telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas dalam keadaan darurat dan/atau mendesak wajib menyerahkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 apabila pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas belum selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya keterangan pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas. (5) Berdasarkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Izin Pelaksanaan Kegiatan. (6) Apabila pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas dalam keadaan darurat dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dilaksanakan kurang dari 3 (tiga) hari kerja sejak memberitahukan secara tertulis untuk pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas maka instansi utilitas wajib memulihkan kondisi sarana dan/atau prasarana kota yang rusak sebagai akibat pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas serta menyerahkan gambar akhir tata letak jaringan utilitas (as built drawing) dan Jaminan Pemeliharaan.

BAB Ketiga

Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan Jaminan Pemeliharaan

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Keenam

Perpanjangan Izin

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

BAB VI

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS

Pasal 20

Koreksi

Penyelenggaraan jaringan utilitas dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip : a. berorientasi terhadap pelayanan masyarakat; b. mengutamakan kepentingan umum; c. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah daerah; d. kelestarian lingkungan; e. keamanan, ketertiban dan keselamatan umum; dan f. estetika.

Pasal 21

Koreksi

(1) Pembangunan jaringan utilitas dilaksanakan didalam tanah. (2) Pelaksanaan pembangunan jaringan utilitas didalam tanah wajib ditempatkan pada sarana jaringan utilitas terpadu. (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) dan ayat (2), Pembangunan jaringan utilitas dapat dilaksanakan diatas tanah dan/atau diluar sarana jaringan utilitas terpadu, apabila : a. secara teknis, jaringan utilitas tidak dimungkinkan untuk ditempatkan pada sarana jaringan utilitas terpadu; atau b. sarana jaringan utilitas terpadu belum tersedia. (4) Pembangunan jaringan utilitas diatas tanah dan/atau diluar sarana jaringan utilitas terpadu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan; b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi; c. tidak merusak sarana dan/atau prasarana kota dengan memperhatikan aspek tata ruang dan estetika; d. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan; e. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan f. dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (5) Pembangunan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diletakkan dengan ketentuan : a. apabila jaringan utilitas dibangun diatas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi; atau b. apabila jaringan utilitas dibangun didalam tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan. (6) Instansi utilitas wajib memberi tanda pada jaringan utilitas yang dibangun didalam tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, yang sekurang-kurangnya dapat membuktikan identitas dari instansi utilitas yang bersangkutan. (7) Instansi utilitas wajib mengasuransikan jaringan utilitas yang telah dibangunnya serta wajib bertanggung jawab atas setiap kejadian yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sebagai akibat atas jaringan utilitas yang dibangunnya.

Pasal 22

Instansi utilitas yang melaksanakan pembangunan jaringan utilitas dapat menempatkan jaringan utilitas di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan : a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar; b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, jaringan utilitas dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan; c. dalam kondisi tertentu menurut pertimbangan secara teknis, dapat ditempatkan pada badan/median jalan.

Pasal 23

(1) Penyelenggaraan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 dilaksanakan dengan memperhatikan arahan teknis dari Pemerintah Daerah (2) Penyelenggaraan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PENYEDIAAN JARINGAN UTILITAS TERPADU

Pasal 24

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana jaringan utilitas terpadu. (2) Penyediaan sarana jaringan utilitas terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Koreksi

Apabila Pemerintah Daerah telah menyediakan sarana jaringan utilitas terpadu, maka instansi utilitas wajib menempatkan jaringan utilitas pada sarana jaringan utilitas terpadu yang ada.

Pasal 26

(1) Jaringan utilitas yang telah ada sebelum sarana jaringan utilitas terpadu tersedia wajib dipindahkan oleh instansi utilitas kedalam sarana jaringan utilitas terpadu dengan biaya dibebankan kepada instansi utilitas. (2) Pemindahan jaringan utilitas sebagai akibat pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh instansi utilitas dan dengan biaya dibebankan kepada instansi utilitas. (3) Pemindahan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengakhiri perjanjian sewa menyewa Barang Milik Daerah yang telah ditandatangani.

Pasal 27

(1) Penempatan jaringan utilitas pada ruang manfaat jalan milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui mekanisme sewa barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Permohonan sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan pengajuan Izin Pelaksanaan Kegiatan. (3) Ketentuan lebih lanjut terkait sewa menyewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. (4) Biaya pelaksanaan penilaian barang milik Daerah dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (5) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Walikota yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

(1) Jangka waktu perjanjian sewa-menyewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Permohonan perpanjangan perjanjian sewa-menyewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Permohonan perpanjangan perjanjian sewa-menyewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan pengajuan permohonan perpanjangan Izin Penempatan Jaringan Utilitas.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

BAB Kelima

Pasal 15

BAB Keenam

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29

BAB IX

Pasal 30

BAB X

Pasal 31

BAB XI

Pasal 32

BAB XII

Pasal 33