Koreksi Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana jaringan utilitas terpadu. (2) Penyediaan sarana jaringan utilitas terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.