PP

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN WEWENANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PERAWATAN TAHANAN

PP Nomor 58 Tahun 1999

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB 1

Ibadah

Pasal 11

(1) Setiap tahanan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing di dalam RUTAN/cabang RUTAN dan LAPAS/Cabang LAPAS. (2) Bagi tahanan dalam RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS, pelaksanaan ibadah dilakukan di dalam kamar blok masing-masing. (3) Dalam hal tertentu tahanan dapat melaksanakan ibadah bersama-sama di tempat ibadah yang ada dalam RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.

Pasal 12

(1) Setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS ditempatkan petugas pembinaan keagamaan. (2) Penempatan petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan keperluan tiap-tiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang berdasar atas pertimbangan Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS. (3) Apabila petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dari lingkungan RUTAN tidak mencukupi, maka petugas dapat didatangkan dari luar RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang telah mendapat persetujuan dari Departemen Agama.

Pasal 13

Sarana dan prasarana peribadatan disediakan oleh RUTAN/cabang RUTAN atau LAPAS/cabang LAPAS.

Pasal 14

Setiap tahanan berhak mendapatkan perawatan rohani dan perawatan jasmani.

Pasal 15

(1) Perawatan rohani dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan rohani kepada tahanan. (2) Penyuluhan rohani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama.

Pasal 16

(1) Perawatan jasmani dilaksanakan dengan memberikan kegiatan olah raga. (2) Kegiatan olah raga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa olah raga perorangan, permainan dan sejenisnya yang bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan dan kesegaran fisik.

Pasal 17

Jadwal dan materi perawatan rohani dan perawatan jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ditetapkan oleh Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/cabang LAPAS secara berkala sesuai dengan keperluan.

Pasal 18

Sarana dan prasarana perawatan rohani dan jasmani disediakan oleh RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/cabang LAPAS.

Pasal 19

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan pasal 16 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB 3

Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 20

(1) Bagi tahanan dapat diberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran. (2) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa : a. penyuluhan hukum; b. kesadaran berbangsa dan bernegara; dan c. lainnya sesuai dengan program perawatan tahanan.

Pasal 21

(1) Setiap tahanan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. (2) Pada setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan ditempatkan sekurang-kurangnya seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya. (3) Dalam hal RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS belum ada tenaga dokter atau tenaga kesehatan lainnya, maka pelayanan kesehatan dapat minta bantuan kepada rumah sakit atau Puskesmas terdekat.

Pasal 22

(1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/cabang LAPAS. (2) Dalam hal dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 23

(1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan. (2) Dalam hal ada keluhan mengenai kesehatan, maka dokter atau tenaga kesehatan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS wajib melakukan pemeriksaan terhadap tahanan. (3) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau yang membahayakan, maka tahanan tersebut wajib dirawat secara khusus. (4) Perawatan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

(1) Dalam hal tahanan yang sakit memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter atau tenaga kesehatan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit di luar RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS. (2) Pelayanann kesehatan di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat izin dari instansi yang menahan dan kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS. (3) Dalam hal keadaan darurat, Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS dapat mengirim tahanan yang sakit ke rumah sakit tanpa izin instansi yang menahan terlebih dahulu. (4) Dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, petugas pemasyarakatan memberitahukan pengiriman tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada instansi yang menahan. (5) Tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan dirawat di rumah sakit harus dikawal oleh petugas kepolisian. (6) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit dibebankan kepada Negara.

Pasal 25

(1) Dalam hal ada tahanan yang meninggal dunia karena sakit, maka Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS segera memberitahukan kepada pejabat instansi yang menahan dan keluarga tahanan yang meninggal, kemudian dimintakan surat keterangan kematian dari dokter serta dibuatkan berita acara. (2) Apabila penyebab meninggalnya tidak wajar, maka Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS segera melapor kepada kepolisian setempat guna penyelidikan dan penyelesaian visum et repertum dari dokter yang berwenang dan memberitahukan kepada pejabat instansi yang menahan serta keluarga dari tahanan yang meninggal.

Pasal 26

(1) Jenazah tahanan yang tidak diambil keluarganya dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak meninggal dunia, dan telah diberitahukan secara layak kepada keluarga atau ahli warisnya, maka penguburannya dilaksanakan oleh RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS dengan dibuatkan berita acara. (2) Pengurusan jenazah dan pemakamannya harus diselenggarakan secara layak menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. (3) Segala biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanggung oleh negara.

Pasal 27

(1) Barang-barang milik tahanan yang meninggal dunia, harus segera diserahkan kepada keluarga atau ahli warisnya dengan dibuatkan Berita Acara Penyerahan. (2) Apabila barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan tidak ada yang menerima, maka barang tersebut menjadi milik negara atau dimusnahkan. (3) Dalam hal barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengandung bibit penyakit yang berbahaya, segera dimusnahkan.dengan dibuat berita acara.

Pasal 28

(1) Setiap tahanan berhak mendapatkan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Tahanan warga negara asing, diberikan makanan yang sama seperti tahanan yang lainnya, kecuali atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya yang harganya tidak melampaui harga makanan seorang sehari. (3) Setiap tahanan yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. (4) Anak dari tahanan wanita yang dibawa ke dalam RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS diberi makanan dan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun. (5) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah berumur 2 (dua) tahun harus diserahkan kepada bapak atau sanak keluarganya, atau pihak lain atas persetujuan ibunya.

Pasal 29

(1) Petugas RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang mengelola makanan bertanggung jawab atas : a. kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan makanan dan gizi; b. pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan; dan c. pemeliharaan peralatan makanan dan peralatan masak. (2) Ketentuan mengenai pengelolaan makanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 30

(1) Setiap tahanan dapat menerima makanan dan atau minuman dari keluarganya atau pihak lain setelah mendapat izin dari petugas Satuan Pengamanan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS. (2) Makanan dan atau minuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum diserahkan kepada tahanan, harus diperiksa terlebih dahulu oleh Petugas.

Pasal 31

Setiap tahanan yang berpuasa diberikan makanan dan atau minuman tambahan.

Pasal 32

Setiap orang dilarang memberikan makanan dan atau minuman kepada tahanan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan dan ketertiban.

Pasal 33

Mutu dan jumlah bahan makanan untuk kebutuhan tahanan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB 4

Pelayanan Kesehatan dan makanan

Pasal 21

(1) Setiap tahanan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. (2) Pada setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan ditempatkan sekurang-kurangnya seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya. (3) Dalam hal RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS belum ada tenaga dokter atau tenaga kesehatan lainnya, maka pelayanan kesehatan dapat minta bantuan kepada rumah sakit atau Puskesmas terdekat.

Pasal 22

(1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/cabang LAPAS. (2) Dalam hal dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 23

(1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan. (2) Dalam hal ada keluhan mengenai kesehatan, maka dokter atau tenaga kesehatan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS wajib melakukan pemeriksaan terhadap tahanan. (3) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau yang membahayakan, maka tahanan tersebut wajib dirawat secara khusus. (4) Perawatan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

(1) Dalam hal tahanan yang sakit memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter atau tenaga kesehatan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit di luar RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS. (2) Pelayanann kesehatan di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat izin dari instansi yang menahan dan kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS. (3) Dalam hal keadaan darurat, Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS dapat mengirim tahanan yang sakit ke rumah sakit tanpa izin instansi yang menahan terlebih dahulu. (4) Dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, petugas pemasyarakatan memberitahukan pengiriman tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada instansi yang menahan. (5) Tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan dirawat di rumah sakit harus dikawal oleh petugas kepolisian. (6) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit dibebankan kepada Negara.

Pasal 25

(1) Dalam hal ada tahanan yang meninggal dunia karena sakit, maka Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS segera memberitahukan kepada pejabat instansi yang menahan dan keluarga tahanan yang meninggal, kemudian dimintakan surat keterangan kematian dari dokter serta dibuatkan berita acara. (2) Apabila penyebab meninggalnya tidak wajar, maka Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS segera melapor kepada kepolisian setempat guna penyelidikan dan penyelesaian visum et repertum dari dokter yang berwenang dan memberitahukan kepada pejabat instansi yang menahan serta keluarga dari tahanan yang meninggal.

Pasal 26

(1) Jenazah tahanan yang tidak diambil keluarganya dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak meninggal dunia, dan telah diberitahukan secara layak kepada keluarga atau ahli warisnya, maka penguburannya dilaksanakan oleh RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS dengan dibuatkan berita acara. (2) Pengurusan jenazah dan pemakamannya harus diselenggarakan secara layak menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. (3) Segala biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanggung oleh negara.

Pasal 27

(1) Barang-barang milik tahanan yang meninggal dunia, harus segera diserahkan kepada keluarga atau ahli warisnya dengan dibuatkan Berita Acara Penyerahan. (2) Apabila barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan tidak ada yang menerima, maka barang tersebut menjadi milik negara atau dimusnahkan. (3) Dalam hal barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengandung bibit penyakit yang berbahaya, segera dimusnahkan.dengan dibuat berita acara.

Pasal 28

(1) Setiap tahanan berhak mendapatkan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Tahanan warga negara asing, diberikan makanan yang sama seperti tahanan yang lainnya, kecuali atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya yang harganya tidak melampaui harga makanan seorang sehari. (3) Setiap tahanan yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. (4) Anak dari tahanan wanita yang dibawa ke dalam RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS diberi makanan dan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun. (5) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah berumur 2 (dua) tahun harus diserahkan kepada bapak atau sanak keluarganya, atau pihak lain atas persetujuan ibunya.

Pasal 29

(1) Petugas RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang mengelola makanan bertanggung jawab atas : a. kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan makanan dan gizi; b. pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan; dan c. pemeliharaan peralatan makanan dan peralatan masak. (2) Ketentuan mengenai pengelolaan makanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 30

(1) Setiap tahanan dapat menerima makanan dan atau minuman dari keluarganya atau pihak lain setelah mendapat izin dari petugas Satuan Pengamanan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS. (2) Makanan dan atau minuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum diserahkan kepada tahanan, harus diperiksa terlebih dahulu oleh Petugas.

Pasal 31

Setiap tahanan yang berpuasa diberikan makanan dan atau minuman tambahan.

Pasal 32

Setiap orang dilarang memberikan makanan dan atau minuman kepada tahanan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan dan ketertiban.

Pasal 33

Mutu dan jumlah bahan makanan untuk kebutuhan tahanan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

(1) Setiap tahanan berhak menyampaikan keluhan tentang perlakuan pelayanan petugas atau sesama tahanan kepada Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau Kepala LAPAS/Cabang LAPAS. (2) Keluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu dalam mengikuti program-program perawatan, pelayanan, keamanan, dan ketertiban. (3) Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis dengan tetap memperhatikan tata tertib RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS. (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB 6

Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa

Pasal 35

(1) Setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS menyediakan bahan bacaan atau media massa lainnya. (2) Bahan bacaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan program perawatan tahanan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Jadwal pelayanan dan tata cara peminjaman bahan bacaan ditetapkan oleh Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.

Pasal 36

Dalam hal tahanan membawa sendiri atau memperoleh dari orang lain bahan bacaan atau media massa elektronika, harus mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.

Pasal 37

(1) Setiap tahanan berhak menerima kunjungan dari : a. keluarga dan atau sahabat; b. dokter pribadi; c. rohaniwan; d. penasihat hukum; e. guru; dan f. pengurus dan atau anggota organisasi sosial kemasyarakatan. (2) Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dicatat dalam daftar kunjungan. (3) Setiap pengunjung harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang menahan.

Pasal 38

(1) Setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya (1) satu ruangan untuk menerima kunjungan. (2) Dalam ruangan kunjungan untuk pensihat hukum, disediakan alat tulis dan pembicaraan mereka tidak boleh didengar siapapun, tetapi harus diawasi oleh Petugas.

Pasal 39

(1) Petugas jaga tahanan berwenang : a. memeriksa dan meneliti surat izin kunjungan dari pejabat yang berwenang menahan; dan b. memeriksa dan atau menggeledah pengunjung termasuk barang-barang bawaannya. (2) Dalam hal ditemukan surat izin atau surat keterangan palsu atau adanya barang-barang bawaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengunjungi tahanan, serta diproses lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Penyidik, penuntut umum, hakim, dan pejabat terkait lainnya, karena jabatannya dapat mengunjungi tahanan dalam daerah hukumnya dengan menunjukkan surat tugas.