PP

Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang PENETAPAN UNIVERSITAS GAJAHMADA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA

PP Nomor 153 Tahun 2000

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan : 1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada sebagai universitas Badan Hukum Milik Negara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi; 2. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional yang bertanggung jawab atas pendidikan tinggi; 3. Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam mewakili Pemerintah di bidang keuangan yang mempunyai kewenangan dalam setiap pemisahan harta kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal maupun pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Majelis Wali Amanat adalah organ Universitas Gadjah Mada yang berfungsi mewakili Pemerintah dan masyarakat; 5. Dewan audit adalah organ Universitas Gadjah Mada secara independen melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan universitas untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat; 6. Senat Akademik adalah badan normative tertinggi Universitas Gadjah Mada di bidang akademik yang terdiri dari Rektor, para Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Guru Besar, Wakil Dosen bukan Guru Besar yang dipilih melalui pemilihan, Kepala Perpustakaan Universitas Gadjah Mada dan unsur lain yang ditetapkan oleh Senat akademik; 7. Majelis Guru Besar adalah unsur Universitas Gadjah Mada yang berfungsi melakukan pembinaan kehidupan akademik dan integritas moral serta etika dalam lingkungan civitas akademika Universitas Gadjah Mada; 8. Rektor adalah Pimpinan Universitas Gadjah Mada yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Gadjah Mada; 9. Dekan adalah Pimpinan fakultas dalam lingkungan Universitas Gadjah Mada yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di fakultasnya masing-masing; 10. Strategi adalah strategi yang direncanakan untuk mencapai tujuan, beserta program-programnya yang berjangka waktu 5 (lima) tahun; 11. Rencana Kerja dan anggaran adalah penjabaran Rencana strategi dalam rencana kerja tahunan dan anggaran pengeluaran dan pendapatan tahunan; 12. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat; 13. Masyarakat Universitas adalah sivitas akademika Universitas Gadjah Mada. BAB II …

BAB VI

MAJELIS WALI AMANAT

Pasal 9

Koreksi

(1) Majelis Wali Amanat adalah organ Universitas yang mewakili kepentingan Pemerintah, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Universitas; (2) Unsur-unsur Majelis Wali Amanat adalah : a. Menteri; b. Masyarakat Umum; c. Senat Akademik; d. Rektor. dan e. Masyarakat Universitas. (3) Anggota … (3) Anggota Majelis Wali Amanat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Senat akademik; (4) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili Menteri ditetapkan oleh Menteri; (5) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili Masyarakat Umum diusulkan oleh Senat Akademik; (6) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur Senat Akademik dipilih dan diusulkan oleh Senat Akademik; (7) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur Rektor tidak dapat dipilih sebagai Ketua dan tidak memiliki hak suara dalam hal terjadi pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara; (8) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili Masyarakat Universitas dipilih diantara mereka; (9) Majelis Wali Amanat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang berasal dan dipilih dari dan oleh Majelis Wali Amanat untuk masa jabatan 2,5 (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan; (10) Anggota Majelis Wali Amanat mempunyai hak suara yang sama kecuali dalam pemilihan Rektor. Dalam pemilihan Rektor anggota dari unsur Menteri memiliki 35 persen hak suara dari semua hak suara; (11) Anggota Majelis Wali Amanat diangkat untuk 5 (lima) tahun masa tugas dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan pengangkatan kembali tidak boleh melebihi 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut; (12) Tata cara pemilihan dan pengusulan anggota dari unsur Senat Akademik, unsur Universitas, unsur Masyarakat Umum, dan Masyarakat Universitas termasuk komposisinya dan jumlah setiap unsurnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10

(1) Tugas-tugas Majelis Wali Amanat adalah : a. MENETAPKAN kebijakan umum Universitas dalam bidang non akademik; b. mengangkat dan memberhentikan Pimpinan; c. mengesahkan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan; d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan Universitas; e. melakukan penilaian terhadap kinerja Pimpinan; f. bersama Pimpinan menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri; g. menangani penyelesaian tertinggi atas masalah-masalah yang ada di Universitas. (2) Majelis Wali Amanat dapat mendelegasikan kewenangannya secara tertulis kepada Rektor untuk tugas-tugas tertentu; (3) Ketentuan … (3) Ketentuan tentang penugasan dan macam tugas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; (4) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Majelis Wali Amanat dibebankan pada anggaran Universitas.

Pasal 11

Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat dilarang memangku jabatan rangkap sebagai : 1. pimpinan dan jabatan struktural lainnya pada perguruan tinggi lain; 2. jabatan struktural pada instansi atau lembaga pemerintah pusat dan daerah; 3. jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Universitas.

BAB VIII

SENAT AKADEMIK

Pasal 14

Koreksi

(1) Senat Akademik adalah badan normatif tertinggi dalam bidang akademik; (2) Senat Akademik terdiri atas unsur : a. Pimpinan Universitas; b. Dekan Fakultas; c. Guru Besar; d. Dosen bukan Guru Besar; e. Kepala Perpustakaan, dan f. unsur lain yang ditetapkan kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga. (3) Senat Akademik diketuai oleh seorang Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris yang keduanya dipilih oleh dan dari para anggota untuk 2,5 (dua setengah) tahun masa jabatan dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak melebihi 2 (dua) kali masa jabatan; (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Akademik dapat membentuk komisi-komisi atau panitia yang beranggotakan anggota Senat Akademik dan bila dipandang perlu di tambah anggota lain; (5) Anggota Senat Akademik dipilih dan diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan; (6) Tata cara pemilihan anggota Senat akademik, komposisi, jumlah setiap unsurnya, serta tata cara rapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 15 …

Pasal 15

(1) Tugas Senat Akademik adalah : a. memberikan masukan kepada Menteri tentang penilaian atas kinerja Majelis Wali Amanat; b. menyusun kebijakan akademik Universitas, mengesahkan gelar, serta peraturan-peraturan program diploma; c. menyusun kebijakan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian sivitas akademika; d. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Universitas; e. memberi masukan kepada Majelis Wali Amanat berdasarkan penilaiannya atas kinerja Pimpinan dalam masalah akademik; f. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; g. memberi masukan kepada Pimpinan dalam penyusunan Rencana strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran; h. melaksanakan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan universitas; i. merumuskan tata tertib kehidupan kampus. (2) Hasil penyusunan dan perumusan pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Wali Amanat untuk ditetapkan. (3) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Senat Akademik dibebankan pada anggaran Universitas.

BAB X

PIMPINAN UNIVERSITAS

Pasal 17

Koreksi

(1) Pimpinan universitas terdiri dari Rektor yang dibantu oleh beberapa orang Wakil Rektor; (2) Jumlah dan pembidangan tugas Wakil Rektor ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Majelis Wali Amanat; (3) Anggota Pimpinan universitas harus memenuhi persyaratan untuk mampu melaksanakan perbuatan hukum; (4) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sama dengan Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum.

Pasal 18

(1) Rektor universitas diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat melalui suatu pemilihan dengan suara yang dimiliki unsur Menteri adalah 35 persen dari seluruh suara yang sah dan 65 persen sisanya dibagi rata kepada setiap anggota lainnya; (2) Calon Rektor universitas diajukan oleh Senat akademika universitas kepada Majelis Wali Amanat melalui suatu proses pemilihan; (3) Anggota pimpinan universitas lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, yang kemudian dilaporkan kepada Majelis Wali Amanat; (4) Anggota Pimpinan diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pasal 19 …

Pasal 19

Calon Rektor harus memenuhi persyaratan utama sebagai berikut : a. berkewarganegaraan INDONESIA; b. sehat jasmani dan rohani; c. berpendidikan doktor; d. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi; e. memiliki jiwa kewirausahaan; f. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi.

Pasal 20

(1) Tatacara pemilihan Rektor universitas dapat dilakukan melalui pembentukan panitia oleh Majelis Wali Amanat yang bertugas menyeleksi bakal calon Rektor melalui mekanisme kompetisi terbuka, baik yang berasal dari dalam maupun luar universitas; (2) Majelis Wali amanat dapat meminta pertimbangan kepada Senat Akademik dan Majelis Guru Besar terhadap bakal calon Rektor sebelum dilaksanakan pemilihan; (3) Pemilihan Rektor dilakukan dalam suatu rapat terbuka Majelis Wali Amanat yang dipimpin oleh Ketua Majelis Wali Amanat; (4) Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak diangkat sebagai Rektor melalui keputusan Majelis Wali Amanat.

Pasal 21

Tugas pimpinan universitas adalah : 1. menyusun Rencana Strategis berdasarkan kebijakan umum Majelis Wali Amanat yang memuat sasaran dan tujuan universitas yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; 2. menyusun Rencana Kerja dan anggaran Tahunan universitas; 3. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dengan MENETAPKAN peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum; 4. mengelola seluruh kekayaan universitas dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan universitas; 5. membina tenaga kependidikan, peserta didik, tenaga administrasi, dan golongan tenaga kerja lain yang ditetapkan oleh universitas; 6. membina … 6. membina hubungan dengan alumni, lingkungan universitas dan masyarakat pada umumnya; 7. menyelenggarakan pembukuan universitas; 8. melaporkan secara berkala kepada Majelis Wali Amanat mengenai kemajuan universitas; 9. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada menteri bersama Majelis Wali Amanat; 10. mengangkat dan memberhentikan tenaga pendidikan, tenaga administrasi, dan golongan tenaga kerja lain yang ditetapkan oleh universitas; 11. mengangkat pimpinan fakultas dan pimpinan unit-unit yang berada di bawahnya; 12. mengangkat Guru Besar yang diusulkan oleh Senat akademik universitas dan Majelis Guru Besar; 13. mendelegasikan pelaksanaan tugas pimpinan universitas di tingkat fakultas dan unit lain kepada pimpinan fakultas dan pimpinan unit lain di lingkungan universitas; 14. dapat mendirikan, membubarkan, dan/atau menggabungkan fakultas-fakultas yang mengelola dan melaksanakan satu atau lebih program studi yang dapat tersusun atas jurusan/bagian, dan unit-unit pelaksana akademik lainnya yang dipandang perlu, atas persetujuan Senat Akademik universitas.

Pasal 22

(1) Rektor dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada salah seorang atau para wakil Rektor atau seseorang yang memiliki kualifikasi dan legalitas untuk tugas yang dimaksud; (2) Pimpinan mewakili universitas di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan universitas; (3) Pimpinan tidak berhak mewakili universitas, jika : a. terjadi perkara di depan pengadilan antara universitas dan Rektor atau dengan siapapun yang ditunjuknya; b. mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan universitas; (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Majelis Wali Amanat dapat menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan universitas.

Pasal 23

Pimpinan universitas dilarang merangkap jabatan sebagaimana tersebut berikut ini : a. Pimpinan dan jabatan struktural lembaga universitas atau lembaga pendidikan lain; b. Pimpinan badan usaha di dalam maupun di luar lingkungan universitas; c. Jabatan struktural lainnya dalam instansi pemerintah pusat dan daerah; d. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan universitas. BAB XI …

BAB XI

FAKULTAS

Pasal 24

Koreksi

(1) Fakultas merupakan unit pelaksana akademik Universitas yang mengelola dan melaksanakan satu atau lebih Program Studi yang dapat tersusun atas Jurusan/Bagian, Laboratorium, Studio, dan unit-unit pelaksana akademi lain yang dianggap perlu; (2) Fakultas bertugas menyelenggarakan program pendidikan S-1 dan program-program lain yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi; (3) Fakultas dapat menyelenggarakan program S-0, S-2, S-3 sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia; (4) Pimpinan Fakultas adalah Dekan. Dalam menjalankan tugasnya, Dekan dibantu oleh para Wakil Dekan; (5) Dekan bertanggung jawab kepada Rektor; (6) Dekan mengatur serta memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina tenaga akademik, tenaga administrasi, dan mahasiswa; (7) Para Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan; (8) Penyelenggaraan rapat-rapat Fakultas diatur, dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25

(1) Masa jabatan Dekan dan para Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak melebihi (2) dua kali masa jabatan berturut-turut; (2) Dekan Fakultas dan para Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat atas usul Rektor; (3) Syarat-syarat dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Dekan dan para Wakil Dekan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26

(1) Senat Akademik Fakultas merupakan badan normatif tertinggi di lingkungan Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas untuk Fakultas; (2) Senat akademik Fakultas terdiri atas Guru Besar, Guru Besar Luar Biasa, Dekan dan para Wakil Dekan, Ketua Jurusan/Bagian, dan Dosen yang memenuhi persyaratan; (3) Senat … (3) Senat akademik Fakultas diketuai/dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris; (4) Persyaratan menjadi anggota Senat Akademik Fakultas dan tata cara pemilihan Ketua serta Sekretaris Senat Akademik Fakultas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 27

(1) Tugas Senat Akademik Fakultas adalah : a. merumuskan rencana dan kebijakan akademik Fakultas; b. melakukan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian dosen di lingkungan Fakultas; c. merumuskan norma dan tolok ukur bagi pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas, dan menilai pelaksanaan tugas Pimpinan Fakultas; d. memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran pengelolaan Fakultas. (2) Senat Akademik Fakultas berhak meminta penjelasan Dekan tentang hal-hal yang dianggap perlu; (3) Senat Akademik Fakultas dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Dekan untuk melaksanakan tugas tertentu Senat; (4) Senat Akademik Fakultas berhak membentuk komisi-komisi dan atau kepanitiaan dalam melaksanakan kewajibannya; (5) Tata cara rapat dan pengambilan keputusan oleh Senat Akademik Fakultas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; (6) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Senat Akademik Fakultas dibebankan pada anggaran Fakultas.

BAB XVIII

PERENCANAAN DAN ANGGARAN

Pasal 40

Koreksi

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), penyelenggaraan Universitas didasarkan pada Rencana Strategis; (2) Rencana Strategis adalah strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan program yang jangka berwaktu 5 (lima) tahunan, yang memuat sekurang-kurangnya memuat antara lain : a. evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis sebelumnya; b. evaluasi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang ada pada saat itu; c. asumsi … c. asumsi yang dipakai dalam menyusun Rencana Strategis; d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja, serta indikator kinerja Universitas untuk periode perencanaan berikutnya.

Pasal 41

Rencana Strategis disusun oleh Pimpinan setelah memperoleh masukan dari Senat Akademik Universitas, dan diajukan kepada Majelis Wali Amanat untuk dibahas dan disyahkan.

Pasal 42

(1) Pembiayaan untuk penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Universitas berasal dari : a. Pemerintah; b. Masyarakat; c. Usaha dan tabungan Universitas; d. Pihak luar negeri. (2) Dana dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdiri atas : a. Anggaran Rutin; b. Anggaran Pembangunan. (3) Universitas mengalokasikan anggaran yang berasal dari masyarakat sebagai pendamping dana yang diperoleh dari pemerintah dalam pembiayaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2); (4) Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran pembangunan untuk pembiayaan pembangunan investasi dan pengembangan universitas melalui mekanisme yang berlaku, sesuai dengan program dan prioritas; (5) Penerimaan universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) b bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 43

(1) Rencana Kerja dan Anggaran Universitas adalah penjabaran Rencana strategis dalam Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Pengeluaran dan Pendapatan Tahunan; (2) Rencana Kerja dan Anggaran Universitas diajukan kepada Majelis Wali Amanat selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai; (3) Rencana … (3) Rencana Kerja dan Anggaran disahkan oleh Majelis Wali Amanat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan; (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran yang diajukan belum disahkan oleh Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam ayat yang terdahulu, Rencana tersebut dapat dijalankan tanpa pengesahan Majelis Wali Amanat.

Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang PENETAPAN UNIVERSITAS GAJAHMADA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

Pasal 13

BAB VIII

Pasal 14

Pasal 15

BAB IX

Pasal 16

BAB X

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB XI

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB XII

Pasal 28

BAB XIII

Pasal 29

BAB XIV

Pasal 30

BAB XV

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB XVI

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB XVII

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

BAB XVIII

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

BAB XIX

Pasal 44

BAB XX

Pasal 45

Pasal 46

BAB XXI

Pasal 47

BAB XXII

Pasal 48

BAB XXIII

Pasal 49

BAB XXIV

Pasal 50