PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2007 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH NEGARA QATAR TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF THE REPUBLIK OF INDONESIA AND THE GOVERMENT OF THE STATE OF QATAR FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)

PERPRES Nomor 87 Tahun 2007

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah Negara Qatar tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan (Agreement between the Government of the Republik of INDONESIA and the Government of The State of Qatar for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income) yang telah ditandatangani pada tanggal 30 April 2006 di Doha, Qatar yang naskah aslinya dalam Bahasa INDONESIA, Bahasa Arab dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.

Pasal 2

Pasal 3

Koreksi

PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM 1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain: (a) i) istilah "INDONESIA" meliputi wilayah Republik INDONESIA sebagaimana ditentukan dalam perundang- undangannya dan daerah sekitarnya dimana Republik INDONESIA memiliki kedaulatan, hak-hak kedaulatan atau yurisdiksi sesuai ketentuan-ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa atas Hukum Laut, 1982, dan ii) istilah "Qatar" berarti daratan dan perairan dalam serta teritorial dari Negara Qatar yang termasuk ruang udara diatasnya dan zona ekonomi serta landas kontinen terhadap mana Negara Qatar memiliki hak-hak kedaulatan dan yurisdiksi sesuai ketentuan hukum internasional dan hukum-hukum serta peraturan-peraturan nasionalnya; (b) istilah "orang/badan" meliputi orang pribadi, perseroan dan setiap kumpulan dari orang-orang dan/atau badan-badan yang diperlakukan sebagai suatu entitas untuk keperluan perpajakan. Dalam hal Qatar, istilah tersebut ikut meliputi Pemerintah Negara Qatar dan pemerintah daerahnya; (c) istilah "perseroan" berarti setiap badan hukum atau setiap entitas yang untuk tujuan pemungutan pajak diperlakukan sebagai suatu badan hukum. (d) istilah "perusahaan dari suatu Negara pihak pada persetujuan" dan "perusahaan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan" berarti berturut-turut suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan; (e) istilah "lalu lintas internasional" berarti setiap pengangkutan oleh kapal laut atau pesawat udara yang dilakukan oleh suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan, kecuali jika kapal laut atau pesawat udara itu sematamata dioperasikan antara tempat-tempat di Negara pihak lainnya pada Persetujuan. (f) istilah "pejabat yang bersenang" berarti : i) dalam hal INDONESIA : Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah, dan ii) dalam hal Qatar: Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah; (g) istilah "warganegara" berarti : i) setiap orang pribadi yang menjadi penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan; ii) setiap badan hukum, persekutuan atau asosiasi yang karena statusnya mempunyai kekuatan hukum di suatu Negara pihak pada Persetujuan; (h) istilah "pajak" berarti pajak INDONESIA atau pajak Qatar, bergantung pada masalahnya. 2. Sehubungan dengan penerapan Persetujuan oleh salah satu Negara pihak pada Persetujuan, setiap istilah yang tidak dirumuskan dalam Persetujuan ini kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain, mempunyai arti menurut perundang-undangan Negara itu untuk kepentingan perpajakan dimana Persetujuan ini berlaku, pengertian apapun menurut perundang-undangan perpajakan dari Negara itu yang berlaku melampaui pengertian yang diberikan pada istilah itu menurut perundang-undangan lainnya dan Negara tersebut.

Pasal 4

Koreksi

PENDUDUK 1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan"berarti setiap orang dan badan, yang menurut perundang-undangan Negara tersebut, dapat dikenakan pajak Negara itu berdasarkan domisilinya, tempat kediamannya, tempat kedudukan manajemennya ataupun atas dasar lainnya yang sifatnya serupa, dan juga termasuk Negara itu beserta bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya. Namun demikian, istilah ini tidak mencakup orang dan badan yang terutang pajak di Negara tersebut hanya atas dasar penghasilan dari sumber-sumber di Negara itu. 2. Jika seseorang menurut ketentuan-ketentuan pada ayat 1 menjadi penduduk di kedua Negara pihak pada Persetujuan, maka statusnya akan ditentukan sebagai berikut : (a) ia kan dianggap sebagai penduduk Negara di mana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya, apabila ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia di kedua Negara, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara di mana terdapat hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (pusat kepentingan-kepentingan pokok). (b) jika Negara di mana pusat kepentingan-kepentingan pokoknya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di salah satu Negara, maka ia akan dianggap sebagai penduduk Negara dimana ia biasanya berdiam; (c) jika ia mempunyai tempat kebiasaan berdiam di kedua Negara pihak pada Persetujuan atau sama sekali tidak mempunyai di salah satu Negara tersebut maka ia akan dianggap sebagai penduduk Negara pihak pada Persetujuan dimana ia menjadi warganegara; (d) jika status kependudukan seseorang tidak dapat ditentukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam sub- ayat (a), (b) dan (c) diatas, maka pejabat-pejabat berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan menyelesaikan masalahnya melalui persetujuan bersama. 3. Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 1 suatu badan selain orang merupakan penduduk dari kedua Negara pihak pada Persetujuan, maka pihak yang berwenang Negara-negara tersebut akan menyelesaikan masalahnya melalui persetujuan bersama.

Pasal 5

Koreksi

BENTUK USAHA TETAP 1. Untuk kenpentingan Persetujuan ini, istilah "bentuk usaha tetap" berarti suatu tempat usaha tetap dimana seluruh atau sebagian usaha suatu perusahaan dijalankan. 2. Istilah "bentuk usaha tetap" terutama meliputi : (a) suatu tempat kedudukan menajamen; (b) suatu cabang; (c) suatu kantor; (d) suatu pabrik; (e) suatu bengkel; (f) suatu gudang atau tempat penyimpanan barang sebagai tempat penjualan; (g) suatu pertanian atau perkebunan; (h) suatu tambang, suatu sumur minyak atau gas, suatu penggalian atau tempat eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam, rig untuk pengeboran atau kapal yang digunakan untuk eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam. 3. Isitilah "bentuk usaha tetap" juga meliputi : (a) suatu bangunan, suatu konstruksi, proyek perakitan atau proyek instalasi atau kegiatan pengawasan yang ada hubungan dengan proyek tersebut, tetapi hanya apabila bangunan proyek atau kegiatan tersebut berlangsung untuk masa lebih dari 6 (enam) bulan; (b) pemberian jasa termasuk jasa konsultan yang dilakukan oleh suatu perusahaan melalui karyawannya atau orang lain yang dipekerjakan oleh perusahaan itu untuk tujuan tersebut, tetapi hanya apabila kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung (untuk proyek yang sama atau ada kaitannya) disuatu Negara dalam masa atau masa-masa yang berjumlah lebih dari 6 (enam) bulan dalam jangka waktu dua belas bulan. 4. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dari Pasal ini, istilah "bentuk usaha tetap" dianggap tidak meliputi: (a) penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata dengan maksud untuk menyimpan atau memamerkan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan; (b) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk disimpan atau dipamerkan; (c) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk diolah oleh perusahan lain; (d) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk pembelian barang-barang atau barang dagangan atau untuk mengumpulkan keterangan-keterangan bagi keperluan perusahaan; (e) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk tujuan periklanan atau untuk memberikan keterangan-keterangan; (f) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud menjalankan setiap kegiatan lainnya yang bersifat persiapan atau penunjang bagi perusahaan; (g) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk melakukan gabungan kegiatan-kegiatan seperti disebutkan pada sub-ayat (a) sampai dengan sub-ayat (f), sepanjang hasil penggabungan semua kegiatan-kegiatan tempat usaha tetap tersebut bersifat persiapan atau penunjang. 5. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2, apabila orang atau badan-kecuali agen yang bertindak bebas sebagaimana berlaku ayat 7 terbiasa bertindak di suatu Negara pihak pada Persetujuan atas nama perusahaan yang berkedudukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, maka perusahaan tersebut dianggap memiliki bentuk usaha tetap di Negara yang disebutkan pertama atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan tersebut, jika ia: (a) mempunyai atau biasa melakukan wewenang untuk menutup kontrak-kontrak atas nama perusahaan tersebut, kecuali kegiatan itu hanya terbatas pada apa yang diatur dalam ayat 4, yang meskipun dilakukan melalui suatu tempat usaha tetap, tempat tersebut bukan merupakan bentuk usaha tetap sesuai dengan ketentuan ayat tersebut; atau (b) tidak mempunyai wewenang seperti itu, tetapi terbiasa melakukan pengurusan persediaan barang-barang atau barang dagangan di Negara yang disebut pertama dimana secara teratur ia menyerahkan barang-barang atau barang dagangan atas nama perusahaan tersebut; atau (c) membuat atau mengolah di Negara tersebut untuk keperluan barang-barang perusahaan atau barang dagangan milik perusahaan. 6. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya pada Pasal ini, suatu perusahaan asuransi dari Negara pihak pada Persetujuan kecuali dalam hal reasuransi, akan dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan jika perusahaan tersebut memungut premi di wilayah negara pihak lainnya atau menanggung resiko yang terjadi disana melalui orang atau badan selain agen yang berkedudukan bebas terhadap mana berlaku Pasal 7. 7. Suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan tidak akan dianggap mempunyai suatu bentuk usaha tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan hanya semata-mata karena perusahaan itu menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui makelar, komisioner umum atau agen lainnya yang bertindak bebas; sepanjang orang atau badan tersebut bertindak dalam rangka kegiatan usahanya yang lazim. Namun demikian, bilamana kegiatan agen dimaksud seluruhnya atau hampir seluruhnya dilakukan untuk perusahaan itu, maka ia tidak akan dianggap sebagai agen yang bertindak bebas dalam pengertian ayat ini. 8. Jika suatu perseroan yang berkedudukan disuatu Negara pihak pada Persetujuan menguasai atau dikuasai oleh perseroan yang berkedudukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, ataupun menjalankan usaha di Negara pihak lainnya itu (baik melalui suatu bentuk, usaha tetap ataupun dengan suatu cara lain), maka hal itu tidak dengan sendirinya akan berakibat bahwa salah satu dari Perseroan itu merupakan bentuk usaha tetap dari yang lainnya.

Pasal 7

Koreksi

LABA USAHA 1. Laba suatu perusahaan dari Negara pihak Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali jika perusahaan itu menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap. Apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud diatas, laba perusahaan itu dapat dikenakan pajak di negara lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari : (a) bentuk usaha tetap tersebut; (b) penjualan yang dilakukan di Negara lainnya atas barang-barang atau barang dagangan yang sama atau serupa jenisnya dengan yang dijual melalui bentuk usaha tetap itu; atau (c) kegiatan-kegiatan usaha lainnya yang dijalankan di Negara lain itu yang sama atau serupa jenisnya dengan yang dilakukan melalui bentuk usaha tetap itu. 2. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan ayat 3, jika suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, maka yang akan diperhitungkan sebagai laba bentuk usaha tetap itu oleh masing-masing negara ialah, laba yang diperolehnya seandainya bentuk usaha tetap tersebut merupakan suatu perusahaan yang terpisah dan bertindak bebas yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sama atau serupa, dalam keadaan yang sama atau serupa, dalam keadaan yang sama atap serupa, dan mengadakan hubungan yang sepenuhnya bebas dengan perusahaan yang memiliki bentuk usaha tetap itu. 3. Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, dapat dikurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan usaha dari bentuk usaha tetap itu termasuk biaya-biaya pimpihan dan biaya-piaya administrasi umum baik yang dikeluarkan di Negara dimana bentuk usaha tetap itu berada ataupun di tempat lain, yang diperkenankan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum domestik Negara pihak pada Persetujuan dimana bentuk usaha tetap tersebut berada. 4. Demi penerapan ayat-ayat terdahulu, besarnya laba bentuk usaha tetap harus ditentukan dengan cara yang sama dari tahun ke tahun, kecuali jika terdapat alasan yang kuat dan cukup untuk melakukan penyimpangan. 5. Jika dalam jumlah laba termasuk bagian-bagian penghasilan yang diatur secara tersendiri pada pasal-pasal lain dalam Persetujuan ini, maka ketentuan pasal-pasal tersebut akan terpengaruh oleh ketentuan-ketentuan pasal ini.

Pasal 9

Koreksi

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA 1. Apabila (a) suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, atau (b) orang atau badan yang sama baik secara langsung maupun tidak lahgsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan dati Negara pihak pada persetujuan dan suatu perusahaan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan. dan dalam kedua hal itu antara kedua perusahaan dimaksud dalam hubungan dagangnya atau hubungan keuangannya diadakan atau diterapkan syarat-syarat yang menyimpang dari yang lazimnya berlaku antara perusahaan-perusahaan yang sama sekali bebas satu sama lain, maka setiap laba yang seharusnya diterima oleh salah satu perusahaan jika syarat-syarat itu tidak ada, namun tidak diterimanya karena adanya syarat- syarat tersebut, dapat ditambahkan pada laba perusahaan itu dan dikenakan pajak. 2. Apabila suatu Negara pihak pada Persetujuan melakukan pembetulan atas laba suatu perusahaan di Negara itu dan dikenakan pajak dan bagian laba yang dibetulkan itu adalah juga merupakan laba perusahaan yang telah dikenakan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan dan laba tersebut adalah laba yang memang seharusnya diperoleh perusahaan di Negara yang disebut pertama seandainya berdasarkan syarat- syarat yang dibuat antara kedua perusahaan yang sepenuhnya bebas negara pihak lainnya pada Persetujuan akan melakukan penyesuaian-penyesuaian atas jumlah laba yang dikenakan pajak dari perusahaan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan tersebut. Dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian itu, diharuskan untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam Persetujuan ini dan apabila dianggap perlu pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara saling berkonsultasi. 3. Negara pihak pada Perusahaan tidak akan melakukan pembetulan laba perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila batas waktu yang diberikan oleh UNDANG-UNDANG masing-masing Negara telah dilampaui.

Pasal 10

Koreksi

DIVIDEN 1. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada persetujuan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lain tersebut. 2. Namun demikian, dividen tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan dimana perusahaan yang membayarkan dividen adalah penduduknya dan bersesuaian dengan UNDANG-UNDANG Negara tersebut, namun apabila pemilik saham yang menikmati dividen merupakan penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan maka pajak yang dikenakan oleh Negara yang disebut pertama tidak akan melebihi 10 (sepuluh) persen dari jumlah bruto dividen. Ayat ini tidak akan mempengaruhi pemajakan perseroan dalam hubungan dengan laba selain dividen yang dibayarkan. 3. Istilah "dividen" sebagaimana digunakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari saham-saham, atau hak-hak lainnya yang bukan merupakan surat-surat piutang, yang berhak atas pembagian laba, demikian pula penghasilan lainnya dari hak- hak perseroan yang diperlakukan sama dalam pengenaan pajaknya sebagai penghasilan dari saham-saham oleh UNDANG-UNDANG perpajakan Negara dimana perseroan yang membagikan dividen itu berkedudukan. 4. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 tidak akan berlaku apabila pemilik saham yang menikmati dividen, yang merupakan penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan, melakukan kegiatan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, dimana perseroan yang membayarkan dividen itu berkedudukan, melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau menjalankan pekerjaan bebas dengan suatu tempat usaha tetap yang berada di sana dan pemilikan saham-saham yang menghasilkan dividen itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya berlaku ketentuan- ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14. 5. Apabila suatu badan yang merupakan penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan memperoleh laba atau penghasilan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan, Negara tersebut tidak dapat mengenakan pajak atas dividen yang dibayarkan oleh perusahaan, kecuali sepanjang dividen itu dibayarkan kepada penduduk Negara pihak lain tersebut atau sepanjang dividen tersebut ditujukan kepada "bentuk usaha tetap" atau perwakilan tetap yang berada di Negara pihak lainnya tersebut, atau mengenakan pajak atas laba perusahaan yang belum dibagi, meskipun dividen atau laba yang belum dibagi tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan penghasilan yang berasal dari Negara lainnya tersebut. 6. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan lainnya dari persetujuan ini apabila suatu perseroan yang menjadi penduduk dari suatu Negara pihak pada Peretujuan memiliki bentuk usaha tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, laba dari bentuk usaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan sesuai dengan peraturan perundang- undangannya, namun besarnya pajak tambahan dimaksud tidak akan melebihi 10 (sepuluh) persen dari jumlah laba tersebut setelah dikurangkan dengan pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya atas penghasilan yang dikenakan di Negara lainnya tersebut. 7. Ketentuan ayat 6 dari Pasal ini tidak akan mempengaruhi ketentuan yang terkandung dalam setiap kontrak bagi hasil yang berhubungan dengan minyak bumi dan gas, dan kontrak kerja bagi sektor-sektor pertambagan lainnya, yang disepakti oleh suatu Negara pihak pada Persetujuan, bagian-bagiannya, perusahaan minyak bumi dan gas negara yang berkaitan atau entitas lainnya beserta orang/badan yang merupakan penduduk Negara pihak pada Persetujuan lainnya.

Pasal 11

Koreksi

BUNGA 1. Bunga yang berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara pihak pada persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan tersebut. 2. Namun demikian, bunga tersebut dapat pula dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan dimana bunga itu timbul berdasarkan perundang-undangan di Negara itu, tetapi apabila pemberi pinjaman yang menerima bunga adalah penduduk Negara pihak pada Persetujuan lainnya pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10 (sepuluh) persen dari jumlah bruto bunga. Pihak-pihak yang berwenang dari Negara-negara pihak pada Persetujuan akan MENETAPKAN cara penerapan pembatasan ini melalui kesepakatan bersama. 3. Menyimpang dari ketentuan ayat 2, bunga yang timbul di Negara pihak pada Persetujuan dan berasal dari pemerintah Negara pihak lainnya pada persetujuan termasuk pemerintah daerahnya, bagian ketatanegaraannya, Bank Sentral atau setiap institusi keuangan yang dikuasai oleh pemerintah, yang modalnya secara keseluruhan dimiliki oleh Pemerintah Negara pihak lainnya pada Persetujuan, seperti yang telah disetujui dari waktu ke waktu diantara pejabat yang berwenang Negara pihak pada Persetujuan akan dibebaskan dari pengenaan pajak di Negara yang disebut pertama. 4. Istilah "bunga" yang dimaksud dalam Pasal ini berarti penghasilan dari semua jenis tagihan hutang, baik yang dijamin dengan hipotik maupun yang tidak, dan baik yang mempunyai hak atas pembagian laba maupun yang tidak dan khususnya, penghasilan dari surat-surat berharga Negara dan surat-surat obligasi atau surat-surat hutang, termasuk premi dan hadiah yang terikat pada surat-surat berharga, obligasi atau surat-surat hutang tersebut, demikian pula semua penghasilan yang dipersamakan dengam penghasilan dari negara-negara dimana penghasilan itu berasal, termasuk bunga atas pembayaran yang tertunda, 5. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan ayat 2 tidak akan berlaku apabila pemberi pinjaman yang menikmati bunga tadi berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan, melakukan kegiatan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan dimana tempat bunga itu berasal, melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau menjalankan pekerjaan bebas di Negara lainnya melalui suatu tempat usaha tetap yang berada di sana, dan tagihan hutang yang menghasilkan bunga itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu, atau dengan kegiatan-kegiatan usaha seperti dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 huruf (c), Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya, berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14, 6. Bunga dianggap berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan apabila yang membayarkan bunga adalah Negara itu sendiri, bagian ketatanegaraannya, pemerintah daerahnya atau penduduk Negara tersebut Namun demikian, apabila orang atau badan yang membayar bunga itu, tanpa memandang apakah ia penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan atau tidak, mempunyai bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap di suatu Negara pihak pada Persetujuan dimana bunga yang dibayarkan menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap tersebut, maka bunga itu akan dianggap berasal dari Negara pihak pada Persetujuan dimana bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu berada. 7. Jika karena alasan adanya hubungan istimewa antara pembayar bunga dengan pemilik yang menikmati bunga atau antara keduanya dengan orang atau badan lain dengan memperhatikan besarnya tagihan hutang yang menghasilkan bunga itu, jumlah bunga yang dibayarkan melebihi jumlah yang seharusnya disetujui antara pembayar dan pemilik yang menikmati bunga seandainya hubungan istimewa itu tidak ada, maka ketentuan- ketentuan Pasal ini akan berlaku hanya atas jumlah yang telah disetujui tersebut. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran tersebut akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan masing-masing Negara pihak pada Persetujuan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini.

Pasal 12

Koreksi

ROYALTI 1. Royalti yang berasal dari Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk dari suatu Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di negara lain tersebut. 2. Namun demikian, royalti tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan dimana royalti tersebut berasal dan sesuai dengan UNDANG-UNDANG Negara tersebut, tetapi apabila pemilik hak yang menikmati royalti itu adalah penduduk dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan, maka pajak yang dikenakan tidak melebihi 5 (lima) persen dari jumlah bruto royalti. Para pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada persetujuan akan MENETAPKAN cara penerapan mengenai pembatasan ini melalui suatu persetujuan bersama. 3. Istilah "royalti" dalam pasal ini berarti pembayaran- pembayaran, apakah periodik atau tidak, dan dalam bentuk atau nama atau nomenklatur apapun sepanjang hal tersebut timbul sebagai pertimbangan untuk : (a) penggunaan, atau hak untuk menggunakan, setiap hak cipta, paten, pola atau model, rencana, formula rahasia atau proses, merek dagang atau hak atau properti lainnya yang sejenis; atau (b) penggunaan, atau hak untuk menggunakan, setiap peralatan industrial, komersial, atau keilmu pengetahuan; atau (c) pemberian pengetahuan atau informasi keilmu pengetahuan, teknikal, industrial, atau komersial; atau (d) setiap pemberian bantuan yang bersifat tambahan dan bersubsidi terhadap setiap properti atau hak yang dimaksud dalam subayat (a), setiap peralatan yang dimaksud dalam sub-ayat (b) atau setiap pengetahuan atau informasi yang dimaksud dalam sub-ayat (c); atau (e) penggunaan, atau hak untuk menggunakan : i) film-film gambar bergerak; atau ii) film-film atau video untuk penggunaan sehubungan dengan televisi; atau iii) pita-pita rekaman yang digunakan sehubungan dengan penyiaran radio. 4. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pihak yang memiliki hak menikmati royalti, yang merupakan penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan, menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan dimana royalti berasai, melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada disana, atau melakukan suatu pekerjaan bebas di Negara lainnya itu melalui suatu tempat usaha tetap, dan hak atau harta yahg menghasilkan royalti itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu atau dengan kegiatan-kegiatan usaha seperti dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) (c). Dalam hal demikian,bergantung pada masalahnya, berlaku ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14. 5. Royalti dapat dianggap berasal dari Negara pihak pada Persetujuah apabila pembayarannya adalah Negara itu sendiri, pemerintah daerah atau penduduk dari Negara tersebut. Namun demikian, apabila orang atau badan yang membayarkan royalti itu, tanpa memandang apakah ia penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan atau bukan, memiliki bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap di suatu Negara pihak pada Persetujuan dimana kewajiban membayar royalti timbul, dan royalti tersebut menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap tersebut, maka royalti ini dianggap berasal dan Negara dimana bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu berada. 6. Jika, karena alasan adanya hubungan istimewa antara pembayar dengan pemilik hak yang menikmati atau antara kedua-duanya dengan orang atau badan lain, berkenan dengan penggunaan hak atau keterangan yang mengakibatkan pembayaran itu, jumlah royalti yang dibayarkan itu melebihi jumlah yang seharusnya disepakati oleh pembayar dan pemilik hak seandainya tidak ada hubungan istimewa, maka ketentuan-ketentuan Pasal ini hanya akan berlaku terhadap jumlah yang disebut terakhir. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran tersebut akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan masing-masing Negara pihak pada persetujuan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini.

Pasal 15

Koreksi

PEKERJAAN DALAM HUBUNGAN KERJA 1. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal-pasal 16, 18, 19, 20 dan 21, gaji upah dan imbalan lainnya yang serupa yang diperoleh penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan karena pekerjaan dalam hubungan kerja hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali pekerjaan tersebut dilakukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan. Dalam hal demikian, maka imbalan yang diterima dari pekerjaan dimaksud dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya. 2. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1, imbalan yang diterima atau diperoleh penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dari pekerjaan yang dilakukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, hanya akan dikenakan pajak di Negara yang disebut pertama apabila : (a) penerima imbalan berada di Negara pihak lainnya itu dalam suatu masa atau masa-masa yang jumlahnya tidak melebihi 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam masa dua belas bulan yang dimulai atau diakhiri pada tahun takwin yang bersangkutan; dan (b) imbalan itu dibayarkan oleh, atau atas nama, pemberi kerja yang bukan merupakan penduduk Negara pihak lainnya tersebut; dan (c) imbalan itu tidak menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap yang dimiliki oleh pemberi kerja di Negara pihak lain tersebut. 3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dalam Pasal ini, imbalan yang diperoleh karena pekerjaan yang dilakukan di atas kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur lalu lintas internasional oleh suatu perusahaan dari satu Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan dimana tempat kedudukan manajemen efektif perusahaan tersebut berada. 4. Upah, gaji, tunjangan dan bonus yang diterima seorang pegawai perusahaan penerbangan atau pelayaran dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan ditempatkan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan akan dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan dimana tempat kedudukan manajemen efektif perusahaan berada, namun apabila suatu persetujuan penghindaran pajak berganda berlaku diantara Negara pihak pada persetujuan lainnya dan negara lainnya dimana pegawai tersebut adalah penduduknya, maka ia akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuan persetujuan yang berlaku.

Pasal 24

Koreksi

NON-DISKRIMINASI 1. Warganegara dari suatu Negara pihak pada Persetujuan tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban apapun sehubungan dengan pengenaan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, yang berbeda atau lebih memberatkan daripada pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban pihak, yang dikenakan atau dapat dikenakan terhadap warganegara dari Negara pihak lainnya dalam keadaan yang sama. 2. Pengenaan pajak atas bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, tidak akan dilakukan dengan cara yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan pengenaan pajak atas perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan-kegiatan yang sama di Negara pihak lainnya itu. Ketentuan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai mewajibkan suatu Negara pihak pada Persetujuan untuk memberikan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada persetujuan suatu potongan pribadi, keringanan-keringanan dan pengurangan-pengurangan untuk kepentingan pengenaan pajak berdasarkan status sipil atau tanggung jawab keluarga seperti yang diberikan kepada penduduknya sendiri. 3. Perusahaan-perusahaan di suatu Negara pihak pada persetujuan, yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki atau dikuasai baik langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih penduduk dari Negara pihak lainnya pada persetujuan, tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban apapun yang berkaitan dengan pengenaan pajak di Negara yang disebut pertama yang berlainan atau lebih memberatkan daripada pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban dimaksud yang dikenakan atau dapat dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan lainnya yang serupa di Negara yang disebut pertama. 4. Kecuali dimana ketentuah Pasal 9 ayat 1, Pasal 11 ayat 7 atau Pasal 12 ayat 6 berlaku, bunga, royalti dan pembayaran-pembayaran lain yang dibayarkan oleh perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada persetujuan dalam menentukan laba yang dapat dikenakan pajak atas perusahaan semacam, itu akan dapat dikurangkan dalam kondisi yang sama apabila hal itu dibayarkan kepada penduduk dari Negara yang disebut pertama. 5. Dalam Pasal ini istilah "perpajakan" berarti pajak-pajak yang merupakan subyek dari Persetujuan ini.

Pasal 26

Koreksi

PERTUKARAN INFORMASI 1. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan melakukan tukar menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini atau untuk melaksanakan UNDANG-UNDANG nasional Negara masing-masing mengenai pajak-pajak yang dicakup dalam Persetujuan sepanjang pengenaan pajak menurut UNDANG-UNDANG Negara yang bersangkutan tidak bertentangan dengan Persetujuan ini, khususnya untuk mencegah terjadinya penggelapan atau penyelundupan pajak. Setiap informasi yang diterima oleh suatu Negara pihak pada persetujuah harus dijaga kerahasiannya dengan cara yang sama seperti apabila informasi itu diperoleh berdasarkan perundang-undangan nasional Negara tersebut. Bagaimanapun, informasi yang dianggap rahasia itu hanya dapat diungkapkan kepada orang atau badan atau pejabat-pejabat termasuk pengadilan dan badan-badan administratif yang berkepentingan dalam penetapan atau penagihan pajak, pelaksanaan UNDANG-UNDANG atau penuntutan, atau dalam MEMUTUSKAN keberatan berkenaan dengan pajak-pajak yang dicakup dalam Persetujuan ini Orang atau badan atau para pejabat tersebut hanya boleh memberikan informasiitu untuk maksud tersebut diatas, namun demikian dapat juga mengungkapkan informasi itu dalam pengadilan umum atau dalam pembuatan keputusan-keputusan pengadilan. 2. Ketentuan-ketentuan ayat 1 tidak ditafsirkan sedemikian rupa sehingga membebankan kepada Negara pihak pada Persetujuan kewajiban : (a) untuk melaksanakan tindakan-tindakan administratif yang bertentangan dengan perundang-undanqgan atau praktek administrasi yang berlakudi Negara itu atau di Negara pihak lainnya pada Persetujuan; (b) untuk memberikan informasi yang tidak mungkin diperoleh berdasarkan perundang-undangan atau dalam praktek administrasi yang lazim di Negara tersebut atau di Negara pihak lainnya pada Persetujuan; (c) untuk memberikan informasi yang mengungkapkan rahasia apapun dibidang perdagangan, usaha, industri, perniagaan atau keahlian atau informasi lainnya yang pengungkapannya bertentangan dengan kebijaksanaan Negara (ordrepublic).

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29