PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA

PERPRES Nomor 83 Tahun 2005

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana yang selanjutnya dalam Peraturan PRESIDEN ini disebut dengan BAKORNAS PB adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN. Pasal 2 . . .

Pasal 2

BAB III

PELAKSANA HARIAN BAKORNAS PB

Pasal 6

Koreksi

(1) Untuk memperlancar tugas dan fungsi BAKORNAS PB dibentuk Pelaksana Harian BAKORNAS PB. (2) Pelaksana Harian BAKORNAS PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada BAKORNAS PB dalam pelaksanaan penanganan bencana dan kedaruratan. (3) Pelaksana Harian BAKORNAS PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian, yang selanjutnya disebut Kalakhar, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAKORNAS PB. (4) Kalakhar bertindak sebagai Sekretaris BAKORNAS PB. Pasal 7 . . .

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pelaksana Harian BAKORNAS PB menyelenggarakan fungsi : a. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan; b. pelaksanaan dukungan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; c. pelaksanaan dukungan teknis di bidang penanganan bencana dan kedaruratan; d. pelaksanaan dukungan teknis di bidang pemulihan; e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada BAKORNAS PB.

Pasal 8

Pelaksana Harian BAKORNAS PB terdiri dari : a. Sekretariat Utama; b. Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; c. Deputi Bidang Penanganan Darurat; d. Deputi Bidang Pemulihan. Pasal 9 . . .

Pasal 9

(1) Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada BAKORNAS PB. (2) Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. (3) Deputi Bidang Penanganan Darurat mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang penanganan bencana dan kedaruratan. (4) Deputi Bidang Pemulihan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pemulihan.

Pasal 10

(1) Sekretariat Utama terdiri dari paling banyak 5 (lima) Biro. (2) Masing-masing Deputi terdiri dari paling banyak 4 (empat) Direktorat. (3) Masing-masing Biro terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bagian. (4) Masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subdirektorat. (5) Masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 2 (dua) Sub Bagian. BAB IV . . .

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB IX

Pasal 23

BAB X

Pasal 24

Pasal 25