Peraturan Menteri Nomor 77-permentan-ot-140-6-2014 Tahun 2014 tentang STATUTA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MEDAN

PERMEN Nomor 77-permentan-ot-140-6-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan yang selanjutnya disebut STPP Medan adalah Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Pertanian. 2. Statuta STPP Medan adalah peraturan dasar penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan STPP Medan yang dipakai sebagai rujukan dalam penyusunan peraturan akademik dan prosedur operasional. 3. Rumpun Ilmu Hayat adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang tugasnya adalah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan di bidang biologi, mikrobiologi, botani, ilmu hewan, ekologi, anatomi, bakteorologi, biokimia, fisiologi, citologi, genetika, agronomi, fatologi, atau farmalogi serta melaksanakan kegiatan teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian, penerapan konsep prinsip dan metode operasional di bidang biologi, ilmu hewan, agronomi, dan kehutanan. 4. Senat STPP Medan yang selanjutnya disebut Senat adalah Badan Normatif dan Perwakilan Tertinggi STPP Medan. 5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan vokasi, pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi di STPP Medan. 7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa STPP Medan. 8. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan STPP Medan. 9. Badan Perwakilan Mahasiswa STPP Medan yang selanjutnya disebut BPM adalah lembaga legislatif mahasiswa yang merupakan Badan Normatif tertinggi dalam organisasi mahasiswa dan sebagai kelengkapan perangkat non struktural pada STPP Medan. 10. Badan Eksekutif Mahasiswa STPP Medan yang selanjutnya disebut BEM adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan yang merupakan kelengkapan perangkat non struktural pada STPP Medan. 11. Ketua STPP Medan yang selanjutnya disebut Ketua adalah Pimpinan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, administrasi sekolah tinggi, serta membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan hubungan dengan lingkungannya. 12. Kepala Badan adalah Pimpinan unit kerja eselon I di Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 8

Koreksi

STPP Medan menyelenggarakan program pendidikan vokasi, pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam bidang RIHP.

Pasal 9

Koreksi

(1) Calon mahasiswa dapat berasal dari masyarakat umum dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan akademik sesuai kebutuhan pembangunan pertanian. (2) Persyaratan penerimaan calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Menteri Pertanian. (3) Warga Negara Asing yang akan menjadi mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Seleksi calon mahasiswa baru dilaksanakan oleh STPP Medan. (2) Penetapan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan dan diumumkan secara terbuka.

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan Pendidikan di STPP Medan berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Menteri Pertanian. (2) Kurikulum STPP Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala dan komprehensif sesuai dengan standar kompetensi lulusan, perkembangan ilmu dan teknologi dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 12

(1) Penilaian hasil belajar dilakukan secara berkala berbentuk ujian, penugasan, dan atau pengamatan oleh Dosen. (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir program studi (komprehensif). (3) Kriteria penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Menteri Pertanian. (4) Pelaksanaan dan penetapan hasil belajar ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 13

Untuk mendorong pencapaian prestasi yang lebih tinggi dapat diberikan penghargaan kepada mahasiswa dan lulusan yang berprestasi.

Pasal 14

(1) Bahasa INDONESIA merupakan bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan tridharma dan sistem administrasi di STPP Medan. (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai penunjang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 15

(1) Kegiatan penelitian dapat dilaksanakan secara kelompok atau perorangan, sesuai dengan program kegiatan STPP Medan. (2) Biaya penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kerja sama dengan pihak lain atau mandiri.

Pasal 16

(1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diseminarkan dalam forum ilmiah dan didokumentasikan di perpustakaan STPP Medan. (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi syarat dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional. (3) Hasil penelitian yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimintakan perlindungan hak cipta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh kelompok atau perorangan, sesuai dengan program kegiatan di STPP Medan. (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang pertanian. (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama antara lain dengan perguruan tinggi, pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Biaya kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBN, atau kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau mandiri.

BAB VII

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 25

Koreksi

Susunan Organisasi STPP Medan terdiri atas: a. Senat; b. Ketua; c. Wakil Ketua; d. Unsur Penjaminan Mutu; e. Unsur Pelaksana dan Penunjang Akademik; f. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan; g. Bagian Administrasi Umum; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 26

Koreksi

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; c. Anggota meliputi: 1) Wakil Ketua; 2) Ketua Jurusan dan atau Ketua Program Studi; 3) Perwakilan Dosen; dan 4) Unsur lain. (2) Jumlah anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil. (3) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Ketua. (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih dari anggota. (5) Perwakilan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3), dipilih sebanyak 20% (dua puluh persen) dari Dosen tetap mewakili kelompok bidang ilmu dan teknologi. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perwakilan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Senat. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unsur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4) ditetapkan oleh Senat.

Pasal 27

Koreksi

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai tugas: a. merumuskan norma, kebijakan dan pengembangan akademik; b. merumuskan pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; c. memberikan rekomendasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan; d. mengawasi kebijakan, pelaksanaan akademik dan penjaminan mutu pendidikan; e. mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada tolok ukur yang telah ditetapkan; f. memberikan rekomendasi dalam pengusulan calon wakil ketua; g. memberikan rekomendasi terhadap dupak yang diusulkan Dosen; h. memberikan rekomendasi kelayakan pengangkatan dan pemberhentian Dosen; dan i. memberikan rekomendasi pengusulan calon pelaksana akademik.

Pasal 28

Koreksi

(1) Senat bersidang paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun. (2) Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh paling kurang 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat. (3) Keputusan sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai mufakat, keputusan didasarkan pada suara terbanyak dari anggota senat yang hadir.

Pasal 29

Koreksi

(1) Dalam melaksanakan tugas, Senat dapat membentuk Komisi. (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat mengundang unsur lain yang diperlukan.

Pasal 30

Koreksi

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mempunyai tugas: a. memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; b. membina dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi; c. membina tata kelola administrasi; dan d. membina tata kehidupan lingkungan kampus.

Peraturan Menteri Nomor 77-permentan-ot-140-6-2014 Tahun 2014 tentang STATUTA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MEDAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB VIII

BAB IX

BAB X

BAB XI

BAB XII