PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian

PERMEN Nomor 29 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah. 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah. 3. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau Kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 4. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan. 7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. 8. Aplikasi Proposal Elektronik adalah aplikasi yang digunakan untuk pengusulan dan penilaian proposal guna memudahkan pengelolaan data dan informasi proposal secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan. 9. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen sumber berupa barang milik negara yang diserahterimakan dari pihak pertama kepada pihak kedua. 10. Keadaan Tertentu yang Ditetapkan Pemerintah adalah keadaan tertentu darurat yang ditetapkan pemerintah terkait serangan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau penyakit hewan yang merugikan petani dan/atau peternak.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 2

Koreksi

(1) Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa. (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemberian penghargaan; b. bantuan operasional; c. bantuan sarana/prasarana; d. bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan; dan e. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA. (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada perseorangan atau kelompok yang berjasa di bidang pertanian dan memenuhi kriteria yang dijabarkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangan. (4) Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi: a. bantuan benih, bibit, dan bantuan saprodi budi daya tanaman dan/atau ternak; b. bantuan pelindungan tanaman dan dampak perubahan iklim; c. bantuan fasilitasi sertifikasi mutu tanaman; d. bantuan promosi; e. bantuan operasional pekebun; f. bantuan operasional bagi siswa, mahasiswa, dan/atau alumni, petani, serta duta petani milenial; g. pendampingan produksi benih dan usaha pertanian; dan h. bantuan dalam Keadaan Tertentu yang Ditetapkan Pemerintah. (5) Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabarkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangan.

Pasal 3

Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan Program dan Kegiatan.

Pasal 4

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. pendidikan dan pelatihan vokasi; b. nilai tambah dan daya saing industri; c. ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas; dan d. dukungan manajemen.

Pasal 5

Program pendidikan dan pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas Kegiatan: a. penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian; b. penguatan penyelenggaraan pelatihan pertanian; dan c. penguatan penyelenggaraan pendidikan vokasi pertanian.

Pasal 6

Program nilai tambah dan daya saing industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas Kegiatan: a. hilirisasi hasil tanaman pangan; b. hilirisasi hasil hortikultura; c. pengembangan kawasan tanaman kelapa sawit dan aneka palma; d. penguatan perlindungan perkebunan; e. pengembangan kawasan tanaman semusim dan tahunan; f. hilirisasi hasil perkebunan; g. penguatan perbenihan perkebunan; h. hilirisasi hasil peternakan; dan i. standarisasi dan penilaian kesesuaian bidang pertanian.

Pasal 7

Program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas Kegiatan: a. pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi tanaman pangan; b. pengelolaan produksi tanaman serealia tanaman pangan; c. pengelolaan sistem perbenihan tanaman pangan; d. pengelolaan perlindungan tanaman pangan; e. peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat; f. peningkatan produksi buah dan florikultura; g. perbenihan hortikultura; h. pelindungan hortikultura; i. peningkatan produksi pakan ternak; j. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; k. penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak; l. peningkatan kesehatan masyarakat veteriner; m. pengelolaan air irigasi untuk pertanian; n. pelindungan dan penyediaan lahan; o. pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian; p. fasilitasi pupuk dan pestisida; dan q. perakitan dan modernisasi pertanian.

Pasal 8

Calon penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diusulkan menjadi penerima bantuan pemerintah.

Pasal 9

(1) Pengusulan calon penerima Bantuan Pemerintah menjadi penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagi calon penerima Bantuan Pemerintah yang merupakan kelompok tani, gabungan kelompok tani, atau kelembagaan ekonomi petani, dilakukan melalui Aplikasi Proposal Elektronik. (2) Pengusulan calon penerima Bantuan Pemerintah menjadi penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagi calon penerima Bantuan Pemerintah yang bukan merupakan kelompok tani, gabungan kelompok tani, atau kelembagaan ekonomi petani, dilakukan sesuai dengan mekanisme pengusulan dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

(1) Calon penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan seleksi calon penerima dan calon lokasi sesuai persyaratan seleksi. (2) Persyaratan seleksi calon penerima dan calon lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

(1) Seleksi calon penerima dan calon lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bagi calon penerima Bantuan Pemerintah yang merupakan kelompok tani, gabungan kelompok tani, atau kelembagaan ekonomi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan pertanian berbasis e-planning. (2) Seleksi calon penerima dan calon lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bagi calon penerima Bantuan Pemerintah yang bukan merupakan kelompok tani, gabungan kelompok tani, atau kelembagaan ekonomi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang dijabarkan dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 12

Seleksi calon penerima dan calon lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran berkenaan dan/atau pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 13

(1) Penetapan calon penerima Bantuan Pemerintah menjadi penerima Bantuan Pemerintah dilakukan berdasarkan hasil seleksi calon penerima dan calon lokasi. (2) Penetapan penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK dan disahkan oleh KPA setelah DIPA berlaku efektif.

Pasal 14

(1) Dalam keadaan tertentu, usulan dan penetapan calon penerima dan calon lokasi dapat dilakukan perubahan pada tahun berjalan. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. terjadi bencana alam berupa: 1. gangguan organisme pengganggu tumbuhan; 2. wabah penyakit manusia/hewan/tumbuhan; 3. banjir; 4. kekeringan; 5. tanah longsor; 6. kebakaran hutan; 7. gempa; dan/atau 8. gunung meletus; b. terjadi perubahan kebijakan atas Program dan/atau Kegiatan; dan/atau c. terdapat aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA. (3) Perubahan usulan dan penetapan calon penerima dan calon lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala perangkat daerah melalui Aplikasi Proposal Elektronik.

BAB Kedua

Program dan Kegiatan Bantuan Pemerintah

Pasal 3

Koreksi

Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan Program dan Kegiatan.

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Pasal 8

Koreksi

Calon penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diusulkan menjadi penerima bantuan pemerintah.

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Seleksi calon penerima dan calon lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran berkenaan dan/atau pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 15

Koreksi

(1) Pencairan dana Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang dilakukan secara sekaligus atau bertahap. (2) Dalam hal Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang merupakan bantuan dalam Keadaan Tertentu yang Ditetapkan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf h, pembayaran dilakukan secara sekaligus kepada penerima Bantuan Pemerintah.

Pasal 16

Koreksi

(1) Pencairan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan Kegiatan. (2) Pencairan dana Bantuan Pemerintah kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat dilakukan melalui mekanisme uang persediaan (UP), tambahan uang persediaan (TUP), dan langsung (LS) ke rekening penerima bantuan. (3) Dalam hal dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah lebih besar dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pencairan dilakukan melalui tahapan: a. pembayaran tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana setelah perjanjian kerja sama ditandatangani oleh penerima Bantuan Pemerintah dan PPK; dan b. pembayaran tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana, dapat dilakukan apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50% (lima puluh persen) dan telah diinput ke dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian.

Pasal 17

(1) Penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai, paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berjalan. (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. BAST yang memuat: 1. jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana; 2. pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan perjanjian kerja sama; dan 3. pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan b. foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan memuat geo-tagging. (3) Dalam hal daerah penerima Bantuan Pemerintah merupakan daerah terpencil yang tidak terdapat jaringan telekomunikasi, foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat tidak memuat geo-tagging. (4) Dalam hal Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang merupakan bantuan dalam Keadaan Tertentu yang Ditetapkan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK yang diinput dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Bantuan Pemerintah diterima.

Pasal 18

(1) Penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus menginput pertanggungjawaban bantuan uang ke dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian, paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berjalan atau paling lambat audited. (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. dokumen BAST; b. surat keputusan penetapan penerima; c. rekening penerima; d. jenis barang; dan e. kuitansi pertanggungjawaban.

Pasal 19

(1) Dalam hal terdapat sisa dana sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, Penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK dan melakukan input pada aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian sesuai dengan perjanjian kerja sama. (2) Bukti surat setoran sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

Pasal 20

(1) PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1). (2) PPK mengesahkan BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian setelah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Pasal 21

Mekanisme penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang meliputi: a. perencanaan; b. pengadaan; c. penyaluran; dan d. pertanggungjawaban.

Pasal 22

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan oleh masing-masing satuan kerja yang mengelola DIPA Kegiatan. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penetapan calon penerima dan calon lokasi.

Pasal 23

Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan oleh masing-masing satuan kerja yang mengelola DIPA kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 24

(1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan oleh penyedia barang sampai ke penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan kontrak. (2) Penyaluran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang menyatakan bersedia menerima barang sebagai barang hibah.

Pasal 25

(1) Pejabat penandatangan kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan. (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat penandatangan kontrak dapat dibantu oleh konsultan pengawas atau tim ahli dan tim teknis di titik bagi.

Pasal 26

Pemeriksaan dan serah terima barang dilakukan setelah penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat penandatangan kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan.

Pasal 27

(1) Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan terhadap jumlah, kriteria, dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak. (2) Hasil pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. dicatat oleh pejabat penandatangan kontrak sesuai dengan spesifikasi teknis barang, meliputi merek, nomor seri barang, dan/atau karakteristik barang lainnya; dan b. dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan dan selanjutnya pejabat penandatangan kontrak membuat dokumen berita acara penerimaan barang. (3) Dalam hal barang yang memerlukan konstruksi/instalasi/perakitan, pemeriksaan dan serah terima barang dilakukan setelah konstruksi/instalasi/perakitan barang selesai dikerjakan oleh penyedia barang. (4) Penerimaan barang hasil pengadaan dilakukan bersama antara penyedia dan pejabat penandatangan kontrak dengan memperhatikan isi dokumen kontrak dan didukung dengan berita acara serah terima barang antara penerima barang dengan pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

(1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilaksanakan oleh Penyedia barang dengan melakukan input: a. dokumen BAST; dan b. foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan memuat geo-tagging, ke dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian, paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal Bantuan Pemerintah diserahkan di titik bagi. (2) Dalam hal daerah penerima Bantuan Pemerintah merupakan daerah terpencil (remote area) yang tidak terdapat jaringan telekomunikasi, foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat tidak memuat geo-tagging.

Pasal 29

Pembayaran sekaligus atau realisasi sisa pembayaran tahap akhir bagi pembayaran yang dilakukan dengan termin hanya dapat dilakukan apabila dokumen BAST telah diinput pada aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian.

Pasal 30

Bantuan pemerintah berupa barang yang telah selesai diinput ke dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah dilakukan pemindahtanganan melalui mekanisme hibah paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berikutnya.

BAB Kesatu

Pencairan Bantuan Pemerintah dalam Bentuk Uang

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedua

Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam Bentuk Barang

Pasal 21

Koreksi

Mekanisme penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang meliputi: a. perencanaan; b. pengadaan; c. penyaluran; dan d. pertanggungjawaban.

Pasal 22

Koreksi

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pemeriksaan dan serah terima barang dilakukan setelah penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat penandatangan kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan.

Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB IV

Pasal 31

Pasal 32

BAB V

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB Kesatu