Peraturan Menteri Nomor 05-prt-m-2014 Tahun 2014 tentang PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM

(1) Penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU ditetapkan berdasarkan potensi bahaya. (2) Potensi bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi: a. Potensi bahaya tinggi, apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); b. Potensi bahaya rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan/atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

(1) Pelaksanaan Konstruksi dengan potensi bahaya tinggi wajib melibatkan Ahli K3 konstruksi. (2) Pelaksanaan konstruksi dengan potensi bahaya rendah wajib melibatkan Petugas K3 konstruksi.

Penerapan SMK3 Pada Tahap Pra Konstruksi (1) Rancangan Konseptual (Studi Kelayakan, Survei dan Investigasi) wajib memuat telaahan aspek K3. (2) Penyusunan Detailed Engineering Desain (DED) wajib: a. mengidentifikasi bahaya, menilai Risiko K3 serta pengendaliannya pada penetapan kriteria perancangan dan pemilihan material, pelaksanaan konstruksi, serta Operasi dan Pemeliharaan; b. mengidentifikasi dan menganalisis Tingkat Risiko K3 dari kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan, sesuai dengan Tata Cara Penetapan Tingkat Risiko K3 Konstruksi pada Lampiran 1; (3) Penyusunan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa wajib memuat: a. potensi bahaya, jenis bahaya dan identifikasi bahaya K3 Konstruksi yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan Dokumen Perencanaan atau dari sumber lainnya; b. kriteria evaluasi untuk menilai pemenuhan persyaratan K3 Konstruksi termasuk kriteria penilaian dokumen RK3K.

Penerapan SMK3 pada Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (1) Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat persyaratan K3 Konstruksi yang merupakan bagian dari ketentuan persyaratan teknis. (2) Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat ketentuan tentang kriteria evaluasi RK3K. (3) Untuk pekerjaan dengan potensi bahaya tinggi, wajib dipersyaratkan rekrutmen Ahli K3 Konstruksi dan dapat dipersyaratkan sertifikat SMK3 perusahaan. (4) Pada saat aanwijzing, potensi, jenis, identifikasi bahaya K3 dan persyaratan K3 Konstruksi wajib dijelaskan. (5) Evaluasi teknis RK3K Penawaran dilakukan terhadap sasaran dan program K3 dalam rangka pengendalian jenis bahaya K3. (6) Dalam evaluasi penawaran, Pokja dapat melibatkan Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi apabila diantara anggotanya tidak ada yang memiliki sertifikat Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi. (7) Apabila berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa RK3K Penawaran tidak memenuhi kriteria evaluasi teknis K3 dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka penawaran dapat dinyatakan gugur. (8) RK3K Penawaran yang disusun oleh Penyedia Jasa untuk usulan penawaran dalam pemilihan penyedia barang/jasa, merupakan bagian dari usulan teknis dalam dokumen penawaran, sebagaimana diatur dalam pedoman terkait pemilihan penyedia barang/jasa yang berlaku di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. (9) Rencana Biaya K3 harus dihitung berdasarkan kebutuhan seluruh pengendalian risiko K3 Konstruksi sesuai dengan RK3K Penawaran. (10) Apabila Penyedia Jasa tidak memperhitungkan biaya K3 Konstruksi atau rencana biaya K3 Konstruksi yang diperhitungkan ternyata tidak mencukupi untuk pelaksanaan program K3 maka Penyedia Jasa tetap wajib melaksanakan program K3 Konstruksi sesuai dengan RK3K yang telah disetujui oleh PPK. (11) Penyedia Jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang, wajib melengkapi RK3K dengan rencana penerapan K3 Konstruksi untuk seluruh tahapan pekerjaan.

Penerapan SMK3 Pada Tahap Pelaksanaan Konstruksi (1) RK3K dipresentasikan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi/Pre Construction Meeting (PCM) oleh Penyedia Jasa, untuk disahkan dan ditanda tangani oleh PPK dengan menggunakan Format pada Lampiran 2. (2) RK3K yang telah disahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak pekerjaan konstruksi dan menjadi acuan penerapan SMK3 pada pelaksanaan konstruksi. (3) Dalam hal pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh beberapa Penyedia Jasa dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO), Pemimpin KSO harus MENETAPKAN Kebijakan K3 Konstruksi yang berlaku untuk seluruh Penyedia Jasa. (4) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan RK3K dan/atau perubahan dan/atau pekerjaan tambah/kurang, maka RK3K harus ditinjau ulang dan disetujui oleh PPK. (5) Dokumentasi hasil pelaksanaan RK3K dibuat oleh penyedia jasa dan dilaporkan kepada PPK secara berkala (harian, mingguan, bulanan dan triwulan), yang menjadi bagian dari laporan pelaksanaan pekerjaan. (6) Apabila terjadi kecelakaan kerja, Penyedia Jasa wajib membuat laporan kecelakaan kerja kepada PPK, Dinas Tenaga Kerja setempat, paling lambat 2 x 24 jam. (7) Penyedia Jasa wajib melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja sesuai hasil evaluasi kinerja RK3K yang dilakukan triwulanan, dalam rangka menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan RK3K.

Penerapan SMK3 Pada Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan (1) Pada saat pelaksanaan uji coba dan laik fungsi sistem (testing dan commissioning) untuk penyerahan hasil akhir pekerjaan, Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi harus memastikan bahwa prosedur K3 telah dilaksanakan. (2) Laporan Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan wajib memuat hasil kinerja SMK3, statistik kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta usulan perbaikan untuk proyek sejenis yang akan datang.

Pejabat Struktural Eselon I Unit Kerja Teknis Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pejabat Eselon I meliputi: a. bertanggung jawab dalam penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU untuk pekerjaan konstruksi di lingkungan Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan; b. MENETAPKAN norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai kebutuhan penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU di lingkungan unit kerjanya, mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku; c. menyusun Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penilaian Aspek K3 Konstruksi dalam proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa; d. melakukan koordinasi hasil penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU di lingkungan unit kerjanya dengan Badan Pembinaan Konstruksi untuk selanjutnya diteruskan kepada Menteri; e. apabila ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya, maka dapat memberi peringatan atau meminta PPK untuk memberhentikan pekerjaan sementara sampai dengan adanya tindakan perbaikan.

Pejabat Struktural Eselon II Unit Kerja Teknis Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pejabat Eselon II meliputi: a. bertanggung jawab dalam penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU untuk pekerjaan konstruksi di lingkungan Unit Kerja Eselon II yang bersangkutan; b. mengevaluasi penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan melaporkannya kepada Unit Kerja Eselon I serta melakukan peningkatan berkelanjutan di lingkungan Unit Kerja Eselon II yang bersangkutan; c. apabila ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya, maka dapat memberi peringatan atau meminta PPK untuk memberhentikan pekerjaan sementara sampai dengan adanya tindakan perbaikan.

Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja meliputi: a. mengkoordinasikan penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU kepada Kepala Satuan Kerja dibawahnya; b. melaksanakan pemantauan penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU di lingkungan kerjanya; c. melaporkan hasil penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU di lingkungan kerjanya kepada Unit Eselon I melalui Unit Eselon II; d. apabila ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya, maka dapat memberi peringatan atau meminta PPK untuk memberhentikan pekerjaan sementara sampai dengan adanya tindakan perbaikan.

Kepala Satuan Kerja Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Kepala Satuan Kerja meliputi: a. memfasilitasi pegawai di lingkungan kerjanya untuk menjadi Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi; b. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengendalian penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU pada paket pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh PPK; c. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada butir b kepada Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dengan tembusan Pejabat Struktural Eselon II dan PPK terkait; d. mengalokasikan biaya Penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU untuk organisasi Pengguna Jasa pada DIPA Satuan Kerja, antara lain untuk: 1. penyediaan sarana dan prasarana K3; 2. program pembinaan penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU. e. apabila ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya, maka dapat memberi peringatan atau meminta PPK untuk memberhentikan pekerjaan sementara sampai dengan adanya tindakan perbaikan.

Pejabat Pembuat Komitmen Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meliputi: a. menerapkan SMK3 Konstruksi Bidang PU untuk setiap paket pekerjaan konstruksi; b. mengidentifikasi dan MENETAPKAN potensi bahaya K3 Konstruksi; c. dalam mengidentifikasi bahaya dan MENETAPKAN potensi bahaya K3 Konstruksi, PPK dapat mengacu hasil dokumen perencanaan atau berkonsultasi dengan Ahli K3 Konstruksi; d. MENETAPKAN Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang didalamnya memperhitungkan biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU; e. menyusun dan MENETAPKAN Dokumen Kontrak yang didalamnya memuat ketentuan penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU; f. membahas dan mengesahkan RK3K yang disusun oleh Penyedia Jasa pada saat rapat persiapan pelaksanaan, atas dasar rekomendasi Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi; g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RK3K; h. melakukan evaluasi terhadap adanya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja untuk bahan perbaikan dan laporan kepada Kepala Satuan Kerja; i. dalam melakukan pengawasan pelaksanaan RK3K dan evaluasi kinerja SMK3 Konstruksi Bidang PU, PPK dibantu oleh Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi dari internal dan/atau eksternal organisasi PPK; j. memberi surat peringatan secara bertahap kepada Penyedia Jasa apabila Penyedia Jasa tidak melaksanakan RK3K yang telah ditetapkan, dengan menggunakan contoh format sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2; k. menghentikan bagian pekerjaan yang dinilai berisiko K3 apabila peringatan ke-2 tidak ditindaklanjuti oleh Penyedia Jasa, dengan menggunakan contoh format sesuai Lampiran 3.3; l. dalam kondisi Penyedia Jasa melakukan pekerjaan yang dapat berakibat fatal, PPK dapat menghentikan pekerjaan sampai upaya pengendalian telah dilakukan secara memadai; m. segala risiko kerugian akibat penghentian pekerjaan sebagaimana pada pasal 11 huruf d, 12 huruf e, 13 huruf c, 14 huruf d, 15 huruf e, dan pasal 16 huruf k dan huruf l di atas menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa; n. bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja konstruksi, apabila PPK tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf k, huruf l dan/atau huruf m di atas; o. memberikan Surat Keterangan Nihil Kecelakaan Kerja kepada Penyedia Jasa yang telah melaksanakan SMK3 Konstruksi dalam menyelenggarakan paket pekerjaan konstruksi tanpa terjadi kecelakaan kerja, dengan menggunakan contoh format sesuai Lampiran 3.4; p. untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat swakelola, pihak yang berperan sebagai penyelenggara wajib membuat RK3K Kegiatan Swakelola; q. membuat analisis, kesimpulan, rekomendasi dan rencana tindak lanjut terhadap laporan kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi yang diterima dari Penyedia Jasa.

Pokja ULP Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pokja ULP meliputi: a. memeriksa kelengkapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan memastikan bahwa biaya SMK3 telah dialokasikan dalam biaya umum. b. apabila HPS belum mengalokasikan biaya SMK3 Konstruksi Bidang PU, maka Pokja ULP wajib mengusulkan perubahan kepada PPK untuk dilengkapi. c. menyusun dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa sesuai kriteria yang didalamnya memuat: 1. Uraian Pekerjaan; 2. Potensi Bahaya; 3. Identifikasi bahaya K3; 4. Persyaratan RK3K sebagai bagian dari dokumen usulan teknis; 5. Evaluasi teknis untuk menilai pemenuhan persyaratan K3 yang tertuang dalam RK3K, dilakukan terhadap sasaran dan program K3; 6. Mensyaratkan Ahli K3 Konstruksi untuk pekerjaan yang mempunyai potensi bahaya K3 tinggi dan dapat mensyaratkan sertifikat SMK3 perusahaan; 7. Melibatkan Petugas K3 Konstruksi untuk pekerjaan yang mempunyai potensi bahaya K3 rendah. d. memberikan penjelasan pada saat aanwijzing serta menuangkannya dalam berita acara aanwijzing tentang potensi dan identifikasi bahaya dari pekerjaan konstruksi yang akan dilelangkan. e. menilai pemenuhan RK3K terkait dengan ketentuan dalam pelaksanaan Pemilihan Barang/Jasa.Bagian Kedua Penyedia Jasa

Penyedia Jasa Perencana Konstruksi Tugas dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa Perencana Konstruksi meliputi membuat telaahan aspek K3 dalam perencanaan pekerjaan konstruksi bidang PU.

Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi meliputi: a. berhak meminta penjelasan kepada Pokja ULP tentang Risiko K3 Konstruksi termasuk kondisi dan potensi bahaya yang dapat terjadi pada saat Rapat Penjelasan Pekerjaan (aanwizjing) atau pada waktu sebelum batas akhir pemasukan penawaran; b. menyampaikan RK3K Penawaran sebagai lampiran dokumen penawaran; c. apabila ditetapkan sebagai pemenang lelang maka: 1. menyampaikan RK3K yang memuat seluruh kegiatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau disebut Pre Construction Meeting (PCM); 2. menugaskan Ahli K3 Konstruksi untuk setiap paket pekerjaan yang mempunyai Tingkat Potensi Bahaya K3 Tinggi atau Petugas K3 Konstruksi untuk paket pekerjaan dengan Tingkat Potensi Bahaya K3 Rendah. d. menghitung dan memasukkan biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dalam harga penawaran sebagai bagian dari biaya umum; e. membuat rangkuman aktifitas pelaksanaan SMK3 Konstruksi Bidang PU sebagai bagian dari Dokumen Serah Terima Kegiatan pada akhir kegiatan; f. melaporkan kepada PPK dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat tentang kejadian berbahaya, kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi dalam bentuk laporan bulanan; g. menindaklanjuti surat peringatan yang diterima dari PPK; h. bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja apabila tidak menyelenggarakan SMK3 Konstruksi Bidang PU sesuai dengan RK3K; i. mengikutsertakan pekerjanya dalam program perlindungan tenaga kerja selama kegiatan pekerjaan konstruksi; j. melakukan pengendalian risiko K3 konstruksi, termasuk inspeksi yang meliputi: 1. Tempat kerja; 2. Peralatan kerja; 3. Cara kerja; 4. Alat Pelindung Kerja; 5. Alat Pelindung Diri; 6. Rambu-rambu; dan 7. Lingkungan kerja konstruksi sesuai dengan RK3K.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakrata, pada tanggal 22 April 2014 MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, DJOKO KIRMANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 05/PRT/M/2014 TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM 1. Risiko K3 Konstruksi adalah ukuran kemungkinan kerugian terhadap keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi pada pekerjaan konstruksi. 2. Penilaian Tingkat Risiko K3 Konstruksi dapat dilakukan dengan memadukan nilai kekerapan/frekuensi terjadinya peristiwa bahaya K3 dengan keparahan/kerugian/dampak kerusakan yang ditimbulkannya. 3. Penentuan nilai kekerapan atau frekuensi terjadinya Risiko K3Konstruksi seperti dinyatakan dengan nilai pada Tabel 1.1. Tabel 1.1. Nilai Kekerapan Terjadinya Risiko K3 Konstruksi Nilai Kekerapan 1 (satu) Jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi 2 (dua) Kadang-kadang terjadi dalam kegiatan konstruksi 3 (tiga) Sering terjadi dalam kegiatan konstruksi 4. Penentuan nilai keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan akibat Risiko K3 Konstruksi seperti dinyatakan dengan nilai pada Tabel 1.2. Tabel 1.2. Nilai Keparahan atau Kerugian atau Dampak Kerusakan akibat Risiko K3 Konstruksi. TINGKAT KEPARAHAN/KERUGIAN/DAMPAK NILAI ORANG HARTA BENDA LINGKUNGAN KESELAMATAN UMUM RINGAN 1 SEDANG 2 BERAT 3 Contoh pengisian tabel 1.2 dapat dilihat pada tabel 1.4 5. Tingkat Risiko K3 Konstruksi (TR) adalah hasil perkalian antara nilai kekerapan terjadinya Risiko K3 Konstruksi (P) dengan nilai keparahan yang ditimbulkan (A). Hasil Perhitungan Tingkat Risiko K3 Konstruksi dapat dijelaskan dengan Tabel 1.3. Tabel 1.3.Nilai Tingkat Risiko K3 Konstruksi. TINGKAT RISIKO K3 KONSTRUKSI Keparahan (Akibat) 1 2 3 Kekerapan 1 1 2 3 2 2 4 6 3 3 6 9 Keterangan: : Tingkat Risiko K3 Rendah; : Tingkat Risiko K3 Sedang; dan : Tingkat Risiko K3 Tinggi. Tabel 1.4. Contoh Nilai Keparahan atau Kerugian atau Dampak Kerusakan akibat Risiko K3 Konstruksi. TINGKAT KEPARAHAN/KERUGIAN/DAMPAK NILAI ORANG HARTA/BENDA LINGKUNGAN KESELAMATAN UMUM RINGAN Terpeleset, polusi debu, terserempet, (cukup pengobatan P3K atau klinik) tetap dapat lanjut bekerja (tidak kehilangan hari kerja) Gangguan pada kendaraan atau alat berat, namun tidak menyebabkan pekerjaan terhambat dan dapat diperbaiki dalam waktu 1x24 jam. Terdapat ceceran tanah galian sehingga mengganggu lingkungan sekitar Jalan menjadi sempit (lalu lintas terganggu/macet, ada kecelakaan lalu lintas) 1 SEDANG Tersengat aliran listrik, menghirup gas beracun, terkilir, memerlukan pengobatan diluar lokasi kegiatan (Puskesmas atau Rumah Sakit), karena Klinik dilokasi kegiatan tidak tersedia/mampu, Maksimum istirahat di rumah/diluar lokasi kegiatan selama 2X24 jam Kerusakan alat berat misalnya: As roda patah , Alat berat terguling dan menyebabkan kerusakan, Waktu perbaikan dibutuhkan 1 sampai 7 hari Terdapat polusi debu, kebisingan, ada keluhan dari masyarakat sekitar dan masyarakat pengguna jalan Kendaraan terperosok dalam lubang galian, 2 BERAT Tersengat aliran listrik, menghirup gas beracun, Patah kaki, gegar otak, meninggal, Luka berat, dirawat-inap di rumah sakit, atau kehilangan hari kerja diatas 2 x 24 jam, atau Cacat fungsi atau organ, meninggal. Dinding saluran ambruk, lokasi galian ambles, alat rusak berat, jaringan utilitas bawah tanah terganggu (kabel listrik putus, pipa PAM pecah, kabel telepon putus, pipa gas pecah), mengakibatkan tidak berfungsinya fasilitas umum tersebut, Waktu pemulihan dibutuhkan diatas 7 hari sering terjadi tabrakan kendaraan, masyarakat sekitar terkena ISPA akibat polusi debu 3 TINGKAT KEPARAHAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN AIR LIMBAH KEGIATAN PENGGALIAN TANAH SEDALAM 4 M Tabel 1.5 Format penetapan Tingkat Risiko K3 Konstruksi. No. PEKERJAAN BERISIKO K3 Identifikasi Bahaya Orang Harta Benda Lingkungan Keselamatan Umum K A TR=(KxA) K A TR=(KxA) K A TR=(KxA) K A TR=(KxA) (1) (2) (2a) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Nilai Rata-Rata Sub.Total #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Nilai Rata-Rata Total #DIV/0! KESIMPULAN TINGKAT RISIKO K3 TINGGI/SEDANG/KECIL K = kekerapan A = akibat (keparahan) Cara perhitungan tingkat keparahan dihitung berdasarkan rata-rata tingkat keparahan pada orang, harta benda, lingkungan, dan keselamatan umum. Untuk tingkat keparahan pada orang yang mengakibatkan kematian maka nilai tingkat keparahan adalah 3 (berat) tanpa harus memperhitungkan nilai rata- rata. 1.Apabila setelah dilakukan upaya-upaya pengendalian Risiko K3, masih menyisakan Risiko K3 Tinggi, maka diperlukan upaya pengendalian tambahan. MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, DJOKO KIRMANTO LAMPIRAN 2 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR :05/PRT/M/2014 TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM FORMAT RK3K PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI RK3K Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dibuat oleh Penyedia Jasa untuk pelaksanaan kontrak, dibahas dan ditetapkan oleh PPK pada saat rapat persiapan pelaksanaan. ................. RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK (RK3K) [Logo & Nama Perusahaan] [digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan] DAFTAR ISI A. Kebijakan K3 B.Organisasi K3 C.Perencanaan K3 C.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, Penanggung Jawab C.2. Pemenuhan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya C.3. Sasaran dan Program K3 D.Pengendalian Operasional K3 E.Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3 F. Tinjauan Ulang Kinerja K3 A. KEBIJAKAN K3 [Berupa pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk menerapkan K3 berdasarkan skala risiko dan peraturan perundang-undangan K3 yang dilaksanakan secara konsisten dan harus ditandatangani oleh Manajer Proyek/Kepala Proyek] A.1.Perusahaan Penyedia Jasa harus MENETAPKAN Kebijakan K3 pada kegiatan konstruksi yang dilaksanakan. A.2.Kepala Proyek/Project Manager harus mengesahkan Kebijakan K3 A.3.Kebijakan K3 yang ditetapkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta peningkatan berkelanjutan SMK3; 2. Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan K3; 3. Sebagai kerangka untuk menyusun sasaran K3. B. ORGANISASI K3 Contoh: C. PERENCANAAN K3 Penyedia jasa wajib membuat Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab untuk diserahkan, dibahas, dan disetujui PPK pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak sesuai lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan. C.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab Penyusunan Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab sesuai dengan format pada Tabel 2.1. P J b K3 Emergency/ k d P3K Kebakaran 2.1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, SKALA PRIORITAS, PENGENDALIAN RISIKO K3, DAN PENANGGUNG JAWAB erusahaan : .................. n : .................. : .................. dibuat : .................. halaman : ….. / ….. URAIAN PEKERJAAN IDENTIFIKASI BAHAYA PENILAIAN RISIKO SKALA PRIORITAS PENGENDALIAN RISIKO K3 PENANGGUNG JAWAB (Nama Petugas) KEKERAP AN KEPARAH AN TINGKAT RISIKO (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Pekerjaan galian pada basement bangunan gedung dengan kondisi tanah abil Tertimbun 3 3 9 (Tinggi) 1 1.1. Penggunaan turap Pengawas lapangan/ quality engineer 1.2. Menggunakan metode pemancangan 1.3. Menyusun instruksi kerja pekerjaan galian 1.4. Menggunakan rambu peringatan dan barikade 1.5. Melakukan pelatihan kepada pekerja 1.6 Pengunaan APD yang sesuai Ketentuan Pengisian Tabel 2.1: Kolom (1) : Nomor urut uraian pekerjaan. Kolom (2) : Diisi seluruh item pekerjaan yang mempunyai risiko K3 yang tertuang di dalam dokumen pelelangan. Kolom (3) : Diisi dengan identifikasi bahaya yang akan timbul dari seluruh item pekerjaan yang mempunyai risiko K3. Kolom (4) : Diisi dengan nilai (angka) kekerapan terjadinya kecelakaan. Kolom (5) : Diisi dengan nilai (angka) keparahan. Kolom (6) : Perhitungan tingkat risiko K3 adalah nilai kekerapan x keparahan. Kolom (7) : Penetapan skala prioritas ditetapkan berdasarkan item pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko K3 tinggi, sedang dan kecil, dengan penjelasan: prioritas 1 (risiko tinggi), prioritas 2 (risiko sedang), dan prioritas 3 (risiko kecil). Apabila tingkat risiko dinyatakan tinggi, maka item pekerjaan tersebut menjadi prioritas utama (peringkat 1) dalam upaya pengendalian. Kolom (8) : Diisi bentuk pengendalian risiko K3. Bentuk pengendalian risiko menggunakan hirarki pengendalian risiko (Eliminasi, Substitusi, Rekayasa, Administrasi, APD), diisi oleh Penyedia Jasa pada saat penawaran (belum memperhitungkan penilaian risiko dan skala prioritas. Keterangan : 1. Eliminasi adalah mendesain ulang pekerjaan atau mengganti material/ bahan sehingga bahaya dapat dihilangkan atau dieliminasi. Contoh: seorang pekerja harus menghindari bekerja di ketinggian namun pekerjaan tetap dilakukan dengan menggunakan alat bantu. 2. Substitusi adalah mengganti dengan metode yang lebih aman dan/ atau material yang tingkat bahayanya lebih rendah. Contoh: penggunaan tangga diganti dengan alat angkat mekanik kecil untuk bekerja di ketinggian. 3. Rekayasa teknik adalah melakukan modifikasi teknologi atau peralatan guna menghindari terjadinya kecelakaan. Contoh: menggunakan perlengkapan kerja atau peralatan lainnya untuk menghindari terjatuh pada saat bekerja di ketinggian . 4. Administrasi adalah pengendalian melalui pelaksanaan prosedur untuk bekerja secara aman. Contoh: pengaturan waktu kerja (rotasi tempat kerja) untuk mengurangi terpaparnya/ tereksposnya pekerja terhadap sumber bahaya, larangan menggunakan telepon seluler di tempat tertentu, pemasangan rambu-rambu keselamatan . 5. APD adalah alat pelindung diri yang memenuhi standard dan harus dipakai oleh pekerja pada semua pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Contoh: Pemakaian kacamata las dan sarung tangan kulit pada pekerjaan pengelasan. Kolom (9) : Diisi penanggung jawab (nama petugas) pengendali risiko K3. Contoh penyusunan Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko yang dilakukan pada kegiatan Survei Pengukuran dapat dilihat pada Tabel 2.2. Deskripsi singkat situasi dan kondisi lokasi pekerjaan: Pengukuran topografi daerah aliran Sungai Kalimas sepanjang 10 Km melalui lembah pegunungan, yang mencakup wilayah hutan yang kemungkinan terdapat binatang buas dan binatang berbisa, serta adanya tebing-tebing batuan yang curam, serta adanya tebing tanah yang riskan terjadi longsor, serta genangan air dan kolam berlumpur Ketentuan Pengisian Tabel 2.1: Kolom (1) : Nomor urut uraian pekerjaan. Kolom (2) : Diisi seluruh item pekerjaan yang mempunyai risiko K3 yang tertuang di dalam dokumen pelelangan. Kolom (3) : Diisi dengan identifikasi bahaya yang akan timbul dari seluruh item pekerjaan yang mempunyai risiko K3. Kolom (4) : Diisi dengan nilai (angka) kekerapan terjadinya kecelakaan. Kolom (5) : Diisi dengan nilai (angka) keparahan. Kolom (6) : Perhitungan tingkat risiko K3 adalah nilai kekerapan x keparahan. Kolom (7) : Penetapan skala prioritas ditetapkan berdasarkan item pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko K3 tinggi, sedang dan kecil, dengan penjelasan: prioritas 1 (risiko tinggi), prioritas 2 (risiko sedang), dan prioritas 3 (risiko kecil). Apabila tingkat risiko dinyatakan tinggi, maka item pekerjaan tersebut menjadi prioritas utama (peringkat 1) dalam upaya pengendalian. Kolom (8) : Diisi bentuk pengendalian risiko K3. Bentuk pengendalian risiko menggunakan hirarki pengendalian risiko (Eliminasi, Substitusi, Rekayasa, Administrasi, APD), diisi oleh Penyedia Jasa pada saat penawaran (belum memperhitungkan penilaian risiko dan skala prioritas. Keterangan : 1. Eliminasi adalah mendesain ulang pekerjaan atau mengganti material/ bahan sehingga bahaya dapat dihilangkan atau dieliminasi. Contoh: seorang pekerja harus menghindari bekerja di ketinggian namun pekerjaan tetap dilakukan dengan menggunakan alat bantu. 2. Substitusi adalah mengganti dengan metode yang lebih aman dan/ atau material yang tingkat bahayanya lebih rendah. Contoh: penggunaan tangga diganti dengan alat angkat mekanik kecil untuk bekerja di ketinggian. 3. Rekayasa teknik adalah melakukan modifikasi teknologi atau peralatan guna menghindari terjadinya kecelakaan. Contoh: menggunakan perlengkapan kerja atau peralatan lainnya untuk menghindari terjatuh pada saat bekerja di ketinggian . 4. Administrasi adalah pengendalian melalui pelaksanaan prosedur untuk bekerja secara aman. Contoh: pengaturan waktu kerja (rotasi tempat kerja) untuk mengurangi terpaparnya/ tereksposnya pekerja terhadap sumber bahaya, larangan menggunakan telepon seluler di tempat tertentu, pemasangan rambu-rambu keselamatan . 5. APD adalah alat pelindung diri yang memenuhi standard dan harus dipakai oleh pekerja pada semua pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Contoh: Pemakaian kacamata las dan sarung tangan kulit pada pekerjaan pengelasan. Kolom (9) : Diisi penanggung jawab (nama petugas) pengendali risiko K3. Contoh penyusunan Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko yang dilakukan pada kegiatan Survei Pengukuran dapat dilihat pada Tabel 2.2. Deskripsi singkat situasi dan kondisi lokasi pekerjaan: Pengukuran topografi daerah aliran Sungai Kalimas sepanjang 10 Km melalui lembah pegunungan, yang mencakup wilayah hutan yang kemungkinan terdapat binatang buas dan binatang berbisa, serta adanya tebing-tebing batuan yang curam, serta adanya tebing tanah yang riskan terjadi longsor, serta genangan air dan kolam berlumpur C.2. Pemenuhan Perundang-Undangan dan Persyaratan Lainnya Daftar Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan SMK3 Konstruksi Bidang PU antara lain sebagai berikut : 1. UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; 2.