Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2014 tentang TUGAS DAN FUNGSI ATASE HUKUM PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI NEGARA MALAYSIA

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Atase Hukum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi dalam meningkatkan kerja sama hukum dengan Kementerian/Instansi Teknis Negara Penerima meliputi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi, dan pemindahan narapidana antarnegara b. pemberian fasilitasi hukum dengan instansi negara Malaysia dan atase teknis pada Perwakilan Republik INDONESIA di negara Malaysia; c. pelaksanaan permohonan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik INDONESIA; www.djpp.kemenkumham.go.id d. pelaksanaan koordinasi dengan fungsi konsuler dan/atau atase teknis lainnya untuk membantu penanganan warga negara INDONESIA yang memerlukan penanganan khusus; e. pemantauan proses hukum warga negara INDONESIA yang memerlukan penanganan khusus disetiap tingkatan pengadilan serta melakukan upaya hukum yang dapat ditempuh; f. pelaksanaan koordinasi dengan retainer dan/atau in-house lawyer dalam proses persidangan atas warga negara INDONESIA yang terancam hukuman berat atau mati di setiap tingkatan pengadilan serta melakukan upaya hukum yang dapat ditempuh; dan g. pemantauan, penyusunan analisis, dan pelaporan yang berkaitan dengan masalah pelindungan warga negara INDONESIA dalam hal kewarganegaraan, pendampingan dalam proses hukum yang memerlukan penanganan khusus, dan pelaksanaan kerjasama dalam bidang hukum dengan negara Malaysia.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Atase Hukum dapat melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh: a. Menteri dengan sepengetahuan Kepala Perwakilan Republik INDONESIA di negara Malaysia; dan b. Kepala Perwakilan Republik INDONESIA di negara Malaysia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Atase Hukum wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan seluruh jajaran Perwakilan Republik INDONESIA di negara Malaysia.

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Atase Hukum. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek: a. ketatausahaan; b. personil; dan c. perlengkapan, yang bersifat administratif atau fasilitatif. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pemberhentian dari jabatan Atase Hukum dilakukan dengan Keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri berdasarkan usul Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id