Peraturan Menteri Nomor 39-m-dag-per-8-2013 Tahun 2013 tentang KETENTUAN SERTIFIKASI MANDIRI (SELF-CERTIFICATION) DALAM KERANGKA PROYEK PERCONTOHAN KEDUA UNTUK PELAKSANAAN SISTEM SERTIFIKASI MANDIRI

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. 2. Eksportir Produsen adalah Badan Usaha yang melakukan produksi di wilayah negara Republik INDONESIA dan melakukan ekspor sendiri atas barang produksi. www.djpp.kemenkumham.go.id 3. Eksportir Bersertifikat (Certified Exporter) yang selanjutnya disebut EB adalah Eksportir Produsen yang diberi kewenangan oleh Kementerian Perdagangan untuk mengeluarkan Pernyataan Invoice (Invoice Declaration) mengenai asal suatu barang yang diekspor. 4. Sertifikasi Mandiri (Self-Certification) adalah skema pernyataan asal barang dalam bentuk Pernyataan Invoice (Invoice Declaration) yang dibuat oleh EB yang akan melaksanakan ekspor barang. 5. Pernyataan Invoice (Invoice Declaration) adalah pernyataan EB mengenai asal barang didalam invoice sesuai dengan Memorandum of Understanding among the Governments of the Participating Member States of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) on the Second Pilot Project for the Implementation of a Regional Self- Certification System. 6. Verifikasi Asal Barang yang selanjutnya disebut VAB adalah verifikasi yang dilakukan oleh Surveyor terhadap Eksportir Produsen untuk mengetahui keabsahan perusahaan dan dalam rangka pemenuhan kriteria asal barang. 7. Surveyor adalah perusahaan survey yang ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan untuk melakukan VAB. 8. Sistem e-SKA Sertifikasi Mandiri (Self-Certification) yang selanjutnya disebut e-SKA SM adalah sistem informasi berbasis web yang berfungsi untuk pendaftaran EB dan penerbitan/integrasi Pernyataan Invoice (Invoice Declaration) yang diterbitkan oleh EB. 9. Web Form adalah sebuah halaman atau form berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk menginput data secara online. 10. Web Service adalah sebuah metode komunikasi antara dua buah sistem dalam rangka pertukaran data elektronik. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. 13. Direktur adalah Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

(1) Sertifikasi Mandiri untuk barang ekspor INDONESIA dalam bentuk Pernyataan Invoice hanya dapat diterbitkan oleh Eksportir Produsen yang telah mendapat penetapan sebagai EB. (2) Pernyataan Invoice sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pernyataan asal barang. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Barang ekspor INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproduksi dan diekspor sendiri oleh EB.

EB harus menyertakan Pernyataan Invoice pada saat melakukan ekspor barang.

(1) Pernyataan Invoice sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat digunakan untuk mengekspor barang ekspor INDONESIA ke negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Ekspor barang INDONESIA ke negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menggunakan Pernyataan Invoice dari negara pihak ketiga. (3) Pernyataan Invoice sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat digunakan secara bersamaan dengan Surat Keterangan Asal untuk kegiatan transaksi ekspor barang yang sama.

(1) Penetapan sebagai EB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan oleh Direktur Jenderal. (2) Direktur Jenderal mendelegasikan kewenangan penerbitan penetapan sebagai EB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur untuk dan atas nama Direktur Jenderal.

(1) Eksportir Produsen yang ingin mendapatkan penetapan sebagai EB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus sebagai Produsen; b. produsen pengguna SKA Form D yang rutin; c. memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami ASEAN Trade in Goods Agreement Rules of Origin (ATIGA ROO); d. memiliki sistem Teknologi Informasi; e. memiliki rekam jejak yang baik; dan f. telah dilakukan VAB oleh Surveyor yang telah ditetapkan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Perdagangan. (2) Dalam hal diperlukan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor dapat meminta kepada Eksportir Produsen yang ingin mendapatkan penetapan www.djpp.kemenkumham.go.id sebagai EB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan paparan atau prospektus mengenai barang ekspornya. (3) Untuk mendapatkan penetapan sebagai EB sebagaimana dimaksud dalam

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Direktur menugaskan Surveyor yang telah ditetapkan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Perdagangan untuk melakukan VAB. (2) Hasil VAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan hasil VAB. (3) Laporan hasil VAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data paling sedikit mengenai: a. nama perusahaan; b. alamat perusahaan; c. nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP); d. uraian barang; e. nomor Harmonized System (HS) berdasarkan informasi dari Eksportir Produsen; f. satuan jenis barang; dan g. pemenuhan kriteria asal barang. (4) Bentuk laporan hasil VAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Laporan hasil VAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan www.djpp.kemenkumham.go.id paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak selesainya proses VAB. (6) Laporan hasil VAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur sebagai dasar pertimbangan untuk penerbitan penetapan sebagai EB. (7) Laporan hasil VAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen pendukungnya harus disimpan dengan masa penyimpanan paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak laporan hasil VAB diterbitkan. (8) Masa berlaku laporan VAB selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

(1) Direktur atas nama Direktur Jenderal menerbitkan penetapan sebagai EB dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diterima secara lengkap dan benar. (2) EB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.

(1) Biaya untuk VAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan. (2) Apabila biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis, dan masih terdapat Eksportir Produsen lain yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan sebagai EB, biaya VAB dibebankan kepada Eksportir Produsen. (3) Apabila anggaran tahun berjalan telah habis, dan EB ingin menambahkan barang ekspor lainnya untuk dilakukan VAB, biaya VAB dibebankan kepada Eksportir Produsen pemilik EB. (4) Proses VAB untuk Eksportir Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

Eksportir Produsen yang ingin melakukan perpanjangan EB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib dilakukan VAB ulang setiap 2 (dua) tahun dengan biaya dibebankan kepada Eksportir Produsen pemilik EB. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penerbitan Pernyataan Invoice sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus menggunakan e-SKA SM melalui alamat web http://sm.e- ska.kemendag.go.id. (2) e-SKA SM menyediakan metode input data Pernyataan Invoice menggunakan web form atau web service yang terintegrasi dengan sistem penerbitan Pernyataan Invoice di internal EB. (3) EB berhak memilih metode input data Pernyataan Invoice sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menerbitkan Pernyataan Invoicenya. (4) Bentuk Pernyataan Invoice yang diterbitkan dengan menggunakan metode input data web form sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Elemen data dalam Pernyataan Invoice sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan standard dari World Customs Organization (WCO) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Pernyataan Invoice yang diterbitkan dengan menggunakan metode input data web service sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(1) Pernyataaan invoice sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus dicetak pada kop perusahaan EB dan ditandatangani oleh petugas yang berwenang untuk menandatangani Pernyataan Invoice serta telah dicap basah. (2) Di dalam Pernyataan Invoice sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus mencantumkan data dan keterangan paling sedikit mengenai: a. uraian barang, Pos Tarif/Kode HS 8 (delapan) digit negara tujuan ekspor; dan b. kalimat: “The exporter of the product (s) covered by this document (Certified Exporter Authorization Code….) declares that, except where otherwise clearly indicated, the products (HS Code/s:……) satisfy the Rules of Origin to be considered as ASEAN Originating Products under ATIGA (ASEAN country of origin: ………………………) with origin criteria:…………. ................................................. Signature Over Printed Name of the Authorized Signatory" www.djpp.kemenkumham.go.id c. Kode autentik untuk identifikasi barang ekspor yang telah ditentukan oleh Kementerian Perdagangan dalam sistem e-SKA SM.

(1) Pernyataan Invoice sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan. (2) Pernyataan Invoice sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukungnya harus disimpan dengan masa penyimpanan paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Pernyataan Invoice diterbitkan.

Nama perusahaan, nomor TDP, domisili perusahaan, daftar nama penandatangan dan contoh tandatangan paling banyak 3 (tiga) orang yang berwenang untuk menandatangani Pernyataan Invoice, nomor EB termasuk masa berlakunya, dan daftar barang ekspor harus disampaikan oleh Direktur ke Sekretariat The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

(1) EB wajib menyampaikan laporan: a. perubahan data perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), jika ada perubahan; b. perubahan dan/atau pembatalan Pernyataan Invoice yang telah diterbitkan, jika ada perubahan dan/atau pembatalan; c. perubahan proses produksi dan asal bahan baku, jika ada perubahan; dan/atau d. penambahan barang ekspor dalam Pernyataan Invoice, jika ada penambahan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Perdagangan melalui e-SKA SM segera setelah terjadi perubahan, pembatalan, dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Penetapan sebagai EB tidak dapat diperpanjang apabila Eksportir Produsen pemilik EB tidak melakukan VAB ulang setiap 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Penetapan sebagai EB dicabut apabila Eksportir Produsen pemilik EB: a. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); www.djpp.kemenkumham.go.id b. melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan kriteria asal barang sebagaimana tercantum dalam Pernyataan Invoice berdasarkan hasil pemeriksaan pihak Kementerian Perdagangan dan/atau pihak kepabeanan negara tujuan ekspor; c. melakukan pelanggaran di bidang ekspor berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan dokumen ekspor.

Pencabutan penetapan sebagai EB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) ditetapkan oleh Direktur untuk dan atas nama Direktur Jenderal.

Eksportir Produsen yang telah dicabut EBnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat mengajukan kembali permohonan penetapan sebagai EB paling cepat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan melakukan pembinaan kepada EB dalam rangka pemenuhan asal barang dan verifikasi dari negara tujuan ekspor.

Pengawasan terhadap ekspor barang dengan menggunakan Pernyataan Invoice dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pelaksanaan Peraturan Menteri ini dievaluasi 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2013 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, GITA IRAWAN WIRJAWAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, GITA IRAWAN WIRJAWAN www.djpp.kemenkumham.go.id