Peraturan Menteri Nomor 16-m-dag-per-6-2011 Tahun 2011 tentang LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: (1) Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik atau E-Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang mengikuti ketentuan Peraturan PRESIDEN tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan aturan perundang-undangan. (2) Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk oleh Menteri Perdagangan untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE). (3) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (4) Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database E-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE dan infrastrukturnya. (5) Service Level Agreement adalah kesepakatan bersama antara LPSE dengan LKPP dalam rangka peningkatan LPSE. (6) Pengguna SPSE adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE yang direpresentasikan oleh User ID dan Password yang diberikan oleh LPSE. (7) User Identity (ID) adalah nama atau pengenal unit sebagai identitas pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE. (8) Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna SPSE untuk memverifikasi User ID dalam SPSE.

(1) LPSE Kementerian Perdagangan terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat; c. Bidang Administrasi Sistem; d. Bidang Registrasi dan Verifikasi; e. Bidang Layanan dan Dukungan. (2) Struktur organisasi LPSE Kemendag sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pegawai LPSE adalah Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil. (2) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Memiliki kualifikasi teknis dan manajerial; b. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas. (3) Pegawai LPSE dilarang merangkap sebagai PPK/ULP/Pejabat Penga-daan. (4) Pegawai LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa. (5) Anggota LPSE Kementerian Perdagangan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perdagangan.

(1) LPSE Kemendag menjalin hubungan kerja dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ULP Kementerian Perdagangan/Pejabat Pengadaan di lingkungan Kementerian Perdagangan dan berkoordinasi dengan LKPP. (2) Hubungan kerja LPSE Kemendag dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ULP Kementerian Perdagangan/Pejabat Pengadaan di lingkungan Kementerian Perdagangan antara lain: a. memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan barang/jasa dan pengumuman pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam Portal Pengadaan Nasional; b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Perdagangan; c. menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Perdagangan; d. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE Kemendag. (3) Koordinasi LPSE Kemendag dengan LKPP: a. melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Perdagangan; b. memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pembentukan dan pelaksanaan kegiatan LPSE Kementerian Perdagangan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Perdagangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 07 Juni 2011 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 351 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR : 16/M-DAG/PER/6/2011 TANGGAL : 07 Juni 2011 STRUKTUR ORGANISASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KEMENTERIAN PERDAGANGAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU KEPALA SEKRETARIAT BIDANG ADMINISTRASI SISTEM BIDANG REGISTRASI DAN VERIFIKASI BIDANG LAYANAN DAN DUKUNGAN Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum, Lasminingsih