Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2014 tentang MONITORING PELAKSANAAN ANGGARAN SECARA ELEKTRONIK PADA KEMENTERIAN AGAMA

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan: 1. Monitoring adalah kegiatan pengumpulan data perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran, untuk mengidentifikasi permasalahan sekaligus mengantisipasi permasalahan yang akan timbul. 2. Monitoring Pelaksanaan Anggaran secara Elektronik pada Kementerian Agama yang selanjutnya disebut e-MPA adalah suatu sistem pengendalian dan pemantauan kinerja perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran secara elektronik melalui aplikasi e-MPA. 3. Aplikasi e-MPA adalah aplikasi yang mengintegrasikan proses pengumpulan data, penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. www.djpp.kemenkumham.go.id 4. Program adalah penjabaran dari kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Kementerian Agama yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon I selaku penangungjawab program yang berisi kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan indikator kinerja yang terukur. 5. Kegiatan adalah penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi satuan kerja atau penugasan tertentu yang berisi komponen kegiatan berupa sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (entri) untuk menghasilkan keluaran (output) dengan indikator kinerja yang terukur. 6. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah pelaksana kegiatan pada Kementerian Agama yang menyelenggarakan program dan kegiatan dengan menggunakan biaya APBN Kementerian Agama. 7. Kepala Satker adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan Litbang dan Diklat, Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala Lajnah, Kepala Balai, Kepala Madrasah Negeri, dan Kepala Kantor Urusan Haji INDONESIA.

e-MPA bertujuan untuk menyediakan data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran dalam rangka mewujudkan kinerja pelaksanaan program dan anggaran yang transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.

e-MPA dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip partisipatif, efisien, efektif, mudah, handal, akurat, cepat, dan aman.

Ruang lingkup e-MPA meliputi pengumpulan data, penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran pada seluruh satker Kementerian Agama.

Jenjang pengelolaan e-MPA terdiri dari: a. tingkat Kementerian Agama; b. tingkat Unit Eselon I Pusat; www.djpp.kemenkumham.go.id c. tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; d. tingkat Kantor Kementerian Agama Kab/Kota; e. tingkat Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; f. tingkat Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Balai Litbang, Balai Diklat, dan Kantor Urusan Haji INDONESIA; dan g. tingkat Madrasah Negeri.

Pengelola e-MPA terdiri dari: a. penanggung jawab; b. koordinator; dan c. operator

(1) Tim pengelola e-MPA tingkat Kementerian wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama secara berkala. (2) Tim pengelola e-MPA tingkat Eselon I, tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, tingkat Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, tingkat Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Balai Litbang, Balai Diklat, dan Kantor Urusan Haji INDONESIA, dan tingkat Madrasah Negeri wajib berkoordinasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Satker masing-masing secara berkala. (3) Kepala Satker wajib berkoordinasi dan melaporkan pelaksanaan e-MPA kepada Satker satu tingkat diatasnya secara berkala. www.djpp.kemenkumham.go.id

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Monitoring Pelaksanaan Anggaran Secara Elektronik pada Kementerian Agama ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.