Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENETAPAN HARGA BATUBARA UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK MULUT TAMBANG

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. 2. Harga Batubara Untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang adalah harga yang ditetapkan khusus untuk Batubara yang digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap dan pembangkit listrik tenaga gas Batubara yang dibangun di dekat lokasi tambang Batubara. 3. Harga Dasar Batubara adalah harga dasar yang ditawarkan perusahaan tambang dalam proses pengadaan Batubara untuk pasokan bahan bakar Pembangkit Listrik Mulut Tambang. 4. Pembangkit Listrik Mulut Tambang adalah pembangkit listrik tenaga uap dan pembangkit listrik tenaga gas Batubara yang menggunakan bahan bakar Batubara, yang dijamin ketersediaan Batubaranya oleh perusahaan tambang yang berlokasi di sekitar Pembangkit Listrik Mulut Tambang sesuai kesepakatan perjanjian jual beli Batubara. www.djpp.kemenkumham.go.id 5. Perusahaan Tambang adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan Batubara. 6. Perusahaan Pembangkit Listrik Mulut Tambang adalah pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang mengoperasikan Pembangkit Listrik Mulut Tambang. 7. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara, yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi Batubara, adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi Batubara. 8. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Batubara, yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi Batubara, adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi Batubara untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi Batubara di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Batubara. 9. Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang selanjutnya disebut PKP2B, adalah perjanjian antara Pemerintah Republik INDONESIA dengan perusahaan berbadan hukum INDONESIA untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian Batubara. 10. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, yang selanjutnya disebut IUPTL, adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. 11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan Batubara. 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang mineral dan batubara.

(1) Penyediaan Batubara untuk pengembangan Pembangkit Listrik Mulut Tambang dilakukan berdasarkan perjanjian jual beli Batubara antara Perusahaan Tambang dengan Perusahaan Pembangkit Listrik Mulut Tambang. (2) Penyediaan Batubara untuk pengembangan Pembangkit Listrik Mulut Tambang dapat dipasok lebih dari 1 (satu) Perusahaan Tambang. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Perusahaan Pembangkit Listrik Mulut Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pemegang IUPTL terintegrasi; dan b. pemegang IUPTL pembangkitan. (4) Perusahaan Tambang wajib menjamin pasokan Batubara kepada Perusahaan Pembangkit Listrik Mulut Tambang sesuai dengan kesepakatan perjanjian jual beli Batubara atau jangka waktu perjanjian jual beli tenaga listrik (power purchase agreement).

(1) Harga Batubara Untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang dihitung berdasarkan Harga Dasar Batubara dengan memperhitungkan eskalasi. (2) Harga Batubara Untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga yang dihitung di titik jual fasilitas stockpile Pembangkit Listrik Mulut Tambang.

(1) Penghitungan kewajiban penerimaan negara bukan pajak berupa iuran produksi/royalti oleh Perusahaan Tambang mengikuti harga www.djpp.kemenkumham.go.id yang lebih tinggi antara Harga Batubara Untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan biaya produksi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

(1) Perusahaan Tambang dapat mengadakan perjanjian jual beli Batubara dengan Perusahaan Pembangkit Listrik Mulut Tambang lainnya sepanjang memiliki alokasi cadangan dan kualitas Batubara yang sesuai dengan kebutuhan Pembangkit Listrik Mulut Tambang. (2) Perjanjian jual beli Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Harga Batubara Untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang yang telah mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dari Menteri, hasil lelang dan/atau penunjukan langsung yang telah ditetapkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik (power purchase agreement) sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2014 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, JERO WACIK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id