Koreksi Pasal 13

(1) Penghitungan kewajiban penerimaan negara bukan pajak berupa iuran produksi/royalti oleh Perusahaan Tambang mengikuti harga www.djpp.kemenkumham.go.id yang lebih tinggi antara Harga Batubara Untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan biaya produksi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada tahun berjalan ditambah margin. (2) Selisih kekurangan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. menjadi tanggungan Perusahaan Pembangkit Tenaga Listrik apabila Pembangkit Listrik Mulut Tambang dikembangkan oleh pemegang IUPTL terintegrasi; b. menjadi tanggungan bersama para pihak dalam perjanjian jual beli tenaga listrik (power purchase agreement) dengan besaran persentase yang sama apabila Pembangkit Listrik Mulut Tambang dikembangkan oleh pemegang IUPTL pembangkitan.