PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah

PERDA Nomor 2 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah adalah pemerintah pusat. 2. Daerah adatah Provinsi l,ampung. Dengan PersetuJuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVIilSI LI\IuPUITG dan GI'BERIYI'R LA}IPUNG MEMUTUSKAN: MENETAPKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEI.TYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan yang menjadi kewenangan daerah otonom. unsur urusan penyelenggara pemerintahan 4 5 6 Kabupaten/ Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi la.mpung. Gubernur adalah Gubernur Lampung. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang mengelola pelayanan Perizinan Berusaha sektoral/ teknis. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah Provinsi Lampung. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yzurg proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai darr menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya. Peitzinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi untuk keperluan usaha atau penanaman modal sesuai dengan aturan f ketentuan perundang-undangan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adatah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. kmbaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai kmbaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanzun modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penan€rm modal asing untuk melakukan usaha di daerah. Pertimbangan Teknis ada-lah pertimbangan yang memuat persetujuan atau penolakan/tidak dapat diproses terhadap seluruh maupun sebagai rencana kegiatan beserta ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon Perizinan Berusaha dalam rangka kegiatan penan€rman modal. Ta-nda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau teikait denlan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat vertifikasi dan autentifikasi. Standar Pelayanan adarah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan perayanan dan acuan penilaian kuatitas petayinan' sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, te4angkau ian terukur. 7 8 9 10. 11. 12. 13. t4. 15. 16. 17. 18 19. 20. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan adminstrasi pernerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. 21. Survei Indeks Kepuasan Masyarakatyang selanjutnya disingkat SIKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. 22. Maklumat Pelayanan Publik adalah pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. 23. Rencana Tata Ruang Wilayah yang disingkat RTRW adalah RTRW Provinsi [.ampung. 24. Hari adalah hari kerja.

BAB II

KEWENANGAN PET.{YELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 6

Koreksi

(1) Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Persyaratan dasar Perizinaa Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas sektor: a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. lingkungan hidup dan kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. perindustrian; f. perdagangan; g. peke{aan umum dan perumahan rakyat; h. transportasi; i. kesehatan obat dan makanan; j. pendidikan dan kebudayaan; k. pariwisata; l. pos, telekomunikasi, penyiaran; dan sisten dan transaksi elektronik; dan m. ketenagakerjaan. (3) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (21, kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah diberikan kemudahan persyaratan investasi dan perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (4) Pelayanan Peizrr,an Berusaha sebngaimana dimaksud pada ayat (l) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. BAE} III PEI{YELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP dengan melalukan pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya. (21 DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha s6fagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait. (3) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi: a. pelaksanaan pelayanan; b. pengelolaan pengaduan masyarakat; c. pengeloaan informasi; d. penyuluhan kepada masyarakat; e. pelayanan konsultasi; dan f. pendampingan hukum.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) hurufa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (21 Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPISP wajib menggunalan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.

Pasal 9

(1) Pelayanan sistem osS pada Perizinan Berusaha di daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha. (21 Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat milik Pelaku Usaha sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP. (3) Dalam hal pelayanan Sistem osS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan: a. Pelayanan berbantuan; dan/atau b. Pelayanan bergerak. \', (l) t2t (3) 8-

Pasal 10

(1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha. (21 Pelayanan berbantuan juga dilakukar apabila pelayanan Sistem OSS te{adi gangguan teknis. (3) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan l.embaga OSS agar pelayanan dapat dilaksanakan. (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS tedadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis. (5) Pernyataan tedadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (a) disampaikan kepada masyarakat oleh DPMPTSP.

Pasal 11

Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dilalukan dengan mendekatkan kete{angkauan pelayanan kepada Pelal<u Usaha dengan menggunakan sar€ula transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP tidak dipungut biaya. (2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi daerah sesuai den gan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha DPMPISP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah.

Pasal 13

Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, dilalukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyaralat. Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit: a. menerima permintaan layanan informasi; dan b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha. Ketentuan lebih lanjut tentang pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dalam Peraturan Gubemur.

Pasal 14

(1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS. (21 selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, fatng sedikit memuat: a. Profil kelembagaan perangkat daerah; b. Standar pelayanan perizinan Berusaha di daerah; dan c. Penilaian kinerja pTSp. (1) (2) (3) (4t (3) Layanan informasi sebagai6612 dimaksud pada ayat (l) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya. (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagran Keempat Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 15

Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d meliputi: a. hak dan kewajiban pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha; b. manfaat Perizinan Berusaha bagi Masyarakat; c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha; d. waktu dan tempat layanan; dan e. tingkat risiko kegiatan usaha. Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui: a. media elektronik; b. media cetak; dan/ atau c. pertemuan. Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (21 dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara periodik. Ketentuan lebih lanjut tentang penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur. Bagran Kelima Pelayanan Konsultasi

Pasal 16

(1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, paling sedikit berupa: a. konsultasi telcris jenis layanan Perizinan Berusaha; b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan c. pendampingan teknis. (2) Pelayanan konsultasi sebegaimals dimal<sud pada ayat (l) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring. (3) La.yanan konsultasi ssfagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dalam peraturan Gubernur.

BAB Kedua

Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 8

Koreksi

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) hurufa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (21 Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPISP wajib menggunalan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.

Pasal 9

(1) Pelayanan sistem osS pada Perizinan Berusaha di daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha. (21 Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat milik Pelaku Usaha sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP. (3) Dalam hal pelayanan Sistem osS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan: a. Pelayanan berbantuan; dan/atau b. Pelayanan bergerak. \', (l) t2t (3) 8-

Pasal 10

(1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha. (21 Pelayanan berbantuan juga dilakukar apabila pelayanan Sistem OSS te{adi gangguan teknis. (3) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan l.embaga OSS agar pelayanan dapat dilaksanakan. (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS tedadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis. (5) Pernyataan tedadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (a) disampaikan kepada masyarakat oleh DPMPTSP.

Pasal 11

Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dilalukan dengan mendekatkan kete{angkauan pelayanan kepada Pelal<u Usaha dengan menggunakan sar€ula transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP tidak dipungut biaya. (2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi daerah sesuai den gan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha DPMPISP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah.

BAB Ketiga

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 13

Koreksi

Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, dilalukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyaralat. Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit: a. menerima permintaan layanan informasi; dan b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha. Ketentuan lebih lanjut tentang pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dalam Peraturan Gubemur.

Pasal 14

Koreksi

(1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS. (21 selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, fatng sedikit memuat: a. Profil kelembagaan perangkat daerah; b. Standar pelayanan perizinan Berusaha di daerah; dan c. Penilaian kinerja pTSp. (1) (2) (3) (4t (3) Layanan informasi sebagai6612 dimaksud pada ayat (l) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya. (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagran Keempat Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 15

Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d meliputi: a. hak dan kewajiban pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha; b. manfaat Perizinan Berusaha bagi Masyarakat; c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha; d. waktu dan tempat layanan; dan e. tingkat risiko kegiatan usaha. Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui: a. media elektronik; b. media cetak; dan/ atau c. pertemuan. Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (21 dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara periodik. Ketentuan lebih lanjut tentang penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur. Bagran Kelima Pelayanan Konsultasi

Pasal 16

(1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, paling sedikit berupa: a. konsultasi telcris jenis layanan Perizinan Berusaha; b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan c. pendampingan teknis. (2) Pelayanan konsultasi sebegaimals dimal<sud pada ayat (l) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring. (3) La.yanan konsultasi ssfagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dalam peraturan Gubernur.

BAB IV

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK, STANDAR PELAYANAN DAN MANAJEMEN PELAYANAN

Pasal 18

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha wqiib membentuk Maklumat Pelayanan Publik Perizinan Berusaha. (2) Maklumat Pelayanan Publik Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. jenis pelayanan yang disediakan; b. syarat; c. prosedur; d. biaya; e. waktu; f. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat; dan g. penanggungiawab penyelenggaraan pelayanan. (3) Maklumat Pelayanan Publik Perizinan Berusaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP dan diletakkan pada tempat atau media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 19

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha pemerintah Daerah wajib menyusun, MENETAPKAN, dan menerapkan: a. Standar Pelayanan; dan b. Standar Operasional Prosedur. (l) Komponen Standar huruf a meliputi: a. dasar hukum; b. persyaratan;

Pasal 20

Pelayanan sslagaimana dimaksud dalam pasal 19 Bagran Keenam Pendampingan Hukum

Pasal 17

(1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP. (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur. c. sistem, mekanisme, dan prosedur; d. jangka waktu penyelesaian; e. biaya/ tarif; f. produk pelayanan; g. sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas; h. kompetensi pelaksana; i. pengawasan intemal; j. penanganan pengaduan, surran, dan masukan; k. jumlah pelaksana; 1. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan; m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguraguan; dan n. evaluasi kinerja pelaksana. (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Komponen Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 19 huruf b meliputi: a. nomor Standar Operasional Prosedur; b. tanggal pembuatan; c. tanggal revisi; d. tanggal pengesahan; e. disahkan oleh; f. nama Standar Operasional Prosedur; g. dasar hukum; h. kualilikasi pelalsana; i. keterkaitan; j. peralatan dan perlengkapan; k. peringatan; l. pencatatan dan pendataan; m. uraian prosedur; n. pelaksana; o. kelengkapan; p. waktu; dan q. output. (2) standar operasional prosedur sebagaimana dimalsud pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DpMpTSp. -t2-

BAB Kedua

Standar Pelayanan

Pasal 19

Koreksi

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha pemerintah Daerah wajib menyusun, MENETAPKAN, dan menerapkan: a. Standar Pelayanan; dan b. Standar Operasional Prosedur. (l) Komponen Standar huruf a meliputi: a. dasar hukum; b. persyaratan;

Pasal 20

Koreksi

Pelayanan sslagaimana dimaksud dalam pasal 19 Bagran Keenam Pendampingan Hukum

Pasal 17

(1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP. (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur. c. sistem, mekanisme, dan prosedur; d. jangka waktu penyelesaian; e. biaya/ tarif; f. produk pelayanan; g. sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas; h. kompetensi pelaksana; i. pengawasan intemal; j. penanganan pengaduan, surran, dan masukan; k. jumlah pelaksana; 1. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan; m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguraguan; dan n. evaluasi kinerja pelaksana. (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Komponen Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 19 huruf b meliputi: a. nomor Standar Operasional Prosedur; b. tanggal pembuatan; c. tanggal revisi; d. tanggal pengesahan; e. disahkan oleh; f. nama Standar Operasional Prosedur; g. dasar hukum; h. kualilikasi pelalsana; i. keterkaitan; j. peralatan dan perlengkapan; k. peringatan; l. pencatatan dan pendataan; m. uraian prosedur; n. pelaksana; o. kelengkapan; p. waktu; dan q. output. (2) standar operasional prosedur sebagaimana dimalsud pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DpMpTSp. -t2-

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah

BAB I

Pasal I

BAB I

Pasal I

Pasal 2

Pasal 4

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 17

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 17

Pasal 21

BAB Ketiga

BAB V

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

BAB Ketiga

Pasal 25

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

BAB VII

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29

BAB IX

Pasal 30

BAB X

BAB XI

Pasal 32

BAB XII

Pasal 33

BAB XIII

Pasal 34

Pasal 35